Sugih Mulyono

Zalzilatul Hikmia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211005-WA0037-1.jpg" alt="Ilustrasi tes CPNS. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tes CPNS. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah daerah (pemda) lagi-lagi tak mengajukan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru sesuai dengan kebutuhan. Dari total kebutuhan 601.174 formasi PPPK guru pada 2023, pemda hanya menyediakan 296.059 formasi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani. Dia menjelaskan, kebutuhan 601.174 formasi itu sudah mencakup tambahan sisa formasi yang tidak terpenuhi tahun lalu.Juga adanya kekosongan akibat guru pensiun pada 2024. Jumlah guru yang pensiun tahun depan diperkirakan mencapai 69.762 orang. Namun, lagi-lagi formasi yang diajukan pemda belum maksimal. &rdquo;Jadi, persentasenya masih kecil memang untuk formasi ini,&rdquo; ujarnya dalam bincang media di Jakarta kemarin (21/9). &rdquo;Sehingga masih banyak yang belum terakomodasi untuk guru non-ASN yang ada di sekolah-sekolah negeri,&rdquo; imbuh dia. Lantas, bagaimana nasib guru lolos passing grade (PG) yang menjadi prioritas satu (P-1) pada seleksi tahun lalu? Nunuk mengamini bahwa seleksi tahun lalu masih menyisakan sekitar 62 ribu guru P-1. Pihaknya telah berupaya agar mereka dapat terakomodasi tahun ini. Salah satunya dengan memperbaiki peta linieritas yang juknisnya sudah diterbitkan. Misalnya, guru bahasa Inggris dibuat linier dengan guru kelas di jenjang SD. Kemudian, penempatan guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan (PKWU) bisa sesuai dengan ijazah. Sayang, dengan upaya linieritas itu, belum semua guru P-1 bisa mendapat penempatan pada 2023. Berdasar pemetaan yang dilakukan Ditjen GTK, hanya 50.248 orang P-1 yang terserap tahun ini. Artinya, ada sisa 12.276 guru P-1 yang harus kembali menunggu. &rdquo;Yang sudah kita tata dengan berbagai kebijakan yang sekarang kita lakukan, ternyata masih belum bisa terakomodasi,&rdquo; sesalnya. Kendati demikian, dia menjamin para guru tersebut bisa terserap di &rdquo;putaran akhir&rdquo; seleksi PPPK guru sebelum pergantian presiden. Nunuk optimistis guru-guru P-1, termasuk janji pengangkatan 1 juta guru oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim, rampung pada 2024. Apalagi, masa kepemimpinan Nadiem masih akan berlanjut hingga Oktober 2024. Artinya, regulasi-regulasi yang dibuat khusus dalam upaya pengangkatan guru honorer itu pun bakal tetap digunakan hingga periode seleksi selanjutnya. &rdquo;Jadi, kita tuh tinggal 12 ribu (guru P-1, Red) lagi ya. Saya optimistis tahun depan selesai. Mereka tidak tes. Hanya ada atau tidak formasi (dari pemda) saja (tantangannya),&rdquo; jelas Nunuk. Para guru yang masuk kategori P-1 tak perlu lagi mengikuti tes dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN). Namun, mereka tetap wajib mendaftar dan membuat akun baru di SSCASN BKN. Itu diperlukan untuk memastikan guru P-1 tersebut masih hidup hingga belum mendapat pekerjaan baru. Tahun ini, lanjut dia, skema prioritas P-1, P-2, P-3, dan P-4 masih berlaku. Yang menjadi prioritas adalah mereka yang lolos PG pada seleksi sebelumnya dan belum mendapat penempatan. Ketika masih ada sisa formasi, P-2 bisa masuk. P-2 ini dikategorikan untuk tenaga honorer kategori 2 (THK-2) dan THK yang terdaftar di pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal itu berlaku untuk P-3. Jika ada sisa formasi, P-3 yang merupakan honorer di sekolah negeri yang terdaftar di dapodik lebih dari tiga tahun bisa memanfaatkannya. Terakhir, P-4 untuk mereka lulusan PPG yang terdata di pangkalan data dikti. &rdquo;Ada perubahan di pelamar umum. Sekarang yang PPG itu adalah P-4. Kemudian, P-4 ada dua. Satu lulusan PPG dan satu adalah guru yang terdaftar di dapodik kurang dari tiga tahun, baik itu guru negeri maupun swasta,&rdquo; papar guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo tersebut. Perubahan lain juga terjadi pada seleksi untuk P-3 tahun ini. Tes tak lagi menggunakan computer assisted test (CAT) UNBK Kemendikbudristek, tapi CAT BKN. Dalam seleksinya, tidak ada soal-soal pengetahuan seperti pelajaran sejarah yang bersifat hafalan. Soal pada CAT disajikan dalam jenis situational judgement test (SJT). Yakni, tes pilihan ganda yang difokuskan pada kasus-kasus pembelajaran yang dialami guru sehari-hari. Menurut Nunuk, pada jenis SJT, tidak ada kesempatan untuk bertukar jawaban lantaran dalam opsi yang disampaikan tidak tahu mana yang benar dan salah. Penilaiannya pun berdasar pembobotan dari pilihan opsi yang dipilih peserta. Hal itu berdampak pada kebijakan tidak adanya masa sanggah untuk hasil uji. Masa sanggah hanya diberikan pada seleksi administrasi, bukan seleksi CAT. &rdquo;Jadi, setelah ujian selesai itu langsung pengumuman. Para peserta tak bisa lagi melakukan sanggah. Ini keputusan dari panselnas,&rdquo; tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012966447/verifikasi-belum-rampung-pengumuman-formasi-cpns-diperkirakan-mundur">Verifikasi Belum Rampung, Pengumuman Formasi CPNS Diperkirakan Mundur</a> Dalam kesempatan yang sama, Nunuk menyinggung soal gagasan ruang talenta atau marketplace guru yang diusung Mendikbudristek Nadiem. Kebijakan tersebut belum bisa dieksekusi tahun depan. Termasuk rencana pendanaannya. Seperti diketahui, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Nadiem pernah menyampaikan gagasan mengenai ruang talenta guru. Melalui aplikasi itu, rekrutmen guru tak perlu menunggu setahun sekali. Kepala sekolah bisa mengangkat guru PPPK untuk mengajar sesuai kebutuhan di sekolah. Mereka nanti bisa membuka lowongan yang kemudian dilamar para guru yang terdaftar di aplikasi tersebut. Gaji pun bakal langsung disalurkan melalui sekolah, bukan daerah. &rdquo;Tapi, kita sudah mulai mengembangkan aplikasi dan sistemnya, bagaimana itu akan terintegrasi di pusat,&rdquo; jelas Nunuk. Sebetulnya, kendala ada pada UU APBN yang sudah disahkan. Sementara itu, pendanaan terkait penggajian belum bisa dimasukkan. Padahal, jika ingin dilaksanakan pada 2024, tahun ini sudah harus diputuskan dalam dana alokasi umum (DAU). &rdquo;Sedangkan ruang talenta harus ditransfer langsung ke rekening sekolah seperti dana BOS. Perlu perubahan di UU. Sehingga kita akan inisiasi pada 2025,&rdquo; tandasnya. Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, ketimpangan formasi ASN masih banyak terjadi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya menyiapkan solusi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). &rdquo;RUU ASN sebentar lagi akan disahkan. Kalau tidak akhir bulan, mungkin awal bulan nanti,&rdquo; ujar Anas di sela acara Simposium Kebijakan Publik Internasional di Jakarta. Salah satu poin dalam UU ASN akan mengantisipasi pendistribusian ASN di daerah 3T dan pulau-pulau yang selama ini belum mendapatkan pemerataan ASN secara cukup baik. Misalnya, NTT, Maluku, dan Papua yang kesulitan untuk mendapatkan dokter dan guru yang hebat maupun berkualitas. Dia menyebutkan, sekitar 170 ribu formasi di daerah itu kosong. &rdquo;Kenapa? Karena mereka tidak merasa tertarik untuk mengisi formasi di daerah 3T tadi. Nah, kalau ini yang terjadi, ketimpangan antara Jakarta, Jawa, dan kota-kota itu akan terus terjadi,&rdquo; jelas Anas. UU ASN tersebut diharapkan dapat memberikan solusi. Sebab, nanti diberikan reward soal kelas jabatan. (mia/gih/c19/fal)

Pemda lagi-lagi tak mengajukan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru sesuai dengan kebutuhan.

Ilham Safutra

Seleksi CPNS 2023 Hanya Sediakan 296.059 Formasi PPPK Guru, Kategori P-1 Tetap Wajib Daftar

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Antonius Oskarianto Adur

Persebaya Surabaya buka suara usai Alfredo Tata jadi korban rasisme. Klub laporkan kasus dan dukung penuh pemain muda menghadapi tindakan rasis di media sosial.

Dony Lesmana Eko Putra

Persebaya Surabaya Buka Suara Usai Alfredo Tata Jadi Korban Rasisme

Novia Herawati

RPH Surabaya akan obral iga sapi Rp 50 ribu/kg di Pasar Murah Ramadan 2026. Daging murah ini tersedia di 15 kelurahan untuk tekan inflasi.

Sabik Aji Taufan

Tekan Inflasi Ramadhan 2026, RPH Surabaya Akan Obral Iga Sapi Rp 50 Ribu per Kg Besok

Saat melakukan perjalanan mudik memanfaatkan Tol Trans Jawa menuju Jawa Timur, akan melewati jalur Solo-Kertosono, ketahui rest area untuk melakukan istirahat. Berikut daftar lengkapnya.

Simak Daftar Rest Area dan Fasilitas yang Nyaman di Ruas Solo-Ngawi-Kertosono

Abdul Rahman

Buku Mega best seller Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati diumumkan akan diadaptasi ke layar lebar dan akan segera memasuki tahapan produksi pada April 2026.

Novel Mega Best Seller “Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati” Diadaptasi ke Layar Lebar

Sahroni mendukung penegakan hukum diterapkan secara profesional. Semua pihak yang terlibat harus dijerat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dukung Kejagung Berantas Kejahatan Sawit, Sahroni Minta Dalangnya Disikat Habis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Seleksi CPNS 2023 Hanya Sediakan 296.059 Formasi PPPK Guru, Kategori P-1 Tetap Wajib Daftar

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Persebaya Surabaya Buka Suara Usai Alfredo Tata Jadi Korban Rasisme

Tekan Inflasi Ramadhan 2026, RPH Surabaya Akan Obral Iga Sapi Rp 50 Ribu per Kg Besok

Simak Daftar Rest Area dan Fasilitas yang Nyaman di Ruas Solo-Ngawi-Kertosono

Novel Mega Best Seller “Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati” Diadaptasi ke Layar Lebar

Dukung Kejagung Berantas Kejahatan Sawit, Sahroni Minta Dalangnya Disikat Habis

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Seleksi CPNS 2023 Hanya Sediakan 296.059 Formasi PPPK Guru, Kategori P-1 Tetap Wajib Daftar

Tags

Artikel Terkait

ASN Boleh WFA Sebelum dan Setelah Lebaran, Menteri PANRB Rini Widyantini: Layanan Publik Tak Boleh Libur

Sempat Ditunda Dua Kali, Besok Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Jalani Sidang Dakwaan

Siap-Siap, Kemensos Buka 3.003 Lowongan PPPK untuk Sekolah Rakyat, Cek Syarat dan Jadwalnya di Sini

Popular News

Persebaya Surabaya Buka Suara Usai Alfredo Tata Jadi Korban Rasisme

Tekan Inflasi Ramadhan 2026, RPH Surabaya Akan Obral Iga Sapi Rp 50 Ribu per Kg Besok

Simak Daftar Rest Area dan Fasilitas yang Nyaman di Ruas Solo-Ngawi-Kertosono

Novel Mega Best Seller “Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati” Diadaptasi ke Layar Lebar

Dukung Kejagung Berantas Kejahatan Sawit, Sahroni Minta Dalangnya Disikat Habis

Download Aplikasi JawaPos.com