<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/Buruh-Demo-Tolak-UMP-DKI-2024-Dery-Ridwansah-4JPG-3982715974-3368658161.jpg" alt="Ilustrasi buruh menolak skema kenaikan UMP DKI Jakarta karena dinilai masih di bawah kebutuhan hidup layak. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh menolak skema kenaikan UMP DKI Jakarta karena dinilai masih di bawah kebutuhan hidup layak. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ribuan buruh dari berbagai penjuru Jawa Barat dan Jabodetabek siap memadati jalanan menuju Istana Negara, Rabu (8/1). Aksi besar-besaran ini diprediksi akan membawa konvoi sekitar 5.000 hingga 10.000 sepeda motor sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan upah minimum. Massa aksi berasal dari wilayah industri, mulai dari Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, hingga Bandung dan Majalengka. Mereka akan mengkritisi keputusan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat terkait pengupahan telah mencederai rasa keadilan. <h3>Mengapa Buruh Menuntut Keadilan ke Presiden?</h3> Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi ini adalah langkah terakhir karena aspirasi mereka di tingkat daerah sudah tersumbat. "Ini tentang keadilan, konstitusi, dan masa depan buruh. Ketika pemerintah daerah mengabaikan peraturan terkait pengupahan dan Putusan MK, buruh tidak punya pilihan selain turun ke jalan dan meminta keadilan langsung kepada Presiden," ujar Said Iqbal, Rabu (7/1). Fokus utama aksi di Jakarta adalah menuntut revisi UMP DKI Jakarta 2026. Buruh meminta angka tersebut disesuaikan menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yakni sebesar Rp 5,89 juta per bulan. Said Iqbal menyoroti ketimpangan yang terjadi di ibu kota. Mengutip data World Bank dan IMF, pendapatan per kapita warga Jakarta mencapai Rp 28 juta per bulan. "Perbandingannya bagaikan bumi dan langit. Artinya, dalam menetapkan UMP DKI, Gubernur telah menciptakan kesenjangan sosial yang semakin melebar," tambahnya. <h3>Polemik UMSK Jawa Barat: Gaji Pabrik Kecap Lebih Tinggi dari Samsung</h3> Di Jawa Barat, buruh memprotes kebijakan Gubernur (KDM) yang dinilai melanggar PP Nomor 49 Tahun 2025. Aturan tersebut melarang Gubernur mengubah rekomendasi upah dari Bupati atau Wali Kota. "Namun faktanya, KDM melakukan perubahan, penghilangan, dan pengurangan terhadap jenis sektor industri serta nilai UMSK yang telah direkomendasikan oleh 19 Bupati/Wali Kota," kata Said Iqbal. Kebijakan ini membuat upah di industri kecil seperti pabrik roti atau kecap justru lebih tinggi dibandingkan perusahaan multinasional besar seperti Samsung, LG, hingga Epson. Buruh mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan menginstruksikan para Gubernur agar memenuhi tuntutan ini. Jika suara mereka tetap diabaikan, Said Iqbal memastikan gelombang protes tidak akan berhenti di sini. "Bilamana tidak ada penyelesaian, aksi akan terus berlanjut dari waktu ke waktu, baik di Istana, Jakarta, maupun di Bandung," imbuhnya. &nbsp;

Ribuan buruh dari Jakarta dan Jabar serbu Istana 8 Januari 2026. Mereka protes upah murah dan tuntut revisi UMP DKI Rp 5,89 juta.

Kamis Besok Ribuan Buruh Kepung Istana, Protes Upah Murah di Jakarta dan Jabar!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/pramono-ncicd-2937073843.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan warga pesisir ibu kota untuk mewaspadai potensi banjir rob yang diprediksi terjadi pada 4&ndash;6 Desember 2025. (Masria Pane)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan warga pesisir ibu kota untuk mewaspadai potensi banjir rob yang diprediksi terjadi pada 4&ndash;6 Desember 2025. (Masria Pane)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2026 sudah hampir final. &ldquo;Jadi pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan,&rdquo; kata Pramono di Jakarta Utara, Senin (8/12). Menurut dia, saat ini pembahasan UMP 2026 belum final karena masih ada perbedaan pendapat antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha. Oleh karena itu Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menjadi wasit yang adil. Pramono pun berjanji akan memutuskan UMP 2026 secara adil. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah. Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12) mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah. &ldquo;Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,&rdquo; kata Yassierli. Ia melanjutkan rumusan penyesuaian upah itu akan diumumkan dalam waktu dekat. &ldquo;Tunggu saja,&rdquo; ujarnya singkat. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2026 sudah hampir final.

Pramono Anung Pastikan UMP DKI Jakarta 2026 Hampir Final, Besarannya Lebih Besar dari Rp 5.396.761

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/01/Screen-Shot-2025-12-01-at-174130-834896397.png" alt="Ketua DPRD DKI Khoirudin di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (1/12). (Masria Pane/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Khoirudin di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (1/12). (Masria Pane/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Memasuki Desember 2025, upah minimum provinsi (UMP) DKI belum juga ditetapkan. Padahal, angka UMP itu sangat mempengaruhi upah buruh tahun depan. Tidak hanya itu, penetapan UMP itu juga bisa memberi kepastian bagi pekerja dan pengusaha terkait ekonomi tahun depan. &ldquo;Saya mendorong pak gubernur (Gubernur DKI Pramono Anung) segera menetapkan UMP tersebut,&rdquo; terang Ketua DPRD DKI Khoirudin di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (1/12). Menurutnya, UMP itu harus segera ditetapkan karena menjadi acuan bagi berbagai sektor. Utamanya, transportasi dan bisnis. &ldquo;Karena UMP itu menjadi patokan bagi banyak pihak, diantaranya juga transportasi dan sebagainya, diantaranya juga para pengusaha, menunggu penetapan dari gubernur untuk UMP di DKI Jakarta,&rdquo; jelasnya. Oleh karena itu, Khoirudin meminta agar penetapan UMP jangan ditunda lebih lama lagi. Namun begitu, dia mengakui bahwa kewenangan UMP itu sepenuhnya ada di Pemprov DKI. &ldquo;Segera untuk ditetapkan pemprov. Dan tentunya (ada) arahan nanti dari Pemerintah Pusat,&rdquo; tambahnya. Sementara itu, Gubernur DKI Pramono Anung mengatakan bahwa proses penetapan UMP Jakarta masih menunggu hasil pembahasan triparti. Yakni, pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. &ldquo;Sekarang kan sedang dalam pembahasan tripartit,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Dia berjanji, ketika rekomendasi tripartit sudah selesai dan dilaporkan kepada gubernur, hasilnya akan diumumkan secara terbuka kepada publik. Langkah ini dinilai penting guna menjaga kejelasan bagi semua pihak terkait ketenagakerjaan. Para pekerja, pengusaha, hingga sektor transportasi membutuhkan acuan upah yang pasti agar bisa mempersiapkan perencanaan ke depan. &ldquo;Kalau nanti sudah dilaporkan kepada gubernur, tentunya pada saat itu kami akan sampaikan secara terbuka kepada publik,&rdquo; katanya. </div>

Memasuki Desember 2025, upah minimum provinsi (UMP) DKI belum juga ditetapkan. Padahal, angka UMP itu sangat mempengaruhi upah buruh

DPRD DKI Dorong Pemprov Segera Tetapkan UMP Jakarta 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/2-perusahaan-di-sumbar-tak-sanggup-penuhi-ump-2018_m_166270.jpeg" alt="Ilustrasi UMP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UMP</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ribuan buruh dari berbagai federasi serikat pekerja menggelar aksi di Balai Kota Jakarta, Senin (17/11). Mereka menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp6 juta.&nbsp; Aksi besar ini dilakukan sebagai bentuk protes atas rendahnya upah di Jakarta yang dinilai tertinggal dari wilayah penyangga seperti Bekasi dan Karawang. Ketua DPD FSP LEM DKI Jakarta Yusuf Suprapto menuturkan, aksi ini merupakan gabungan dari 24 federasi buruh, termasuk SPSI dan KSPI, yang menilai kondisi upah Jakarta &ldquo;tidak baik-baik saja&rdquo;. Untuk itu, pihaknya akan memperjuangkan upah layak bagi para pekerja Ibu Kota. "Masa ada provinsi yang terbesar, kemudian juga menjadi ibu kota, bahkan kota global katanya, tetapi upahnya masih dibawah atau kalah jauh dibandingkan dengan daerah penyangga," ujar Yusuf di balai Kota. Ia menegaskan bahwa Jakarta sebagai kota terbesar dan ibu kota negara seharusnya tidak memiliki upah minimum yang lebih rendah dibanding daerah penyangga. Ia pun meminta agar Gubernur Pramono Anung memenuhi tuntutan para buruh. "Kekuatan ini adalah kami ingin menunjukkan kepada Bapak Gubernur, Bapak Pramono Anung, bahwasannya upah di DKI Jakarta tidak baik-baik saja," katanya. Pekerja menuntut UMP DKI 2026 sebesar Rp6 juta, angka yang mereka klaim sebagai nilai ideal untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. "Kami adalah pekerja DKI Jakarta, buruh DKI Jakarta, akan menuntut UMP sebesar 6 juta rupiah," terangnya. Pemprov DKI Jakarta Tanggapi Tuntutan UMP 2026 Rp 6 juta Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Syarifudin, menyebut dinamika menjelang penetapan UMP merupakan hal lumrah yang terjadi di tiap daerah. Namun, pihaknya saat ini masih menunggu terbitnya aturan resmi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan.&nbsp; "Yang sampai dengan tanggal 17 (November) ini belum diterbitkan," ujarnya. Syarifudin menjelaskan bahwa formula penetapan UMP tak bisa diputuskan sepihak karena harus mengikuti pedoman dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nantinya pedoman itu menjadi dasar Dewan Pengupahan untuk menyusun rekomendasi kepada Gubernur Pramono. Dewan Pengupahan sendiri terdiri dari serikat pekerja, Apindo, Kadin, akademisi, pakar, hingga unsur pemerintah. Semua pihak melakukan pembahasan bersama sebelum keputusan final ditetapkan gubernur. "Dilakukanlah pembahasan tentang formula dan penetapan UMP tadi yang akan disampaikan ke Pak Gubernur, termasuk UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) untuk tahun mendatang," ucapnya.

Ribuan buruh dari berbagai federasi serikat pekerja menggelar aksi di Balai Kota Jakarta, menuntut UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp6 juta.

Buruh Geruduk Balai Kota, Desak UMP DKI 2026 Naik Jadi Rp 6 Juta: Bandingkan Dengan Bekasi dan Karawang

<div id="m#msg-f:1814964848407097265" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/06/1000151722-1113976398.jpg" alt="Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/11)." width="100%">
<figcaption>Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1814964848407097265-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta Yusuf Suprapto menuturkan, terdapat tiga tuntutan utama para buruh Jakarta. Pertama ialah meminta agar Pemprov DKI menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2025 mencapai Rp 6,5 juta per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama itu soal UMP 2025 harapan kita bisa menebus Rp 6 juta sampai Rp 6,5 juta (per bulan) yah," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tuntutan kedua ialah menetapkan nilai kenaikan Struktur dan Skala Upah sebesar minimal 5 persen dari UMP 2025 bagi pekerja diatas satu tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dan tuntutan terakhir ialah menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2025 sesuai sektor yang tertuang dalam Pergub DKI Nomor10 Tahun 2020 upah minimum sektoral. Di mana kenaikan minimal mencapai 6 persen dari UMP 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita mengingatkan bahwa keputusan MK itu Gubernur diwajibkan menetapkan upah sektoral. Dan kita mendorong agar menggunakan Pergub 10 Tahun 2020 sebagai acuan Gubernur menetapkan upah sektoral," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Tuntutan pertama buruh ialah meminta agar Pemprov DKI menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2025 mencapai Rp 6,5 juta per bulan.

Kembali Geruduk Balai Kota, Buruh Tuntut UMP DKI sebesar Rp 6,5 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/simak-ump-2018-dipastikan-naik-871-persen_m_165521.jpeg" alt="Disnakertransgi DKI Jakarta masih menunggu arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Disnakertransgi DKI Jakarta masih menunggu arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho mengaku masih menunggu arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Sebab, nantinya Kemnaker lah yang akan mengeluarkan regulasi terkait penetapan UMP DKI Jakarta. "Untuk proses pembahasan UMP tahun 2025 masih dalam proses pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Masalah mekanisme dan regulasi yang digunakan masih menunggu dari Kementrian Tenaga kerja," ujar Hari kepada JawaPos.com, Kamis (31/10/2024). Usai regulasi terbaru dikeluarkan, Disnakertransgi DKI Jakarta akan menggelar pertemuan dengan Dewan Pengupahan Daerah yang berasal dari perwakilan berbagai instasi dan organisasi. Mulai dari serikat pekerja, Badan Pusat Statistik (BPS), APINDO, dan KADIN DKI. Meski begitu, Hari memastikan UMP DKI Jakarta akan ditetapkan paling lambat pada 21 November 2024. "Paling lambat 21 November kita harus mengumumkan. Biasanya sih rapatnya mulai tanggal 18, 19, 20 itu maraton," terangnya. Sebelumnya, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja mengeruduk Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mendesak agar Pemprov DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 8-10 Persen. "Pertama, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8%-10 persen, tanpa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023," ujar Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2024). Tuntutan kedua, lanjut Winarso, ialah mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Selain itu, buruh DKI juga mengajukan tuntutan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membuat peraturan daerah yang melarang adanya batasan usia dalam perekrutan karyawan. Jika tuntutan tidak dipenuhi, Winarso menegaskan, buruh DKI Jakarta akan bergabung dengan jutaan buruh lainnya di seluruh Indonesia untuk menggelar mogok kerja nasional. Aksi mogok nasional ini setidaknya akan diikuti oleh lima juta buruh dari 15.000 pabrik yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. "Jika pemerintah daerah maupun pusat tidak mendengar tuntutan kami, maka bisa dipastikan serikat buruh sudah merancang untuk melakukan mogok nasional yang waktunya telah ditentukan oleh pimpinan pusat (tentatif adalah 11-12 November 2024). Stop produksi," jelas Winarso. &nbsp;

Disnaker DKI masih menunggu arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Disnaker DKI Masih Tunggu Regulasi Kemnaker Dalam Penetapan UMP DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Demo-Buruh-Tolak-Kenaikan-Harga-BBM-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ratusan buruh dari berbagai aliansi melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka menuntut 3 tuntutan, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan ken" width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh dari berbagai aliansi melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka menuntut 3 tuntutan, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan ken</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan pengalihan lalu lintas sehubungan dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh unsur buruh hari ini, Jumat (2/12) di sekitaran Patung Kuda hingga Balai Kota DKI Jakarta.  "Polri Ditlantas PMJ melakukan pengalihan arus sementara di Tl. Harmoni (dari arah Jl. Hayam Wuruk yang mengarah Jl. Majapahit dibelokkan ke kiri menuju Jl. Juanda)," tulis akun Instagram resmi Traffic Management Center Polda Metro Jaya, Jumat (2/12).  Sementara itu, di pengalihan arus lalu lintas juga akan dilakukan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas dari arah Thamrin yang menuju Jalan Medan Merdeka Barat  "Dari Harmoni dialihkan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Budi Kemuliaan," tulis TMC Polda Metro Jaya lewat akun media sosialnya.  Dengan adanya pengalihan arus lalu lintas tersebut, warga diharapkan dapat mencari jalur alternatif dan menghindari rute-rute yang telah disebutkan.  Sebelumnya, unsur buruh menyatakan akan aksi demonstrasi menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 sebesar 5,6 persen atau menjadi Rp 4,9 juta.  "Kami mulai (demo) pukul 10.00 WIB," ujar Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat dikonfirmasi, Kamis (1/12/2022).  Saiq mengatakan, buruh yang akan melakukan demo dari unsur KSPI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), FSP KEP, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). "Massa yang dikerahkan lebih dari 500," ucap Said.

Demo di Patung Kuda hingga Balai Kota, Ini Pengalihan Arus lalinnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak terima dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI yang hanya 5,6 persen, unsur buruh menyatakan akan melakukan aksi demonstrasi menolak UMP DKI Jakarta 2023 di depan Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/12)  "Pada tanggal 1 Desember (2022), aksi besar-besaran akan terjadi di Balai Kota, terus menerus setiap hari," ujar Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangannya via zoom, Rabu (30/11)  Dalam demonstrasi itu, Said menyatakan bahwa pihaknya menuntut Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menaikkan UMP sebesar 10,55 persen.  "Minimal 10 persen, sama seperti daerah-daerah lain, seperti Majalengka, Cirebon. Malu Ibu Kota upahnya naiknya lebih rendah dari Majalengka, Cirebon, Bogor, dan Subang. Memalukan," cercanya.  "Diubah, direvisi, jangan malu untuk merevisi," imbuh Said.  Sebelumnya, Said Iqbal menyebutkan, kenaikan UMP DKI tahun 2023 itu masih di bawah nilai inflasi. "Dengan demikian (Pj) Gubernur DKI tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh," kata Said dalam kete  Said mengatakan, kenaikan UMP seharusnya sebesar inflansi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi pada tahun berjalan. Menurut Said, kenaikan UMP DKI sebesar 5,6 persen tidak akan bisa memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil di Ibu Kota.  Sebab, menurut rincian buruh, biaya sewa rumah saja sudah Rp 900.000. Tansportasi dari rumah ke tempat kerja (pulang-pergi) dan pada hari libur, bersosialisasi dengan saudara dibutuhkan anggaran Rp 900.000.  Kemudian, makan di warteg tiga kali sehari dengan anggaran Rp 40.000 sekali makan, menghabiskan Rp 1,2 juta sebulan. Belum dengan biaya listrik Rp 400.000 dan biaya komunikasi Rp 300.000, sehingga totalnya Rp 3,7 juta.  "Jika upah buruh DKI Rp 4,9 juta dikurangi Rp 3,7 juta hanya sisanya Rp 1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan yang lain? Jadi dengan kenaikan 5,6 persen buruh DKI tetap miskin," tandasnya.

Buruh Tak Puas Kenaikan UMP, KSPI Demo Besar-besaran Mulai Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/said-iqbal-jangan-pilih-presiden-yang-tidak-cabut-aturan-pengupahan_m_208915.jpeg" alt="Presiden KSPI Said Iqbal (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden KSPI Said Iqbal (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras atau menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 sebesar 5,6 persen. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, keputusan itu dinilai tidak sensitif terhadap kehidupan buruh.  Selain itu, KSPI juga menilai bahwa kenaikan UMP sebesar 5,6 persen masih di bawah nilai inflasi saat ini. Untuk itu, pihaknya mendesak agar Penjabat Gubernur DKI merevisi kenaikan UMP DKI Tahun 2023 sebesar 10,55 persen sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi DKI unsur serikat buruh.  "Kenaikan 5,6 persen masih di bawah nilai inflasi. Dengan demikian Gubernur DKI tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh," tegas Said Iqbal dalam keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, Senin (28/11).  Lebih lanjut, Said menjelaskan alasan atas penolakannya terhadap kenaikan UMP DKI Jakarta yang telah diumumkan hari ini, Senin (28/11). Menurutnya, kenaikan UMP DKI 5,6 persen tidak akan bisa memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil di DKI.  Sebab, lanjutnya, biaya sewa rumah di DKI Jakarta sudah mencapai Rp 900 ribu. Lalu, transportasi dari rumah ke pabrik (PP) dan pada hari libur bersosialisasi dengan saudara dibutuhkan anggaran Rp 900.000.  Kemudian, makan di warteg 3 kali sehari dengan anggaran sehari Rp 40.000 menghabiskan Rp 1,2 juta sebulan. Sementara pengeluaran untuk biaya listrik sebesar Rp 400 ribu, biaya komunikasi Rp 300 ribu, sehingga totalnya Rp 3,7 juta.  "Jika upah buruh DKI Rp 4,9 juta dikurangi Rp 3,7 juta, hanya sisanya 1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan yang lain? Jadi dengan kenaikan 5,6 persen buruh DKI tetap miskin," jelas Said Iqbal.  Lebih jauh, KSPI juga mengungkapkan jika kemudian upah DKI Jakarta hanya naik 5,6 persen maka akan mengakibatkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di seluruh Indonesia menjadi kecil.  "Untuk itu, Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh mendesak agar UMP DKI direvisi menjadi sebesar 10,55 persen," tandasnya.  Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 DKI Jakarta naik sebesar 5,6 persen atau menjadi Rp 4.901.798. Jumlah ini sesuai dengan yang diusulkan pihak Pemprov sejak rapat dewan pengupahan secara tripartit dengan unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah.  “Insya Allah ini sudah bisa dipastikan bahwa kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 persen atau Rp 4.901.798,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah, Senin (28/11).  Penetapan UMP ini kata Andri didasarkan pada Permenaker No. 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan UMP Tahun 2023. "Namun perlu saya sampaikan, saat ini kami sedang melakukan finalisasi terkait masalah penetapan UMP 2023,” ungkapnya.  Andri mengungkapkan bahwa angka ini mengacu pada Permenaker 18/2022 yang memaksimalkan angka kenaikan UMP adalah 10 persen. Selain itu, alfa yang digunakan dalam perhitungannya, DKI menggunakan alfa 0,2.  “Sesuai dengan Permenaker 18/202 dengan menggunakan alfa 0,2. Jadi, UMP Pemprov DKI untuk tahun 2023 sebesar Rp 4.901.798,” tutupnya.

Alasan KSPI Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Sebesar 5,6 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Demo-Buruh-May-Day-Fedrik-Tarigan-1.jpg" alt="Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengikuti aksi di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk menolak UU Omnibus Law dan upah kerja murah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengikuti aksi di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk menolak UU Omnibus Law dan upah kerja murah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) akan melakukan uji materiil terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 ke Mahkamah Agung.  Menurut Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, uji materiil tersebut perlu dilakukan karena Permanaker tersebut dianggap menumbuk regulasi lain yang sudah ada, yaitu turunan UU Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.  “Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka KADIN bersama dengan Asosiasi Pengusaha dan Seluruh Perusahaan Anggota KADIN terpaksa akan melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/11).  Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM KADIN, Dhaniswara K. Hardjono, apabila mengacu pada kondisi hukum saat ini, UU Cipta Kerja (UUCK) secara sah dinyatakan masih berlaku dalam tenggang waktu dua tahun (inkonstitusional bersyarat) hingga ada perbaikan sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.  "Sepanjang UUCK masih dalam perbaikan, maka tidak diperkenankan adanya penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UUCK," katanya.  "Permenaker No 18/2022 menjadikan PP No 36/2021 tentang Pengupahan menjadi salah satu acuan hukum. Karena PP No 36/2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari UUCK yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No 18/2022 memiliki kaitan dengan UUCK," jelas Dhaniswara.  Sehingga , menurutnya, dengan dikeluarkannya Permenaker 18/2022 ini menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum. Hal itu yang membuat pihaknya memutuskan untuk menguji materiil regulasi itu agar putusan yudikatif mampu menjawab keambiguan yang muncul.  Sebelumnya, Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha, khususnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nurjaman mengatakan, masing-masing unsur masih kekeh dengan usul kenaikan UMP-nya masing-masing. Hal itu membuat rapat sidang tak menghasilkan keputusan bulat, melainkan rekomendasi dari masing-masing unsur.  "Adapun sarannya adalah kenaikan 2,62 persen dari UMP berjalan. Sehingga, nilai aktualnya adalah Rp 4.763.293. Itu saran upah minimum yang direkomendasikan oleh Apindo," katanya saat dihubungi wartawan, Selasa, (22/11).  Unsur pengusaha lain, yakni Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta yang juga hadir dalam sidang tersebut mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 5,11 persen atau menjadi sebesar Rp 4.879.053.  "Dari unsur Kadin mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Hari ini alhamdulillah kami sama-sama pengusaha, sama-sama mewakili unsur pengusaha, tapi kami berbeda pandangan," jelas Nurjaman.  "Walaupun berbeda pemahaman, tapi itu enggak apa-apa. Karena semua mempunyai prinsip yang sama tentunya, walaupun mempunyai pendapat yang berbeda," sambungnya.  Sementara itu, dari unsur pemerintah. Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta itu mengatakan bahwa Pemprov DKI mengusulkan kenaikan UMP DKI sebesar 5,6 persen atau sebesar Rp 4.901.738. Angka tersebut juga muncul karena Pemprov DKI mengacu pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.  "Adapun dari unsur pekerja merekomendasikan kenaikan nilai UMP 2023 sebesar 10,55 persen, dalam rupiah kira-kira sebesar Rp 5.131.000," jelas Nurjaman.

Anggap Ada Dualisme Aturan, KADIN Akan Uji Materiil Permenaker 18/2022

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ump dki jakarta

Berita Terkini