JawaPos.com – Realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp493,8 triliun, atau 12,8 persen dari target APBN sebesar Rp 3.842,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Hingga akhir Februari, belanja negara mencapai Rp493,8 triliun dan tumbuh 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Maret, dikutip Kamis (12/3).

Lebih rinci, Suahasil membeberkan total tersebut, terdiri atas belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp346,1 triliun. Angka itu terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp155 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp191 triliun.

Baca Juga:Realisasi Pembayaran THR PNS hingga TNI-Polri Capai Rp 24,7 Triliun per 10 Maret 2026

Selanjutnya dana transfer ke daerah (TKD) yang tercatat sebesar Rp 147,7 triliun. Atau 21,3 persen dari target sebesar Rp 693 triliun. Belanja K/L tercatat meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp83,6 triliun.

Hingga akhir Februari 2026, realisasinya telah mencapai Rp155,0 triliun atau 10,3 persen dari pagu APBN.

“Peningkatan ini dipengaruhi pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta percepatan penyaluran sejumlah bantuan sosial seperti PBI JKN, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah,” bebernya.

Secara rinci, belanja K/L terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp45,1 triliun atau 12,6 persen dari pagu APBN. Kenaikan belanja pegawai antara lain dipengaruhi pengangkatan sekitar 355 ribu aparatur sipil negara baru serta percepatan pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-ASN yang kini dibayarkan secara bulanan.

Baca Juga:Pemerintah Buka Opsi Tunda Haji 2026, Menhaj: Lihat Situasi

Sementara itu, belanja barang terealisasi Rp67,6 triliun atau 9,6 persen dari pagu APBN. Peningkatan ini terutama didorong pelaksanaan program MBG, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp4,8 triliun, insentif biodiesel Rp2,2 triliun, pelayanan kesehatan UPT Rp1,7 triliun, serta stabilisasi pangan Rp0,9 triliun.

Adapun belanja modal mencapai Rp15,3 triliun atau 5,4 persen dari pagu APBN. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, jaringan, serta pengadaan peralatan dan mesin melalui sejumlah kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian PUPR Rp3,0 triliun, Polri Rp8,5 triliun, Kejaksaan Rp1,8 triliun, dan Kementerian Pertahanan Rp0,8 triliun.

“Di sisi lain, belanja bantuan sosial tercatat Rp27,0 triliun atau 16,6 persen dari pagu APBN. Penyaluran bansos tersebut antara lain meliputi PBI JKN Rp7,7 triliun untuk 96,7 juta peserta, PKH Rp7,0 triliun untuk 9,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program Kartu Sembako Rp10,0 triliun untuk 16,7 juta KPM, serta KIP Kuliah Rp2,0 triliun bagi 175,8 ribu mahasiswa,” tuturnya.

Baca Juga:Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Pastikan Retrofit Kapal Induk Garibaldi di Galangan dalam Negeri

Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) aparatur negara sebesar Rp24,7 triliun hingga 10 Maret 2026 atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp55 triliun yang ditujukan kepada sekitar 6 juta penerima yang terdiri dari ASN pusat dan daerah, TNI/Polri, serta para pensiunan.

“Realisasi pembayaran pensiun juga mencapai Rp36,6 triliun atau sekitar 20,6 persen dari pagu APBN yang diberikan kepada sekitar 3,7 juta penerima,” pungkas Suahasil.