<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/26/elektrifikasi-1528648542.jpg" alt="Elektrifikasi pertanian dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan mempercepat pencapaian target swasembada pangan. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Elektrifikasi pertanian dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan mempercepat pencapaian target swasembada pangan. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Realisasi anggaran Ketahanan Pangan pemerintah hingga 8 September 2025 mencapai sebesar Rp 73,6 triliun. Angka ini tercatat 50,9 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan sebesar Rp 144,6 triliun di sepanjang Tahun 2025. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan lebih rinci realisasi anggaran ketahanan pangan telah digunakan untuk ekstensifikasi lahan atau cetak sawah dan intensifikasi lahan seluas 160,5 ribu hektare dengan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. "Selain itu, bantuan alsintan pra panen, jaringan irigasi, bendungan dan sarana prasarana sumber daya air," jelas Wamenkeu dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (22/9). Lebih rinci ia membeberkan, bantuan alsintan pra panen telah menyerap anggaran senilai Rp 2,4 triliun untuk membeli sebanyak 37,6 ribu unit. Sedangkan, realisasi pembangunan irigasi telah menyerap anggaran sebesar Rp 3,3 triliun. Dengan realisasi pembangunan telah mencapai 34,7 persen dari target yang ditetapkan di lahan seluas 216 ribu hektare. Kemudian bendungan telah mencapai 64,4 persen dari target pembangunan sebanyak 115 unit dengan menyerap anggaran mencapai Rp 2,1 triliun. &nbsp; "Sarana prasarana sumber daya air 27,2 persen dari target dengan penyerapan anggaran mencapai Rp 2,5 triliun. Untuk Bulog total alokasi yang sudah ditransfer sebesar Rp 22,1 triliun," bebernya. Untuk diketahui, anggaran yang telah disalurkan langsung ke rekening Perum Bulog digunakan untuk pembelian beras dan gabah petani senilai Rp 16,57 triliun untuk 488,96 ribu ton beras dan 1,65 juta ton gabah. Selain itu telah dicairkan pula alokasi pembiayaan investasi senilai Rp 5,5 triliun untuk pembelian jagung. "Sudah ditransfer ke Bulog agar bisa melakukan pembelian beras dan gabah dan juga jagung selama periode panen," pungkasnya. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan akan mengalokasikan anggaran ketahanan pangan pada tahun 2026 senilai Rp 164,4 triliun. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. "Secara keseluruhan sebesar Rp 164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional," kata Prabowo saat menyampaikan RAPBN 2026 beserta dengan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Dia membeberkan, alokasi anggaran ketahanan pangan ini sebagai wujud pemerintah guna membangun pondasi kemandirian bangsa. Terlebih, pemerintah sudah menargetkan bisa mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Kemudian ke depan, pemerintah mendorong harga-harga pangan stabil, petani makmur, nelayan sejahtera dan konsumen aman. Ia menilai dengan alokasi anggaran ini Indonesia mampu berdaulat dalam urusan pangan. "Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu, kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran," beber Prabowo.

Pemerintah alokasikan Rp 73,6 triliun untuk ketahanan pangan 2025, Prabowo siapkan Rp 164,4 triliun untuk 2026.

Anggaran Ketahanan Pangan Terserap Rp 73,6 Triliun hingga 8 September 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/gzQ9qL0PRPV05DbF66O08yOYbccvXvzWQYuOzKJb-3413924615.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp 1.960,3 triliun atau 55,6 persen terhadap outlook yang ditetapkan sebesar Rp 3527,5 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan belanja negara per 31 Agustus itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp 1.388,8 triliun. Adapun rinciannya sebesar Rp 686 triliun untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non K/L Rp 702,8 triliun. "Belanja negara Rp 1.960,3 triliun. Terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.388,8 triliun atau 51,4 persen dari APBN dan Transfer ke Daerah Rp 571,5 triliun atau 62,1 persen terhadap APBN," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (22/9). Lebih lanjut, ia merinci bahwa belanja K/L sebesar Rp 686 triliun digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) meliputi PBI JKN, PKH, kartu sembako, PIP dan KIP Kuliah. Adapun seluruhnya dipastikan melalui validasi DTSEN serta pelaksanaan program prioritas Pemerintah. "Belanja non K/L Rp 702,8 triliun untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu atau 45,6 persen dari pagu APBN," rincinya. Adapun lebih detail, belanja pemerintah pusat senilai Rp 686 triliun digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 212,8 triliun. Terdiri dari tunjangan pendidik non PNS Rp 12 triliun, dan pengangkatan sebanyak 243.437 Aparatur Sipil Negara (ASN) baru. Secara realisasi, Suahasil menyebut, belanja pegawai ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan senilai Rp 138,8 triliun. Serta tunjangan kinerja, lembur, dan lain-lain senilai Rp 74 triliun. "Belanja barang juga tumbuh 2,4 persen sebesar Rp 232,2 triliun ini digunakan untuk belanja layanan masyarakat melalui K/L Rp 102,4 triliun dan BLU Rp 59,8 triliun. Kemudian barang diserahkan ke masyarakat/pemda Rp 44,4 triliun, dan pemeliharaan aset negara Rp 25,5 triliun," bebernya. Selanjutnya, belanja modal senilai Rp 139,9 triliun yang direalisasikan untuk pembelian peralatan dan mesin senilai Rp 107,9 triliun. Kemudian, realisasi proyek infrastruktur seperti jalan irigasi dan jaringan senilai Rp 19 triliun serta gedung dan bangunan senilai Rp 9,1 triliun. Selain itu juga belanja pemerintah pusat digunakan untuk merealisasikan bantuan sosial senilai Rp 101,1 triliun. Terdiri dari PBI JKN senilai Rp 30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta. Kemudian, kartu sembako Rp 34,4 triliun untuk 18,3 juta KPM. "Lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang hanya Rp 95,9 triliun. KIP Kuliah Rp 8,2 triliun untuk 895,9 ribu mahasiswa dan PIP sebesar Rp 6,6 triliun untuk 11,3 triliun," pungkasnya.

Kemenkeu laporkan realisasi belanja negara 2025, alokasikan Rp 1.960,3 triliun untuk bantuan sosial dan infrastruktur.

Belanja Negara Tembus Rp 1.960,3 Triliun per 31 Agustus 2025, Rp 686 Triliun untuk Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/4DjvDwGn48eS7TWx43WCJmEj8L94Rao7W58z2ktL-2693298794.jpg" alt="Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah merancang kebijakan fiskal yang cukup ekspansif tahun depan. Meski tetap memandang konservatif variabel pasar di tengah badai tarif dan ketidakpastian ekonomi global. Risiko pelebaran defisit tetap ada.&nbsp; "Meski pemerintah berusaha memaksimalkan kontribusi belanja fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, outlook fiskal Indonesia tetap rentan terhadap ketidakpastian global yang tinggi," kata Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro kepada Jawa Pos, Senin (18/8).&nbsp; Perlambatan ekonomi Tiongkok dan moderasi harga komoditas menjadi risiko utama di 2026. Di samping itu, kebijakan tarif proteksionis dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menambah tekanan eksternal. Meskipun Indonesia berhasil menegosiasikan penurunan potensi tarif impor AS dari 32 persen menjadi 19 persen.&nbsp; Memang, kesepakatan ini meringankan beberapa tekanan ekspor. Hanya saja prospek perdagangan global tetap lemah untuk 2026. World Trade Organization (WTO) merevisi turun perkiraan pertumbuhan perdagangan global dari 2,5 persen menjadi 1,8 persen.&nbsp; Dalam kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah berusaha menjaga pengelolaan anggaran yang prudensial. Dengan defisit di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sebagai upaya mempertahankan kepercayaan investor dalam lingkungan global yang penuh tantangan.&nbsp; "Sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sekitar 5,4 persen pada 2026," ujar Asmo.&nbsp; Target inflasi stabil di 2,5 persen Year-on-Year (YoY). Sementara nilai tukar rupiah diperkirakan melemah menjadi Rp 16.500 per USD dari target 2025 sebesar Rp 16 ribu per USD. "Yang menunjukkan tekanan eksternal kemungkinan masih akan membebani nilai tukar ke depan," imbuhnya. Kemungkinan penurunan suku bunga, lanjut Asmo, diperkirakan akan mendorong konsumsi domestik dan investasi. Sehingga memperkuat penerimaan pajak. Namun, pendapatan berbasis komoditas, khususnya di sektor pertambangan dan manufaktur, kemungkinan tetap tertekan karena lemahnya permintaan global.&nbsp; "Dampak tarif yang masih terasa, dan moderasi harga komoditas," jelas alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1995 itu.&nbsp; Berdasarkan analisis sensitivitas dalam rancangan anggaran 2026, setiap penurunan USD 1 pada Indonesian Crude Price (ICP) akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak dan bea cukai sebesar Rp 3,5 triliun. Dengan demikian, Asmo memperkirakan kinerja fiskal Indonesia 2026 akan tetap pruden dengan defisit dijaga di bawah 3 persen dari PDB. "Meskipun risiko di sisi pendapatan dapat menyebabkan defisit melebar melebihi target pemerintah sebesar 2,48 persen," jelasnya.&nbsp; Mengingat, pendapatan negara tahun depan ditargetkan tumbuh 4,7 persen&nbsp;YoY menjadi Rp 3.147,7 triliun. Merupakan target pertumbuhan pendapatan paling rendah dalam empat tahun terakhir. Menunjukkan outlook yang lebih konservatif untuk pendapatan pajak 2026.

"Outlook fiskal Indonesia tetap rentan terhadap ketidakpastian global yang tinggi," kata Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro.

Pendapatan Konservatif tapi Belanja Naik, Hati-hati Defisit Fiskal Bisa Melebar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/JKT_APBN-MARET-2025-DEFISIT_SALMAN-TOYIBI-4JPG-2417284236.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (30/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (30/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akhirnya mencatatkan surplus pada April 2025, setelah mengalami defisit dalam tiga bulan berturut-turut sejak Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga April 2025, APBN tercatat surplus sebesar Rp 4,3 triliun dengan keseimbangan primer positif sebesar Rp 173,9 triliun dan posisi kas negara surplus Rp283,6 triliun dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).&nbsp; "Realisasi APBN 2025 setelah mengalami defisit 3 bulan Januari hingga Maret, berturut-turut hingga Maret, pada bulan April mengalami turnaround atau perubahan," kata Sri Mulyani dalam dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/5). Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa surplus APBN April 2025 tersebut didorong oleh pendapatan negara yang telah mencapai Rp 27 persen dari target senilai Rp 810,5 triliun. Meski tak merinci secara detail pendapatan negara yang diperoleh, Menkeu yang akrab disapa Ani mengatakan bahwa penerimaan negara terus menunjukkan penguatan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus menunjukkan adanya tren penguatan, meskipun dihadapkan pada berbagai gunjangan. Sementara itu, sampai April 2025, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target APBN. &ldquo;Hal ini menunjukkan di tengah masa transisi APBN 2025 tetap mampu berfungsi optimal di dalam menunjang pelaksanaan program prioritas pemerintah yang dirasakan oleh rakyat,&rdquo; jelas Ani. Meski APBN sudah tercatat surplus, Menkeu memastikan bahwa APBN tetap akan dijaga sebagai instrumen peredam guncangan (shock absorber), menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, dan menopang daya beli masyarakat serta mendorong dunia usaha.&nbsp; Dengan gejolak yang sangat tinggi dan dinamis serta tantangan struktural yang masih dihadapi di dalam negeri, Menkeu menyebut kebijakan fiskal untuk tahun 2026 akan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Menurutnya upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera.&nbsp; &ldquo;Kebijakan fiskal 2026 digunakan secara efektif dan selektif, meredam berbagai gejolak dan guncangan, namun terus dapat mendukung dan responsif terhadap prioritas agenda pembangunan jangka menengah panjang,&rdquo; pungkas Ani.&nbsp;  &nbsp;

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga April 2025, APBN tercatat surplus sebesar Rp 4,3 triliun.

Sri Mulyani Ungkap Surplus APBN, Optimisme Ekonomi Menguat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/JKT_Konferensi-Pers-APBN-KiTa_SALMAN-TOYIBI-03JPG-801695602.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kinerja APBN akhirnya diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin (13/3). Sebelumnya, sikap pemerintah yang tak kunjung mengumumkan realisasi kinerja APBN itu sempat menjadi pembicaraan. Publik dan kalangan investor mempertanyakan transparansi pemerintah. Ani &ndash;sapaan akrab Menkeu&ndash; beralasan bahwa penundaan itu disebabkan data yang belum stabil. "Untuk menjelaskan, terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, kami melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor," ujarnya pada konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu kemarin (13/3). Kemenkeu mempertimbangkan perkembangan belanja negara, pendapatan, serta implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. "Kami menunggu sampai ternyata cukup stabil sehingga bisa memberikan laporan mengenai pelaksanaan APBN Kita 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan," jelasnya. Hingga 28 Februari, realisasi APBN tercatat tekor atau defisit Rp 31,2 triliun. Jumlah itu setara 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu disebabkan belanja yang lebih besar dibanding pendapatan negara. Belanja negara tercatat Rp 348,1 triliun, sementara pendapatan negara mencapai Rp 316,9 triliun. Menkeu menyebut angka itu masih berada dalam target postur APBN 2025. Defisit APBN pada 2025 ditargetkan 2,53 persen terhadap PDB. Dari sisi pendapatan negara, hingga akhir Februari mencapai Rp 316,9 triliun. Itu bersumber dari penerimaan perpajakan Rp 240,4 triliun, terdiri atas pajak Rp 187,8 triliun dan penerimaan bea cukai Rp 52,6 triliun. Lalu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun. Realisasi penerimaan pajak turut menjadi sorotan, khususnya setelah munculnya permasalahan imbas implementasi sistem Coretax. Penerimaan pajak hingga akhir Februari yang mencapai Rp 187,8 triliun itu baru 8,6 persen dari target. Total penerimaan itu susut sekitar 30,1 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Pada Februari 2024, penerimaan pajak mencapai Rp 269,02 triliun. Khusus Januari 2025, penerimaan pajak juga anjlok 41,86 persen. Penerimaan pajak awal tahun hanya terkumpul Rp 88,89 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sejumlah Rp 152,89 triliun. Sepanjang 2025, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 2.189,3 triliun. Sebagai catatan, data penerimaan pajak Januari ini sempat terpublikasi di website resmi Kemenkeu, namun lantas dihapus tanpa alasan yang jelas. Khusus untuk anjloknya penerimaan pajak ini, Menkeu meminta agar hal tersebut tidak didramatisasi. Menurutnya, hal itu akan menciptakan persepsi yang kurang baik kepada ekonomi. &rsquo;&rsquo;Mohon teman-teman tidak mendramatisasi untuk menciptakan suatu ketakutan. Kayaknya itu memang laku, tapi tidak bagus untuk kita semua. Untuk ekonomi juga nggak bagus,&rsquo;&rsquo; kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. Ada dua penyebab minimnya penerimaan di awal tahun. Yakni, penurunan harga komoditas andalan ekspor RI dan faktor dinamika kebijakan. &rsquo;&rsquo;Penerimaan negara memang mengalami penurunan, tapi polanya sama dan dalam hal ini beberapa memang yang kita sampaikan tadi karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian kita seperti batu bara, minyak, dan nikel,&rsquo;&rsquo; jelas Ani. Kebijakan atau policy yang disebut memengaruhi penurunan penerimaan pajak ini meliputi relaksasi pembayaran pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) dan penerapan tarif efektif rata-rata (TER) atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21. &rsquo;&rsquo;Kami juga melihat bahwa beberapa policy yang kami introduce seperti tarif efektif rata-rata (TER) itu menimbulkan perubahan atau shift dari sisi beberapa penerimaan negara, terutama PPh 21. Kemudian ada restitusi yang cukup signifikan pada awal tahun, itu juga menyebabkan penurunan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebutkan, penurunan penerimaan pajak pada dua bulan pertama awal tahun adalah sesuatu yang normal. Menurut dia, penerimaan pajak memiliki tren bulanan yang spesifik. Selama empat tahun terakhir, Anggito menjelaskan, pola penerimaan pajak cenderung sama, yakni pada Desember penerimaan pajak akan meningkat, kemudian pada Januari dan Februari akan menurun. &rsquo;&rsquo;Desember itu naik cukup tinggi karena ada efek Nataru (Natal dan tahun baru), kemudian turun di bulan Januari dan Februari. Itu sama setiap tahun. Jadi, tidak ada hal yang anomali, sifatnya normal saja,&rsquo;&rsquo; katanya. Terpisah, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menuturkan, anjloknya penerimaan pajak hingga 41,8 persen YoY itu terjadi di tengah implementasi sistem Coretax yang penuh masalah. Sistem digitalisasi perpajakan yang semestinya membantu kinerja pengumpulan pundi-pundi penerimaan negara malah banyak dikeluhkan masyarakat akibat gangguan yang terjadi. Imbasnya, pengumpulan pajak menjadi kurang optimal. Huda menjelaskan, pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak di bulan Januari 2025 sebesar Rp 64 triliun. Ada dua faktor yang membuat penerimaan pajak turun begitu drastis. &rsquo;&rsquo;Pertama, terdapat pengembalian dana restitusi atau kelebihan bayar PPN tahun 2024. Alasan kedua adalah kendala di sistem Coretax yang membuat wajib pajak kesulitan melaporkan transaksinya. Akibatnya, transaksi menjadi terhambat. Rasio pajak terhadap PDB tahun 2025 bisa lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Implikasinya, defisit APBN rentan di atas 3 persen dan bisa berpotensi impeachment,&rsquo;&rsquo; ujar Huda di Jakarta kemarin (13/3). Menurutnya, kesalahan terbesar pengelolaan anggaran pemerintah dimulai dari program ambisius yang tidak disertai dengan naiknya sumber perpajakan. Hal itu pada akhirnya membuat pemerintah melakukan efisiensi secara masif. &rsquo;&rsquo;Belanja dipotong hingga Rp 306 triliun, dividen BUMN dialihkan langsung kepada Danantara, hingga penundaan pengangkatan CPNS merupakan korban dari program ambisius pemerintah. Program tersebut membutuhkan dana dengan jumlah jumbo, namun penerimaan negara sedang cekak,&rsquo;&rsquo; katanya. <h3>Peta Ekonomi Dunia Berubah, Dampak Unilateralism AS</h3> Berbagai kebijakan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus membawa dinamika pada kondisi ekonomi di seluruh dunia. Indonesia turut menjadi negara yang ekonominya terdampak oleh sentimen eksternal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan adanya gejolak pada ekonomi dalam negeri yang disebabkan sejumlah kebijakan yang diambil Trump. Ani menjelaskan, dari sisi nilai tukar masih dibayangi volatilitas pasar global. &rdquo;Semenjak Presiden Trump dilantik awal Januari hingga sekarang, begitu banyak kebijakan executive order Presiden Trump yang terus-menerus menimbulkan gejolak. Sehingga gejolak ini dirasakan seluruh dunia, ini terefleksikan pada kurs rupiah,&rdquo; ujarnya pada konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Jakarta, kemarin (13/3). (dee/oni)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi APBN 2025. Pendapatan negara hingga akhir Februari mencapai Rp 316,9 triliun.

Kinerja APBN 2025, Pendapatan Pajak Januari-Februari Anjlok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/SUHASAHIL-1298409272.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan realisasi belanja negara di sepanjang tahun 2024 mencapai Rp 3.350,3 triliun. Angka ini tercatat tumbuh sebesar 7,3 persen dibandingkan dengan realisasi di tahun sebelumnya. "Realisasi total belanja negara adalah Rp 3.350,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.486,7 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (6/1). Lebih lanjut, dia juga merinci bahwa total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.486,7 triliun terdiri dari belanja K/L Rp 1.315 triliun dan belanja non K/L Rp 1.171,7 triliun. Ia memastikan bahwa belanja K/L yang tercatat Rp 1.315 triliun itu adalah Rp 224 triliun lebih tinggi dibandingkan rencana belanja K/L di Rp 1.090 triliun. "Sementara untuk belanja non-K/L sebesar Rp 1.171,7 triliun itu Rp 187 triliun lebih rendah dibandingkan rencana belanja non-K/L, sebagian adalah di dalam non K/L itu ada cadangan-cadangan, ketika cadangan-cadangan itu dipakai maka dia akan menjadi belanja K/L pindah ke atas," jelasnya. Selanjutnya, Suahasil juga membeberkan bahwa belanja negara di Kuartal I-2024 totalnya mencapai Rp 611,95 triliun atau 18,4 persen dari pagu anggaran atau tumbuh 18 persen secara tahunan (yoy). Belanja tersebut digunakan untuk BLT mitgasi risiko pangan untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan pangan untuk 23,4 juta KPM, Stabilitas Pasokan &amp; Harga Pangan (SPHP), dan dukungan pemilu. Sementara itu, realisasi belanja negara pada Kuartal II-2024 mencapai Rp 1.398,1 triliun tumbuh 12, 2 persen (yoy) atau 42,1 persen dari pagu anggaran. Belanja ini diperuntukan bagi bantuan pangan periode April-Juni, SPHP, dan kenaikan gaji ASN/TNI/Polri dan Gaji 13. Selanjutnya, realisasi belanja negara pada Kuartal III-2024 mencapai Rp 2.251,6 triliun atau tumbuh 14,4 persen (yoy) digunakan untuk kompensasi energi, bantuan pangan Agustus, SPHP, dan peningkatan target PIP menjadi 21,1 juta dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 1,1 juta penerima. Sedangkan realisasi belanja pada Kuartal 4 mencapai Rp 3.350,3 triliun atau tumbuh 7,3 persen. Angka realisasi yang tercatat mencapai 100,8 persen dari pagu anggaran digunakan untuk pembayaran kompensasi energi, bantuan pangan oktober dan desember, SPHP, pembayaran JKP untuk 134,1 juta peserta, dan dukungan Pilkada. "Jadi belanja negara lebih tinggi dari rencana pagu APBN awalnya, dan pertumbuhannya adalah 7,3 persen di atas belanja APBN tahun 2023. Jadi belanja APBN itu meningkat," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Belanja negara sepanjang tahun 2024 mencapai Rp 3.350,3 triliun, tumbuh ,3 persen dibandingkan dengan realisasi di tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Negara Sepanjang Tahun 2024 Tembus Rp 3.350,3 Triliun, Ini Rinciannya per Kuartal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/sri_mulyani-2091474713.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani (kemenkeu.go.id)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani (kemenkeu.go.id).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Realisasi belanja pemerintah turun. Penyebabnya lantaran belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang rendah. Pemerintah akan menggenjot penyerapan anggaran belanja jelang tutup buku tahun ini. Realisasi belanja negara susut 4,1 persen dari periode yang sama 2022 sebesar Rp 2.588 triliun. Realisasi belanja subsidi BBM baru 71,8 persen dari target atau Rp 894,3 triliun. "Penyebabnya bukan karena belanja K/L, tapi subsidi BBM sebab harga minyak turun atau lebih rendah dari harga asumsi," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam APBN Kita di kantornya, Jumat (15/12). Asumsi harga minyak mentah pada APBN 2023 berada di kisaran USD 90 per barel. Sedangkan, berdasarkan data Kementerian ESDM, harga minyak per November 2023 sebesar USD 79,63 per barel. Sehingga terdapat penurunan yang berimbas pada penyerapan. Di sisi lain, belanja pemerintah pusat tercatat 94,5 persen menjadi Rp 946 triliun. Angka tersebut tumbuh 0,4 persen. Didorong oleh persiapan pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah juga akan membayar tagihan-tagihan yang belum tuntas di akhir tahun sebesar Rp 500 triliun. Pembayaran akan dikebut sebab kas negara akan tutup buku pada 29 Desember 2023. "Jadi, dua minggu ke depan itu luar biasa sangat besar alokasi APBN kita," ungkap perempuan yang akrab disapa Ani itu. Menurut dia, belanja pemerintah pusat 2023 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Antara lain program perlinsos, pendidikan, dan insfrastruktur. Kinerja tersebut didorong melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja modal sampai 12 Desember 2023 mengalami pertumbuhan 20,5 persen dari tahun lalu. Penanganan jalan daerah juga menjadi fokus pemerintah untuk mendukung mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat. Penebalan program perlindungan sosial juga dilanjutkan berupa bantuan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebutkan, salah satu tagihan besar yang akan dibayarkan adalah subsidi dan kompensasi energi. Dana yang disiapkan sekitar Rp 85 triliun. Meski memang untuk realisasi belanja pemerintah pusat non K/L yang di dalamnya terdapat belanja subsidi dan kompensasi, memang tercatat masih jauh dari target. "Tercatat realisasi belanja non K/L sebesar Rp 894,3 triliun atau setara 68,7 persen dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 1.301,6 triliun," bebernya. Meski begitu, realisasi belanja K/L sebesar Rp 946,1 triliun. Nilai tersebut setara 94,5 persen dari target yang dipatok sebesar Rp 1.000,8 triliun. "Dari pengalaman sebelumnya, itu K/L rerata belanja sekitar 95 persen. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik," tandasnya. Kinerja APBN Hingga 12 Desember 2023 -Pendapatan Negara: Rp 2.553,2 T -Belanja Negara: Rp 2.588,2 T -Pembiayaan Anggaran: Rp 289,6 T -Defisit APBN: Rp 35 T (0,17 PDB) Sumber: Kemenkeu

Asumsi harga minyak mentah pada APBN 2023 berada di kisaran USD 90 per barel. Sedang realisasi November hanya USD 79,63 per barel.

Subsidi BBM yang Dikeluarkan Pemerintah Lebih Rendah, Realisasi Belanja APBN Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/SRI-MULYANI-TV-PARLEMEN-3137875524.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencetak surplus. APBN secara konsisten mencatat surplus sepanjang delapan kali berturut-turut sejak awal tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, per Agustus 2023, APBN tercatat surplus Rp 147 triliun. "Kinerja APBN masih cukup solid dan kuat. Sampai dengan Agustus masih surplus Rp 147 triliun atau 0,70 persen dari PDB. APBN yang sehat dan kuat bisa melindungi masyarakat dan menjaga momentum ekonomi untuk tumbuh dan pulih," ujarnya pada konferensi pers, Rabu (20/9). Ani -sapaan Menkeu- memerinci, surplus itu disebabkan karena pendapatan negara Rp 1.821,9 triliun lebih besar dibanding belanja negara yang mencapai Rp 1.674,7 triliun. Dari sisi pendapatan negara yang mencapai Rp 1.821,9 triliun itu tercatat sudah 74 persen dari target. Adapun target pendapatan tahun ini mencapai Rp 2.463 triliun. Pendapatan negara itu disumbang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.418,5 triliun. Rinciannya yakni penerimaan pajak Rp 1.247 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp 171,6 triliun. Serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 402,8 triliun. "Penerimaan pajak Januari-Agustus 2023 tumbuh positif, terutama didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik," jelas Menkeu. PBB dan pajak lainnya terkontraksi akibat pergeseran pembayaran PBB migas, sedangkan PPh migas mengalami kontraksi sebagai dampak moderasi harga minyak bumi. Kinerja penerimaan melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terutama dipicu turunnya harga komoditas secara signifikan, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS. Ke depannya, Menkeu menyebut bahwa penerimaan pajak akan mengikuti fluktuasi variabel ekonomi makro. Terutama harga komoditas, konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah, aktivitas impor, dan variabel lainnya. "Kita harus waspada terhadap tren pertumbuhan penerimaan yang menunjukkan adanya perlambatan," imbuh dia. Dari sisi belanja negara yang mencapai Rp 1.674,7 triliun itu tercatat sudah 54,7 persen dari target. Tahun ini, pemerintah menetapkan target belanja negara sebesar Rp 3.061,2 triliun. Bendahara Negara memerinci, belanja K/L mencapai Rp 581,6 triliun. "Ini dipengaruhi percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan IKN, penyaluran berbagai bansos, serta dukungan persiapan pelaksanaan pemilu," jelas dia. Kemudian belanja non K/L Rp 589,1 triliun. Ini terdiri atas realisasi subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk. Selain itu, Transfer ke Daerah mencapai Rp 503,9 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menambahkan, untuk belanja pemilu, pagu anggaran yang ditetapkan yakni mencapai Rp 30 triliun. Dari jumlah total itu, sudah terealisasi sekitar Rp 14 triliun. "Jadi, realisasinya mencapai 46,7 persen," jelas dia. Adapun rinciannya yakni realisasi melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 12,6 triliun (dari pagu Rp 23,8 triliun). Serta realisasi melalui 14 K/L lain sebesar Rp 1,4 triliun (dari pagu Rp 6,2 triliun).

"Kinerja APBN masih cukup solid dan kuat. Sampai dengan Agustus masih surplus Rp 147 triliun atau 0,70 persen dari PDB," kata Menkeu.

APBN Surplus Delapan Bulan Beruntun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Sri-Mulyani-Hendra-Eka-2.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sejumlah kritik pencapain kinerja dan realisasi Anggara Pendapatan Belanja Negara (APBN) pun dibahas.  Salah satu legislator Komisi XI yang cukup keras mengkritik menkeu dalam rapat tersebut adalah Misbakhun. Menurut politikus Golkar itu, Sri Mulyani berpotensi gagal dalam mengimplementasikan berbagai rencana pembangunan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo.  "Banyak hal tentang perekonomian nasional pada tahun lalu yang berjalan di luar skenario yang disepakati pemerintah dan DPR," ujar Misbakhun pada rapat kerja di Komisi XI DPR, Kamis (30/1)  Bahkan, lanjut Misbakhun, kalau dilihat realisasi seperti ini,  jelas publik tidak bisa percaya bahwa Presiden Jokowi sedang memberikan kepercayaan kepada menteri keuangan terbaik di dunia.  "Realisasinya bisa kita lihat defisit bertambah, penerimaan tidak tercapai," kata Misbakhun di hadapan Sri Mulyani.  Sebagai anggota DPR dari partai yang menjadi salah satu pendukung utama Jokowi, Misbakhun mengaku tak rela jika Presiden Ketujuh RI itu dipermalukan akibat kinerja perekonomian yang buruk. Sudah seharusnya SMI yang telah dipercaya oleh Presiden untuk menjadi Menkeu kedua kalinya bisa menunjukkan kinerja positif.  "Target-target ekonominya diolok-olok oleh masyarakat, diolok-olok oleh orang lain sebagai presiden tukang utang karena utangnya bertambah dan sebagainya," beber Misbakhun.  Diketahui, dalam raker itu Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.957,2 triliun atau tumbuh 0,7 persen dibandingkan capaian tahun 2018. Namun masalahnya, kata Misbakhun, terjadi defisit akibat penerimaan pajak yang hanya mencapai Rp 1.331 triliun dari target  Rp 1.577 triliun dalam APBN 2019.  "Ada defisit sebesar Rp 246 triliun yang  memberikan tekanan kepada APBN 2019. Anehnya, target penerimaan perpajakan kembali dinaikkan pada APBN 2020," jelasnya.  Bahkan, KADIN juga mempertanyakan kenapa realisasi 2019 cuma tumbuh sekitar 1,7 persen, tetapi target berikutnya makin tinggi? Karena apa, merekalah yang akan menjadi para pembayar pajak.  "Sampai sekarang kita tidak menemukan strategi apa yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi itu," tutur wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu.  Untuk diketahui, pendapatan negara dalam APBN 2020 ditargetkan sebesar Rp 2.233,2 triliun, sementara belanja negara Rp 2.540,4 triliun. Defisit ditargetkan sebesar Rp 307,2 triliun atau setara 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  Adapun pembiayaan defisit APBN 2020 akan bersumber dari  utang sebesar Rp 351,9 triliun, investasi negatif Rp 74,2 triliun, pemberian pinjaman Rp 5,1 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp 600 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp 25 triliun.  Misbakhun mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Sri Mulyani agar tak salah membuat asumsi tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) ataupun realisasi PPh migas dalam APBN 2019.  “Lalu kenapa desainnya masih seperti ini lagi?" pungkasnya.

Raker Komisi XI DPR, Legislator Golkar Soroti Kinerja Sri Mulyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga akhir November 2019, posisi utang pemerintah mencapai Rp 4.814,31 triliun. Angka tersebut naik 1,21 persen dibandingkan utang pada posisi Oktober 2019 yang sebesar Rp 4.756,13 triliun.  "Adapun utang pemerintah pusat masih didominasi dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 4.004,27 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kamis (19/12).  Ani, sapaan Sri Mulyani memaparkan, SBN tersebut terdiri dari SBN berdenominasi domestik mencapai Rp 2.978,74 triliun. Sedangkan, utang SBN berdenominasi valas mencapai Rp 1.065,53 triliun.  Selanjutnya, pada posisi kedua ditempati utang pinjaman yang sebesar Rp 770,04 triliun. Utang pinjaman pada periode November sedikit lebih rendah dibandingkan Oktober yang sebesar Rp 771,54 triliun.  "Utang pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri pemerintah sebesar Rp 761,95 triliun, dan pinjaman dalam negeri pemerintah mencapai Rp 8,09 triliun," tuturnya.  Adapun level rasio utang sebesar 30,03 persen atau masih jauh lebih rendah dari batas yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen.  Pada periode sama, pendapatan negara masih tumbuh 0,9 persen (yoy), seiring tekanan eksternal pada perekonomian domestik. Jelang akhir tahun, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp 1.677,11 triliun.  Angka tersebut setara 77,46 persen dari target APBN 2019. Tetapi turun 3,34 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.  "Realisasi pendapatan negara terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.312,40 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 362,77 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,95 triliun," imbuhnya.  Ani merincikan, pendapatan negara mampu tumbuh 1,6 persen (yoy) karena perbaikan kondisi sektor riil dan pengendalian restitusi yang efektif. Menurutnya, realisasi ini menunjukkan fungsi stabilisasi APBN berjalan di tengah ketidakpastian global akibat berbagai peristiwa, dari perang dagang hingga krisis Chile.

Per November 2019, Utang Pemerintah Tembus Rp 4.814,31 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#realisasi APBN

Berita Terkini