<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/KEMENDIKDASMEN-4159593998.jpg" alt="Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani (kanan). (Humas Kemendikdasman)" width="100%">
<figcaption>Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani (kanan). (Humas Kemendikdasman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Harapan para guru akan adanya rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) tahun ini masih menggantung. Belum ada kepastian yang dapat diberikan oleh pemerintah.&nbsp; Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani mengungkapkan, bahwa dirinya belum mendengar informasi terkait hal itu. Baik untuk rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).&nbsp; &ldquo;Tahun ini, saya belum mendengar informasi akan ada rekrutmen,&rdquo; ujarnya dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (4/6).&nbsp; Apalagi, saat ini, proses seleksi PPPK Tahap II masih berjalan. Bahkan, diprediksi baru akan rampung di pertengahan tahun. &ldquo;Tapi ini sudah bulan Juni ya, ini baru mau pengumuman tahap dua (seleksi PPPK tahap II, red),&rdquo; katanya.&nbsp; Karenanya, dimungkinkan pengangkatan baru berjalan dan rampung di triwulan depan. Pasalnya, mereka yang lolos masih harus mengisi daftar riwayat hidup (drh) untuk kemudian diproses nomor induk PPPK dan dikeluarkan surat keputusan pengangkatan.&nbsp; &ldquo;Sehingga saya tidak tahu, kita belum ada informasi, apakah akan ada rekrutmen PNS atau PPPK. Belum ada informasi, itu kan ada di PANRB dan BKN ya,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Seperti diketahui, rangkaian seleksi CASN tahun anggaran 2024 masih berlangsung. Proses usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk CPNS dan Nomor Induk (NI) untuk PPPK 2024 masih berjalan di sejumlah instansi.&nbsp; Badan Kepegawaian Negara (BKN) sendiri telah menerbitkan surat edaran tentang penetapan NIP dan NI ASN 2024 ini. Dalam SE tersebut, instansi diberikan waktu pengusulan NIP paling lambat hingga 31 Mei 2025 untuk CPNS dengan kebutuhan formasi kelompok II.&nbsp; Sementara untuk PPPK dengan formasi kelompok II, batas akhir pengusulan NI jatuh pada 30 Juni 2025. Diharapkan, seluruh instansi bisa menyelesaikan pengusulan tersebut sebelum tenggat waktu yang ditentukan.&nbsp;

Direktur Jenderal GTKPG, Nunuk Suryani, menyatakan belum ada kepastian mengenai rekrutmen PNS dan PPPK guru tahun ini.

Penasaran Soal Rencana Rekrutmen PNS dan PPPK Guru 2025? Begini Kata Dirjen GTKPG Nunuk Suryani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/guru2-652817830.png" alt="DIANGKAT JADI ASN: Ratusan guru SD dan SMP se-Surabaya menunjukkan surat keptusuan digital pengangkatn mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>DIANGKAT JADI ASN: Ratusan guru SD dan SMP se-Surabaya menunjukkan surat keptusuan digital pengangkatn mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan penyesuaian jadwal usul penetapan NI PPPK 2023 diundur hingga 27 Februari 2024. Penetapan NI PPPK 2023 diundur secara resmi dengan surat Nomor 1036/B-MP.01.01/SD/D/2024 tertanggal 13 Februari 2024. Sebelumnya usul penetapan NI PPPK dijadwalkan berlangsung mulai 15 Januari hingga 13 Februari 2024. Namun, BKN mengumumkan perubahan jadwal yakni mundur pada 15 Januari hingga 27 Februari 2024. Disebutkan, belum selesainya instansi melakukan input Usul Penetapan NI PPPK menjadi sebab penetapan NI PPPK 2023 diundur. Kendati diundur, yang juga penting dicermati adalah penempatan tugas PPPK Guru 2023 yang dilakukan setelah Penetapan NI PPPK. Penempatan tugas PPPK guru 2023 mengikuti aturan teknis yang berlaku pada pengadaan ASN 2023. Perlu diingat kembali, penempatan tugas PPPK guru 2023 itu dilakukan bila peserta telah menyelesaikan pengisian DRH dan yang terkait mendapat Nomor Induk PPPK (NI PPPK). Pelaksanaan penempatan tugas PPPK Guru 2023 dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Penempatan tugas PPPK Guru juga berdasarkan pada ijazah dan sertifikat yang dimiliki. Guru yang telah memenuhi Nilai Ambang Batas (Passing Grade) pada seleksi PPPK Guru akan ditempatkan di satuan pendidikan. Bila di sekolah induk mapel tertentu berlebih, atau sudah tercukupi, maka guru yang sudah lulus CASN 2023, akan ditempatkan di sekolah lain non induk tanpa menggeser honorer yang ada. Ketua FPPPK Bandung Raya, Astri Winarti Widiastuti berharap agar pengumuman penempatan tugas PPPK Guru segera dilakukan sesuai jadwal. "Mudah-mudahan tidak berpengaruh ke timeline selanjutnya, masih sesuai jadwal. Sehingga mudah-mudahan setelah ini tidak diundur lagi karena kasihan sudah terlalu lama menunggu," ungkapnya ketika dihubungi Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). Perlu diketahui, penempatan tugas PPPK Guru diserahkan kepada BKD masing-masing dan dinas pendidikan setempat. Hal ini sesuai berdasarkan Peraturan Menteri PANRB (Permenpan RB) Nomor 27 Tahun 2021 bahwa penempatan satuan kerja ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincinan penetapan kebutuhan dari kementerian. Sebagai informasi, dalam tahap usulan penetapan NI PPPK diperlukan Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP), untuk dapat memproses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sesuai dengan namanya, SPRP memuat informasi mengenai unit kerja penempatan CPNS/PPPK serta jabatannya di suatu instansi. Sehingga, SPRP akan diterbitkan seiring dengan ditetapkannya Nomor Induk Pegawai (NIP/NIPPPK) dan pengangkatan CPNS/PPPK. Beberapa instansi daerah sebenarnya telah melakukan proses penempatan PPPK guru yang dilakukan oleh Disdik masing-masing melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Alurnya untuk penempatan tugas PPPK guru dilakukan melalui aplikasi pemetaan oleh Kemendikbudristek, kemudian baru dilakukan usul dan sinkronisasi ke SIASN instansi dan penebitan SPRP untuk penerbitan NI PPPK. Sedangkan SK PPPK 2023 kemungkinan akan diterbitkan pada bulan Maret atau paling lambat awal April 2024. Informasi lebih lanjut dapat dipantau di media sosial BKN atau website resmi instansi masing-masing.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan penyesuaian jadwal usul penetapan NI PPPK 2023 diundur hingga 27 Februari 2024.

Jadwal Penetapan NI PPPK 2023 Diundur hingga 27 Februari 2024, Simak Penjelasan Penempatan Tugas PPPK Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/1695353743-Nunuk-1386299953.jpg" alt="Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar dan informasi terbaru untuk honorer status P, TL dan PGSD untuk seleksi PPPK guru 2024 mendatang. Informasi untuk honorer status P, TL dan PGSD soal seleksi PPPK guru 2024 itu datang dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Kemdikbudristek, Prof Nunuk Suryani. Seperti diketahui, pengumuman seleksi PPPK guru 2023 banyak mendapat sorotan dari guru honorer.&nbsp;Pasalnya banyak diantara honorer status P tidak mendapat penempatan. Dalam seleksi PPPK guru 2023, kode P berarti lulus passing grade atau ambang batas tapi tidak medapat penempatan sekolah. Sehingga mereka harus menunggu seleksi PPPK guru 2024 untuk bisa diangkat jadi aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Banyak yang menilai bahwa hasil selksi PPPK guru 2023 sangat tidak adil bagi mereka. Sebab mereka tidak mendapat penempatan hanya gegara formasi di sekolah yang dilamar telah terpenuhi. Sebelum pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023, Prof Nunuk Suryani, memberikan paparan melalui webinar yang digelar PGRI Provinsi Jawa Tengah.&nbsp;Dalam pemaparannya, Prof Nunuk menyampaikan bahwa terdapat 62.527 guru honorer lulus passing grade hasil seleksi PPPK 2021. Guru honorer yang masuk dalam kategori P1 seleksi PPPK guru 2023 itu ditargetkan sebanyak 50.243 guru honorer bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dengan demikian, masih tersisa sekitar 12.279 guru honorer yang belum bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. "Dan ini adalah potensi yang akan kami tuntaskan pada seleksi PPPK guru 2024," ujar Prof Nunuk dikutip Pojoksatu.id,&nbsp;Rabu&nbsp;(3/1). Prof Nunuk menyampaikan, di tahun ini, banyak sekali aturan baru yang diterbitkan.&nbsp;Hal itu sebenarnya adalah salah satu upaya bagaimana agar guru-guru honorer tersebut bisa mendapatkan tempat. Terkait proses panjang penyelesaian permasalah guru honorer ini, Prof Nunuk mengaku mendapat banyak sekali hujatan. Karena itu, dalam kesempatan tersebut, Prof Nunuk menyatakan penayangan webinar tersebut sekaligus jadi klarifikasi agar diketahui para guru seluruh Indonesia. "Sekaligus bisa dibaca oleh guru-guru nih, yang sekarang suka menghujat, ya," ucap Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani. Ia menjelaskan, bahwa saat ini PGSD atau guru SD adalah yang paling kurang untuk yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Di sisi lain, guru SD juga merupakan yang terbanyak untuk guru yang pensiun dan harus ada penggantinya. Karena itu kemudian dilakukan berbagai cara, salah satunya melakukan perekrutan lulusan PGSD melalui program PPG Prajabatan. "Akan tetapi PPG prajabatan itu tidak pernah bisa memenuhi kuota," ujarnya. Sementara ketika guru sudah memiliki serdik mapel, bisa melamar guru SD. Sehingga formasi SD akhirnya diperebutkan oleh lulusan dari bidang studi yang linear untuk mapel SD. Prof Nunuk juga mengungkap dirinya telah berdiskusi panjang dengan berbagai asosiasi guru SD. Kemudian PGSD tersebut dibekali dan belajar pedagogi agar bisa menjadi guru SD sampai guru-guru kelas itu nantinya terpenuhi. Dan ini juga berlaku untuk PPPK sehingga sekarang guru-guru mapel itu sudah dilinierkan dengan SD. Ini dilakukan karena adanya over supply. Dengan demikian, guru mapel tersebut tetap bisa jadi guru SD. "Segala cara kami lakukan agar guru-guru yang sudah lolos passing grade, bisa mendapatkan tempat," ungkapnya. "Tetapi masih sejalan dengan undang-undang yang ada itu adalah terobosan-terobosan yang dilakukan," ujarnya. Prof Nunuk juga menegaskan komitmen pemerintah yang menginginkan semua kategori P1 segera diangkat jadi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Akan tetapi tetap saja masih ada 12.279 guru honorer yang belum terangkat karena over supply.&nbsp;Sementara berbagai upaya dan treatmen yang dilakukan tetap saja masih belum bisa mengakomodir jumlah tersisa itu. "Bukan berarti Indonesia enggak butuh beliau-beliau, mereka dibutuhkan tapi bukan di daerahnya," beber Nunuk. Ia lantas memisalkan banyak guru di Kabupaten Pemalang, sementara yang butuh bukan di Kabupaten Pemalang, melainkan Kabupaten di Sukoharjo. "Sebenarnya bukan kita enggak butuh guru tersebut, tetapi tidak bisa lintas kewenangan, Sehingga ada 12.279 yang akan kita selesaikan Insyaallah di tahun 2024," bebernya. Sementara, perlakuan prioritas utama dapat dilakukan sepanjang formasi diusulkan oleh pemerintah daerah. "Jadi, yang bisa kami lakukan membujuk pemerintah daerah agar membuka formasinya sesuai dengan prioritas yang sekarang ada," ujarnya. Dirjen GTK Kemdikbud Prof Nunuk Suryani juga memastikan penyelesaian permasalah guru honorer P1 akan dituntaskan semaksimal mungkin. Itulah informasi penting dari Prof Nunuk soal seleksi PPPK guru 2024 buat honorer status P, TL dan PGSD. Semoga bermanfaat.

Informasi untuk honorer status P, TL dan PGSD soal seleksi PPPK guru 2024 itu datang dari Dirjen GTK Kemendikbudristek Prof Nunuk Suryani.

Info Penting dari Dirjen GTK Kemdikbudristek Prof Nunuk soal Seleksi PPPK Guru 2024, Buat Honorer Status P, TL dan PGSD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/PPPK2-3201883164.png" alt="MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11)." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Para guru pelamar rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 diminta bersabar menunggu pengumuman hasil seleksi kompetensi. Pasalnya, data hasil seleksi masih di tahap pengelolaan. Sesditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Temu Ismail mengungkapkan, proses seleksi memang telah usai. Namun, proses pengolahan hasil masih berjalan. Pengelolaan itu tidak hanya terkait seleksi kompetensi. Tapi, juga optimalisasi masukan dari pemda yang melakukan seleksi kompetensi teknis tambahan. &rdquo;Ada 60 instansi yang terdiri atas 2 pemerintah provinsi, 53 kabupaten, dan 5 kota yang melakukan seleksi kompetensi teknis tambahan,&rdquo; ujarnya kemarin (7/12). Sebagai informasi, banyak perubahan pada seleksi PPPK guru tahun ini. Salah satunya adalah adanya seleksi kompetensi tambahan. Kewenangan itu diberikan kepada pemda seutuhnya untuk memilih akan melakukan seleksi tambahan atau tidak. Jika tes kompetensi tambahan dilakukan, peserta akan menjalani tes yang diuji oleh dinas pendidikan dan badan kepegawaian daerah (BKD). Seleksi kompetensi tambahan itu sengaja ditawarkan kepada pemda untuk melihat kompetensi kepribadian dan sosial dari calon PPPK guru. Adapun yang dilihat dari kompetensi tambahan itu meliputi sembilan indikator. Antara lain, spiritual, keteladanan, kedisiplinan, kepedulian dalam perundungan, dan lainnya. Sehingga bukan soal pilihan ganda yang diberikan. Tapi, penilaian baik, sangat baik, atau lainnya. Bobot penilaian tes tambahan itu cukup besar. Yakni, 30 persen. Sehingga bagi pemda yang menerapkan tes kompetensi tambahan tersebut, pembobotan penilaian tes CAT menjadi 70 persen. Tapi jika pemda tidak menginginkan kompetensi tambahan, nilai sepenuhnya diambil dari CAT. &rdquo;Semoga segera selesai dan bisa langsung dikoordinasikan dengan BKN serta panselnas untuk diumumkan hasilnya,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Plt Kepala Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nanang Subandi memastikan, pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih sesuai jadwal. Yakni, 6&ndash;15 Desember 2023. (mia/c6/oni)

Para guru pelamar rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 diminta bersabar menunggu pengumuman hasil seleksi kompetensi.

Penilaian Seleksi PPPK Guru Belum Tuntas, 60 Pemda Lakukan Seleksi Kompetensi Tambahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211005-WA0037-1.jpg" alt="Ilustrasi tes CPNS. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tes CPNS. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah daerah (pemda) lagi-lagi tak mengajukan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru sesuai dengan kebutuhan. Dari total kebutuhan 601.174 formasi PPPK guru pada 2023, pemda hanya menyediakan 296.059 formasi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani. Dia menjelaskan, kebutuhan 601.174 formasi itu sudah mencakup tambahan sisa formasi yang tidak terpenuhi tahun lalu.Juga adanya kekosongan akibat guru pensiun pada 2024. Jumlah guru yang pensiun tahun depan diperkirakan mencapai 69.762 orang. Namun, lagi-lagi formasi yang diajukan pemda belum maksimal. &rdquo;Jadi, persentasenya masih kecil memang untuk formasi ini,&rdquo; ujarnya dalam bincang media di Jakarta kemarin (21/9). &rdquo;Sehingga masih banyak yang belum terakomodasi untuk guru non-ASN yang ada di sekolah-sekolah negeri,&rdquo; imbuh dia. Lantas, bagaimana nasib guru lolos passing grade (PG) yang menjadi prioritas satu (P-1) pada seleksi tahun lalu? Nunuk mengamini bahwa seleksi tahun lalu masih menyisakan sekitar 62 ribu guru P-1. Pihaknya telah berupaya agar mereka dapat terakomodasi tahun ini. Salah satunya dengan memperbaiki peta linieritas yang juknisnya sudah diterbitkan. Misalnya, guru bahasa Inggris dibuat linier dengan guru kelas di jenjang SD. Kemudian, penempatan guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan (PKWU) bisa sesuai dengan ijazah. Sayang, dengan upaya linieritas itu, belum semua guru P-1 bisa mendapat penempatan pada 2023. Berdasar pemetaan yang dilakukan Ditjen GTK, hanya 50.248 orang P-1 yang terserap tahun ini. Artinya, ada sisa 12.276 guru P-1 yang harus kembali menunggu. &rdquo;Yang sudah kita tata dengan berbagai kebijakan yang sekarang kita lakukan, ternyata masih belum bisa terakomodasi,&rdquo; sesalnya. Kendati demikian, dia menjamin para guru tersebut bisa terserap di &rdquo;putaran akhir&rdquo; seleksi PPPK guru sebelum pergantian presiden. Nunuk optimistis guru-guru P-1, termasuk janji pengangkatan 1 juta guru oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim, rampung pada 2024. Apalagi, masa kepemimpinan Nadiem masih akan berlanjut hingga Oktober 2024. Artinya, regulasi-regulasi yang dibuat khusus dalam upaya pengangkatan guru honorer itu pun bakal tetap digunakan hingga periode seleksi selanjutnya. &rdquo;Jadi, kita tuh tinggal 12 ribu (guru P-1, Red) lagi ya. Saya optimistis tahun depan selesai. Mereka tidak tes. Hanya ada atau tidak formasi (dari pemda) saja (tantangannya),&rdquo; jelas Nunuk. Para guru yang masuk kategori P-1 tak perlu lagi mengikuti tes dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN). Namun, mereka tetap wajib mendaftar dan membuat akun baru di SSCASN BKN. Itu diperlukan untuk memastikan guru P-1 tersebut masih hidup hingga belum mendapat pekerjaan baru. Tahun ini, lanjut dia, skema prioritas P-1, P-2, P-3, dan P-4 masih berlaku. Yang menjadi prioritas adalah mereka yang lolos PG pada seleksi sebelumnya dan belum mendapat penempatan. Ketika masih ada sisa formasi, P-2 bisa masuk. P-2 ini dikategorikan untuk tenaga honorer kategori 2 (THK-2) dan THK yang terdaftar di pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal itu berlaku untuk P-3. Jika ada sisa formasi, P-3 yang merupakan honorer di sekolah negeri yang terdaftar di dapodik lebih dari tiga tahun bisa memanfaatkannya. Terakhir, P-4 untuk mereka lulusan PPG yang terdata di pangkalan data dikti. &rdquo;Ada perubahan di pelamar umum. Sekarang yang PPG itu adalah P-4. Kemudian, P-4 ada dua. Satu lulusan PPG dan satu adalah guru yang terdaftar di dapodik kurang dari tiga tahun, baik itu guru negeri maupun swasta,&rdquo; papar guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo tersebut. Perubahan lain juga terjadi pada seleksi untuk P-3 tahun ini. Tes tak lagi menggunakan computer assisted test (CAT) UNBK Kemendikbudristek, tapi CAT BKN. Dalam seleksinya, tidak ada soal-soal pengetahuan seperti pelajaran sejarah yang bersifat hafalan. Soal pada CAT disajikan dalam jenis situational judgement test (SJT). Yakni, tes pilihan ganda yang difokuskan pada kasus-kasus pembelajaran yang dialami guru sehari-hari. Menurut Nunuk, pada jenis SJT, tidak ada kesempatan untuk bertukar jawaban lantaran dalam opsi yang disampaikan tidak tahu mana yang benar dan salah. Penilaiannya pun berdasar pembobotan dari pilihan opsi yang dipilih peserta. Hal itu berdampak pada kebijakan tidak adanya masa sanggah untuk hasil uji. Masa sanggah hanya diberikan pada seleksi administrasi, bukan seleksi CAT. &rdquo;Jadi, setelah ujian selesai itu langsung pengumuman. Para peserta tak bisa lagi melakukan sanggah. Ini keputusan dari panselnas,&rdquo; tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012966447/verifikasi-belum-rampung-pengumuman-formasi-cpns-diperkirakan-mundur">Verifikasi Belum Rampung, Pengumuman Formasi CPNS Diperkirakan Mundur</a> Dalam kesempatan yang sama, Nunuk menyinggung soal gagasan ruang talenta atau marketplace guru yang diusung Mendikbudristek Nadiem. Kebijakan tersebut belum bisa dieksekusi tahun depan. Termasuk rencana pendanaannya. Seperti diketahui, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Nadiem pernah menyampaikan gagasan mengenai ruang talenta guru. Melalui aplikasi itu, rekrutmen guru tak perlu menunggu setahun sekali. Kepala sekolah bisa mengangkat guru PPPK untuk mengajar sesuai kebutuhan di sekolah. Mereka nanti bisa membuka lowongan yang kemudian dilamar para guru yang terdaftar di aplikasi tersebut. Gaji pun bakal langsung disalurkan melalui sekolah, bukan daerah. &rdquo;Tapi, kita sudah mulai mengembangkan aplikasi dan sistemnya, bagaimana itu akan terintegrasi di pusat,&rdquo; jelas Nunuk. Sebetulnya, kendala ada pada UU APBN yang sudah disahkan. Sementara itu, pendanaan terkait penggajian belum bisa dimasukkan. Padahal, jika ingin dilaksanakan pada 2024, tahun ini sudah harus diputuskan dalam dana alokasi umum (DAU). &rdquo;Sedangkan ruang talenta harus ditransfer langsung ke rekening sekolah seperti dana BOS. Perlu perubahan di UU. Sehingga kita akan inisiasi pada 2025,&rdquo; tandasnya. Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, ketimpangan formasi ASN masih banyak terjadi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya menyiapkan solusi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). &rdquo;RUU ASN sebentar lagi akan disahkan. Kalau tidak akhir bulan, mungkin awal bulan nanti,&rdquo; ujar Anas di sela acara Simposium Kebijakan Publik Internasional di Jakarta. Salah satu poin dalam UU ASN akan mengantisipasi pendistribusian ASN di daerah 3T dan pulau-pulau yang selama ini belum mendapatkan pemerataan ASN secara cukup baik. Misalnya, NTT, Maluku, dan Papua yang kesulitan untuk mendapatkan dokter dan guru yang hebat maupun berkualitas. Dia menyebutkan, sekitar 170 ribu formasi di daerah itu kosong. &rdquo;Kenapa? Karena mereka tidak merasa tertarik untuk mengisi formasi di daerah 3T tadi. Nah, kalau ini yang terjadi, ketimpangan antara Jakarta, Jawa, dan kota-kota itu akan terus terjadi,&rdquo; jelas Anas. UU ASN tersebut diharapkan dapat memberikan solusi. Sebab, nanti diberikan reward soal kelas jabatan. (mia/gih/c19/fal)

Pemda lagi-lagi tak mengajukan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru sesuai dengan kebutuhan.

Seleksi CPNS 2023 Hanya Sediakan 296.059 Formasi PPPK Guru, Kategori P-1 Tetap Wajib Daftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/JKT-Aksi-Protes-PPDB-Online-Salman-Toyibi-2JPG-482229708.jpg" alt="Sejumlah guru melakukan aksi ujuk rasa di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah guru melakukan aksi ujuk rasa di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan sejumlah aturan mengenai seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru. Salah satunya, kualifikasi akademik minimum untuk calon pelamar formasi itu. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran GTK Kemendikbudristek Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023. Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran calon PPPK untuk jabatan fungsional guru 2023. Pertama, kualifikasi akademik calon pelamar. Calon PPPK harus memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4). &rdquo;Dan/atau memiliki sertifikat pendidik,&rdquo; katanya. Bagi yang memiliki sertifikat pendidik, calon PPPK 2023 harus mendaftar sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tak memiliki sertifikat pendidik? Nunuk mengatakan, mereka tetap bisa mendaftar sesuai dengan kualifikasi S-1 atau D-4 miliknya. (mia/c19/oni)

Kemendikbudristek mengeluarkan sejumlah aturan mengenai seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru.

Peserta Seleksi PPPK Guru Minimal Lulusan S-1/D-4

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/AZWAR-31-2059142300.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tenaga honorer yang telah lama mengabdi di pemerintahan bisa sedikit bernapas lega. Pada seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) yang pendaftarannya dibuka 17 September, ada afirmasi lama mengabdi bagi mereka. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan, banyak honorer yang mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) merupakan orang-orang yang sudah lama mengabdi. Ada yang 15 tahun hingga 20 tahun. Namun, hingga kini mereka belum diangkat. Karena itu, porsi formasi untuk PPPK lebih banyak daripada fresh graduate. &rdquo;Besarannya itu 80 persen PPPK, 20 persen fresh graduate,&rdquo; ujar Anas kemarin (12/9). Selain itu, para guru prioritas 1 (P1) yang sudah dinyatakan lolos passing grade (PG) pada seleksi sebelumnya bakal mendapat prioritas dalam seleksi CASN tahun ini. Pada seleksi sebelumnya, kata dia, para guru diberi kelonggaran. Ada afirmasi khusus lantaran pada proses seleksi, banyak guru honorer yang tidak lolos. &rdquo;Terus kan kita reformulasi. Salah satunya bagi mereka yang kemarin telah mengabdi cukup lama,&rdquo; paparnya. Untuk skema afirmasi tahun ini, mantan kepala LKPP tersebut menyatakan bahwa pihaknya sudah membuat sejumlah kriteria. Selain untuk yang lama mengabdi, Anas menekankan kuota CASN bagi para anak muda bertalenta. Ada formasi sebanyak 20 persen bagi mereka yang memiliki talenta di bidang digital untuk bergabung menjadi abdi negara. Besaran formasi tersebut akan terus bertambah seiring dengan beban pengangkatan PPPK guru yang terpenuhi tiap tahun. Nanti, lanjut dia, pengangkatan ASN juga tidak hanya jadi hajatan setahun atau dua tahun sekali. Pengangkatan menjadi ASN bisa dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan. Misalnya, ketika dibutuhkan tenaga ASN baru untuk menggantikan mereka yang pensiun. Hal itu bakal diatur dalam RUU ASN yang rencananya diundangkan bulan depan. Menurut Anas, kebijakan tersebut bisa mengantisipasi adanya pengangkatan honorer lantaran kekosongan pegawai seperti yang terjadi sebelumnya. Seperti diketahui, jumlah pegawai honorer pemerintah, baik pusat maupun daerah, melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Yakni, dari sekitar 400 ribu pada 2018 menjadi 2,3 juta pada 2022. Padahal, sesuai ketentuan, honorer tak boleh lagi direkrut sejak 2018. &rdquo;Insya Allah dengan RUU ASN, nanti ada solusi buat teman-teman non-ASN. Dan, daerah tak merekrut kembali,&rdquo; jelasnya. Disinggung soal rencana penghapusan honorer per November 2023, dia kembali menegaskan bahwa pada dasarnya tidak akan ada PHK massal sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Apalagi, di lapangan ternyata banyak honorer yang bekerja di sektor pelayanan publik. Dengan begitu, PHK dikhawatirkan justru akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, ada usulan konsep PPPK penuh waktu dan paro waktu untuk menampung para honorer tersebut. Meski, saat ini keputusan belum final dan tengah dibahas di DPR. &rdquo;Nah, formatnya seperti apa, finalnya kita bahas di RUU ASN, bulan depan sudah bisa kita sahkan,&rdquo; sambungnya. (mia/wan/c7/fal)

Tenaga honorer yang telah lama mengabdi di pemerintahan bisa sedikit bernapas lega. Pada seleksi calon aparatur sipil negara (CASN).

Seleksi Penerimaan PPPK, Afirmasi Lama Mengabdi bagi Honorer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PPPK-GURU-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Surabaya sudah menuntaskan pembagian surat keputusan (SK) pengangkatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap kedua. Totalnya 413 orang. SK itu diberikan melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya.  Kepastian tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Rachmad Basari kemarin (31/5). ”SK sudah diberikan sejak Senin (30 Mei, Red),” katanya.  Basari menjelaskan, para guru sudah diundang untuk menerima SK. Mereka diminta datang langsung ke kantor Dispendik Surabaya. Sebab, tugas dan fungsi tenaga pengajar berada di bawah kewenangan Dispendik Surabaya. ”Jadi, semua SK sudah tuntas dibagikan,” ujarnya.  Menurut Basari, penerbitan SK dari wali kota dilakukan setelah nomor induk pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) diterima. Begitu mendapatkan NIP, BKPSDM Surabaya langsung memproses SK pengangkatan. ”Memang agak telat karena menunggu dari pusat. Karena penerbitan NIP kan kewenangan BKN,” jelas dia.  Dengan begitu, total ada 883 guru PPPK yang sudah mengantongi SK pengangkatan. Tahap pertama sudah diberikan lebih dulu sebanyak 470 orang. Semuanya merupakan hasil seleksi tahun 2021.  Kadispendik Kota Surabaya Yusuf Masruh membenarkan bahwa pihaknya sudah membagikan SK guru PPPK tahap kedua. Dia memastikan 413 orang sudah mendapatkan dokumen penting itu. Selanjutnya, pengajar sudah bisa bekerja mulai hari ini (1/6). ”Mereka bekerja terhitung mulai tanggal 1 Juni,” ucapnya.  Dalam SK pengangkatan diterangkan, yang bersangkutan bekerja di sekolah sesuai formasi yang dilamar. Baik untuk guru kelas SD maupun guru mata pelajaran jenjang SMP.

Akhirnya, 413 Guru PPPK di Surabaya Terima Surat Keputusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rekrutmen-pppk-dimulai-februari-150-ribu-guru-honorer-berpeluang_m_.jpg" alt="Pemerintah memberi kesempatan kepada 150 ribu guru honorer untuk mengikuti rekrutmen PPPK." width="100%">
<figcaption>Pemerintah memberi kesempatan kepada 150 ribu guru honorer untuk mengikuti rekrutmen PPPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani meminta agar para guru bersiap diri untuk seleksi tahap II Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Disebutkan bahwa pola soal di tahap II pun akan sama dengan tahap I.  "Kan sudah tahu pola soanya pada ujian tahap satu, kira-kira seperti itu juga yang ditemukan pada tahap dua," ungkap dia dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Minggu (17/10).  Diingatkan juga bahwa untuk mendukung para guru lolos seleksi PPPK, Kemendikbudristek telah menyediakan modul pembelajaran bagi guru yang akan mengikuti seleksi. Selain modul, guru juga dapat mengakses soal pada laman Guru Belajar dan Berbagi tersebut.  Namun, ia menegaskan jika materi dan soal dalam modul tak sama dengan soal ujian ketika seleksi PPPK. Dikatakannya, apa yang disediakan di laman tersebut hanya berupa konsep.  "Sering masuk ke kami, kok enggak sama. Sebenarnya itu adalah konsepnya. Jadi pengembangannya itu kepada guru-guru, silahkan mengembangkan," imbuhnya.  Sebab menurutnya, tidak mungkin soal maupun materi yang ditawarkan sama persis dengan yang akan diuji. Jika sama, hal disebut akan dinilai sebagai pelanggaran.  "Jadi tidak ada yang namanya bocoran soal. Jadi kalau mau sama persis itu kan namanya kan, bocor ya," tutup dia.

Tak Berubah, Soal Seleksi Tahap II PPPK Guru Sama dengan Tahap I

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/membedah-pp-tentang-pppk-regulasi-era-jokowi-yang-dikeluhkan-honorer_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggap menjadi kado pahit bagi guru honorer." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggap menjadi kado pahit bagi guru honorer.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bisa lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan sebuah anugerah bagi para guru. Namun sayangnya, hal tersebut justru bisa menjadi malapetaka bagi sekolah swasta.  Dikatakan Pengamat dari Komnas Pendidikan Andreas Tambah, sebagian besar kepala sekolah dan yayasan pendidikan swasta mengeluh karena tenaga pendidiknya yang sudah 'matang' akan meninggalkan sekolah swasta. Para guru memilih untuk menjadi guru aparatur sipil negara (ASN) skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  Padahal, sekolah swasta dengan segala upaya telah membina juga memberikan pelatihan kepada guru-guru tersebut agar memiliki kompetensi yang layak dan profesional. Bahkan, sebagian besar dari mereka sudah tersertifikasi.  "Tapi apa lacur (malang nasib sekolah swasta), pemerintah telah merekrut mereka yang sudah 'matang' itu direkrut menjadi ASN," ungkap dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/10).  Ia pun membeberkan kondisi sekolah swasta yang saat ini menjadi kelimpungan akibat kekurangan guru yang handal dan profesional di bidangnya. Menurutnya, ini sebuah malapetaka.  "Bagi guru yang akan diangkat menjadi ASN itu adalah anugerah, namun bagi sekolah swasta yang selama ini telah menghidupi, membesarkan mereka adalah sebuah malapetaka, terjadi kekurangan guru. Harus merekrut yang lain dari nol," jelas dia.  Bagi pemerintah, bergabungnya guru yang sudah matang ini juga merupakan sebuah keuntungan besar. Sebab, pemerintah akan mendapatkan guru berkualitas tanpa harus bersusah payah melakukan pelatihan dan pembinaan dari awal.  Ia pun mengharapkan pemerintah dapat lebih bijak atas kebijakan yang diterapkannya, yakni harus melihat kesulitan sekolah swasta dan peserta didik yang ditinggalkannya.  "Bak anak ayam yang ditinggalkan sang induk. Jangan biarkan sekolah swasta mengalami kesulitan oleh karena kebijakannya. Berilah tanggung jawab atau kompensasi yang layak untuk sekolah swasta dan peserta didik yang ditinggalkannya," pungkas dia.

Rekrutmen PPPK Guru, Pengamat: Malapetaka Bagi Sekolah Swasta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pppk guru

Berita Terkini