<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/JHxN14McYgBsMI3khN6pw5Dd0TijDVHZwVCzc507-759875304.jpg" alt="ILUSTRASI Prostitusi. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Prostitusi. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus pengguna jasa prostitusi yang tidak membayar sesuai kesepakatan ternyata tidak bisa diproses secara pidana. Meski secara moral kerap menuai kecaman, secara hukum perbuatan tersebut tidak dapat dijerat pasal penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini disebabkan hubungan yang terjadi dianggap tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian yang sah menurut hukum. Konsultan hukum, Siko Aryo Widianto menjelaskan, dalam praktiknya sering muncul pertanyaan dari masyarakat. Misalnya, seorang pengguna jasa prostitusi sudah melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan maupun kekerasan, namun saat pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Contohnya, tarif disepakati Rp 3 juta, tetapi yang dibayarkan hanya Rp 2 juta. &ldquo;Banyak yang bertanya, apakah kondisi seperti ini bisa dilaporkan dengan pasal penipuan Pasal 378 KUHP? Jawabannya tidak bisa,&rdquo; kata Siko dalam Instagramnya, dikutip Minggu (25/1). Ia menjelaskan, merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, sebuah perjanjian harus memiliki sebab yang halal. Sementara itu, hubungan seksual berbayar dengan pekerja seks komersial atau sejenisnya tidak dianggap sebagai perbuatan yang halal menurut hukum. &ldquo;Kejahatan tanpa adanya korban. Victimless crime,&rdquo; jelasnya. Meski secara faktual ada pihak yang merasa dirugikan, hukum tidak mengakui adanya perjanjian yang bisa dilindungi. &ldquo;Jadi kalau wanita ini atau perempuan ini melaporkan pidana kantor polisi karena tidak dibayar sesuai dengan kesepakatan, jelas polisi tidak akan menerima laporannya, tidak akan memproses,&rdquo; pungkas Siko.

Pengguna jasa prostitusi yang tak bayar sesuai janji tidak bisa dipidana. Simak penjelasan hukum, pasal penipuan, dan syarat perjanjiannya.

Pengguna Jasa Prostitusi yang Tak Bayar sesuai Perjanjian Tak Bisa Dipidana, ini Penjelasannya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/Andi-Syafrani-2091725542.jpg" alt="Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah resmi menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mulai 2 Januari 2026. Penerapan aturan hukum tersebut diharapkan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani, menegaskan undang-undang baru tidak boleh berpihak pada kepentingan kekuasaan semata. Menurutnya, demokrasi harus menjadi fondasi utama dalam penerapan KUHP yang baru. &ldquo;Undang-undang yang baru harus mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kekuasaan. Demokrasi harus dijaga, dan KUHP yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kebebasan,&rdquo; kata Andi kepada wartawan, Rabu (21/1). Ia mengingatkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perlu diterapkan dengan penuh kehati-hatian. Pasalnya, terdapat potensi pengekangan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Menurut Andi, KUHP yang cenderung mendekati praktik kebijakan otoriter justru akan merugikan masyarakat dan bertentangan dengan semangat demokrasi. &ldquo;Kedaulatan rakyat harus dijaga, dan KUHP yang baru tidak boleh mencederai hak-hak dasar masyarakat,&rdquo; tegasnya. Lebih jauh, ia juga menyoroti proses perubahan KUHP yang dinilai dilakukan secara serampangan. Dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang KUHP, masyarakat kini harus berhadapan dengan dua kitab undang-undang sekaligus, yakni KUHP dan KUHAP, yang dinilai rumit secara teknis. &ldquo;Pegangan hukum rakyat tidak lagi sederhana. Ini berpotensi membingungkan masyarakat dan justru menyulitkan mereka memahami hukum yang seharusnya melindungi,&rdquo; ucap Andi. Ia menegaskan, setiap perubahan dalam sistem hukum nasional harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat dan nilai-nilai demokrasi. Tidak boleh ada upaya untuk mengurangi kebebasan yang telah dijamin oleh konstitusi. &ldquo;Sejumlah pasal dalam revisi KUHP yang sedang dibahas berpotensi membatasi kritik sosial, perbedaan pendapat, dan aktivitas masyarakat sipil. Ini harus menjadi perhatian serius,&rdquo; pungkasnya.

KUHP baru diterapkan 2026 diharapkan jaga kedaulatan rakyat dan demokrasi. Andi Syafrani soroti risiko pembatasan kebebasan berpendapat.

Penerapan KUHP Baru Diharapkan Mampu Jaga Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/Screenshot_28-7-2025_124648_wwwinstagramcom-1-2463614356.jpeg" alt="Massa membubarkan ibadah jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang Sarai, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Massa membubarkan ibadah jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang Sarai, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Dalam aturan pidana nasional yang baru ini, perlindungan terhadap kehidupan beragama serta sarana dan pelaksanaan ibadah diperketat. Melalui KUHP baru, negara menegaskan larangan terhadap berbagai bentuk gangguan, perintangan, hingga pembubaran kegiatan keagamaan. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan. Salah satu pasal krusialnya, yakni Pasal 303 yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang mengganggu atau membubarkan pertemuan dan upacara keagamaan. Dalam Pasal 303 Ayat (2) ditegaskan, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan dapat dipidana penjara paling lama dua tahun. "Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III," bunyi Pasal 303 Ayat (2), sebagaimana sikutip Jumat (16/1). Sanksi lebih berat dikenakan jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan. Pasal 303 Ayat (3) mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori IV. "Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," tegas bunyi Pasal 303 Ayat (3). KUHP baru juga mengatur sanksi bagi tindakan yang dinilai lebih ringan, seperti membuat kegaduhan di sekitar tempat ibadah. Pasal 303 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang membuat gaduh di dekat tempat ibadah saat kegiatan ibadah berlangsung dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I. Selain itu, KUHP juga memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Setiap orang yang memaksa orang lain untuk tidak beragama atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV. Perlindungan hukum juga diberikan kepada pemimpin ibadah. Pasal 304 mengatur bahwa penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin ibadah di muka umum dapat dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori III. Sementara itu, Pasal 305 mengatur perlindungan terhadap sarana ibadah. Setiap orang yang menodai bangunan tempat ibadah atau benda yang digunakan untuk ibadah dapat dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II. Jika perbuatan tersebut berupa perusakan atau pembakaran tempat ibadah secara melawan hukum, ancaman pidananya meningkat hingga lima tahun penjara atau denda paling banyak kategori V. Melalui pengaturan tersebut, KUHP baru diharapkan mampu mencegah konflik berbasis agama dan menjamin setiap warga negara dapat menjalankan ibadah dan keyakinannya secara aman, tertib, dan tanpa gangguan.

KUHP baru berlaku 2026 dengan ancaman pidana 5 tahun bagi yang ganggu ibadah agama lain. Ketahui sanksi dan larangannya.

Yang Hobi Sweeping Baca Nih KUHP Baru! Membubarkan Pertemuan Keagamaan Bisa Dipidana 5 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/hfksdf-3610639587.png" alt="Insanul Fahmi di Podcast dr. Richard Lee. (Youtube dr. Richard Lee )" width="100%">
<figcaption>Insanul Fahmi di Podcast dr. Richard Lee. (Youtube dr. Richard Lee )</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mulai berlaku efektif sejak awal tahun 2026. Salah satu poin yang banyak menyita perhatian publik sejak beberapa waktu belakangan adalah pengaturan tentang poligami yang tidak sesuai dengan aturan dan juga praktik kumpul kebo. Pelakunya bisa dikenakan pidana yang cukup serius. Tindakan poligami seperti dilakukan Insanul Fahmi dan Inara Rusli terancam dengan hukuman maksimal 4-6 tahun, berdasarkan pada KUHP yang baru. Pelaku poligami yang dilakukan secara ilegal dikenakan pidana penjara atau denda tujuannya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam institusi perkawinan. Dengan adanya aturan ini, negara ingin memastikan praktik poligami tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap berada dalam koridor hukum. KUHP baru memperkuat aturan yang ada dalam Undang Undang Perkawinan, mewajibkan adanya persetujuan dari istri sah dan izin dari pengadilan bagi pasangan yang akan melakukan praktik poligami. Pengabaian atas ketentuan tersebut memberikan konsekuensi pidana. Seseorang yang melakukan perkawinan lagi, padahal masih terikat perkawinan sah dan tidak memenuhi syarat hukum, bisa terancam hukuman pidana yang cukup serius. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, aturan mengenai poligami tanpa izin pengadilan diatur secara lebih spesifik. Inara Rusli dan Insanul Fahmi terancam melanggar Pasal 402 dalam KUHP baru. Pasal tersebut menggantikan Pasal 279 dalam KUHP lama. Intinya, melarang seseorang melangsungkan perkawinan lagi tanpa minta izin kepada pasangan sah. Dalam pasal tersebut, ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau denda hingga Rp 200 juta. Selain itu, juga diatur tentang pemberatan. Jika pelaku poligami menyembunyikan status perkawinannya, ancaman pidananya meningkat menjadi maksimal 6 tahun penjara. Poligami ilegal dalam KUHP baru pada prinsipnya menempatkan perkara sebagai delik aduan. Artinya, aparat penegak hukum tidak bisa bertindak tanpa adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Selain itu, Inara Rusli dan Insanul Fahmi juga bisa dikenakan pidana melakukan kumpul kebo dalam KUHP yang baru, Pasal 412, dengan ancaman pidana paling lama 6 bulan. Pernikahan siri tidak diakui negara dan negara akan menganggap keduanya bukan pasangan yang sah, kendati secara agama mereka adalah pasangan suami istri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/017068965/buku-broken-strings-aurelie-moeremans-jadi-rebutan-sejumlah-rumah-produksi">Buku Broken Strings Aurelie Moeremans Jadi Rebutan Sejumlah Rumah Produksi</a> Inara Rusli dan Insanul Fahmi juga bisa dierat dengan Pasal 411 tentang Perzinaan. Poligami yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar dapat dikategorikan sebagai perzinaan apabila sudah terjadi persetubuhan. Ancaman pidananya paling lama 1 tahun atau denda Rp 10 juta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mulai berlaku sejak awal tahun 2026. Salah satu yang disorot adalah tentang poligami.

Insanul Fahmi- Inara Rusli Terancam Hukuman 4-6 Tahun Penjara Berdasarkan KUHP yang Baru

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/Pandji-Pragiwaksono-Dery-Ridwansah-2JPG-2306837637.jpg" alt="Pandji Pragiwaksono" width="100%">
<figcaption>Pandji Pragiwaksono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tercatat beberapa dugaan pelanggaran dalam laporan polisi dengan nomor registrasi LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA atas nama terlapor Pandji Pragiwaksono. Komika kenamaan itu dilaporkan kepada aparat penegak hukum menggunakan KUHP baru. Berdasar keterangan yang disampaikan oleh Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak pada Jumat (9/1), pelapor menggunakan Pasal 300 KUHP dan atau Pasal 301 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP dan atau Pasal 243 KUHP. &rdquo;Pasal yang diterapkan dalam laporan itu, yang diterapkan adalah KUHP baru,&rdquo; kata Reonald kepada awak media. Diakui oleh Reonald, laporan tersebut dibuat atas materi stand up comedy yang dibawakan oleh Panji dalam show bertajuk Mens Rea. Pelapor menganggap ada dugaan penistaan agama pada materi stand up comedy tersebut. Saat ini, polisi tengah menindaklanjuti laporan itu. &rdquo;Tentang penistaan agamanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 KUHP, atau Pasal 301 KUHP, dan atau Pasal 242 KUHP, dan atau Pasal 243 KUHP,&rdquo; lanjut dia. Sebelumnya, Presidium Angkatan Muda NU Rizki Abdul Rahman Wahid menyatakan, Pandji telah membuat kegaduhan setelah Mens Rea tayang pada platform Netflix. Dia menyatakan bahwa komika yang juga salah satu founder Stand Up Comedy Indonesia itu telah memfitnah NU dan Muhammadiyah. &rdquo;Menurut kami beliau (Pandji) merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media,&rdquo; kata Rizki kepada awak media. Meski tidak menyebut nama Pandji secara eksplisit, Rizki mengakui bahwa terlapor dalam laporan tersebut adalah stand up comedian berinisial P yang belakangan ini tengah ramai diperbincangkan oleh publik. Menurut dia, materi stand up yang dibawakan oleh Pandji berpotensi memecah belah persatuan. Utamanya di kalangan anak muda NU dan Muhammadiyah. &rdquo;Narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis, yang terus kemudian itu disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang karena imbalan telah memberikan suara terhadap (salah satu calon dalam) kontestasi pemilu,&rdquo; ujarnya. Pada laporan yang di Polda Metro Jaya, pelapor turut melampirkan barang bukti rekaman video berisi penampilan Pandji dalam show Mens Rea. Atas laporan tersebut, Rizki berharap Polda Metro Jaya merespons cepat dengan melakukan tindak lanjut. Salah satunya memanggil dan memeriksa Pandji sebagai terlapor dalam laporan itu. &rdquo;Kalau bisa secepatnya (Pandji) dipanggil untuk diklarifikasi,&rdquo; harapnya. Mens Rea merupakan salah satu special show Pandji. Dalam show tersebut, salah seorang founder Stand Up Comedy Indonesia itu membawa materi yang berisi kritik sosial. Show tersebut tayang di Netflix sejak 27 Desember 2025 dan langsung menjadi perhatian publik. Pro dan kontra pun bermunculan atas bit-bit yang ditampilkan oleh Pandji lewat show tersebut.

Pandji Pragiwaksono dilaporkan di Polda Metro Jaya menggunakan KUHP baru terkait dugaan penistaan agama dari materi stand up Comedy Mens Rea

Gaduh Mens Rea! Komika Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Pakai KUHP Baru, Ini Pasal-pasalnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/1X3QGBALOQ8PHCb9AigppveS5evHHpoVDOpWCAgw-1-1033960115.jpg" alt="Mantan pejabat PT Pertamina, Hari Karyuliarto, menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/12). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat PT Pertamina, Hari Karyuliarto, menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/12). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Majelis Hakim Suwandi terlibat perdebatan panas dengan penasihat hukum Direktur Gas PT Pertamina periode 2012&ndash;2014 Hari Karyuliarto, Wa Ode Nur Zainab, terkait penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dalam persidangan. Perdebatan tersebut terjadi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011&ndash;2021 yang menjerat mantan Direktur Gas PT Pertamina Hari Karyuliarto dan Senior Vice President (SVP) Gas &amp; Power PT Pertamina periode 2013&ndash;2014, Yenni Andayani, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (8/1). Perdebatan bermula ketika Wa Ode Nur Zainab meminta majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara dalam perkara tersebut. &ldquo;Majelis justru inzage kepada penuntut umum tidak ada aturannya dalam KUHAP, tetapi kewajiban penuntut umum untuk memberikan (LHP) itu wajib karena hak daripada atau ada di pasal 150 KUHAP dan tidak bisa diperdebatkan,&rdquo; ucap Wa Ode di persidangan. Pernyataan tersebut langsung ditanggapi Ketua Majelis Hakim Suwandi. Ia membenarkan bahwa ketentuan yang disampaikan penasihat hukum memang tercantum dalam KUHAP yang baru. Namun demikian, Hakim Suwandi menegaskan bahwa penerapan KUHAP baru masih memerlukan penyesuaian karena aturan tersebut baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026 atau belum genap sepekan. &ldquo;Iya KUHAP baru. Baru (berlaku) seminggu (bahkan) belum sampai. Kita pelan-pelan, itu akan kita terapkan secara pelan-pelan secara bertahap tidak mungkin serta merta. Kalau serta merta saya yakin kocar-kacir nanti, apalagi ini perkara korupsi,&rdquo; tegas Hakim Suwandi. Meski demikian, majelis hakim tetap menyarankan kepada Jaksa Penuntut Umum agar segera menyerahkan LHP BPK tersebut kepada pihak terdakwa. Menurut hakim, dokumen tersebut tidak termasuk sebagai informasi yang bersifat rahasia. &ldquo;Jadi oleh karena aturannya baru, seperti yang tadi kami sampaikan ke penuntut umum, penasihat hukum juga sudah jelas. Kami menyarankan ke penuntut umum karena itu (LHP) bukan termasuk barang rahasia untuk memberikan saja kepada penasihat hukum, daripada kita berdebat tidak ada manfaatnya,&rdquo; ucap Hakim. Wa Ode menegaskan, LHP BPK baginya sangat penting untuk mempelajari kasus dugaan korupsi LNG yang menjerat kliennya. Sebab, kliennya didakwa terlibat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Jadi kami ajukan lagi ke persidangan bahwa LHP BPK itu sangat penting. Anda bisa dibayangkan ya, ketika Pasal 2, Pasal 3 ini diterapkan, dasar buktinya yang dipegang oleh penuntut umum itu adalah LHP," imbuhnya. Sebelumnya, mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, bersama mantan Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas PT Pertamina, Yenny Andayani, didakwa turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG). Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa Hari Karyuliarto didakwa tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc. Selain itu, ia menyetujui Term Sheet Corpus Christi Liquefaction yang di dalamnya termasuk formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli domestik. Hari didakwa mengusulkan kepada Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepadanya untuk menandatangani LNG SPA Train 2. Usulan tersebut dilakukan tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis dewan komisaris, serta persetujuan RUPS, dan tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah terikat perjanjian. Akibat perbuatannya negara diduga menanggung kerugian hingga USD 113.839.186 atau USD 113,8 juta. Hari Karyuliarto dan Yenny Andayani didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Eks pejabat Pertamina minta KUHP baru diterapkan dalam sidang korupsi LNG. Jaksa KPK ditagih bukti LHP BPK terkait kerugian negara.

Eks Pejabat Pertamina Minta KUHAP Baru Diterapkan dalam Sidang Dugaan Korupsi LNG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/i2O6GvjLoZy1tUdbNhFJ6o8R9yGM1x6nQSXAL1DQ-209872898.jpg" alt="Beri penjelasan: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menerangkan tentang KUHP dan KUHAP baru yang banyak dikritisi masyarakat. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Beri penjelasan: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menerangkan tentang KUHP dan KUHAP baru yang banyak dikritisi masyarakat. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sejumlah pasal yang disorot pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru diklaim Kementerian Hukum merupakan bentuk penguatan hukum serta penyesuaian pidana yang perlu diperbarui untuk menyikapi KUHP dan KUHAP lama yang disebut sudah ada sejak 1963. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, proses pembuatan KUHP dan KUHAP baru ini telah dilakukan sejak lama dan pada 2023 disahkan oleh Presiden Jokowi. Dia juga memastikan, proses penyusunan KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah berlangsung sangat panjang dan melibatkan partisipasi publik secara luas, sebelum akhirnya disahkan pada 2023. &ldquo;Jadi, kalau dihitung sampai dengan tahun 2026, 63 tahun proses penyusunan untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonial Belanda menjadi Kitab Undang-Undang KUHP Nasional kita seperti yang ada sekarang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,&rdquo; ujar Supratman dalam jumpa pers menyikapi pemberlakuan KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Dia menjelaskan, hukum pidana materiel Indonesia selama ini masih mengacu pada produk tahun 1918, sementara hukum acara pidana baru diperbarui pada 1981. Karena itu, pembaruan KUHP dinilai sebagai langkah penting dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang modern. &ldquo;Minimal ada tujuh isu, tetapi yang paling sering kita dengar dan sampai hari ini masih nadanya masih agak sedikit minor, yakni adalah pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, kemudian juga yang terkait dengan perzinahan,&rdquo; katanya. Supratman menekankan, penyusunan KUHP dan KUHAP telah dilakukan melalui pembahasan intensif bersama DPR dan melibatkan kalangan akademisi serta masyarakat sipil. &ldquo;Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu kita libatkan dan kita dengar masukannya,&rdquo; ujarnya. Penjelasan teknis mengenai pasal-pasal yang menuai perdebatan disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Dia menegaskan, sejumlah pasal yang dinilai kontroversial kerap disalahpahami karena tidak dibaca secara utuh. Menanggapi Pasal 256 KUHP terkait demonstrasi, Edward menegaskan bahwa ketentuan tersebut bukan bentuk pembatasan kebebasan berekspresi. &ldquo;Jadi sebetulnya harus dibaca secara utuh ya, pasal itu. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai, intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin,&rdquo; ujarnya. Dia mencontohkan peristiwa di Sumatera Barat, ketika ambulans yang membawa pasien terhambat aksi demonstrasi hingga menyebabkan korban meninggal dunia. &ldquo;Tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan,&rdquo; katanya. Edward juga menegaskan, pasal tersebut bersifat biimplikatif dan tidak serta-merta menjerat penanggung jawab aksi unjuk rasa. &ldquo;Kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi. Timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana, karena saya sudah memberitahu,&rdquo; jelasnya. Terkait pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan Presiden, Edward menyatakan bahwa ketentuan tersebut disusun dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. &ldquo;Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan,&rdquo; katanya. Dia menegaskan, pasal penghinaan dalam KUHP baru bersifat delik aduan dan ruang lingkupnya telah dipersempit. &ldquo;Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi, satu, presiden wakil presiden, dua, MPR, tiga, DPD, empat, DPR, lima, Mahkamah Agung, enam, Mahkamah Konstitusi,&rdquo; ujarnya. Sedangkan untuk delik aduan penghinaan kepada kepala negara hanya bisa dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Edward, pasal tersebut tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik. &ldquo;Penjelasan itu utuh, dikatakan bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik,&rdquo; tegasnya. Dia menambahkan, kritik dan penghinaan merupakan dua hal yang berbeda. &ldquo;Yang dilarang betul di dalam pasal 218 ini adalah menista atau memfitnah,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, terkait pasal perzinahan, pemerintah menegaskan bahwa ketentuan tersebut tetap merupakan delik aduan. &ldquo;Yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak,&rdquo; kata Edward. Dia juga menyinggung juga sejumlah terobosan dalam KUHAP baru, antara lain penguatan praperadilan, pengaturan restorative justice dengan batasan ketat, serta penguatan perlindungan hak tersangka, korban, dan saksi. &ldquo;Restorative justice itu syaratnya ada beberapa, satu, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Yang ketiga ini yang paling penting, persetujuan korban,&rdquo; ujar Edward. Dia menegaskan, mekanisme keadilan restoratif tidak berlaku untuk tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, dan kekerasan seksual. Supratman menegaskan, pembaruan KUHP dan KUHAP tidak dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam negara, melainkan untuk membangun sistem hukum pidana yang berorientasi pada rehabilitasi dan perlindungan hak asasi manusia. &ldquo;Ini semua dilakukan sekali lagi dalam rangka menciptakan satu kesatuan sistem hukum pidana kita yang terintegrasi, supaya ini memberi kepastian hukum dan sekaligus menjaga harkat dan martabat warga negara Republik Indonesia,&rdquo; katanya. Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara Pasal 218 - Merupakan delik aduan - Terdapat pengecualian jik dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri - Pengaduan harus dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden, atau pimpinan lembaga negara. - Untuk penghinaan presiden, istilah yang digunakan bukan &ldquo;penghinaan&rdquo;, melainkan &ldquo;penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden&rdquo;. Yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk: menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. - Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan tercela jika ditinjau dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan HAM. - Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik maupun pendapat yang berbeda terhadap kebijakan pemerintah. - Pengaturan mengenai penyerangan harkat dan martabat terhadap wakil negara sahabat disamakan dengan pengaturan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Kementerian Hukum memperbarui KUHP dan KUHAP untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum modern. Polemik ada soal pasal penghinaan presiden.

Pemerintah Sebut KUHP Baru Tak Kekang Kritik, Penghinaan Presiden Harus Berdasar Delik Aduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/Wakil-Menteri-Hukum-Edward-Omar-Sharif-Hiariej-2JPG-457687446.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menegaskan ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tidak dimaksudkan untuk membungkam demokrasi maupun kebebasan berekspresi. Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej merespons kekhawatiran publik atas pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang dapat membungkam ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi. Ia meminta publik membaca Pasal 218 KUHP secara utuh, termasuk bagian penjelasannya, agar tidak terjadi salah tafsir. &ldquo;Tolong membaca Pasal 218 ini sekaligus dengan penjelasannya. Penjelasan itu utuh dikatakan bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik. Mengapa? Karena kritik dan menghina itu adalah dua hal yang berbeda,&rdquo; kata Eddy Hiariej dalam konferensi pers di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1). Ia menegaskan, yang dilarang dalam Pasal 218 adalah perbuatan menista atau memfitnah presiden dan wakil presiden, bukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. &ldquo;Jadi yang dilarang betul di dalam Pasal 218 ini adalah menista atau memfitnah,&rdquo; tegasnya. Eddy kembali menekankan bahwa penjelasan pasal tersebut secara tegas menyebutkan kritik tidak dilarang. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi yang dijamin oleh hukum. &ldquo;Di pasal itu sudah mengatakan bahwa kritik dalam penjelasannya, kritik tidak dilarang,&rdquo; ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah tidak bersikap anti kritik, namun menekankan pentingnya membedakan antara kritik dan penghinaan. &ldquo;Teman-teman pasti ngerti, mana yang dihina, mana yang kritik. Kalau soal kebijakan apa pun yang terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, saya rasa enggak ada masalah,&rdquo; ucap Supratman. Ia mencontohkan, tindakan yang merendahkan martabat kepala negara seperti melontarkan pernyataan tidak senonoh maupun kebun binatang tidak dapat dibenarkan. &ldquo;Tapi kalau seperti, katakanlah, masa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ada digambar yang tidak senonoh? Saya rasa teman-teman di publik pun tahu mana yang batasannya menghina maupun yang kritik,&rdquo; imbuhnya. Sebagai informasi, Pasal 218 KUHP baru merupakan delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan secara langsung, dalam hal ini presiden atau wakil presiden. Dengan demikian, laporan atas dugaan penghinaan hanya dapat diajukan oleh presiden atau wakil presiden yang merasa harkat dan martabatnya diserang. Adapun bunyi Pasal 218 KUHP baru mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Sementara itu, Pasal 218 ayat (2) menyebutkan bahwa perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. &nbsp;

Pemerintah pastikan Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP baru tak batasi demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Pemerintah Klaim KUHP Baru soal Pasal Penghinaan Presiden Tidak untuk Membungkam Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/19/Screenshot-2024-04-19-145732-114375756.png" alt="Gedung Mabes Polri. (Foto: PMJ News)" width="100%">
<figcaption>Gedung Mabes Polri. (Foto: PMJ News)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sudah mulai berlaku hari ini (2/1). Untuk menyesuaikan dengan aturan tersebut, Polri telah memberlakukan panduan dan pedoman. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, bahwa panduan dan pedoman berkaitan dengan implementasi KUHP dan KUHAP baru sudah ditandatangani oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Syahardiantono. Proses hukum yang dilakukan oleh Polri mengikuti panduan dan pedomen tersebut. &rdquo;Panduan dan pedoman terkait pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru beserta format administrasi penyidikan tindak pidana telah disusun Bareskrim Polri, ditandatangani oleh Kabareskrim Polri,&rdquo; kata Trunoyudo saat dikonfirmasi oleh awak media pada Jumat (2/1). Sesuai dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru, panduan serta pedoman tersebut diterapkan mulai hari ini oleh seluruh unsur Polri yang memiliki fungsi penegakan hukum seperti Bareskrim, Baharkam, Korlantas, Kortas Tipidkor, dan Densus 88 Antiteror. &rdquo;Per jam 00.01 hari ini, Jumat, 2 Januari 2026, seluruh petugas pengemban penegakan hukum Polri telah mempedomani pelaksanaan dan mengimplementasikan pedoman tersebut, menyesuaikan KUHP dan KUHAP saat ini,&rdquo; ucap Trunoyudo. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menandai berakhirnya era hukum pidana kolonial yang telah digunakan lebih dari satu abad. Menurut dia, itu menjadi momentum sekaligus membuka babak baru penegakan hukum yang lebih modern, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila serta budaya bangsa Indonesia. &rdquo;Pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP baru hari ini merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan,&rdquo; kata Yusril dalam keterangan resmi. Menko Yusril menjelaskan bahwa KUHAP baru juga menggantikan KUHAP lama yang merupakan produk Orde Baru sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Meski disusun pasca-kemerdekaan, KUHAP lama dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana berkembang setelah amandemen UUD 1945. Karena itu, perlu diperbarui untuk mendukung pemberlakuan KUHP Nasional yang baru. &nbsp;

Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sudah mulai berlaku hari ini (2/1).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KUHP Baru 2026

Berita Terkini

Pengguna Jasa Prostitusi yang Tak Bayar sesuai Perjanjian Tak Bisa Dipidana, ini Penjelasannya