
Sekitar 1.900 kapal komersial tertahan di kawasan Selat Hormuz, terutama di Teluk Persia, sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026.
JawaPos.com - Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi mengatakan, pihaknya akan mengenalkan rezim navigasi baru di Selat Hormuz. Navigasi baru tersebut, dinilai akan menjamin keselamatan pelayaran kapal sekaligus mengenakan biaya transit.
"Dengan persetujuan parlemen, rezim baru akan diberlakukan di selat tersebut," kata Boroujerdi, dilansir dari Antara, Senin (30/3).
Boroujerdi menambahkan bahwa tidak ada kapal yang akan diizinkan melintasi Selat Hormuz tanpa izin Iran. Teheran, sambungnya, juga akan menjamin keamanan kapal dan memberlakukan tarif transit.
Sebelumnya, pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer milik Amerika yang berada di Timur Tengah.
Eskalasi konflik di sekitar Iran telah menyebabkan blokade de facto di Selat Hormuz, yang merupakan jalur penting bagi pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global. Blokade itu juga berpengaruh terhadap tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan tersebut. Akibatnya, harga bahan bakar meningkat di sebagian besar negara di dunia.
