JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menolak wacana penerapan sekolah daring mulai April 2026 yang diusulkan sebagai bagian dari strategi nasional penghematan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam dengan mempertimbangkan pengalaman selama pandemi Covid-19 yang menunjukkan berbagai kelemahan sistem pembelajaran jarak jauh.

“Ketika isu mengenai pembelajaran daring mulai muncul di banyak media, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan kembali secara mendalam,” kata Esti, Selasa (24/3).

Pemerintah sendiri tengah mengkaji penerapan pembelajaran daring usai libur Lebaran 2026 sebagai bagian dari strategi penghematan energi. Rencana ini muncul di tengah tekanan global terhadap pasokan energi akibat konflik geopolitik yang berdampak pada harga minyak dunia.

Baca Juga:Filipina Tetapkan Darurat Energi Nasional 1 Tahun, Imbas Konflik Timur Tengah Kian Mengancam

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan skema kerja fleksibel seperti work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) guna mengurangi mobilitas harian masyarakat.

Namun, Esti mengingatkan bahwa pembelajaran daring yang diterapkan selama pandemi meninggalkan berbagai persoalan serius dalam sistem pendidikan nasional.

“Pembelajaran daring pernah kita laksanakan saat wabah Covid-19, dan kita semua tahu sistem tersebut meninggalkan problem yang tidak sederhana bagi dunia pendidikan kita,” tuturnya.

Ia menyoroti sejumlah dampak, seperti menurunnya kemampuan siswa dalam menyerap materi, kedisiplinan, pembentukan karakter, hingga kendala teknologi.

Esti juga menyinggung fenomena learning loss, yaitu ketertinggalan pembelajaran yang dialami siswa selama pandemi. Hal ini sebelumnya juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, yang menilai bahwa mengejar ketertinggalan tersebut bukan perkara mudah.