<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/01/kabelll-3512284050-1433894781.jpg" alt="Ilustrasi lampu PJU. Polri menggelar penyidikan kasus dugaan korupsi penerangan jalan umum dan menetapkan eks pejabat Kementerian ESDM&nbsp;Akhmad Syakhroza sebagai tersangka.&nbsp;(Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lampu PJU. Polri menggelar penyidikan kasus dugaan korupsi penerangan jalan umum dan menetapkan eks pejabat Kementerian ESDM&nbsp;Akhmad Syakhroza sebagai tersangka.&nbsp;(Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada momen pergantian tahun 2025 ke 2026, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri mengumumkan perkembangan kasus dugaan korupsi penerangan jalan umum (PJU) Mantan pejabat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Akhmad Syakhroza (AS), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PJU. Persisnya pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Dugaan rasuah muncul pada proyek yang digarap oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM periode 2020. Menurut Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Totok Suharyanto, AS bukan satu-satunya tersangka dalam kasus tersebut. Ada 2 tersangka lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Yakni HS selaku sekretaris Ditjen EBTKE sekaligus KPA 2019-2021 dan L selaku direktur operasional PT Len Industri yang memenangkan proyek PJUTS. PT Len Industri menggarap proyek tersebut untuk wilayah tengah Indonesia seperti Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu, wilayah tengah Indonesia juga mencakup wilayah Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng). Nilai proyek yang digarap oleh PT Len Industri mencapai Rp 108.997.596.000 atau nyaris Rp 109 miliar. Totok menyatakan bahwa hasil audit yang sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas proyek tersebut menunjukkan adanya kerugian keuangan negara. &rdquo;Merujuk pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 19.522.256.578,74,&rdquo; ucap dia kepada awak media di Jakarta pada Rabu (31/12). Berdasar hasil pendalaman yang sudah dilakukan oleh Kortas Tipidkor, kerugian negara itu muncul akibat pelaksanaan proyek tidak dilakukan sesuai prosedur atas pemufakatan jahat para tersangka. Tersangka AS melalui keponakannya berinisial S memenangkan PT. Len Industri yang dikendalikan oleh Tersangka L. Penyidik mendapati temuan bahwa Tersangka L meminta kepada S untuk melakukan perubahan spesifikasi dan perubahan paket PJUTS yang sebelumnya sehingga PT. Len Industri bisa ikut lelang. Permintaan tersebut lantas dipenuhi oleh AS dengan menggerakan Tersangka HS untuk mengubah spesifikasi dalam paket proyek tersebut. Tidak sampai di situ, PT Len Industri tetap lolos dan memenangkan proyek meski tidak mampu memenuhi syarat teknis. Sementara PT Len Industri melakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain yang tidak terdaftar dalam dokumen penawaran. Proses itu juga dilakukan tanpa sepengetahuan PPPK. Akibatnya beberapa PJUTS tidak terpasang dan underspec. Dalam kasus tersebut, Kortas Tipidkor Polri sudah memeriksa 56 saksi, 3 ahli, dan menggeledah beberapa lokasi. Termasuk Kantor Direktorat EBTKE Kementerian ESDM dan Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Penyidik juga sudah memblokir 31 aset tidak bergerak berupa tanah seluas 38.697 meter persegi di Bandung dan Sumedang, Jawa Barat (Jabar) atas nama tersangka L. &nbsp;

Kortas Tipidkor Polri tetapkan eks pejabat ESDM Akhmad Syakhroza tersangka korupsi penerangan jalan umum dengan kerugian negara Rp 19 miliar

Eks Pejabat Kementerian ESDM Akhmad Syakhroza Jadi Tersangka Korupsi Penerangan Jalan Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/cI5u2WnI5h6Quv8bCnWAn435x0Y4KD0USwoDNZxE-1-1090553881.jpg" alt="Wakil Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Kombes Bhakti Eri Nurmansyah menjelaskan mengenai kasus dugaan korupsi pengelolaan Blok Migas Langgak, Riau, pada Selasa (21/10)." width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Kombes Bhakti Eri Nurmansyah menjelaskan mengenai kasus dugaan korupsi pengelolaan Blok Migas Langgak, Riau, pada Selasa (21/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri sudah mengungkap 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Blok Migas Langgak, Riau. Tidak berhenti sampai di situ, penyidik masih akan mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus yang merugikan negara lebih dari Rp 33 miliar tersebut.&nbsp; Berdasar keterangan yang disampaikan oleh Wakil Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Kombes Bhakti Eri Nurmansyah menyampaikan bahwa kasus tersebut diduga terjadi pada periode 2010-2015. Korupsi itu terkait dengan pengelolaan uang PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang tidak lain adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau. &rdquo;Kami masih akan mengembangkan kasus ini, sampai sejauh mana kira-kira aliran dana atau uang daripada hasil korupsinya,&rdquo; terang Kombes Bhakti di hadapan awak media pada Selasa (21/10). Dalam kasus tersebut, polisi sudah menetapkan 2 orang tersangka. Kedua tersangka itu masing-masing bernama Rahman Akil selaku direktur utama (dirut) PT SPR dan Debby Riauma Sari sebagai direktur keuangan PT SPR. Keduanya sudah dijadikan tahanan oleh Kortas Tipidkor Polri. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi.&nbsp; Menurut Bhakti, saksi-saksi yang sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik berasal dari berbagai latar belakang. Termasuk pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sampai pejabat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemeriksaan itu juga dilakukan untuk mengembangkan penanganan kasus tersebut.&nbsp; &rdquo;Kami juga akan terus mengembangkan terkait bagaimana keterlibatan dari pihak-pihak tersebut,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Sebelumnya, Bhakti menjelaskan bahwa dugaan korupsi itu berawal dari langkah PT SPR mendirikan anak usaha bernama PT SPR Langgak. Anak usaha itu dibuat untuk mengelola unit usaha lain dalam bidang pertambangan di Blok Migas Langgak yang berada di wilayah Cekungan, Riau. Pada 2009, PT SPR mendapat penawaran langsung dari direktur jenderal migas Kementerian ESDM kala itu, Evita H. Legowo.&nbsp; &rdquo;PT SPR dan PT Kingswood Capital Limited atau KCL ditetapkan sebagai pemenang penawaran langsung untuk mengelola blok wilayah kerja Langgak,&rdquo; terang dia. Pada 30 November 2009, konsorsium PT SPR dan KCL melaksanakan kerja sama produk sharing dengan jangka waktu selama 20 tahun. Perjanjian kerja sama itu efektif sejak April 2010-2030. Di tengah kerja sama itu, muncul dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kedua tersangka. Persisnya pelanggaran dalam pengelolaan keuangan.&nbsp; &rdquo;Satu melakukan tindakan &nbsp;pengeluaran keuangan perusahaan tidak sesuai dengan prinsip GCG atau Good And Clean Government yang mengakibatkan kerugian PT SPR selaku BUMD,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Atas perbuatan kedua tersangka, Kortas Tipidkor Polri menerapkan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Dua tersangka terlibat kasus dugaan korupsi pengelolaan Blok Migas Langgak ditangkap. Kerugian negara ditafsir lebih dari Rp 33 miliar.

Sudah Ungkap 2 Tersangka Korupsi Blok Migas Langgak, Kortas Tipidkor Polri Dalami Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/hPWD5unapOUMJM2YRHZLNapTLYhIJmSbJBn62tIL-1010830327.jpg" alt="Kortas Tipidkor Polri menunjukkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT SPR di Blok Migas Langgak, Riau, pada Selasa (21/10). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kortas Tipidkor Polri menunjukkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT SPR di Blok Migas Langgak, Riau, pada Selasa (21/10). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan sektor minyak dan gas (migas) kembali terjadi. Kali ini Korps Pemberantasan Tindak Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri membongkar kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang mengelola Blok Migas Langgak pada periode 2010-2015. Kerugian negara dalam kasus itu lebih dari Rp 33 miliar.&nbsp; Wakil Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Kombes Bhakti Eri Nurmansyah menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri pada Selasa (21/10). Dia menyampaikan bahwa kerugian negara tersebut sudah dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lewat audit penghitungan kerugian negara.&nbsp; &rdquo;Terdapat kerugian negara sebesar Rp 33.296.257.959 dan USD 3 ribu,&rdquo; ungkap dia di hadapan awak media. Kombes Bhakti mengungkapkan bahwa PT SPR merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Perusahaan itu mendapat kepercayaan mengelola Blok Migas Langgak. Masalah muncul dalam periode pengelolaan pada 2010-2015. Dugaan korupsi terungkap dari kinerja pengelolaan keuangan yang tidak baik.&nbsp; &rdquo;Berdasarkan peroleh hasil penyelidikan yang telah dilakukan dan adanya perolehan kecukupan bukti, penyidik menetapkan 2 orang tersangka,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Kedua tersangka itu masing-masing bernama Rahman Akil selaku direktur utama (dirut) PT SPR dan Debby Riauma Sari sebagai direktur keuangan PT SPR. Keduanya sudah dijadikan tahanan oleh Kortas Tipidkor Polri. Dalam konferensi pers di Jakarta, kedua tersangka juga sempat ditunjukkan kepada awak media. Keduanya sudah mengenakan pakaian tahanan Polri.&nbsp; Bhakti menjelaskan bahwa, dugaan korupsi berawal dari langkah PT SPR mendirikan anak usaha bernama PT SPR Langgak. Anak usaha itu dibuat untuk mengelola unit usaha lain dalam bidang pertambangan di Blok Migas Langgak yang berada di wilayah Cekungan, Riau. Pada 2009, PT SPR mendapat penawaran langsung dari direktur jenderal migas Kementerian ESDM kala itu, Evita H. Legowo.&nbsp; &rdquo;PT SPR dan PT Kingswood Capital Limited atau KCL ditetapkan sebagai pemenang penawaran langsung untuk mengelola blok wilayah kerja Langgak,&rdquo; terang dia. Pada 30 November 2009, konsorsium PT SPR dan KCL melaksanakan kerja sama produk sharing dengan jangka waktu selama 20 tahun. Perjanjian kerja sama itu efektif sejak April 2010-2030. Di tengah kerja sama itu, muncul dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kedua tersangka. Persisnya pelanggaran dalam pengelolaan keuangan.&nbsp; &rdquo;Satu melakukan tindakan &nbsp;pengeluaran keuangan perusahaan tidak sesuai dengan prinsip GCG atau Good And Clean Government yang mengakibatkan kerugian PT SPR selaku BUMD,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Atas perbuatan kedua tersangka, Kortas Tipidkor Polri menerapkan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp;

Dua tersangka ditahan dalam kasus dugaan korupsi PT Sarana Pembangunan Riau yang mengelola Blok Migas Langgak.

Rugikan Negara Lebih Dari Rp 33 Miliar, Kortas Tipidkor Polri Bongkar Korupsi Blok Migas Langgak di Riau

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/PLTU-3031365746.jpg" alt="Ilustrasi: PLTU. (Dok. PLN)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PLTU. (Dok. PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Fahmi Mochtar, dinilai sudah menentukan pengusaha Halim Kalla menjadi pemenang lelang proyek yang diduga dikorupsi tersebut. Menurut Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri, lelang proyek itu dibuka oleh PT PLN pada 2008 silam.&nbsp; Saat itu tersangka Fahmi Mochtar bertugas sebagai direktur utama (dirut) PLN. Sementara Halim Kalla adalah presiden direktur PT BRN. Sesuai dengan rencana, PLTU 1 Kalbar dibangun di Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah. Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Bareskrim Polri Brigjen Pol Totok Suharyanto menyatakan bahwa niat jahat sudah muncul saat lelang berlangsung.&nbsp; &rdquo;Didapat fakta tersangka FM (Fahmi Mochtar) selaku dirut PLN telah melakukan pemufakatan untuk memenangkan salah satu calon (peserta lelang) dengan tersangka HK dan tersangka RR selaku pihak PT BRN, dengan tujuan untuk memenangkan lelang (pembangunan) PLTU 1 Kalimantan Barat,&rdquo; kata dia di hadapan awak media pada Senin (6/10). Dalam pelaksanaan lelang proyek itu, Fahmi Mochtar memberikan arahan kepada panitia pengadaan dalam proyek itu untuk meloloskan dan memenangkan KSO PT BRN-Alton-OJSC meski perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki syarat teknis maupun administrasi untuk menggarap pekerjaan itu. &rdquo;Selain itu, diduga kuat bahwa perusahaan Alton-OJSC tidak tergabung dalam KSO yang dibentuk dan dikepalai oleh PT BRN,&rdquo; jelas Totok.&nbsp; Perwira tinggi bintang satu Polri itu pun menyampaikan bahwa sebelum penandatanganan kontrak berlangsung pada 2009, KSO PT BRN mengalihkan pekerjaan secara menyeluruh kepada PT Praba Indopersada dengan kesepakatan pemberian imbalan fee untuk PT BRN dan tersangka HYL mendapat hak sebagai pemegang keuangan KSO PT BRN.&nbsp; &rdquo;Dalam hal ini diketahui bahwa PT Praba juga tidak memiliki kapasitas untuk mengerjakan proyek PLTU di Kalimantan Barat. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2009 dilakukan penandatangan kontrak oleh tersangka FM selaku dirut PLN dengan tersangka RR selaku dirut PT BRN,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Bila ditotal dengan menggunakan kurs saat itu, angka kontraknya mencapai Rp 1,25 triliun. Namun, jika dihitung dengan kurs saat ini, kontraknya menyentuh angka Rp 1,35 triliun. Kontrak tersebut langsung efektif pada 28 Desember 2009. Seharusnya, proyek itu langsung dikerjakan dan sudah selesai pada 28 Februari 2012. Namun demikian, sampai saat ini tidak selesai.&nbsp; &rdquo;Pada akhir kontrak KSO PT BRN maupun PT Praba Indopersada baru menyelesaikan 57 pekerjaan. Kemudian telah dilakukan beberapa kali amandemen sebanyak 10 kali dan terakhir 31 Desember 2018. Akan tetapi fakta sebenarnya pekerjaan telah terhenti sejak 2016 dengan hasil pekerjaan 85,56 persen. Sehingga KSO PT BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar Rp 323 miliar dan sebesar USD 62,4 juta,&rdquo; terang dia.

Fahmi Mochtar, dinilai sudah menentukan pengusaha Halim Kalla menjadi pemenang lelang proyek yang diduga dikorupsi tersebut.

Mantan Dirut PLN Fahmi Mochtar Sudah Tentukan Halim Kalla Jadi Pemenang Lelang Pembangunan PLTU 1 Kalbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/Screen-Shot-2025-10-06-at-165611-1470503899.png" alt="Kortas Tipidkor Polri mengungkap kasus dugaan korupsi PLTU yang menyeret nama mantan Dirut PLN Fahmi Mochtar. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Kortas Tipidkor Polri mengungkap kasus dugaan korupsi PLTU yang menyeret nama mantan Dirut PLN Fahmi Mochtar. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Korsp Pemberanatasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1, Kalimantan Barat (Kalbar), yang berada di wilayah Kabupaten Mempawah. Salah satu tersangka dalam kasus tersebut adalah mantan direktur utama (dirut) PLN Fahmi Mochtar.&nbsp; Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Cahyono Wibowo mengungkap kasus tersebut pada Senin (6/10). Dia menyampaikan bahwa kasus tersebut memang sudah lama. Terjadi pada rentang 2008-2018. Namun penanganan kasus yang dilakukan oleh Polda Kalbar sejak 2021 tidak kunjung tuntas. Sehingga Kortas Tipidkor Polri mengambil alih.&nbsp; &rdquo;Kemudian setelah berjalannya (penyidikan) tanggal 3 Oktober kami tetapkan sebagai tersangka melalui mekanisme gelar terhadap yang pertama tersangka FM (Fahmi Mochtar), beliau sebagai direktur (utama) PLN saat itu,&rdquo; terang dia kepada awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel).&nbsp; Tidak hanya FM, Kortas Tipidkor Polri juga menetapkan beberapa tersangka lainnya. Yakni tersangka berinisial HK, RR, dan HYL. Ketiga tersangka itu berasal dari pihak swasta. Menurut Irjen Cahyono, dugaan korupsi dalam kasus tersebut terjadi sejak perencanaan pembangunan PLTU. Jenderal bintang dua itu menyatakan ada permufakatan sebelum proyek berjalan.&nbsp; &rdquo;Artinya ada permufakatan di dalam rangka memenangkan pelaksanaan pekerjaan, setelah dilakukan kontrak, kemudian ada pengaturan-pengaturan, sehingga (korupsi) ini terjadi,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Akibatnya, proyek tersebut bukannya selesai malah mangkrak. Bahkan sampai saat ini tidak kunjung selesai. Menurut Cahyono, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan bahwa kasus tersebut sudah total loss. Kerugian keuangan negaranya mencapai Rp 1,3 triliun.&nbsp; &rdquo;Total kerugian negaranya kalau dengan kurs sekarang jadi Rp 1,35 triliun,&rdquo; terang dia.&nbsp; Kortas Tipidkor Polri memastikan tidak berhenti sampai tersangka yang sudah ditetapkan. Penyidikan dan pendalaman kasus tersebut akan dilakukan oleh Polri. Termasuk untuk mendalami dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus itu. (*/)

Kortas Tipidkor) Polri menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1, Kalimantan Barat

Mantan Dirut PLN Fahmi Mochtar jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kerugian Negara Capai Rp 1,3 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/kortas-3962811024.jpg" alt="Potret Kepala Kortas Tipidkor Irjen Cahyono Wibowo. (Divhumas Polri)" width="100%">
<figcaption>Potret Kepala Kortas Tipidkor Irjen Cahyono Wibowo. (Divhumas Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri berhasil mengungkap modus dugaan korupsi dalam proyek pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI. Dalam kasus tersebut, dua orang mantan pejabat di PTPN XI menjadi tersangka. Kasus yang terjadi pada 2016 silam itu ditaksir merugikan negara hingga Rp 782 miliar.&nbsp; Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Cahyono Wibowo menyampaikan bahwa dua tersangka dalam kasus tersebut terdiri atas mantan Direktur Utama PTPN XI Dolly Pulungan serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PTPN XI Aris Toharisman. &rdquo;Sudah ada penetapan tersangka, yaitu Dolly Pulungan dan Aris Toharisman,&rdquo; ungkap Irjen Cahyono sebagaimana dikutip JawaPos.com pada Kamis (20/3).&nbsp; Berdasar informasi dari penyidik, proyek bermasalah yang berujung rasuah itu&nbsp; diduga dikerjakan tanpa studi kelayakan. Selain itu, penyidik melihat ada indikasi pelanggaran hukum dalam proses pelelangan. Aris Toharisman diduga meminta panitia lelang membuka tender meski harga perkiraan sendiri masih dalam tahap peninjauan. &rdquo;Panitia lelang tetap meloloskan KSO HEU padahal tidak memenuhi syarat, seperti tidak memiliki surat dukungan bank dan tidak memiliki workshop di Indonesia,&rdquo; jelas dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015642694/koordinasi-penanganan-kasus-firli-bahuri-dengan-polda-metro-jaya-kortas-tipidkor-polri-buka-peluang-ambil-alih">Koordinasi Penanganan Kasus Firli Bahuri dengan Polda Metro Jaya, Kortas Tipidkor Polri Buka Peluang Ambil Alih</a> Usai mendapatkan lelang, lanjut Cahyono, isi kontrak proyek diduga diubah sehingga menjadi tidak sesuai dengan rencana awal. Tidak hanya itu, uang muka proyek juga dinaikkan menjadi 20 persen. Padahal seharusnya hanya 15 persen. Pembayaran proyek pun dilakukan menggunakan letter of credit ke rekening luar negeri. Dari sana, penyidik menemukan indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus tersebut. Uang dari proyek itu disebut mengalir ke sebuah perusahaan di Singapura melalui skema manipulasi pembayaran. &rdquo;Pembayaran pekerjaan proyek dimanipulasi sehingga dilakukan langsung oleh PTPN XI via letter of credit ke rekening perusahaan di Singapura,&rdquo; beber dia.&nbsp; Pada akhirnya, proyek pabrik gula tersebut mangkrak, sementara PTPN XI telah menggelontorkan hampir 90 persen dana proyek kepada kontraktor. Berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 570,25 miliar dan USD 12,83 juta atau sekitar Rp 211 miliar. Sehingga nilai totalnya mencapai Rp 782 miliar.

Kortas Tipikor Polri berhasil mengungkap modus dugaan korupsi dalam proyek pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI.

Kortas Tipikor Polri Ungkap Kasus TPPU PTPN XI dengan Kerugian Negara Mencapai Rp 782 Miliar