<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/ead1faf1-9b32-4985-bedb-b7f00495b549-2291927875.jpg" alt="Mantan Wamen ESDM Arcandra Tahar saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina." width="100%">
<figcaption>Mantan Wamen ESDM Arcandra Tahar saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Arcandra Tahar menyatakan bahwa impor Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap dibutuhkan oleh PT Pertamina. Ia menjelaskan soal Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 18 Tahun 2021. Hal itu disampaikan Arcandra saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/1) malam. "Impor tetap dibutuhkan, karena kebutuhan kilang 1 juta barrels, produksi kita waktu itu 700 ribu sampai 750 ribu. Kalau 100 persen, 700 ribu itu masuk ke Pertamina, kita masih kurang 300 ribu lagi yang impor," kata Arcandra. Dalam kesempatan itu, Arcandra juga mengaku tidak pernah menerima laporan terkait adanya permasalahan dalam penyewaan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) oleh PT Pertamina (Persero). Pernyataan itu disampaikan Arcandra saat dicecar tim kuasa hukum terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Patra M. Zein, menanyakan peran Arcandra saat menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2016&ndash;2019. Arcandra disinggung tugas komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perseroan. Ia kemudian menanyakan apakah selama menjabat, Arcandra pernah membahas atau menerima laporan adanya masalah dalam penyewaan terminal BBM di Merak. &ldquo;Seingat saya tidak pernah,&rdquo; ucap Arcandra. Arcandra juga dipersoalkan apakah selama periode tersebut terdapat isu terkait pengadaan atau kebutuhan penyewaan tangki BBM sebagai aksi korporasi. Namun, ia mengaku tidak tahu persoalan tersebut. &ldquo;Saya tidak ingat, tidak tahu,&rdquo; tegasnya. Hingga saat ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menghadirkan 44 saksi dalam persidangan. Menurut Patra, dari seluruh saksi yang diperiksa, tidak satu pun menyebutkan adanya persoalan dalam proyek penyewaan TBBM tersebut. &ldquo;Kami sudah bertanya langsung kepada saksi apakah selama 2016 sampai 2019, ketika beliau menjabat, pernah ada isu, masalah, atau informasi terkait pengadaan tangki terminal BBM Merak. Jawaban saksi tegas, tidak ada,&rdquo; ungkap Patra usai persidangan. Ia menambahkan, Arcandra merupakan saksi kesekian yang diperiksa setelah jajaran Pertamina dan Pertamina Patra Niaga. Berdasarkan rangkaian keterangan saksi, Patra mengklaim tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam penyewaan TBBM milik PT OTM. Lebih lanjut, Patra mempertanyakan langkah JPU yang berencana menghadirkan ahli dalam persidangan selanjutnya. Menurutnya, kehadiran ahli menjadi tidak relevan jika para saksi tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. &ldquo;Kalau saksi-saksi tidak ada yang menerangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pak Kerry, Pak Dimas, dan Pak Gading, lalu untuk apa dihadirkan ahli?&rdquo; ujarnya. Patra menjelaskan, dalam sistem hukum pidana, keterangan ahli berfungsi untuk memperjelas fakta yang telah terungkap, bukan untuk menciptakan fakta baru. &ldquo;Ahli itu tidak dapat membuat fakta dan tidak dapat memunculkan fakta. Jika saksi-saksi tidak bisa menguatkan dakwaan, pada dasarnya tidak perlu ada ahli,&rdquo; tambahnya. Ia juga menanggapi rencana jaksa menghadirkan ahli untuk menghitung kerugian negara. Menurut Patra, penghitungan kerugian negara tidak memiliki dasar apabila unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti. &ldquo;Kalau perbuatannya tidak melawan hukum dan tidak ada pelanggaran, yang dihitung apa? Bahkan dari keterangan saksi-saksi sebelumnya, justru apa yang dilakukan menguntungkan semua pihak,&rdquo; pungkasnya.

Eks Wamen ESDM Arcandra Tahar sebut impor BBM tetap dibutuhkan Pertamina. Klaim tidak tahu soal masalah penyewaan terminal BBM Merak.

Eks Wamen ESDM Arcandra Tahar Sebut Impor BBM Dibutuhkan, Klaim Tak Tahu soal Masalah Penyewaan Terminal

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/arcandra-tahar-3998104809.jpg" alt="Mantan Wamen ESDM Arcandra Tahar hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wamen ESDM Arcandra Tahar hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Arcandra Tahar hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero) dengan terdakwa Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak, Muhamad Kerry Adrianto Riza atau anak dari pengusaha minyak Riza Chalid. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (22/1) malam. Pantauan JawaPos.com di lokasi, Arcandra Tahar telah berada di ruang sidang untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Kesaksian Arcandra penting untuk mengungkap konstruksi perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang menjerat Kerry Adrianto Riza. Dalam perkara ini, Arcandra dihadirkan untuk menjelaskan kebijakan dan mekanisme tata kelola sektor minyak dan gas bumi, khususnya yang berkaitan dengan peran Kementerian ESDM dan PT Pertamina pada periode terjadinya dugaan tindak pidana. Sementara itu, Menteri ESDM periode 2016&ndash;2019, Ignasius Jonan, dikabarkan belum dapat menghadiri persidangan pada hari ini. Belum diketahui secara pasti alasan ketidakhadiran Jonan dalam sidang lanjutan tersebut. Sedianya, Jonan dan Arcandra Tahar dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa (20/1). Namun, keduanya berhalangan hadir sehingga pemeriksaan harus dijadwalkan ulang. Dalam kasusnya, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (anak Riza Chalid), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak (OTM) Gading Ramadhan Joedo didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 285,1 triliun. Jaksa merinci sejumlah perbuatan yang diduga merugikan negara, salah satunya kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Kerry, yakni PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak (OTM). Jaksa menyebut, kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak dilakukan dengan PT Pertamina Patra Niaga, meskipun saat itu Pertamina disebut belum membutuhkan terminal BBM tambahan. Nilai kerugian dari kerja sama ini ditaksir mencapai Rp 2,9 triliun. Muhamad Kerry Adrianto Riza bersama terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Eks Wamen ESDM Arcandra Tahar hadir sebagai saksi dugaan korupsi kilang minyak anak Riza Chalid, ungkap sidang di Jakarta pada 22 Januari.

Mantan Wamen ESDM Arcandra Tahar jadi Saksi Dugaan Korupsi Kilang Minyak Anak Riza Chalid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/07/0526e524-3208-4e54-995a-538812472661-2050281676.jpeg" alt="Diskusi energi dan peluncuran buku karya Archandar Tahar." width="100%">
<figcaption>Diskusi energi dan peluncuran buku karya Archandar Tahar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masa transisi energi sudah di depan mata. Salah satu yang berperan penting dalam masa transisi energi itu adalah gas bumi. Keterlibatan seluruh stakeholder diperlukan untuk mengoptimalkan transisi energi. Mantan Menteri ESDM Purnonomo Yusgiantoro mengatakan, proses transisi energi membutuhkan waktu dan keterlibatan semua stakeholder. Untuk menuju optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan. Pada fase transisi energi, peran gas bumi menjadi sangat strategis. Apalagi, Indonesia memiliki cadangan yang masih sangat besar di sejumlah wilayah kerja migas, baik yang sudah maupun belum di eksplorasi dan berproduksi. &ldquo;Kita masih punya potensi besar kalau dilihat dari 2,4 billion barel yang masih bisa kita bor, masih ada 45 TCF dan di luar itu ada banyak daerah yang sekarang secara intens melakukan eksplorasi," ujarnya. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan bahwa saat ini 60 persen sumber energi listrik PLN berasal dari PLTU yang menggunakan batubara. Namun, PLN juga terus meningkatkan penggunaan sumber energi baru terbarukan yang harganya per KWh juga semakin menurun. &ldquo;Dulu dalam beberapa kali lelang harga listrik dari angin yang sebelumnya mencapai USD 12,5 cent per KWh, saat ini sudah sekitar USD 5,5 cent per KWh. Begitu juga dengan sumber energi dari sinar matahari (solar) dalam lelang terakhir sudah di harga USD 4,5 cent per KWh,&rdquo; jelasnya. Acara bedah buku Arcandra Tahar dihadiri oleh berbagai tokoh nasional dan pelaku di sektor energi. Dalam sambutannya Arcandra menekankan pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Apalagi pemerintah telah memiliki target yang jelas untuk bisa mencapai net zero emission di tahun 2060 nanti. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011740079/ditanya-pelajar-sd-kenapa-ibu-kota-tak-pindah-ke-papua-begini-jawaban-diplomatis-jokowi">Ditanya Pelajar SD Kenapa Ibu Kota Tak Pindah ke Papua, Begini Jawaban Diplomatis Jokowi</a> &ldquo;Malam ini semua stakholder energi hadir dan ini sangat positif. Seperti juga PLN dan PGN yang telah lama membangun kerjasama untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi bagi kebutuhan sektor kelistrikan. Kedepan kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat,&rdquo; tutupnya.

Masa transisi energi sudah di depan mata. Salah satu yang berperan penting dalam masa transisi energi itu adalah gas bumi.

Cadangan di Dalam Negeri Sangat Besar, Gas Bumi Makin Strategis Pada Masa Transisi Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/PGN-15A.jpg" alt="PT PGN Menggandeng PT Badak LNG" width="100%">
<figcaption>PT PGN Menggandeng PT Badak LNG</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penguatan pasokan gas dan perluasan infrastruktur gas bumi menjadi salah satu komitmen utama Subholding Gas Pertamina, di tengah upaya pemerintah dan masyarakat global mewujudkan zero net emission pada 2050-2060. Komisaris Utama PGN, Arcandra Tahar menuturkan, gas bumi sebagai salah satu produk energi fosil yang terbukti bersih, ramah lingkungan dan efisien, akan memiliki peran strategis dalam proses transisi menuju zero net emission tersebut.  "Terkait renewable energy, kita harus melihat dan mempertimbangkan energi yang lebih bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang bersih. Target zero net emisi adalah tahun 2050-2060. Energi masa transisi untuk mencapai target tersebut (adalah) energi yang bersih dari fosil yaitu gas," ujarnya akhir pekan lalu.  Eropa pun, lanjutnya, mulai sekarang memakai kembali gas. Artinya, kebutuhan gas akan sangat signifikan. "Ini kesempatan kita untuk menggunakan gas yang jauh lebih bersih," sambung mantan Menteri ESDM tersebut.  Pada masa transisi menuju energi terbarukan, penggunaan gas harus dioptimalkan. Untuk itu inovasi dan teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi transportasi gas dari satu tempat ke tempat lain.  "Dalam jangka panjang, ESG dan green energy memiliki tekanan yang makin besar. Kita harus melakukan diversifikasi-diversifikasi energi dan mulai beralih menggunakan renewable energy," ujar Mirza Adityaswara.  Direktur Utama PGN, M. Haryo Yunianto menyampaikan bahwa sebagai perusahaan yang fokus di sektor energi, PGN senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan energi, khususnya gas bumi, yang pastinya akan terus meningkat. Pengembangan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi dalam masa transisi energi saat ini diharapkan dapat menumbuhkan bisnis gas PGN sebagai Subholding Gas Pertamina.  Untuk tahun 2022, PGN menargetkan peningkatan pengelolaan niaga gas untuk sektor retail, komersial, serta sektor-sektor kelistrikan menjadi lebih dari 1.000 BBTUD, termasuk pengelolaan trading LNG internasional. Dengan peran gas bumi sebagai energi transisi, PGN juga mendorong pertumbuhan pengelolaan niaga Subholding Gas menjadi sekitar 1.400 BBTUD pada tahun 2027.  "Mulai tahun 2022-2027 diproyeksikan suplai LNG akan terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pasokan gas pipa eksisting," jelasnya.  Selain itu, diharapkan juga terjadi peningkatan permintaan LNG retail untuk area yang jauh dari infrastruktur eksisting. Permintaan tersebut akan disuplai baik melalui liquifaction gas pipa maupun nonpipa, serta utilisasi stranded gas.  "Segmen industri masih tetap menjadi backbone demand terbesar Subholding Gas dimana sinergi untuk penyediaan gas bagi kilang dan smelter, termasuk adanya terobosan dalam pemilihan teknologi dan penyediaan moda nonpipa CNG/ LNG retail dengan pemanfaatan sumber gas stranded, sangat dibutuhkan," kata Haryo.  Segmen transportasi juga bertumbuh seiring dengan meningkatnya konversi BBM menjadi gas bumi untuk segmen kapal, kendaraan logistik, darat, dan kereta api. Selain itu, pertumbuhan volume juga berasal dari segmen rumah tangga dengan rencana penambahan 1 juta rumah tangga per tahun sampai 2026.  "Pengelolaan energi nasional dan dunia, masih tetap menumbuhkan optimisme PGN ke depan dalam pengembangan infrastruktur dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam transisi energi saat ini," pungkas Haryo.

PGN Incar Pengelolaan Niaga Gas hingga 1.000 BBTUD Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/SAKA.jpg" alt="Ilustrasi eksplorasi migas PT Saka Energi Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi eksplorasi migas PT Saka Energi Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perekonomian global sedang mengalami pemulihan pada 2022 setelah dua tahun melemah akibat pandemi Covid-19. Hal ini tentu akan berpengaruh pada sektor energi. Kondisi tersebut pun harus disikapi dengan cermat.  Komisaris Utama PGN Arcandra Tahar mengatakan, terdapat beberapa aspek penting yang memengaruhi sektor energi tahun ini. Pertama adalah konsumsi energi akan kembali pulih seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi setelah lesu selama dua tahun akibat pandemi Covid-19.  Jika kehadiran varian baru Covid-19 dapat ditangani dengan baik, maka konsumsi minyak akan berada di level 100 juta barel per hari (bph), sama seperti sebelum pandemi. Untuk harga minyak diperkirakan berada di level USD 65 sampai USD 80 per barel.  "Berikutnya yang memengaruhi harga jika OPEC+ tidak menaikkan produksi minyak, maka harga minyak Brent diperkirakan berada pada level USD 65-80 per barrel," kata Arcandra, dalam keterangan tertulis, Minggu (16/1).  Faktor lainnya adalah kenaikan harga batu bara pada 2022 yang diakibatkan permintaan Tiongkok dan India sebagai konsumen besar komoditas tersebut. Namun, jika pakta pertahanan (AUKUS) antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat membaik, maka harga batu bara kemungkinan bisa kembali melandai.  Sektor energi yang terpengaruh berikutnya adalah, perusahaan minyak dan gas (migas) Amerika Serikat akan menjual asetnya di luar negeri dan berinvestasi di negaranya. Menurut Arcandra, dengan ini maka strategi untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi rendah karbon akan lebih mudah dilakukan di AS.  Proses bisnis dan regulasi yang jelas di AS menjadi pertimbangan dalam konsolidasi aset ini. "Banyak aset yang dijual tidak hanya di Indonesia juga ada di negara lain, coba perhatikan ini bukan terkait apakah ada peraturan sebuah negara yang berubah sehingga membuat mereka cabut, ada yang lebih penting tekanan shareholder untuk bisnis di AS," ujarnya.  Arcandra melanjutkan, energi terbarukan juga akan tumbuh seiring dengan penerapan pajak karbon atau penjualan karbon. Beberapa negara membuat kebijakan tersebut pada 2022.  Selain itu, kesepakatan global dalam Conference of Parties (COP) ke-26 untuk menargetkan Net Zero Emission pada 2060, kondisi ini menuntut penghentian pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk menekan emisi.  Menurut Arcandra, untuk mencukupi kebutuhan energi yang terus meningkat di tengah pengurangan emisi, gas bumi akan menjadi andalan pada masa transisi energi. Pasalnya, meski energi fosil gas bumi rendah emisi dan efisien.  "Di tengah tekanan dan tuntutan terhadap green energy, gas bumi sebagai energi bersih akan memegang peranan penting sebagai energi transisi. Di sinilah PGN dapat mengoptimalkan peluang itu, baik di domestik maupun global," jelas Arcandra.  Direktur Utama Lembaga Perbankan Indonesia Mirza Adityaswara mengungkapkan, dalam masa pemulihan ini hampir semua negara di dunia akan melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi. Termasuk kebijakan pada sektor energi.  "Kehadiran energi yang efisien dan bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor akan menjadi sangat penting bagi ketahanan ekonomi nasional," tutupnya.

Pemulihan Ekonomi Global Berlangsung, Begini Dampak ke Sektor Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-panas-bumi-arcandra-tak-ada-yang-meninggal-karena-geotermal_m_.jpg" alt="Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai memberi kuliah umum di UBH Padang, Kamis (24/1)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai memberi kuliah umum di UBH Padang, Kamis (24/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tengah serius menggarap kendaraan listrik dan berharap Indonesia menjadi pemain global utama dalam indutri bidang tersebut. Langkah itu dilakukan dengan mendorong perusahaan kendaraan listrik asal Amerika Serikat (AS), yaitu Tesla Inc untuk berinvestasi di dalam negeri.  Namun, Tesla belum lama ini disebut-sebut lebih memilih India untuk membangun pabrik mobil listriknya. Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar merespons hal tersebut dan memberikan penjelasan terkait alasan Tesla lebih memilih India ketimbang Indonesia.  Melalui akun Instagram pribadinya @arcandra.tahar, Ia menjabarkan, pemilihan India sebagai negara untuk membangun pabrik mobil listrik dan pusat teknologinya diduga karena India memiliki ekosistem yang serupa dengan kantor pusatnya di Silicon Valley, California, Amerika Serikat.  Menurutnya, terdapat tiga hal yang patut dipertimbangkan yang menjadi dugaan pemicu Tesla membangun pabrik manufaktur dan pusat teknologinya di Silicon Valley. Hal itu diantaranya, sumber daya manusia (SDM) yang sangat terampil di bidang IT dan teknik, chip teknologi yang mutakhir, dan pemodal yang berani mendanai proyek start up yang beresiko tinggi.  "Mereka akan mencari kota yang ekosistemnya mendekati apa yang ditawarkan oleh Silicon Valley," ungkapnya dalam unggahan di akun Instagramnya tersebut seperti dikutip JawaPos.com, Kamis (25/2).  Arcandra mengungkapkan ada dua kota di dunia yang yang mendekati persyaratan ini, yaitu Tel Aviv di Israel dan Bangalore di India. Sebelum Tesla memutuskan untuk membuka pusat teknologi di Bangalore, perusahaan otomotif seperti Mercedes-Benz, Great Wall Motors, General Motors, Continental, Mahindra &amp; Mahindra, Bosch, Delphi and Volvo sudah lebih dulu berada di kota tersebut.  Hal itu tercermin dari banyaknya start up kendaraan listrik (EV) yang bermunculan di Bangalore dengan mengambil manfaat dari ekosistem yang sudah terbangun dengan baik. Sebab, selain Bangalore di India, Israel juga punya ekosistem seperti Silicon Valley di California yang diberi nama Silicon Wadi. Inilah salah satu kota tempat berkumpulnya talenta-talenta terbaik di bidang IT di dunia.  Perusahaan seperti Intel, IBM, Google, Facebook, Hewlett-Packard, Philips, Cisco Systems, Oracle Corporation, SAP, BMC Software, Microsoft, dan Motorola mendirikan technology centrenya di kota ini.  Untuk memicu daya tarik investornya, Tel Aviv dan Bangalore membangun sumber daya manusianya terlebih dahulu. Teknologi IT yang berkembang dan masuknya para pemodal adalah hasil dari kerja keras para talenta yang berkualitas tinggi.  "Mereka bisa membuktikan bahwa hasil kerja mereka tidak kalah dari talenta yang berasal dari AS. Kepercayaan ini tidak dibangun dalam hitungan bulan tapi puluhan tahun," ucapnya.  Tidak ada yang tahu secara pasti alasan Tesla mendahulukan Bangalore, bukan Tel Aviv. Namun pihaknya menduga ada beberapa alasan. Pertama, dengan mendahulukan Bangalore, Tesla tidak saja mendapatkan ekosistem IT terbaik, tapi juga bisa mendapatkan akses pasar yang sangat besar.  “India adalah negara dengan jumlah penjualan mobil keempat terbesar di dunia setelah Tiongkok, AS, dan Jepang,” imbuhnya.  Kedua, biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan Tel Aviv. Biaya hidup di Tel Aviv sekitar tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan Bangalore. Hal itu tercermin dari rata-rata gaji pegawai juga tiga kali lebih tinggi di Tel Aviv. Biaya hidup di Tel Aviv lebih tinggi dari London, Sydney, dan Berlin. “Biaya hidup di Bangalore bahkan lebih rendah dari Jakarta," katanya.  Keputusan Tesla yang memilih India bisa jadi pengalaman bahwa seluruh negara kini terus berlomba memberikan daya tarik kepada investor. Indonesia sendiri memiliki keunggulan sumber daya alam (SDA) yang luar biasa dan potensi sumber daya manusia yang tidak kalah di dunia.  "Kedua aset strategis itu bisa membentuk sebuah ekosistem yang memberikan daya tarik bagi investor, tentu menjadi tantangan yang tidak mudah dibangun dalam sekejap," paparnya.  "Kami menduga Tesla membutuhkan sejumlah aspek strategis untuk membangun produknya," paparnya.  Pertama, talenta-talenta terbaik di bidang teknologi informasi dengan budaya kerja yang sudah teruji menghasilkan teknologi yg merubah peradaban manusia seperti Google, Apple dan sejenisnya. Kedua, technology chips paling mutakhir yang bisa didapat dengan bekerja dalam ekosistem yang sudah terbentuk di Silicon Valley.  Mengenai kendaraan listrik, Arcandra menjelaskan secara garis besar, teknologi mobil listrik hanya mengganti sekitar 30 persen dari komponen mobil motor berbahan bakar fosil. Artinya, sisa komponen 70 persennya adalah sama, tersedia, dan sangat matang.  Ia menduga barangkali tidak diperlukan lagi riset yang lebih dalam lagi. Elon Musk menurutnya sangat cerdas untuk tidak bermain di komponen yang 70 persen, tapi dengan mengembangkan yang 30 persen. Sehingga dia akan sulit dikejar oleh kompetitor yang baru mau masuk ke teknologi EV. Patut diduga strategi Tesla itu juga dibaca oleh perusahaan EV asing yang mendirikan technology centre-nya di Silicon Valley.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/dVYcOvbFQcQ

Arcandra Beberkan Dugaan Alasan Tesla Pilih India Ketimbang Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/komut-PGAS.jpg" alt="Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terpilih Arcandra Tahar (kiri) bersama Direktur Utama PGN Gigih Prakoso Soewarto (kanan) menyampaikan keterangan pers seusai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di kantor PGN, Jakarta, Selasa (21/1/2020)" width="100%">
<figcaption>Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terpilih Arcandra Tahar (kiri) bersama Direktur Utama PGN Gigih Prakoso Soewarto (kanan) menyampaikan keterangan pers seusai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di kantor PGN, Jakarta, Selasa (21/1/2020)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar resmi ditunjuk menjadi komisaris utama (Komut) PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dalam RUPSLB Selasa (21/1). Arcandra menggantikan posisi IGN Wiratmaja Puja. Setelah RUPSLB, Arcandra yang mengenakan batik dan jaket PGN menyampaikan harapan-harapannya dalam memimpin perusahaan pelat merah tersebut.  "Dengan penunjukan sebagai komisaris utama, saya berharap bisa menggali potensi-potensi yang dapat ditingkatkan, baik dari sektor infrastruktur maupun beberapa anak usaha hulu dan hilir."  Arcandra menambahkan, sebagai sosok baru di PGN, dirinya berharap bisa bekerja sama dengan lebih baik, khususnya dengan jajaran komisaris dan direksi yang sedang menjabat. "Saya minta dukungan kepada komisaris yang masih menjabat untuk membangun PGN lebih baik ke depan," ujarnya.  Direktur Utama (Dirut) PGN Gigih Prakoso menegaskan, pihaknya akan berkonsultasi tentang realisasi rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2020 yang di dalamnya berfokus pada beberapa hal. Termasuk penurunan harga gas industri. "Tugas PGN bukan hanya business entity, tapi juga harus mendukung penugasan pemerintah, terutama dalam distribusi dan transmisi gas. Salah satu yang ditargetkan adalah harga gas," jelas Gigih.  Mengenai strategi penurunan harga gas, saat ini PGN mendiskusikan beberapa opsi yang bisa dilakukan. Salah satu opsi adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Opsi ini bergantung pada kebijakan pemerintah dan SKK Migas. Kami pun telah berdiskusi dengan Kementerian ESDM agar bisa mencapai harga gas USD 6 per MMBTU," kata Gigih.  Opsi kedua, domestic market obligation (DMO) dapat membantu mewujudkan harga gas yang tepat sasaran. Kebutuhan gas industri juga diharapkan bisa dipenuhi dari DMO dan harga khusus 320 MMSCFD. Selain itu, impor bisa menjadi opsi atau penyeimbang jika ditemukan harga jauh lebih kompetitif.  "Kami akan tetap membuka peluang atau kesempatan bila dimungkinkan dalam impor, dalam memberikan harga khusus untuk sektor industri tertentu," ungkapnya.  Sementara itu, hari ini (22/1) PT Garuda Indonesia Tbk menyelenggarakan RUPSLB untuk mengisi kursi komisaris utama dan direktur utama. Sebelumnya, Kementerian BUMN menjanjikan bahwa nama-nama baru yang mengisi perusahaan penerbangan pelat merah tersebut diumumkan saat RUPSLB. Dalam beberapa hari terakhir, kabar tentang kandidat pengisi kursi Komut dan Dirut Garuda Indonesia bertebaran.  Untuk kursi Komut, nama Chairul Tanjung diisukan akan menjadi pengganti Sahala Lumban Gaol. Di posisi Dirut, mencuat nama Irfan Setiaputra yang pernah menjabat direktur utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti). Namun, saat dimintai konfirmasi tentang nama-nama tersebut, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga enggan berkomentar.  Pada kesempatan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir hanya sedikit memberikan bocoran bahwa nama-nama yang bakal menjabat Komut dan Dirut Garuda sudah dikantongi. "Sesuatu yang menarik (untuk ditunggu pengumumannya, Red). Dirut dan Komutnya," katanya.  TARGET STRATEGIS PGN 2020  Pembangunan terminal LNG kapasitas 40 BBTUD dan LNG Filling kapasitas 10 BBTUD di Teluk Lamong  Penyelesaian transmisi Gresik–Semarang  Pengembangan infrastruktur distribusi di Sumatera-Jawa  Pengembangan jargas rumah tangga di 48 wilayah kota/kabupaten  Sumber: PGN

PGN Minta Restu Tetap Impor Agar Harga Gas Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/20200121_152539.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar resmi menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Hal itu diputuskan usai PGN menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Selasa (21/1) siang. Arcandra Tahar menggantikan IGN Wiratmaja Puja.  "Kami positif dengan penunjukan beliau tentu akan lebih memperkuat jajaran komisaris dan direksi, karena tugas PGN sekarang bukan hanya business entity saja," jelas Dirut PGN Gigih Prakoso Soewarto di Gedung PGN, Jakarta, Selasa (21/1).  Arcandra pun mengungkapkan kebahagiaannya atas pengangkatan dirinya sebagai Komut perseroan. Dia berjanji akan meningkatkan kinerja perseroan.  "Kita berharap dengan adanya pergantian ini, potensi-potensi yang bisa kita tingkatkan di PGN, baik itu di sektor infrastruktur gas dan anak perusahaan, terutama di hilir dan hulu bisa memberikan nilai tambah," beber Arcandra.  Nilai tambah yang dimaksud bukan hanya ditujukan bagi pemerintah saja, tapi juga kepada pemegang saham yang mempercayakan sahamnya di PGN. "Mulai hari ini saya akan mendedikasikan waktu saya karena masih ada potensi-potensi yang bisa digali," tambahnya.  Sebagai orang baru di PGN, Arcandra meminta bantuan kepada semua pihak untuk dapat bekerja sama dalam membangun PGN ke arah yang lebih baik. "Saya meminta dukungan pada komisaris yang masih menjabat untuk bekerja sama ke depannya," tuturnya.  Sebelumnya, santer dikabarkan bahwa Arcandra akan menjadi Komut PGN. Bahkan, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Redy Ferryanto menyebutkan apabila memang benar adanya, Arcandra akan membawa PGN menjadi lebih baik.  “Saya belum tahu, apakah Pak Arcandra akan jadi komisaris atau direksi, tapi kalau memang menjadi komisaris dan ditunjuk oleh pemerintah kami sangat bangga karena beliau memiliki kompetensi,” ungkapnya di Batik Kuring, Jakarta, Kamis (19/12).  Berikut Susunan Komisaris dan Direksi PGN yang Baru: Susunan Komisaris Komisaris Utama: Arcandra Tahar Komisaris: Luky Alfirman Komisaris: Mas’ud Khamid Komisaris Independen: Paiman Rahardjo Komisaris Independen: Christian H. Siboro Komisaris Independen: Kiswodarmawan  Susunan Direksi Direktur Utama: Gigih Prakoso Soewarto Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis: Syahrial Mukhtar Direktur Infrastruktur dan Teknologi: Redy Ferryanto Direktur Komersial: Dilo Seno Widagdo Direktur Keuangan: Arie Nobielta Kaban Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum: Desima E. Siahaan

Resmi Jadi Komut, Arcandra Siap Dedikasikan Waktunya untuk PGN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Gas-Arcandra.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu (kiri) dan Mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (kanan) di gedung Sekretariat PB HMI, Jakarta, Rabu (4/12). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu (kiri) dan Mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (kanan) di gedung Sekretariat PB HMI, Jakarta, Rabu (4/12). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pada hari ini, Selasa (21/1). Mantan Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar diagendakan hadir dalam acara tersebut.  Berdasarkan informasi, Arcandra Tahar akan dilantik menjadi Dewan Komisaris PGN. Namun, kabar yang beredar bahwa pria yang juga pernah menjadi Menteri ESDM itu akan menjadi Komisaris Utama PGN.  Dari informasi yang diterima awak media, mengenakan batik Arcandra tiba di Gedung PGN sekitar pukul 13.20 WIB. Kemudian pada pukul 14.10 WIB pria tersebut masuk ke dalam ruang rapat.  Rapat ini digelar sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Sebelumnya, Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan Arcandra masuk dalam bursa pimpinan PGN.  "Masuk bursa, masuk. Namanya masuk bursa kan bisa saja," katanya di Jakarta, Jumat (13/12).  Menanggapi hal itu, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Redy Ferryanto mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui kabar tersebut. Namun, ia meyakini bahwa bila memang benar adanya, Arcandra akan membawa PGN menjadi lebih baik.  "Saya belum tahu, apakah Pak Arcandra akan jadi komisaris atau direksi, tapi kalau memang menjadi komisaris dan ditunjuk oleh pemerintah kami sangat bangga karena beliau memiliki kompetensi," ungkapnya, Kamis (19/12).

Hadir di RUPSLB PGN, Arcandra Jadi Komisaris Utama?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PGN-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dikabarkan akan menjadi salah satu petinggi di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Akan tetapi, untuk posisi pastinya masih belum diketahui apakah direksi atau menjadi dewan komisaris perseroan.  Menanggapi hal tersebut, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Redy Ferryanto mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui kabar tersebut. Namun, ia meyakini bahwa bila memang benar adanya, Arcandra akan membawa PGN menjadi lebih baik.  "Saya belum tau, apakah pak Arcandra akan jadi komisaris atau direksi, tapi kalau memang menjadi komisaris dan ditunjuk oleh pemerintah kami sangat bangga karena beliau memiliki kompetensi," ungkapnya di Batik Kuring, Jakarta, Kamis (19/12).  Arcandra memang telah lama berkecimpung dalam dunia energi. Tentunya, menurut Redy hal ini akan menjadi angin segar untuk PGN.  "Beliau juga orang migas ya, mengerti betul migas dan mantan Wakil menteri ESDM dan beliau sangat paham seluk beluk migas. Beliau juga orang pintar dan orang terpilih dan menurut saya sudah terlihat kompetensinya," tambahnya.  Seperti diketahui, Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan siapapun bisa masuk dalam bursa pimpinan PGN, termasuk Arcandra. “(Arcandra, Red) Masuk bursa, masuk. Namanya masuk bursa kan bisa saja,” katanya di Jakarta Jumat (13/12).  Meski begitu, dia belum tahu pasti apakah nama Arcandra ada di deretan kandidat direksi atau komisaris PGN. Yang pasti, lanjutnya, jika masuk kandidat direksi, maka Arcandra Tahar harus menjalani proses di Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Sementara itu, ditanya soal nama-nama lain yang masuk bursa pimpinan PGN, Arya meminta masyarakat bersabar. “Kita tunggu saja,” pungkasnya.

Mantan Wakil Menteri ESDM Masuk Bursa Pimpinan, Ini Tanggapan PGN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#arcandra tahar

Berita Terkini