Pengacara Ono Surono, Sahali, menyebut bahwa penyidik KPK tidak membawa surat izin penggeledahan. Ia menegaskan, langkah paksa KPK itu telah menyalahi aturan yang tertuang di dalam KUHAP Baru.

"Pihak penyidik KPK lagi-lagi datang tanpa membawa surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat sesuai ketentuan dalam KUHAP Baru Pasal 114 ayat 1," kata Sahali kepada wartawan, Jumat (3/4).

Ia menyesalkan sikap penyidik KPK yang menyita dokumen tidak berkaitan dengan kasus dugaan suap ijon proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Menurutnya, penyidik telag menyita buku kongres PDI Perjuangan tahun 2015.

Baca Juga:KB Bank Berbalik Untung, Raih Laba Rp66,59 Miliar Usai Rugi Jumbo

"Penyidik juga menyita barang yang tidak ada kaitannya yaitu buku Catatan tahun 2010, Buku Kongres PDI Perjuangan 2015, dan satu buah HP samsung rusak," ujarnya.

Ia menuding, penyitaan itu melanggar KUHAP Baru, Pasal 113 ayat 3, yang menyatakan bahwa dalam melakukan penggeledahan, penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.

Karena itu, ia menyayangkan sikap penyidik KPK yang tidak profesional, memframing, serta seolah-olah menyita banyak barang dengan membawa koper. Padahal, hanya membawa dua buku agenda pribadi, buku partai dan satu HP samsung rusak di rumah yang ada Indramayu.

Ia tak memungkiri, penggeledahan itu merupakan langkah lanjutan penyidik KPK terhadap rumah Ono Surono. Penyidik KPK sebelumnya menggeledah rumah Ono yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (1/4).

"Dalam penggeledahan di Bandung, 1 April kemarin, uang arisan ditemukan di Lemari Pakaian Istri Ono Surono dan sudah dijelaskan bukti WA group tapi tidak dipedulikan oleh penyidik," pungkasnya.