JawaPos.com-Kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah (work from home/WFH) setiap Jumat mendapat dukungan DPRD Kota Surabaya.

Namun, kebijakan tersebut diingatkan agar tidak sekadar formalitas, melainkan memiliki target yang terukur dan berdampak nyata.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menilai, penerapan WFH bisa menjadi langkah positif selama sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat serta memiliki arah yang jelas. “Pada prinsipnya kami mendukung WFH setiap Jumat karena inline dengan kebijakan pusat. Tapi implementasinya harus terukur, jelas tujuannya, dan tidak sekadar simbolis,” ujar politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Rabu (1/4).

Menurut dia, salah satu kunci keberhasilan kebijakan tersebut terletak pada sistem pengawasan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memiliki mekanisme monitoring yang ketat agar kinerja ASN tetap terjaga meski bekerja dari rumah. “WFH ini harus dibarengi sistem monitoring yang kuat di masing-masing perangkat daerah. Jadi kinerja tetap terkontrol, bukan hanya absensi yang dipindah ke rumah,” tegasnya.