JawaPos.com - Pemerintah memastikan tidak ada penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, namun untuk jenis nonsubsidi masih dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pertamina dan penyedia swasta. Namun demikian, Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) mengingatkan bahwa dinamika harga energi global masih sangat dipengaruhi ketegangan geopolitik dan ketidakpastian pasokan.

Oleh karenanya, dalam kondisi ini, pelaku usaha dan masyarakat dapat sedikit tenang, namun tetap waspada dan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan energi pada masa mendatang. Board of Experts Prasasti, Arcandra Tahar menjelaskan, dalam struktur industri energi global, Indonesia tidak memiliki ruang luas untuk menentukan harga minyak secara independen.

"Harga minyak pada dasarnya mengikuti harga pasar. Indonesia membeli di pasar. Produksi domestik baik melalui KKKS maupun Pertamina pun dijual dengan mengacu pada harga pasar," ungkap Arcandra dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Tekanan tersebut semakin besar karena harga minyak global kini bergerak jauh di atas asumsi APBN yang berada di kisaran USD 70 per barel. "Sementara harga pasar saat ini berada di kisaran USD 90-100 per barel," tambah Arcandra.

Tingginya harga minyak dunia ini menunjukkan peningkatan risiko geopolitik dan ketatnya pasokan energi global. Di sisi lain, meningkatnya harga minyak dunia yang terjadi saat nilai tukar Rupiah melemah menimbulkan dilema bagi pemerintah.

Jika harga BBM dipertahankan pada level saat ini, maka beban subsidi energi berpotensi meningkat signifikan dan memberikan tekanan pada APBN. "Namun, apabila harga BBM disesuaikan mekanisme pasar, dampaknya dapat langsung terasa melalui kenaikan inflasi serta penurunan daya beli masyarakat," jelas mantan Menteri ESDM ini.

Perhitungan Prasasti, dengan skenario harga minyak sekitar USD 100 per barel dan kurs Rupiah di 17.000 per dolar AS, maka defisit fiskal diperkirakan bisa melebar ke kisaran 3,3-3,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Melampaui batas defisit 3 persen yang selama ini dijaga pemerintah," ujar Board of Experts Prasasti yang juga pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Halim Alamsyah.

Berdasarkan data dari pengalaman sebelumnya, penyesuaian harga BBM dapat memberikan dampak signifikan terhadap inflasi. Analisis Prasasti menunjukkan bahwa penyesuaian harga BBM berpotensi menambah sekitar 0,7-1,8 poin persentase terhadap inflasi, tergantung besaran dan waktu penyesuaian.

"Dalam skenario harga minyak tinggi yang berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga berpotensi melambat. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat turun ke kisaran 4,7-4,9 persen, di bawah rata-rata pertumbuhan sekitar 5 persen dalam beberapa tahun terakhir," ungkap Halim.