JawaPos.com - Polemik penolakan rencana pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Lapangan Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mulai menemukan titik terang. Pemerintah desa bersama warga kini menempuh jalur musyawarah untuk mencari lokasi alternatif setelah muncul keberatan dari sejumlah warga.

Kepala Desa Sukobubuk, Saman, menegaskan bahwa penolakan warga bukan terhadap program Koperasi Merah Putih, melainkan terkait lokasi pembangunan yang dinilai mengganggu fungsi lahan publik. Di mana, lahan yang diketahui milik Perum Perhutani itu kerap dijadikan kegiatan warga seperti olahraga, sedekah bumi, maupun hiburan.

“Dan tidak ada satu pun yang menolak pembangunan gedung KDMP. Semuanya silakan dibangun tapi jangan di lokasi (Lapangan Desa) itu gitulah,” ujar Saman saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (31/3).

Saman menjelaskan, polemik bermula saat pemerintah desa melakukan pembersihan lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan KDMP. Aktivitas tersebut memicu pertanyaan warga hingga berujung penolakan.

“Karena melihat aktivitas pembersihan itu masyarakat kan bahasanya tanya-tanya 'ini buat apa gitu' terus buat ini (KDMP) oh kami menolak kalau di sini gitu,” jelasnya.

Baca Juga:Warga Sukobubuk Pati Tolak Pembangunan Gedung Kopdes Merah Putih di Lapangan Desa, Begini Kronologinya

Saman juga meluruskan bahwa lokasi tersebut belum pernah disurvei oleh pihak Agrinas. Inisiatif penataan lahan, menurutnya, berasal dari pemerintah desa.

“Belum pernah disurvei Agrinas, cuma ginilah kenapa kok Desa Sukobubuk itu sudah masuk portal (pembangunan KDMP)? Karena Sukobubuk dulu menjadi desa percontohan waktu zoom sama Presiden di Klaten (saat launching Koperasi Desa Merah Putih) itu loh Mas,” katanya.

Menurut Saman, persoalan utama yang dihadapi desa adalah keterbatasan aset lahan. Dia menyebut, Desa Sukobubuk tidak memiliki tanah kas desa yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan KDMP.

“Tidak hanya ini untuk KDMP atau untuk apa, wong balai desa saja juga kita enggak atas nama desa itu,” ujarnya.

Salah satu opsi yang sempat dipertimbangkan adalah lahan milik Perum Perhutani tersebut. Namun, hingga kini belum tercapai kesepakatan karena perbedaan nilai sewa.