<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/e30ac931-a6cb-422c-8f9d-d0bf3c75acbf-453065511.jpg" alt="Diskusi terkait KUHAP baru terhadap dunia usaha. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Diskusi terkait KUHAP baru terhadap dunia usaha. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mulai 2 Januari 2026. Regulasi ini digadang menandai fase penting reformasi hukum pidana nasional, dengan sejumlah perubahan mendasar yang bukan hanya menyentuh aparat penegak hukum, tetapi juga langsung berdampak pada dunia usaha. KUHAP baru membawa penguatan hak tersangka dan terdakwa, pembaruan mekanisme penyidikan dan penuntutan, hingga penegasan pertanggungjawaban pidana korporasi. Di tengah upaya pemerintah mendorong investasi dan memperbaiki iklim usaha, kepastian hukum menjadi isu krusial yang kembali mengemuka. Perubahan tersebut menjadi sorotan utama dalam Seminar Law and Regulations Outlook 2026 bertajuk KUHAP Baru 2026: Babak Baru Penegakan Hukum Pidana dan Kepastian Hukum bagi Dunia Usaha yang diselenggarakan Dentons HPRP. Forum ini mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, praktisi, dan pelaku usaha untuk membedah implikasi KUHAP baru secara lebih komprehensif. Managing Partner Dentons HPRP Sartono menilai, pembaruan KUHAP tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Hukum harus mampu menjawab kebutuhan dunia usaha yang semakin kompleks. &rdquo;Isu kepastian hukum sangat erat dengan dunia usaha. Ketika pemerintah ingin mendorong investasi, salah satu pertanyaan utama investor selalu soal kepastian hukum,&rdquo; ujar Sartono. Dia menegaskan, kepastian hukum tidak cukup hanya bertumpu pada teks regulasi. Pemahaman yang sama serta komunikasi yang sehat antara regulator, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha menjadi faktor penentu dalam implementasi di lapangan. &rdquo;Forum diskusi seperti ini penting untuk menyamakan persepsi para pemangku kepentingan. Kalau pemahamannya sejalan, dampaknya akan terasa bagi penegakan hukum dan iklim usaha,&rdquo; kata Sartono. Dari sisi penegakan hukum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyebut, 2026 sebagai era baru hukum pidana Indonesia. Menurut dia, KUHAP baru tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan dengan KUHP dan Undang-Undang Hukum Pidana yang juga mengalami pembaruan. &rdquo;Tiga undang-undang ini merupakan satu sistem yang utuh dan menjadi tonggak baru hukum nasional,&rdquo; kata Asep dalam pemaparannya sebagai keynote speaker. Dia menjelaskan, pembaruan tersebut menandai pergeseran paradigma besar dalam sistem pemidanaan. Jika sebelumnya penegakan hukum cenderung berorientasi punitif dan menjadikan penjara sebagai tujuan utama, kini pendekatannya lebih restoratif, korektif, dan rehabilitatif. &rdquo;Orientasinya tidak lagi semata-mata menghukum, tetapi juga memulihkan dan memperbaiki. Ini tentu memengaruhi cara kerja jaksa, hakim, maupun penyidik,&rdquo; ujar Asep Nana Mulyana. Asep juga menyoroti perubahan signifikan dalam sistem pemidanaan yang kini tidak lagi bersifat single track. Selain pidana pokok, terdapat pidana tambahan dan tindakan lain yang dapat diterapkan, termasuk dalam perkara korporasi. Dalam konteks ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik karena perbuatan langsung maupun pembiaran. Pertanggungjawaban tersebut bahkan dapat menjangkau pengurus, pihak pemberi perintah, pemegang kendali, hingga beneficial owner. Perspektif implementasi di lapangan disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Metro, Dr. Neneng Rahmadini. Dia menjelaskan bahwa KUHAP baru memperkenalkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi serta berbagai konvensi internasional, seperti CAT, ICCPR, dan UNCAC. &rdquo;Tujuan akhirnya adalah mewujudkan hukum yang bernurani keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat,&rdquo; ujar Neneng. Namun, dari sudut pandang dunia usaha, tantangan terbesar justru terletak pada praktik penegakan hukum. SVP Division Head of Corporate Legal PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Perdana Saputro menilai, perubahan regulasi harus diikuti perubahan cara pandang aparat. &rdquo;Kalau pola pikir aparat tidak berubah, KUHAP yang dirancang secara humanis berisiko kembali dijalankan secara kaku dan legalistik,&rdquo; tandas Perdana. Dia menyebut KUHAP baru sebagai ajakan kolektif untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih beradab dan berkeadilan. Sementara itu, Partner Dentons HPRP Timothy Joseph Inkiriwang, mengulas implikasi teknis KUHAP baru bagi korporasi. Sebelum 2026, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebar di berbagai undang-undang pidana khusus. Kini, melalui KUHAP baru, korporasi secara tegas dapat ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk lebih serius memperkuat sistem kepatuhan dan pengendalian internal. &rdquo;Perusahaan perlu memastikan kebijakan kepatuhan berjalan efektif, dokumentasi pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, serta sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance,&rdquo; ujar Timothy. Dia juga menekankan pentingnya pendekatan restorative justice dan mekanisme perlindungan bagi pengurus agar risiko hukum dapat dikelola dengan lebih terukur di era KUHAP baru. Pemberlakuan KUHAP 2026 pada akhirnya bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan ujian bagi seluruh pemangku kepentingan, apakah pembaruan hukum mampu diterjemahkan menjadi praktik penegakan hukum yang adil, pasti, dan mendukung iklim usaha yang sehat di Indonesia.

KUHAP baru berlaku 2026, hadirkan kepastian hukum bagi dunia usaha dan penegakan pidana. Simak perubahan penting pengaruhi iklim investasi

KUHAP Baru Berlaku 2026, Dunia Usaha Dihadapkan pada Babak Baru Kepastian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/qSFT4A2Te0HTIybaxHMh8YvsHyf8W8KDxOHdrXjy-2476497926.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani membuka masa persidangan II Tahun Sidang 2025&ndash;2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani membuka masa persidangan II Tahun Sidang 2025&ndash;2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang efektif berlaku pada awal tahun ini. Menurutnya, pemberlakuan regulasi tersebut menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Puan saat Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025&ndash;2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1). &ldquo;Hal ini merupakan tonggak bersejarah bagi Bangsa Indonesia dalam rangka pembaruan hukum, demokratisasi hukum, dan harmonisasi hukum sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berakar pada kearifan lokal demi mewujudkan hukum yang berkeadilan,&rdquo; kata Puan. Puan menegaskan, pada masa persidangan ini DPR RI bersama pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan hukum nasional sebagaimana telah disepakati dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ia mengakui, pembahasan rancangan undang-undang tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Menurutnya, pendalaman materi, proses dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat, serta perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR sering kali memerlukan waktu yang lebih panjang. &ldquo;Sehingga tercapai titik temu yang dapat diterima semua pihak demi memastikan undang-undang yang dihasilkan berkualitas, adil, dan bermanfaat bagi rakyat serta untuk kepentingan nasional,&rdquo; tegasnya. Puan juga menyoroti peran konstitusional DPR RI yang sangat strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, ia menilai diperlukan kebijakan negara yang dirancang dengan prioritas dan strategi yang optimal di tengah keterbatasan ruang fiskal. &ldquo;DPR RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, mendorong keadilan sosial, serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional,&rdquo; pungkasnya.

KUHP dan KUHAP baru mulai berlaku di Indonesia tahun ini. Ketua DPR pastikan regulasi ini jadi tonggak sejarah dan dorong keadilan sosial.

KUHP dan KUHAP Baru Mulai Berlaku, Ketua DPR Tegaskan Tonggak Sejarah Bagi Bangsa Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/ilustrasi-mobil-penyuluhan-binmas-polisi-drw-3189185438.jpg" alt="Ilustrasi polisi. (Darwin Fatir/Antara)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. (Darwin Fatir/Antara)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memastikan akan mengawasi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang mulai berlaku pada Jumat (2/1), terkhusus dalam pelaksanaannya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsim, menyatakan pengawasan tersebut merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Kompolnas untuk memastikan akuntabilitas penegakan hukum pidana oleh Polri dengan berlandaskan KUHP dan KUHAP nasional yang baru. &ldquo;Pengawasan Kompolnas untuk memastikan akuntabilitas penegakan hukum pidana oleh Polri dengan KUHP dan KUHAP Baru,&rdquo; kata Yusuf kepada wartawan, Jumat (2/1). Yusuf menjelaskan, khusus untuk pemberlakuan KUHAP baru, masih diperlukan sejumlah aturan pelaksana. Aturan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) agar implementasi di lapangan memiliki pedoman yang jelas. &ldquo;KUHAP sendiri tentu perlu aturan pelaksana dalam bentuk PP dan Perpres,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Yusuf menegaskan Kompolnas akan memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah ketentuan yang selama ini menjadi kekhawatiran publik. Salah satunya adalah delik terkait pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan kepada aparat berwenang. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 256 KUHP. Dalam pasal itu disebutkan, setiap orang yang melakukan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan dan dinilai mengganggu ketertiban umum dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta. &ldquo;Kompolnas akan pantau dan awasi delik-delik yang menjadi kekhawatiran masyarakat, salah satunya delik unras tanpa memberitahukan,&rdquo; tegasnya. Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menandai berakhirnya penggunaan hukum pidana kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad di Indonesia. Momentum ini sekaligus membuka babak baru penegakan hukum nasional yang lebih modern, berkeadilan, serta berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. &ldquo;Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru hari ini merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan,&rdquo; ucap Yusril. Yusril menjelaskan, KUHAP baru juga menggantikan KUHAP lama yang merupakan produk Orde Baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Meski disusun pascakemerdekaan, KUHAP lama dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berkembang setelah amandemen UUD 1945, sehingga perlu diperbarui agar selaras dengan KUHP nasional yang baru. Menurut Yusril, reformasi hukum pidana ini merupakan hasil proses panjang yang telah dimulai sejak era Reformasi 1998. KUHP lama yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie tahun 1918 dinilai tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat modern karena bersifat represif, terlalu menitikberatkan pidana penjara, serta kurang memberi ruang pada keadilan restoratif dan perlindungan HAM. Dalam KUHP nasional yang baru, pendekatan hukum pidana mengalami perubahan mendasar dari retributif menjadi restoratif. Tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, melainkan juga memulihkan korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. Hal ini tercermin dari perluasan pidana alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan mediasi, termasuk penekanan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika guna mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Selain itu, KUHP nasional juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal, adat, dan budaya Indonesia ke dalam sistem hukum pidana. Ketentuan yang bersifat sensitif, seperti hubungan di luar perkawinan, dirumuskan sebagai delik aduan untuk mencegah intervensi negara yang berlebihan ke ranah privat. &ldquo;KUHP baru ini menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kepentingan masyarakat, serta memastikan pemidanaan dilakukan secara proporsional,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Kompolnas pastikan awasi penerapan KUHP dan KUHAP baru Polri. Fokus pantau pasal karet dan delik demonstrasi demi penegakan hukum.

Kompolnas Pastikan Awasi Penerapan KUHP dan KUHAP Baru oleh Polri, Khususnya soal Kekhawatiran Publik Terkait Pasal Karet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/G04dxBwmwbarjzylh1MRvM1K1lWl0bpmGiB88knS-2998624534.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan RI siap melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 atau hari ini. &ldquo;Kejaksaan sudah siap melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP,&rdquo; kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Jumat (2/1). Diterangkan Anang, secara kelembagaan Kejaksaan telah menjalin kesepahaman dengan berbagai pemangku kepentingan&nbsp;(stakeholder)&nbsp;terkait melalui perjanjian kerja sama (PKS) bersama Polri, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, serta Mahkamah Agung. Sementara itu, secara teknis, Kejaksaan telah melakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas jaksa terkait penerapan KUHP dan KUHAP baru, baik melalui bimbingan teknis,&nbsp;focus group discussion&nbsp;(FGD), dan pelatihan teknis kolaboratif lainnya. &ldquo;Dari sisi kebijakan teknis, juga telah dilakukan berbagai perubahan SOP, pedoman, dan juknis (petunjuk teknis) terkait bagi para jaksa agar terwujud pola yang sama dalam penanganan perkara di seluruh Indonesia,&rdquo; katanya. Sebelumnya, pada 18 November 2025, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU KUHAP untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada hari yang sama, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan KUHAP yang baru akan berlaku mulai 2 Januari 2025 bersamaan dengan pemberlakuan KUHP baru. "Dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materiil dan formilnya itu dua-duanya sudah siap," kata Supratman.

Kejaksaan RI siap melaksanakan KUHP dan KUHAP yang baru dan akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 atau hari ini.

KUHP dan KUHAP yang Baru Mulai Berlaku 2 Januari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bahas-revisi-uu-kuhp-ppp-soroti-pidana-bagi-pelaku-lgbt_c_217426.jpeg" alt="ILUSTRASI KUHP" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KUHP</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional mulai berlaku pada Jumat (2/1). Pemberlakuan kedua regulasi tersebut jadi sorotan sejumlah pihak, karena dinilai berpotensi mempermudah kriminalisasi terhadap warga negara yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menilai sejumlah pasal pidana, khususnya terkait penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden serta instansi pemerintahan, berpotensi menggerus kebebasan publik dalam menyampaikan pendapat. &ldquo;Misalnya, KUHP pidana baru melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam konteks mengkritik pejabat seperti Presiden, pejabat negara lainnya, maupun juga instansi-instansi negara lainnya,&rdquo; kata Usman Hamid kepada wartawan, Jumat (2/1). Selain KUHP, Usman juga menyoroti ketentuan dalam KUHAP baru yang dinilai memberikan kewenangan lebih luas kepada kepolisian. Salah satunya adalah kewenangan melakukan penahanan dan penyitaan tanpa perintah dari lembaga independen seperti pengadilan. &ldquo;Yang kedua, kita berada di tengah situasi bahwa tidak sedikit dari mereka yang berada di balik jeruji itu mengalami ketidakadilan,&rdquo; ucapnya. Ia mencontohkan, kondisi para aktivis dan demonstran yang ditahan aparat kepolisian dalam rangkaian aksi unjuk rasa pada Agustus 2025. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan untuk menangguhkan penahanan dan membebaskan para aktivis serta peserta aksi tersebut. Salah satu pasal yang menjadi sorotan utama adalah ketentuan mengenai kebebasan berpendapat di muka umum. Amnesty menilai penerapannya kerap tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. &ldquo;Sampai kami berkesimpulan bahwa penangkapan ini bukanlah soal semata-mata kewenangan kebijakan kepolisian, melainkan kebijakan politik dari pemerintahan hari ini untuk meredam kritik, meredam suara-suara kritis,&rdquo; ujar Usman. Lebih lanjut, aktivis HAM ini menilai pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru justru berpotensi memperburuk situasi demokrasi. Pasal-pasal yang dinilai anti-kritik dikhawatirkan kembali digunakan sebagai alat kontrol kekuasaan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. &ldquo;Sehingga membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan negara,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

KUHP dan KUHAP baru berlaku hari ini. Amnesty khawatir pengkritik Presiden dan Wapres gampang dikriminalisasi dengan pasal-pasal baru

KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku Hari Ini, Amnesty Khawatir Pengkritik Presiden-Wapres Mudah Dikriminalisasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-biaya-rp-5-juta-jr-karena-mahalnya-umumkan-hasil-putusan_m_203167.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menyatakan telah melakukan langkah konkret dalam menyikapi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional, yang akan mulai diterapkan pada 2 Januari 2026. Salah satu langkah tersebut adalah dengan membentuk kelompok kerja atau pokja khusus. &ldquo;MA saat ini, kami telah membentuk Pokja, kelompok kerja, yang terdiri dari unsur pimpinan seluruh Hakim Agung Kamar Pidana, Hakim-Hakim Tinggi, dan Hakim-Hakim tingkat pertama di kepaniteraan juga dilibatkan,&rdquo; kata Ketua MA Sunarto dalam refleksi akhir tahun 2025 di Gedung MA, Jakarta, Selasa (30/12). Menurut Sunarto, pembentukan pokja tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapan lembaga peradilan dalam menghadapi perubahan besar dalam sistem hukum pidana nasional. MA melibatkan unsur hakim dari berbagai tingkatan agar implementasi aturan baru dapat berjalan seragam. &ldquo;Hakim Tinggi di Pemilah juga dilibatkan dan pokja-pokja ini tengah bekerja bagaimana menyongsong berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang insya Allah akan berlaku di Januari 2026 ini,&rdquo; ujarnya. Ia menegaskan, MA tidak hanya fokus pada kesiapan pemberlakuan KUHP, tetapi juga secara paralel mempersiapkan penerapan KUHAP yang baru. Kedua regulasi tersebut dinilai saling berkaitan dan membutuhkan pemahaman yang utuh dari seluruh aparatur peradilan. &ldquo;Demikian juga untuk menyongsong berkunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pokjanya sudah dibentuk,&rdquo; ucap Sunarto. Lebih lanjut, Sunarto mengungkapkan bahwa pembentukan pokja KUHAP telah disahkan secara resmi dan saat ini sudah mulai bekerja. &ldquo;Saya sudah menandatangani pokja itu dan sudah berjalan mungkin sekitar di awal Desember atau di bulan November kemarin,&rdquo; tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kamar Pidana MA, Prim Haryadi, menjelaskan pihaknya telah menggelar pelatihan dan sosialisasi bagi seluruh hakim di lingkungan peradilan umum. Hal itu dalam rangka mematangkan kesiapan aparatur peradilan dalam menghadapi pemberlakuan KUHP dan KUHAP nasional. &ldquo;Kami Mahkamah Agung telah mengantisipasi pemberlakuan KUHP Nasional ini dengan melakukan beberapa langkah,&rdquo; ucap Prim Haryadi. Prim menjelaskan, langkah awal dilakukan melalui pembahasan internal di Kamar Pidana MA terkait berbagai substansi baru yang diatur dalam KUHP nasional, termasuk keterkaitannya dengan KUHAP. &ldquo;Yang pertama, kamar pidana Mahkamah Agung telah mengadakan beberapa kali pertemuan terkait dengan hal-hal yang baru dalam KUHP Nasional, termasuk juga KUHAP,&rdquo; tuturnya. Hasil dari pembahasan tersebut kemudian disosialisasikan secara luas kepada para hakim. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan pejabat eselon I yang bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. &ldquo;Kemudian hasil pembahasan dari kamar pidana tersebut kami lakukan sosialisasi dengan melibatkan eselon satu, kamar pidana bekerja sama dengan BSDK, Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung,&rdquo; urai Prim. Menurutnya, sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam lima tahapan atau lima gelombang melalui media daring, sehingga dapat menjangkau seluruh hakim di badan peradilan umum di Indonesia. &ldquo;Melakukan sosialisasi lima tahapan, lima gelombang melalui media daring kepada seluruh hakim yang ada pada badan peradilan umum,&rdquo; ungkapnya. Selain itu, melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, MA juga menyelenggarakan sosialisasi tambahan. Hingga saat ini, sosialisasi KUHP telah dilakukan dalam empat tahapan, sementara untuk KUHAP masih pada tahap awal. &ldquo;Jadi kami sudah lakukan lima gelombang, kemudian melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, kami juga sudah melakukan sosialisasi untuk KUHP sudah empat tahapan, sedangkan KUHAP baru satu tahapan,&rdquo; jelas Prim. Tidak hanya pada aspek sosialisasi dan pelatihan, MA juga terlibat langsung dalam proses penyusunan regulasi turunan sebagai aturan pelaksana KUHP dan KUHAP nasional. &ldquo;Kemudian Mahkamah Agung juga dilibatkan dalam penyusunan peraturan-peraturan pelaksana, terkait dengan KUHP dan KUHAP ini,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Mahkamah Agung bentuk Pokja khusus untuk siapkan saksi penerapan KUHP dan KUHAP nasional mulai 2 Januari 2026.

MA Bentuk Pokja Sikapi Berlakunya KUHP dan KUHAP Nasional Mulai 2 Januari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/Wakil-Menteri-Hukum-Edward-Omar-Sharif-Hiariej-3JPG-3766263886.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Guna memastikan pemberlaukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berjalan baik, Kementerian Hukum (Kemenkum) menyiapkan 3 aturan pelaksana untuk Polri dan Kejaksaan.&nbsp; Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan, pemerintah sudah menyiapkan 3 peraturan pelaksanaan untuk mendukung implementasi KUHP dan KUHAP baru. Rencananya berlaku mulai awal tahun depan.&nbsp; &rdquo;Pemerintah telah menyiapkan 3 peraturan pelaksana untuk KUHP dan 3 peraturan pelaksana untuk KUHAP,&rdquo; ungkap Edward kepada awak media di Jakarta pada Selasa (16/12). Keterangan tersebut disampaikan oleh Edward usai menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dan perjanjian kerja sama antara Polri dan Kejaksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (16/12). Menurut pejabat yang akrab dipanggil Eddy tersebut, 3 aturan pelaksana yang disiapkan oleh pemerintah mencakup Peraturan Pemerintah Pelaksanaan KUHP, Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Keadilan Restoratif atau Restorative Justice, dan Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi. &rdquo;Itu yang 2 sudah (dalam proses) harmonisasi, dan PP Pelaksanaan KUHP besok pagi kami akan bahas tuntas. Sehingga sebelum 2 Januari 2026, 6 PP atau 6 Peraturan Pelaksanaan dari KUHP dan KUHAP itu sudah bisa dilaksanakan,&rdquo; terang Edward Omar Sharif Hiariej. Eddy menegaskan, keberadaan aturan pelaksana atau aturan turunan itu ditujukan untuk menghilangkan keraguan publik terhadap kesiapan aparat penegak hukum dalam menjalankan sistem hukum pidana yang baru. Sehingga implementasi KUHP dan KUHAP baru benar-benar optimal. &rdquo;Sehingga tidak ada lagi keraguan bahwa aparat penegak hukum tidak siap. Tetapi, sekali lagi saya tegaskan bahwa aparat penegak hukum kami siap menyongsong KUHP dan KUHAP baru,&rdquo; imbuh Edward Omar Sharif Hiariej.

Kemenkum menyiapkan 3 aturan pelaksana untuk mendukung implementasi KUHP dan KUHAP baru yang berlaku awal tahun depan

Kemenkum Siapkan 3 Aturan Pelaksana KUHAP dan KUHP Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/zsn5lzUt49iadcHHHmJ28uz6b4KtcxssBiwUxLya-3199076873.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin usai menandatangani MoU dan perjanjian kerja sama terkait dengan KUHP dan KUHAP baru. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin usai menandatangani MoU dan perjanjian kerja sama terkait dengan KUHP dan KUHAP baru. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Terbitnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) ditindaklanjuti Polri dan Kejaksaan dengan kerja sama. Selasa (16/12) Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menandatangani nota kesepahaman (MoU) serta perjanjian kerja sama. Menurut Jenderal Sigit, penandatangan MoU dan perjanjian kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi antara Polri dengan Kejaksaan. Dia menekankan bahwa kerja sama kedua institusi tersebut mencerminkan semangat kebersamaan seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan amanah undang-undang yang baru. Tujuannya menghadirkan penegakan hukum berkeadilan di masyarakat. &rdquo;Ini menunjukkan semangat sinergisitas dan soliditas kita semua untuk bersama-sama melaksanakan amanah dan harapan dari KUHP dan KUHAP yang baru, agar benar-benar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,&rdquo; kata Sigit.&nbsp; Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menyampaikan bahwa dalam KUHP maupun KUHAP baru, ada banyak aturan baru. Sigit menyebut, pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana membuka ruang penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat. Tentu saja tanpa mengesampingkan prinsip ketegasan hukum. &rdquo;Pencarian keadilan yang membutuhkan proses penyesuaian hukum, sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kearifan lokal, situasi, dan kondisi yang ada, namun tetap dengan komitmen penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pelanggaran hukum oleh siapa pun,&rdquo; imbuh Sigit. Sigit berharap penandatangan MoU dan perjanjian kerja sama itu membantu Polri dan Kejaksaan dalam mengimplementasikan KUHP dan KUHAP baru. Sehingga kedua aturan itu berfungsi optimal. Sigit menilai, lewat penandatangan MoU serta perjanjian kerja sama tersebut, seluruh jajaran Polri dan Kejaksaan berada pada satu frekuensi yang sama dengan pandangan yang juga sama. &rdquo;Dalam melaksanakan KUHP dan KUHAP yang baru secara optimal, demi terpenuhinya rasa keadilan masyarakat,&rdquo; tegas Sigit.&nbsp;

Polri dan Kejaksaan menandatangani MoU untuk implementasi KUHP dan KUHAP baru, memperkuat penegakan hukum di masyarakat

Kapolri dan Jaksa Agung Tanda Tangani MoU dan Kerja Sama Pasca KUHP serta KUHAP Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/Screenshot_2025-11-27-17-53-56-542_comwhatsapp-edit-3245768664.jpg" alt="Advokat Ana Sofa Yuking saat hadir dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Advokat Ana Sofa Yuking saat hadir dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru oleh DPR RI pada 18 November 2025 mendapat perhatian positif dari kalangan praktisi hukum. Regulasi yang menggantikan aturan berusia lebih dari empat dekade ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan modernisasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Kemitraan Strategis Peradi SAI Ana Sofa Yuking, usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Peradi SAI. Menurutnya, KUHAP yang lama tidak lagi memadai dalam menjawab perkembangan hukum dan kebutuhan keadilan masyarakat. Salah satu poin penting yang disorot adalah penguatan peran advokat dalam pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan hingga penuntutan. Advokat kini berhak mengajukan keberatan atas tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan yang akan diperiksa oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Mereka juga dapat mengawasi jalannya pemeriksaan untuk mencegah intimidasi atau pertanyaan yang mengarahkan. &ldquo;Dengan penguatan peran advokat dalam KUHAP baru, advokat dapat menjalankan perannya secara utuh sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia,&rdquo; ujarnya. Selain itu, ia menilai perluasan kewenangan pra peradilan menjadi langkah maju dalam menjamin kepastian hukum. Pengujian sah tidaknya penundaan penanganan perkara tanpa alasan jelas, hingga penyitaan barang yang tidak terkait tindak pidana, kini dapat diajukan dalam pra peradilan. Ia menambahkan, penguatan fungsi advokat tersebut memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat dalam berhadapan dengan hukum. Dengan hak mengajukan keberatan secara proaktif, ruang bagi tindakan penyidik yang sewenang-wenang dapat diminimalkan. Poin lain yang tidak kalah penting adalah penegasan hak imunitas advokat selama menjalankan tugas profesional berdasarkan UU dan kode etik. Ketentuan ini menjadi penguatan sekaligus tuntutan bagi advokat untuk tetap menjaga etika dan profesionalitas. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara organisasi advokat dengan Komisi III DPR RI agar implementasi KUHAP baru berjalan efektif di lapangan. "Kami akan terus menjalin komunikasi untuk memastikan penegakan hukum di Indonesia berjalan adil dan berkeadilan,&rdquo; tutur Managing Partner Yuking &amp; Co. Attorneys at Law tersebut. (*)

Pengesahan KUHAP baru dinilai memperkuat peran advokat dan meningkatkan perlindungan hak masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

Kalangan Advokat Apresiasi Penguatan Peran Pembela dalam KUHAP Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/14/IMG_20241010_185457-273506646.jpg" alt="Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah. (ANTARA/Donny Aditra)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah. (ANTARA/Donny Aditra)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengesahan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terus menuai kritik dan sorotan dari publik. Terbaru, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ikut memberikan catatan terhadap KUHAP.&nbsp; Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan bahwa catatan itu disampaikan lantaran pihaknya melihat KUHAP yang baru disahkan oleh DPR pada 18 November lalu dapat mengganggu kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Dengan tegas Anis menyatakan, Komnas HAM menghormati kewenangan DPR mengesahkan RUU KUHAP menjadi UU KUHAP dalam sidang paripurna pada 18 November 2025. Itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR.&nbsp; Namun demikian, sampai hari ini (22/11), Komnas HAM belum mendapatkan salinan resmi atas RKUHAP yang disahkan menjadi UU KUHap tersebut. Karena itu, pihaknya meminta salinan resmi UU KUHAP yang sudah disahkan kepada pemerintah atau DPR.&nbsp; &rdquo;Komnas HAM akan mengkaji lebih lanjut atas KUHAP yang telah disahkan pada 18 November 2025. Komnas HAM meminta pemerintah dan DPR menghormati hak konstitusional warga negara dan organisasi masyarakat sipil yang akan mengajukan Judicial Review atas KUHAP sebagai upaya memperjuangkan hak untuk memperoleh keadilan,&rdquo; kata dia.&nbsp; Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar pemerintah membuka ruang dan memenuhi hak partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan peraturan pelaksana KUHAP. Anis pun menekankan agar pemerintah mempertimbangkan waktu transisi yang memadai sebelum KUHAP diberlakukan secara efektif.&nbsp; &rdquo;Hal itu mengingat pemberlakuan efektif KUHP adalah 3 tahun sejak disahkan pada 6 Desember 2022 guna memastikan kesiapan dalam segala aspek agar bisa diterapkan,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Komnas HAM memberikan catatan terhadap pengesahan KUHAP oleh DPR, menyoroti potensi gangguan terhadap perlindungan HAM di Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kuhap

Berita Terkini