<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/06/MURID-SEKOLAH-RAKYAT_NUR-CHAMIM-2-2486133350-4260847921.jpg" alt="Ilustrasi Sekolah Rakyat. kemensos membuka ribuan formasi PPPK tenaga kependidikan untuk ditempatkan di sekolah rakyat. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sekolah Rakyat. kemensos membuka ribuan formasi PPPK tenaga kependidikan untuk ditempatkan di sekolah rakyat. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peluang emas bagi Anda yang menantikan pembukaan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kementerian Sosial (Kemensos) secara resmi mengumumkan pembukaan seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2025 untuk formasi tenaga kependidikan Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Tidak tanggung-tanggung, Kemensos menyediakan ribuan kursi kosong yang siap diisi oleh putra-putri terbaik bangsa. <h2>Ribuan Formasi Siap Diperebutkan</h2> Berdasarkan pengumuman resmi, total alokasi yang dibuka sangat masif. Jumlah alokasi formasi PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Tahun 2025 sebanyak 3.003 formasi. Formasi ini tersebar untuk berbagai posisi strategis yang akan ditempatkan di lingkungan Kementerian Sosial, mulai dari jenjang Sekolah Rakyat Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di berbagai wilayah Indonesia. <h2>Posisi yang Dibutuhkan</h2> Kemensos mencari kandidat untuk mengisi lima jabatan utama yang krusial bagi operasional Sekolah Rakyat. Berikut rinciannya: - Wali Asuh (Penata Layanan Operasional): Bertugas melakukan pengasuhan, pendampingan, hingga monitoring perkembangan peserta didik. - Wali Asrama (Penata Layanan Operasional): Fokus pada penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan harian, hingga kedisiplinan di asrama. - Operator Sekolah (Pengelola Layanan Operasional): Mengurus pengumpulan dan penginputan data sekolah. - Pengelola Keuangan (Pengelola Layanan Operasional): Bertanggung jawab atas pengelolaan data dan tata laksana keuangan. - Tenaga Administrasi (Operator Layanan Operasional): Melaksanakan tugas pencatatan dan layanan administrasi lainnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016893166/usai-videonya-ditanggapi-prabowo-guru-di-ntt-akhirnya-diangkat-jadi-pppk-sampai-tidak-bisa-berjalan-sa-baru-berhenti-mengajar">Usai Videonya Ditanggapi Prabowo, Guru di NTT Akhirnya Diangkat Jadi PPPK: Sampai Tidak Bisa Berjalan, Sa Baru Berhenti Mengajar</a> <h2>Siapa Saja yang Bisa Melamar?</h2> Seleksi kali ini memiliki kriteria spesifik. Peluang ini diprioritaskan bagi mereka yang sudah terdaftar sebagai tenaga non-ASN. Secara spesifik, pelamar harus berlatar belakang PPPK Paruh Waktu di Instansi Pemerintah yang telah memiliki Nomor Induk PPPK Paruh Waktu. Selain itu, ada batasan usia yang perlu diperhatikan. Pelamar wajib berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun pada saat melamar. Kandidat juga harus bersedia bekerja secara sif dan/atau diprioritaskan tinggal di asrama Sekolah Rakyat. <h2>Catat Tanggal Pentingnya!</h2> Jangan sampai terlewat, proses seleksi berlangsung sangat cepat di bulan Desember ini. Berikut jadwal tentatif yang perlu Anda tandai di kalender: - Pengumuman &amp; Pendaftaran: 03 s.d. 07 Desember 2025. - Seleksi Administrasi: 04 s.d. 08 Desember 2025. - Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 08 s.d. 09 Desember 2025. - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 21 s.d. 23 Desember 2025. - Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. <h2>Peringatan Keras: Hati-Hati Penipuan</h2> Kemensos menegaskan bahwa seluruh proses ini transparan dan bebas biaya. Panitia mengingatkan agar pelamar tidak mempercayai pihak manapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. "Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan bukan merupakan tanggung jawab panitia seleksi," demikian tertulis dalam surat pengumuman. Tunggu apa lagi? Segera persiapkan dokumen Anda, pindai ijazah berwarna (bukan fotokopi) , dan pas foto terbaru latar merah &nbsp;untuk menyambut kesempatan emas ini.

Kementerian Sosial membuka seleksi PPPK Tahun Anggaran 2025 dengan total 3.003 formasi untuk Sekolah Rakyat, catat tanggal pentingnya!

Siap-Siap, Kemensos Buka 3.003 Lowongan PPPK untuk Sekolah Rakyat, Cek Syarat dan Jadwalnya di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembukaan pendaftaran seleksi aparatur sipil negara (ASN) yang dijadwalkan Mei&ndash;Juni terancam molor. Ini terjadi lantaran masih adanya instansi yang belum mengisi perincian formasi untuk seleksi ASN di lembaganya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, ada sebagian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang belum merampungkan pengisian detail formasi yang telah ditetapkan Kementerian PAN-RB. Padahal, pendaftaran baru bisa dimulai setelah pengisian detail formasi itu dilakukan serta diverifikasi dan divalidasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). &rdquo;Karena itu, kami harap kementerian, lembaga, dan pemda yang belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan. Agar pendaftaran CASN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik,&rdquo; ujar Anas kemarin (1/5). Saat ini, kata dia, pemerintah melalui BKN mulai melakukan verifikasi dan validasi perincian formasi ASN yang ditetapkan berdasar usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah yang sudah masuk. Proses pun terus dikebut seiring dengan input yang dilakukan kementerian, lembaga, dan pemda. &rdquo;BKN sudah berkoordinasi (dengan pihak yang belum menyelesaikan input formasi, Red). Kami yakin bisa rampung dalam waktu dekat dan pendaftaran CASN dapat segera dimulai,&rdquo; paparnya. Pada tahun ini, formasi CASN ditetapkan sebanyak 1,28 juta. Angka itu terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850 serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. &rdquo;Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebanyak 2,3 juta secara bertahap,&rdquo; sambungnya. ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang bisa dilamar fresh graduate. Satunya lagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan tenaga non-ASN dan eks tenaga honorer kategori (THK) II yang telah masuk basis data (database) BKN. Anas mengungkapkan, pemerintah juga menyiapkan formasi khusus untuk talenta digital dari kalangan fresh graduate. Mereka diharapkan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik ke depan. Dengan begitu, mereka wajib punya basic knowledge terkait digitalisasi. &rdquo;Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya,&rdquo; jelasnya. (mia/c7/ttg)

Pendaftaran baru bisa dimulai setelah pengisian detail formasi itu dilakukan serta diverifikasi dan divalidasi BKN.

Banyak Instansi Belum Isi Formasi CPNS-PPPK, BKN Ungkap Dampak Pendaftaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211005-WA0037-1.jpg" alt="Ilustrasi tes CPNS. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tes CPNS. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah daerah (pemda) lagi-lagi tak mengajukan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru sesuai dengan kebutuhan. Dari total kebutuhan 601.174 formasi PPPK guru pada 2023, pemda hanya menyediakan 296.059 formasi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani. Dia menjelaskan, kebutuhan 601.174 formasi itu sudah mencakup tambahan sisa formasi yang tidak terpenuhi tahun lalu.Juga adanya kekosongan akibat guru pensiun pada 2024. Jumlah guru yang pensiun tahun depan diperkirakan mencapai 69.762 orang. Namun, lagi-lagi formasi yang diajukan pemda belum maksimal. &rdquo;Jadi, persentasenya masih kecil memang untuk formasi ini,&rdquo; ujarnya dalam bincang media di Jakarta kemarin (21/9). &rdquo;Sehingga masih banyak yang belum terakomodasi untuk guru non-ASN yang ada di sekolah-sekolah negeri,&rdquo; imbuh dia. Lantas, bagaimana nasib guru lolos passing grade (PG) yang menjadi prioritas satu (P-1) pada seleksi tahun lalu? Nunuk mengamini bahwa seleksi tahun lalu masih menyisakan sekitar 62 ribu guru P-1. Pihaknya telah berupaya agar mereka dapat terakomodasi tahun ini. Salah satunya dengan memperbaiki peta linieritas yang juknisnya sudah diterbitkan. Misalnya, guru bahasa Inggris dibuat linier dengan guru kelas di jenjang SD. Kemudian, penempatan guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan (PKWU) bisa sesuai dengan ijazah. Sayang, dengan upaya linieritas itu, belum semua guru P-1 bisa mendapat penempatan pada 2023. Berdasar pemetaan yang dilakukan Ditjen GTK, hanya 50.248 orang P-1 yang terserap tahun ini. Artinya, ada sisa 12.276 guru P-1 yang harus kembali menunggu. &rdquo;Yang sudah kita tata dengan berbagai kebijakan yang sekarang kita lakukan, ternyata masih belum bisa terakomodasi,&rdquo; sesalnya. Kendati demikian, dia menjamin para guru tersebut bisa terserap di &rdquo;putaran akhir&rdquo; seleksi PPPK guru sebelum pergantian presiden. Nunuk optimistis guru-guru P-1, termasuk janji pengangkatan 1 juta guru oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim, rampung pada 2024. Apalagi, masa kepemimpinan Nadiem masih akan berlanjut hingga Oktober 2024. Artinya, regulasi-regulasi yang dibuat khusus dalam upaya pengangkatan guru honorer itu pun bakal tetap digunakan hingga periode seleksi selanjutnya. &rdquo;Jadi, kita tuh tinggal 12 ribu (guru P-1, Red) lagi ya. Saya optimistis tahun depan selesai. Mereka tidak tes. Hanya ada atau tidak formasi (dari pemda) saja (tantangannya),&rdquo; jelas Nunuk. Para guru yang masuk kategori P-1 tak perlu lagi mengikuti tes dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN). Namun, mereka tetap wajib mendaftar dan membuat akun baru di SSCASN BKN. Itu diperlukan untuk memastikan guru P-1 tersebut masih hidup hingga belum mendapat pekerjaan baru. Tahun ini, lanjut dia, skema prioritas P-1, P-2, P-3, dan P-4 masih berlaku. Yang menjadi prioritas adalah mereka yang lolos PG pada seleksi sebelumnya dan belum mendapat penempatan. Ketika masih ada sisa formasi, P-2 bisa masuk. P-2 ini dikategorikan untuk tenaga honorer kategori 2 (THK-2) dan THK yang terdaftar di pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal itu berlaku untuk P-3. Jika ada sisa formasi, P-3 yang merupakan honorer di sekolah negeri yang terdaftar di dapodik lebih dari tiga tahun bisa memanfaatkannya. Terakhir, P-4 untuk mereka lulusan PPG yang terdata di pangkalan data dikti. &rdquo;Ada perubahan di pelamar umum. Sekarang yang PPG itu adalah P-4. Kemudian, P-4 ada dua. Satu lulusan PPG dan satu adalah guru yang terdaftar di dapodik kurang dari tiga tahun, baik itu guru negeri maupun swasta,&rdquo; papar guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo tersebut. Perubahan lain juga terjadi pada seleksi untuk P-3 tahun ini. Tes tak lagi menggunakan computer assisted test (CAT) UNBK Kemendikbudristek, tapi CAT BKN. Dalam seleksinya, tidak ada soal-soal pengetahuan seperti pelajaran sejarah yang bersifat hafalan. Soal pada CAT disajikan dalam jenis situational judgement test (SJT). Yakni, tes pilihan ganda yang difokuskan pada kasus-kasus pembelajaran yang dialami guru sehari-hari. Menurut Nunuk, pada jenis SJT, tidak ada kesempatan untuk bertukar jawaban lantaran dalam opsi yang disampaikan tidak tahu mana yang benar dan salah. Penilaiannya pun berdasar pembobotan dari pilihan opsi yang dipilih peserta. Hal itu berdampak pada kebijakan tidak adanya masa sanggah untuk hasil uji. Masa sanggah hanya diberikan pada seleksi administrasi, bukan seleksi CAT. &rdquo;Jadi, setelah ujian selesai itu langsung pengumuman. Para peserta tak bisa lagi melakukan sanggah. Ini keputusan dari panselnas,&rdquo; tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012966447/verifikasi-belum-rampung-pengumuman-formasi-cpns-diperkirakan-mundur">Verifikasi Belum Rampung, Pengumuman Formasi CPNS Diperkirakan Mundur</a> Dalam kesempatan yang sama, Nunuk menyinggung soal gagasan ruang talenta atau marketplace guru yang diusung Mendikbudristek Nadiem. Kebijakan tersebut belum bisa dieksekusi tahun depan. Termasuk rencana pendanaannya. Seperti diketahui, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Nadiem pernah menyampaikan gagasan mengenai ruang talenta guru. Melalui aplikasi itu, rekrutmen guru tak perlu menunggu setahun sekali. Kepala sekolah bisa mengangkat guru PPPK untuk mengajar sesuai kebutuhan di sekolah. Mereka nanti bisa membuka lowongan yang kemudian dilamar para guru yang terdaftar di aplikasi tersebut. Gaji pun bakal langsung disalurkan melalui sekolah, bukan daerah. &rdquo;Tapi, kita sudah mulai mengembangkan aplikasi dan sistemnya, bagaimana itu akan terintegrasi di pusat,&rdquo; jelas Nunuk. Sebetulnya, kendala ada pada UU APBN yang sudah disahkan. Sementara itu, pendanaan terkait penggajian belum bisa dimasukkan. Padahal, jika ingin dilaksanakan pada 2024, tahun ini sudah harus diputuskan dalam dana alokasi umum (DAU). &rdquo;Sedangkan ruang talenta harus ditransfer langsung ke rekening sekolah seperti dana BOS. Perlu perubahan di UU. Sehingga kita akan inisiasi pada 2025,&rdquo; tandasnya. Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, ketimpangan formasi ASN masih banyak terjadi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya menyiapkan solusi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). &rdquo;RUU ASN sebentar lagi akan disahkan. Kalau tidak akhir bulan, mungkin awal bulan nanti,&rdquo; ujar Anas di sela acara Simposium Kebijakan Publik Internasional di Jakarta. Salah satu poin dalam UU ASN akan mengantisipasi pendistribusian ASN di daerah 3T dan pulau-pulau yang selama ini belum mendapatkan pemerataan ASN secara cukup baik. Misalnya, NTT, Maluku, dan Papua yang kesulitan untuk mendapatkan dokter dan guru yang hebat maupun berkualitas. Dia menyebutkan, sekitar 170 ribu formasi di daerah itu kosong. &rdquo;Kenapa? Karena mereka tidak merasa tertarik untuk mengisi formasi di daerah 3T tadi. Nah, kalau ini yang terjadi, ketimpangan antara Jakarta, Jawa, dan kota-kota itu akan terus terjadi,&rdquo; jelas Anas. UU ASN tersebut diharapkan dapat memberikan solusi. Sebab, nanti diberikan reward soal kelas jabatan. (mia/gih/c19/fal)

Pemda lagi-lagi tak mengajukan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru sesuai dengan kebutuhan.

Seleksi CPNS 2023 Hanya Sediakan 296.059 Formasi PPPK Guru, Kategori P-1 Tetap Wajib Daftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rekrutmen-pppk-dibagi-2-tahap-150-ribu-formasi-tersedia-untuk-honorer_m_.jpg" alt="ILUSTRASI PPPK (Bagas Bimantara/Jawa Pos Radar Madiun)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PPPK (Bagas Bimantara/Jawa Pos Radar Madiun)</figcaption>
</figure><h3>Kuota Belum Terpenuhi, Formasi PPPK Disentralisasi</h3> JawaPos.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berencana melakukan sentralisasi formasi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru 2023. Nanti, pemenuhan kebutuhan formasi bakal ditentukan dari pusat.  Skenario itu diputuskan lantaran pada seleksi PPPK guru 2022 pemda tak mengajukan formasi sesuai kebutuhan daerahnya.  Bahkan, ada beberapa pemda yang melakukan pembatalan. Akibatnya, formasi untuk PPPK guru tidak maksimal.  "Ketika pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan riilnya, maka akan sentralisasi. Di-top up (oleh Kemendikbudristek, Red). Itu Pak Menteri lho yang mengusulkan," papar Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani dalam diskusi dengan media kemarin (22/3) malam.  Kendati demikian, Nunuk tetap meminta pemda untuk mengusulkan formasi sesuai kebutuhan masing-masing. Dari catatannya, total kebutuhan guru PPPK 2023 mencapai 601.286 formasi. Jumlah itu merupakan akumulasi sisa kebutuhan formasi PPPK 2022 sebanyak 531.524 dan guru ASN yang pensiun pada 2024 mencapai 69.762 orang. Karena itu, diharapkan usulan pemda meningkat tahun ini. "Jadi, tanpa usulan pemda, akan sulit menyelesaikan masalah guru honorer," terangnya.  Usulan formasi PPPK 2023 dibuka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) sejak 20 Maret 2023. Dan akan ditutup pada 30 April 2023.  Pada kesempatan yang sama, Nunuk turut menyinggung nasib 62.465 guru lulus passing grade (PG) seleksi PPPK 2021 yang masuk kategori prioritas satu (P1). Dia menjanjikan penempatan mereka akan diselesaikan tahun ini. "Nah, target kami diselesaikan di PPPK guru 2023," ucapnya.  Sejauh ini telah terdeteksi 45.370 kebutuhan guru, tapi tidak diusulkan pemda pada PPPK guru 2022. Karena itu, pihaknya tengah mengoordinasikan data tersebut dengan pemda-pemda agar jumlah itu bisa diangkat pada seleksi tahun ini.  Sementara, sisanya 17.382 pelamar, sejauh ini tak ada kebutuhan karena mengajar di mapel gemuk seperti bahasa Inggris. Untuk kasus tersebut, pihaknya menyiapkan skenario peninjauan ulang peta linieritas guru. Misalnya, guru bahasa Inggris ketika tak ada formasi bisa mengajar sebagai guru kelas di SD.  Selain itu, untuk masalah 3.043 guru P1 yang batal penempatan, Nunuk menjamin mereka tidak perlu tes kembali. Mereka hanya perlu menunggu formasi tersedia untuk kemudian ditempatkan. Dipastikan tidak akan tergeser dari sekolah induknya.

Target Kemen PAN-RB, Penempatan 62.465 Guru P1 Bakal Tuntas Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>&nbsp;  JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sejumlah aturan tengah disempurnakan terkait seleksi tahun 2022.  Kemarin (14/4) Nadiem menjelaskan, pihaknya tengah memperjuangkan agar para guru yang sudah lulus ambang batas (passing grade) seleksi 2021 mendapat prioritas formasi pada tahun ini. Sehingga mereka tak perlu mengikuti tes lagi. Selain itu, pemerintah pusat juga sedang mengajukan untuk dapat terlibat dalam penetapan formasi guru PPPK. Dengan begitu, bisa meminimalkan isu terkait formasi di daerah. Diharapkan pula, melalui perhitungan dan penetapan dari pusat, proses perekrutan guru PPPK lebih efisien dan efektif.  ”Ini sedang kami lakukan dengan PAN-RB. Harapannya, ke depan isu formasi di daerah bisa didukung oleh pusat,” paparnya. Dengan sejumlah skenario tersebut, diharapkan dapat terjadi percepatan penuntasan pemenuhan kebutuhan satu juta guru ASN PPPK. Termasuk mencegah terjadinya lebih banyak pergeseran antarguru di sekolah induk karena guru honorer mereka lolos PPPK. Akibatnya, mereka harus pindah ke sekolah di bawah pemda.  Seperti diketahui, tahun ini pemerintah mengalokasikan 758.018 formasi guru PPPK. Dari jumlah tersebut, baru 131.239 formasi (17,3 persen) yang sudah diajukan oleh pemerintah daerah. Hingga kini masih ada 191 pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi sama sekali untuk 2022.  Kemendikbudristek pun mengaku terus berkoordinasi dengan pemda terkait hal itu. Menanggapi isu penetapan formasi oleh pusat, anggota Komisi X DPR Putra Nababan mendesak komitmen tersebut segera direalisasikan. Termasuk prioritas formasi bagi guru yang telah lolos seleksi pada 2021.

Kaji Penetapan Formasi PPPK oleh Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>Nadiem: Pemerintah Beri Kemudahan lewat Kebijakan Afirmasi  JawaPos.com - Tak sia-sia perjuangan keras Ade Taufiqurrahman. Siang–malam mempelajari soal-soal, guru SMPN 1 Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu dinyatakan lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).  ”Saya jaga kesehatan dan istirahat teratur. Saya rajin baca buku yang diterbitkan Kemendikbud (Ristek, Red),” ucap Ade yang telah 14 tahun menjadi guru kemarin (8/10).  Ade merupakan 1 di antara 173.329 guru yang dinyatakan lolos seleksi PPPK. Rekrutmen kali ini merupakan yang terbesar selama beberapa tahun terakhir meski yang lolos hanya sekitar 10 persen dari formasi yang disediakan. Namun, pemerintah kembali mengadakan seleksi PPPK dalam waktu dekat.  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pun memberikannya selamat. Menurut dia, apa yang dilakukan Ade ini merupakan contoh bahwa yang lolos seleksi harus melalui perjuangan. ”Bukan datang dan langsung lolos saja,” tegasnya.  Nadiem mengungkapkan, sebenarnya pemerintah pusat memberikan formasi 1 juta PPPK. Namun, pemerintah daerahlah yang harus mengusulkan formasi tersebut. Dari usulan pemda, terdapat 506.252 formasi saja. Dari jumlah itu, hanya 322.665 formasi yang dilamar. ”Kami akan meyakinkan daerah untuk meningkatkan formasi di daerah. Anggarannya akan diamankan pusat,” ujarnya.  Ada 183.587 formasi yang tidak diisi. Menurut Nadiem, yang belum terpenuhi biasanya yang berada di daerah terpencil. Dia berjanji mengoptimalkan hal tersebut pada seleksi berikutnya. ”Ronde pertama berfokus kepada guru negeri,” katanya.  Nadiem menuturkan, pemerintah telah memberikan kemudahan lewat kebijakan afirmasi. Dia menjelentrehkan ada tambahan nilai 100 persen bagi mereka yang memiliki sertifikat pendidik. Bagi yang berusia di atas 30 tahun, diberikan tambahan 15 persen. ”Karena kami menghargai pengalaman,” ungkapnya.  Selanjutnya, untuk penyandang disabilitas, nilai ditambah 10 persen dan guru honorer THK II dapat tambahan nilai 10 persen. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) memberikan afirmasi tambahan. Bagi guru usia di atas 50 tahun, diberikan 100 persen nilai tambahan dari kompetensi teknis dan ditambah 10 persen dari manajerial sosiokultural. ”Kami ingin mengapresiasi guru honorer yang sudah berpuluh tahun mengabdi dan pengalaman mereka patut dinilai,” tuturnya.  Nadiem mendapatkan masukan dari guru di berbagai daerah bahwa tes kompetensi cukup sulit. Jadi, akhirnya ada tambahan nilai bagi seluruh peserta tes. ”Yang tidak lolos bisa mengambil tesnya lagi tahun ini kalau mau,” kata Nadiem.  Setiap orang diberi kesempatan tiga kali ikut tes seleksi PPPK. Lalu, untuk guru honorer yang lolos passing grade, tetapi tidak kebagian formasi, Nadiem berjanji mengoptimalkan formasi yang ada. Menurut dia, mereka yang tidak kebagian formasi dapat mengikuti registrasi ronde kedua dan ketiga tanpa tes ulang.

Banyak Formasi PPPK yang Belum Terisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Total ada 173.329 ribu guru honorer yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama. Angka ini baru mengisi 53,7 persen formasi yang tersedia, yakni 322.665 posisi.  Mendikbudristek Nadiem Makarim pun mengatakan bahwa akan segera mengangkat guru honorer tersebut menjadi PPPK.  "Di ronde pertama saja dari 322.665 formasi yang dilamar, 173.329 formasi telah terpenuhi. Artinya 53,7 persen dari formasi tersebut dipenuhi," terang dia dalam Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Guru ASN PPPK, Jumat (8/10).  Adapun pemerintah sendiri membuka formasi untuk guru PPPK sebanyak 1.002.616. Sementara pemerintah daerah (pemda) hanya mengajukan formasi sebanyak 506.252 dengan 322.665 guru honorer yang melamar.  "Jadi saat ini ada 183.587 formasi yang belum di lamar, ini kebanyakan ada di daerah kecil. Kami haraokan formasi kosong ini dipenuhi pada ronde berikutnya," imbuhnya.  Dikatakan Nadiem, jumlah guru honorer yang akan lolos menjadi PPPK masih bisa bertambah. Pasalnya, akan ada seleksi tahap kedua dan ketiga.  "Bagi yang belum lolos passing grade jangan khawatir, masih ada ronde kedua dan ketiga di tahun ini. Tapi kalau butuh waktu untuk belajar lagi masih ada tahun depan," pungkasnya.

53,7 Persen Formasi PPPK Guru Honorer Terisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/skb-cpns-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masyarakat yang berniat mendaftar menjadi aparatur sipil negara (ASN) kategori CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) harus bersabar. Sebab, sampai tadi malam (30/6) pendaftaran belum bisa dilakukan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) beralasan bahwa mereka mengalami gangguan.  Sedianya pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK dibuka mulai 30 Juni pukul 18.30.21. Namun, ternyata sampai pukul 19.36, pendaftaran belum bisa dilakukan. Di website https://sscasn.bkn.go.id masih tertulis under construction. ’’Iya, ini ada gangguan,’’ kata Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono kemarin.  Sampai tadi malam, Paryono juga belum bisa memberikan informasi sudah ada yang berhasil mendaftar CPNS maupun PPPK atau belum. Dia menyatakan, mungkin hari ini (1/7) BKN menyampaikan data masyarakat yang berhasil membuat akun di website pendaftaran tersebut.  Sesuai dengan jadwal yang dilansir BKN, masa pengumuman seleksi CASN dilakukan mulai 30 Juni sampai 14 Juli. Kemudian, pendaftarannya dibuka pada 30 Juni sampai 21 Juli. Hasil seleksi administrasi diumumkan pada 28–29 Juli.  Setelah itu, seleksi kompetensi dasar berlangsung pada 25 Agustus sampai 4 Oktober. Terakhir, pengumuman hasil akhir kelulusan ASN disampaikan pada 18–19 Desember serta usul nomor induk pegawai (NIP) CPNS dan PPPK pada 19 Januari sampai 18 Februari tahun depan.  Plt Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemen PAN-RB Katmoko Ari Sambodo mengungkapkan, tahun ini ada 570 instansi pemerintah yang turut berpartisipasi untuk merekrut talenta terbaik bangsa. Jumlah tersebut terdiri atas 53 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, serta 484 pemerintah kabupaten dan kota. Di antaranya, Kemenko Marves, Kementerian BUMN, Kemen PAN-RB, Kemenlu, Kemenkes, Kemenag, Kejagung, hingga kepolisian negara.  Provinsi dan kabupaten/kota yang membuka formasi, antara lain, Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara kabupaten/kota mencakup Kab Bangkalan, Bangli, Bantul, Kota Tual, dan Kota Jogjakarta. ”Ke-570 instansi pemerintah akan merekrut 689.623 formasi kebutuhan ASN yang terdiri atas CPNS dan PPPK,” paparnya di Jakarta kemarin.  Ari menegaskan, calon pelamar nanti tak bisa memilih lebih dari satu formasi, baik pada skema CPNS maupun PPPK. Sebab, semuanya dibuka secara bersama. Dia menyarankan calon pelamar lebih dulu mempelajari jalur dan formasi yang akan diambil.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/06/2021/pemerintah-sediakan-707-622-formasi-casn-2021-ini-syaratnya/">Pemerintah Sediakan 707.622 Formasi CASN 2021, Ini Syaratnya</a>  ”Terkait dengan jalur, dapat dipelajari melalui kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PAN-RB,” katanya. Kebijakan dimaksud adalah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 27/2021 tentang Pengadaan PNS, Permen PAN-RB Nomor 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta Permen PAN-RB Nomor 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional.  Informasi terkait dengan formasi dapat dilihat di persyaratan dan ketentuan di setiap instansi yang akan dilamar. ”Hanya bisa pilih satu dan tidak dapat diubah ketika sudah mendaftar,” tegasnya.

Website Alami Gangguan, Pendaftaran CASN Belum Bisa Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/1621868431750.jpg" alt="Ilustrasi tes CPNS. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tes CPNS. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pendaftaran lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dimulai akhir Mei. Pada tahun anggaran 2021, Pemkot Surabaya membuka 1.560 formasi.  ”Rinciannya, untuk formasi CPNS sebanyak 68 lowongan. Yakni 51 tenaga kesehatan dan 17 tenaga teknis. Sedangkan untuk Formasi PPPK sebanyak 1.492 lowongan. Yakni 87 tenaga kesehatan dan 1.405 tenaga pendidikan,” tutur Kepala Dinas Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya Mia Shanti Dewi di kantornya, Senin (24/5).  Untuk seleksi CPNS, akan ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan metode computer assisted test (CAT) oleh BKN, dan seleksi kompetensi bidang (SKB) yang menggunakan metode CAT oleh BKN.  Sedangkan untuk seleksi CPPPK non guru, akan ada seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi menggunakan metode CAT oleh BKN.  ”Khusus untuk seleksi CPPPK guru, akan ada seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi CPPPK guru yang menggunakan metode ujian nasional berbasis kompetensi (UNBK) oleh Kemendikbud Ristek,” terang Mia Shanti Dewi.  Dia menjelaskan, pengumuman formasi seleksi CPNS-CPPPK 2021 akan dilaksanakan pada 30 Mei–13 Juni. Kemudian pendaftaran seleksi pada 31 Mei–21 Juni. Seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya akan dilaksanakan pada 1 Juni–30 Juni. Masa sanggah pada 1–11 Juli.  ”Sedangkan pelaksanaan SKD CPNS (CAT BKN) pada Juli sampai September. Seleksi Kompetensi PPPK non guru (CAT BKN) pada Juli sampai September, tepatnya setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi,” tutur Mia Shanti Dewi.  Untuk seleksi kompetensi PPPK guru (UNBK Kemendikbud Ristek) akan dilaksanakan pada Agustus–Desember. Sedangkan pelaksanaan SKB CPNS, digelar pada September sampai Oktober.  ”Pengumuman akhir dan masa sanggah pada November, dan penetapan NIP CPNS/Nomor Induk PPPK pada Desember,” terang Mia Shanti Dewi.  Mia juga memastikan, proses penerimaan CPNS dan CPPPK Pemkot Surabaya tahun ini dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan tidak dipungut biaya apapun.  Apabila terdapat pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima sebagai CPNS dan CPPPK dengan menerima imbalan tertentu, lanjut dia, perbuatan tersebut adalah penipuan.  ”Yang pasti, panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak atau oknum tersebut,” ujar Mia Shanti Dewi.  Penetapan Formasi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021, berdasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 820 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021.

Pemkot Surabaya Buka 1.560 Formasi CPNS dan PPPK, Ini Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/asosiasi-guru-agama-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) terus mengupayakan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru agama. Setelah melalui diskusi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudyaaan (Kemendikbud) dan pihak terkait lainnya, akhirnya disepakati kuotanya sebanyak 27.303 untuk guru agama.  "Rapat terakhir, sudah ditentukan kuota PPPK untuk formasi guru agama sebanyak 27.303," terang Direktur Pendidikan Agama Islam Rohmat Mulyana, Minggu (21/3).  Dirinya pun mensyukuri adanya alokasi kuota untuk guru agama. Dari yang awalnya tidak diberikan formasi di PPPK, kini sudah disediakan.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/19/03/2021/guru-honorer-di-atas-usia-35-tahun-diminta-diprioritaskan-dalam-pppk/">Guru Honorer di Atas Usia 35 Tahun Diminta Diprioritaskan Dalam PPPK</a>  "Alhamdulillah, dari semula tidak ada, akhirnya ada kebijakan untuk mengalokasikan kuota sebanyak itu. Meski ini tentu belum mengakomodasi semua kebutuhan," sambungnya.  Menurut Rohmat, 27.303 guru agama yang akan ikut seleksi PPPK tersebut adalah yang sudah terdata dalam sistem Dapodik Kemendikbud. "Saat ini, Kemenag akan mempersiapkan soal ujian untuk seleksi calon PPPK-nya. Ini masih kita upayakan bersama," jelasnya.  Atas nama Kemenag, ia berkomitmen untuk terus mengedepankan guru agama di seleksi PPPK di tahun-tahun berikutnya.  "Ke depan, Kemenag juga akan terus memperjuangkan agar bisa mendapat kuota PPPK untuk formasi guru agama dalam seleksi-seleksi selanjutnya," tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/5GAoy3_Kjpk

Kuota PPPK Untuk Guru Agama Sebanyak 27.303 Formasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#formasi pppk

Berita Terkini