JawaPos.com – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi tidak ikut naik di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia imbas perang Israel-Amerika Serikat (AS) dan Iran. Semestinya harga BBM non subsidi akan otomatis berubah setiap bulannya jika minyak mentah dunia cenderung tinggi.

Konsekuensi dari itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa selisih antara harga jual dan harga keekonomian untuk BBM jenis non subsidi sementara akan ditanggung oleh PT Pertamina (Persero).

“Sementara sepertinya Pertamina. Sementara, ya,” ujar Purbaya kepada awak media di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (2/4).

Lebih lanjut, Purbaya membeberkan bahwa kemampuan PT Pertamina (Persero) untuk menanggung selisih harga tersebut didukung kondisi keuangan perusahaan yang tetap solid. Hal itu tak lepas dari komitmen pemerintah dalam membayar kompensasi energi secara rutin.

Purbaya menjelaskan, pemerintah saat ini terus mempercepat pembayaran kompensasi kepada badan usaha energi. Bahkan, pembayaran dilakukan secara berkala setiap bulan.

“Sekarang pembayaran dari pemerintah lancar, yang kompensasi sekarang kami bayar tiap bulan 70 persen terus-menerus. Jadi, keuangan Pertamina juga amat baik,” bebernya.

Sebagai informasi, kompensasi merupakan dana yang diberikan pemerintah kepada badan usaha seperti Pertamina dan PT PLN (Persero) untuk menutup selisih antara harga jual yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomian di pasar.

Namun, kompensasi tersebut biasanya hanya berlaku untuk jenis BBM subsidi, seperti Pertalite dan Solar sehingga bisa lebih terjangkau harganya bagi masyarakat.

Sementara itu, harga BBM Non Subsidi seperti halnya Pertamax dan Dex Series akan disesuaikan dengan pasar, dalam hal ini mengacu pada harga minyak mentah dunia.

Namun di tengah dinamika global yang berdampak pada rantai pasok energi, Pemerintah Indonesia justru memilih untuk tidak menyesuaikan harga BBM di dalam negeri.