<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/asian-male-medical-doctor-1-4152868162.jpg" alt="Ilustrasi dokter spesialis. Presiden Prabowo Subianto terbitkan perpres pemberian tunjangan Rp 30 juta per bulan bagi dokter dan dokter gigi spesialis serta subspesialis di daerah terpencil. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter spesialis. Presiden Prabowo Subianto terbitkan perpres pemberian tunjangan Rp 30 juta per bulan bagi dokter dan dokter gigi spesialis serta subspesialis di daerah terpencil. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) sudah dipastikan mendapat tunjangan khusus Rp 30 juta. Hal itu sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025. Namun, Perpres ini masih menunggu aturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyebut implementasi Perpres 81/2025 ini belum bisa dilakukan saat ini juga. &ldquo;Akan ada Permenkes yang sedang disusun,&rdquo; katanya, Kamis (7/8). Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. &ldquo;Kami ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, dimanapun mereka bertugas,&rdquo; ujarnya. Melalui Perpres ini, pemerintah menetapkan besaran tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan. Ini di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan kepegawaian. Di tahap awal, tunjangan ini akan diberikan kepada lebih dari 1.100 dokter spesialis yang saat ini berpraktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Wilayah penerima tunjangan khusus akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan pemetaan kebutuhan nasional. Prioritasnya pada daerah dengan keterbatasan akses, kekurangan tenaga medis, serta lokasi yang memerlukan intervensi afirmatif dari pemerintah pusat. <h2>IDAI Dorong Hunian Layak untuk Dokter dan Lengkapi Alkes di Faskes</h2> Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI) dr Piprim basarah Yanuarso SpA(K) menyambut baik perpres ini. Menurut dia, ini merupakan bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengorbanan tenaga kesehatan. Piprim pun memberikan tiga saran. Pertama, dia mempertanyakan apakah penugasan ke DTPK bersifat sementara atau permanen. &ldquo;Jika kebijakan ini hanya ditujukan untuk penugasan jangka pendek, maka perlu disiapkan insentif tambahan bagi dokter spesialis yang memilih mengabdi dalam jangka panjang,&rdquo; katanya. Dia juga meminta insentif diberikan tanpa ada potongan. Piprim juga meminta adanya penyediaan tempat tinggal yang layak. Menurut dia, hunian para dokter ini harus layak. Setidaknya ada listrik, air bersih, dan koneksi internet. &ldquo;Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa rumah sakit atau puskesmas di daerah tertinggal dilengkapi dengan peralatan medis esensia, akses obat-obatan, serta alat diagnostik yang sesuai. Dukungan juga datang dari Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Menurutnya, Perpres anyar ini sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 213 dan 218 UU Kesehatan menugaskan negara menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil. Anggaran yang dikeluarkan juga akan mendapatkan timbal balik yang sepadan. &ldquo;Rp 30 juta untuk 1.100 dokter selama setahun butuh anggaran sekitar Rp 4 triliun. Ini adalah investasi kesehatan,&rdquo; ucapnya. &ldquo;Tapi kalau tidak dibarengi dengan sistem distribusi (dokter) yang kuat dan fasilitas yang memadai, kebijakan tunjangan ini hanya bersifat simbolik,&rdquo; kata Edy. <h2>Dorong Jaminan Hukum bagi Dokter karena Peralatan Terbatas</h2> Senada dengan Piprim, Edy juga mendorong fasilitas kesehatan tujuan dokter tersebut harus ada alat kesehatan yang mampu mendukung diagnosis penyakit. Selain itu juga harus ada jaminan keamanan dan hukum bagi dokter tersebut. Menurut Edy, dokter yang ditempatkan di daerah yang terbatas memiliki risiko tinggi. Untuk itu dia minta Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan dilibatkan guna mendukung sistem perlindungan tenaga medis. &ldquo;Jangan sampai karena alat tidak lengkap atau kondisi darurat, dokter disalahkan. Mereka butuh perlindungan hukum dan profesional yang jelas,&rdquo; katanya. Jika kebijakan ini dilaksanakan dengan serius, menurut dia akan menjadi langkah nyata menuju Universal Health Coverage (UHC). Dalam arti, layanan kesehatan bisa diakses semua masyarakat hingga pelosok.&nbsp; &ldquo;UHC tidak cukup hanya dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. UHC baru akan terwujud jika dokter spesialis hadir di setiap daerah,&rdquo; ungkapnya.

Perpres 81/2025 memberikan tunjangan Rp 30 juta bagi dokter di daerah tertinggal, namun implementasinya masih menunggu aturan turunannya.

Tunjangan Rp 30 juta untuk Dokter Spesialis di Daerah Terpencil Tunggu Permenkes, IDAI: yang Diperlukan Bukan Hanya Tunjangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/asian-male-medical-doctor-1-4152868162.jpg" alt="Ilustrasi dokter spesialis. Presiden Prabowo Subianto terbitkan perpres pemberian tunjangan Rp 30 juta per bulan bagi dokter dan dokter gigi spesialis serta subspesialis di daerah terpencil. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter spesialis. Presiden Prabowo Subianto terbitkan perpres pemberian tunjangan Rp 30 juta per bulan bagi dokter dan dokter gigi spesialis serta subspesialis di daerah terpencil. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025, tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap tenaga medis yang mengabdikan diri di wilayah dengan keterbatasan akses dan tantangan geografis tinggi. Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke pelosok negeri. Pada tahap awal, tunjangan sebesar Rp 30.012.000 per bulan akan diberikan kepada 1.100 dokter yang bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah di DTPK. Perpres ini mulai berlaku efektif sejak 5 Agustus 2025. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan, Perpres ini menjadi bukti nyata kehadiran negara kepada tenaga medis. &ldquo;Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan daerah sangat penting, mulai dari logistik hingga kenyamanan dokter di lapangan,&rdquo; kata Hasan kepada wartawan, Selasa (5/8). Tunjangan ini diprioritaskan berdasarkan beberapa kriteria. Khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi, kekurangan tenaga medis, serta wilayah yang membutuhkan intervensi afirmatif demi meningkatkan pelayanan kesehatan. Selain faktor geografis, penentuan daerah penerima tunjangan juga mempertimbangkan indeks pembangunan manusia, rasio dokter terhadap jumlah penduduk, serta jarak dari pusat layanan kesehatan rujukan. Selain tunjangan, para dokter spesialis yang mendapat penempatan khusus juga akan mendapatkan kesempatan pelatihan berjenjang dan pembinaan karir. &nbsp;

Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter di Daerah Terpencil sebesar Rp 30 Juta per bulan.

Prabowo Terbitkan Perpres, Beri Tunjangan Rp 30 Juta Per Bulan untuk Dokter Spesialis di Daerah Terpencil, Ini Kategorinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/dokter-raka-1-629970865.jpg" alt="Ilustrasi Fasilitas Kesehatan di daerah terpencil. (dr Tjokorda Raka Gekko Dananjaya untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Fasilitas Kesehatan di daerah terpencil. (dr Tjokorda Raka Gekko Dananjaya untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto baru saja menerbitkan Perpres Nomor 81 Tahun 2025. Isinya tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Pada tahap pertama, tunjangan khusus sebesar Rp 30.012.000 per bulan akan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di DTPK. khususnya mereka yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. "Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dihubungi di Jakarta, Senin (4/8) malam sebagaimana dilansir dari Antara. Dalam kesempatan yang sama, Hasan menjelaskan, penetapan wilayah penerima diprioritaskan berdasarkan beberapa kriteria. Yaitu daerah dengan keterbatasan akses, daerah yang kekurangan tenaga medis, serta lokasi yang memerlukan intervensi afirmatif atau dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat. Tidak hanya tunjangan khusus, dokter-dokter spesialis dan subspesialis, serta dokter gigi spesialis dan subspesialis juga akan mendapatkan kesempatan pelatihan berjenjang dan pembinaan karir. "Jangan sampai tenaga kesehatan yang kita tempatkan di pelosok justru terabaikan pengembangannya. Mereka harus tetap mendapat akses pelatihan dan pendidikan agar profesionalisme tetap terjaga," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada bulan lalu (28/7). Menkes menjelaskan tunjangan khusus untuk para dokter spesialis dan dokter subspesialis di daerah-daerah DTPK merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas. Pemerintah, lanjut Menkes, menyadari pemerataan tenaga medis di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar. Sehingga mereka yang saat ini bertugas di daerah-daerah terpencil perlu menerima insentif yang adil, layak, dan berkelanjutan. &ldquo;Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,&rdquo; lanjut Budi Gunadi. Dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2025, tunjangan khusus bagi para dokter per bulan&nbsp;itu di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan kepegawaian. Pemerintah juga mendorong keterlibatan aktif pemda untuk mendukung kebijakan tersebut. Terutama terkait alokasi anggaran, penyediaan logistik, dan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal, transportasi, dan pengamanan bagi tenaga medis.

Pada tahap pertama, tunjangan khusus sebesar Rp 30.012.000 per bulan akan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis dan subspesialis di DTPK.

Prabowo terbitkan Perpres 81/2025, Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal hingga Perbatasan Dapat Tunjangan Rp 30 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/5yx8mfAG0qvQ0TzH9fkXElieo0TrYL4B51B8ZgKw-1-3059637896.jpg" alt="Oci Tartanti, pekerja asal Nganjuk yang ijazahnya sempat ditahan salon kecantikan di Surabaya Barat dan diminta bayar penalti Rp 30 Juta. (Instagram @ericahyadi_)" width="100%">
<figcaption>Oci Tartanti, pekerja asal Nganjuk yang ijazahnya sempat ditahan salon kecantikan di Surabaya Barat dan diminta bayar penalti Rp 30 Juta. (Instagram @ericahyadi_)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ramainya pemberitaan kasus dugaan penahanan ijazah di UD Sentoso Seal, memberikan keberanian bagi korban-korban lain yang mengalami hal serupa untuk ikut bersuara, salah satunya Oci Tartanti. Warga Nganjuk itu memberanikan diri untuk mengirimkan pesan ke Instagram Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Oci bercerita bahwa ijazahnya ditahan oleh salon kecantikan di kawasan Surabaya Barat, tempat ia dulu bekerja. "Saya berusaha DM ke Bapak Eri tentang masalah ijasa saya, akhirnya dibalas. Saya kerja awalnya, tetapi memang saat itu hamil lalu cuti melahirkan," tutur perempuan 22 tahun itu di unggahan Instagram @ericahyadi_, dikutip Jumat (18/4). Cici, sapaan akrabnya, pun memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Setelah melahirkan, orang tua Cici melarang ia kembali ke Kota Surabaya lantaran tidak ada yang mengurus buah hatinya. "Terus saya (memutuskan) pamit resign ke perusahaan dan minta ijazah, tetapi perusahaan minta Rp 30 Juta, saya nggak punya (uang sebanyak itu), saya bingung harus bagaimana," imbuhnya. Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, Cici menandatangani kontrak kerja selama tiga tahun, yakni 2022-2025 di salon kecantikan tersebut. Namun karena hamil dan melahirkan, Cici memutuskan keluar pada 2023. Saat didatangi oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, Achmad Zaini, pihak salon kecantikan menuturkan bahwa Rp 30 Juta adalah denda penalti karena Cici melanggar kontrak kerja. Selain penalti, pihak salon kecantikan juga mengaku terpaksa menahan ijazah Oci, lantaran yang bersangkutan memiliki tunggakan Rp 850 Ribu dari total utang Rp 1,3 Juta. Beruntung, pihak salon kecantikan bersikap kooperatif saat proses mediasi yang difasilitasi Disperinaker Surabaya. Setelah Cici melunasi sisa tunggakan, perusahaan sepakat untuk mengembalikan ijazah miliknya. Cici menyampaikan terima kasih atas respons cepat Pemkot Surabaya. Kini, dokumen pribadinya, dalam hal ini ijazah, telah kembali dan dapat digunakan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. "Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Surabaya dan Disperinaker. Akhirnya ijazah ini sudah ada di saya bisa bekerja lagi di tempat lain. Terima kasih atas bantuannya. Semoga sehat selalu," tutur Cici dengan semringah.&nbsp;

Kasus tahan ijazah di UD Sentoso Seal menggugah korban lain untuk bersuara, salah satunya Oci Tartanti yang mendapatkan kembali ijazahnya.

Cerita Pekerja Muda Asal Nganjuk, Ijazah Ditahan Salon di Surabaya Barat dan Diminta Bayar Penalti Rp 30 Juta, Dianggap Melanggar Kontrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/C1LGtdxdJGdOgUmpgaSEb2q4ujydm50nusbBxdN8-1-1428305724.jpg" alt="Oci Tartanti, warga Nganjuk berusia 22 tahun. Ijazahnya sempat ditahan oleh salon kecantikan di Surabaya barat, kini sudah dikembalikan. (Instagram @ericahyadi_)" width="100%">
<figcaption>Oci Tartanti, warga Nganjuk berusia 22 tahun. Ijazahnya sempat ditahan oleh salon kecantikan di Surabaya barat, kini sudah dikembalikan. (Instagram @ericahyadi_)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah kasus penahanan ijazah UD Sentoso Seal Margomulyo Surabaya yang ramai diperbincangkan, rupanya kasus yang mirip juga terjadi di tempat usaha lain di Kota Surabaya kali ini, kasusnya terjadi di salah satu salon di Surabaya terhadap salah satu mantan pegawainya. Pemkot Surabaya berhasil mendampingi korban hingga ijazah yang sempat ditahan pihak salon akhirnya dikembalikan. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, Achmad Zaini mengatakan bahwa korban adalah adalah Oci Tartanti, warga Nganjuk berusia 22 tahun. Ijazahnya sempat ditahan oleh pihak salon tempat ia dulu bekerja. Mulanya, Oci mengirimkan pesan (DM) kepada Instagram Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Pesan tersebut berisikan aduan bahwa ia telah resign dari salon dan diminta membayar penalti sebesar Rp 30 juta jika ingin ijazahnya kembali. Tak lama setelah mendapatkan aduan tersebut, Eri langsung menginstruksikan Disperinaker untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Zaini pun menghubungi pihak salon dan mengajak untuk melakukan negosiasi. &nbsp; &ldquo;Kami ke perusahaan (di Surabaya Barat) dan melakukan negosiasi, perusahaan bersikap kooperatif. Ada beberapa hal yang didiskusikan bersama perusahaan dan Oci Tartanti sebagai pelapor," tutur Zaini di Surabaya, Jumat (18/4). Dari negosiasi tersebut, diketahui bahwa selain penalti, pihak salon kecantikan memberitahukan kepada Zaini bahwa ijazah Oci ditahan lantaran yang bersangkutan memiliki tunggakan Rp 850 Ribu dari total utang Rp 1,3 Juta. &ldquo;Sisa tunggakan sudah dibayar ke perusahaan dan ijazahnya dikembalikan. Perusahaan bukan menahan, tetapi dia (pegawai) dilatih gratis oleh perusahaan, dari tidak bisa jadi terampil. Uang atau utang itu sebagai imbalan,&rdquo; imbuhnya. &nbsp; Menyikapi kasus serupa, Kepala DIsperinaker Zaini mengimbau perusahaan-perusahaan di Surabaya yang masih menahan ijazah atau dokumen pribadi lainnya milik karyawan untuk segera mengembalikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015894541/sebut-lebih-dari-50-ijazah-ditahan-jan-hwa-diana-eks-karyawan-ud-sentoso-seal-margomulyo-surabaya-harus-tebus-rp-2-juta-agar-dikembalikan">Sebut Lebih dari 50 Ijazah Ditahan Jan Hwa Diana, Eks Karyawan UD Sentoso Seal Margomulyo Surabaya: Harus Tebus Rp 2 Juta agar Dikembalikan</a> &nbsp; &ldquo;Kami akan kooperatif. Perusahaan boleh datang ke posko, karena di sana ada barcode nomor telepon saya untuk koordinasi. Kami tidak akan menyebut nama perusahaan dan silakan menyerahkan," tukas Zaini. &nbsp; Sebelumnya, buntut ramainya kasus penahanan ijazah, Pemkot Surabaya membuka tiga posko pengaduan. Ini sebagai wadah bagi para pekerja yang ijazahnya ditahan maupun perusahaan yang memiliki itikad baik untuk mengembalikan. Tiga posko tersebut berlokasi di Balai Kota Surabaya, Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, dan kantor pengacara Khrisnu Wahyuono.&nbsp;

Pemkot Surabaya berhasil mengembalikan ijazah Oci Tartanti yang ditahan salon tempatnya bekerja, setelah negosiasi dilakukan Disperinaker.

Gercep! Pemkot Surabaya Bereskan Ijazah Mantan Karyawan Salon di Surabaya Barat yang Ditahan dan Dimintai Tebusan Rp 30 Juta

Rp 30 Juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rp 30 Juta

Berita Terkini

Tunjangan Rp 30 juta untuk Dokter Spesialis di Daerah Terpencil Tunggu Permenkes, IDAI: yang Diperlukan Bukan Hanya Tunjangan

Prabowo Terbitkan Perpres, Beri Tunjangan Rp 30 Juta Per Bulan untuk Dokter Spesialis di Daerah Terpencil, Ini Kategorinya

Prabowo terbitkan Perpres 81/2025, Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal hingga Perbatasan Dapat Tunjangan Rp 30 Juta per Bulan

Cerita Pekerja Muda Asal Nganjuk, Ijazah Ditahan Salon di Surabaya Barat dan Diminta Bayar Penalti Rp 30 Juta, Dianggap Melanggar Kontrak

Gercep! Pemkot Surabaya Bereskan Ijazah Mantan Karyawan Salon di Surabaya Barat yang Ditahan dan Dimintai Tebusan Rp 30 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com