<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/22/5829cc48-f1cc-46f3-882b-c9f8d6e8487b-2800638857.jpg" alt="Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartartio (Tangkapan layar YT Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartartio (Tangkapan layar YT Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan akan ada pembeda dalam penerapan tarif impor global ke Amerika Serikat (AS) bagi negara yang sudah melakukan penandatanganan kesepakatan tarif resiprokal. Dengan begitu, kata Airlangga, khusus negara-negara yang telah meneken kesepakatan tarif resiprokal tidak akan disamakan dengan kebijakan tarif impor global "Akan ada pembedaan, karena beberapa negara yang sudah itu (teken tarif resiprokal) akan diberikan kebijakan yang tidak sama secara global," kata Airlangga dalm keterangan pers di AS, dikutip Minggu (22/2). Itu sebabnya, ia berharap bahwa AS tetap memberlakukan tarif impor nol persen untuk komoditas unggulan Tanah Air, sebagaimana tercantum dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Komoditas tersebut antara lain kopi, kakao, serta berbagai produk agrikultur lainnya. Selain itu, sektor industri padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi juga diminta tetap menikmati fasilitas bebas tarif sesuai kesepakatan ART. &ldquo;Kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian, dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi (komoditas ekspor) yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap,&rdquo; tegasnya. Terlebih kata dia, melalui ART yang sudah diteken Indonesia bakal memberikan tarif impor 0 persen untuk beberapa produk AS yang masuk tanah air. Seperti gandum hingga kacang kedelai. Tetapi kata, dia berdasarkan kesepakatan, ART itu baru akan berlaku 90 hari setelah kedua negara memberikan keterangan tertulis yang menyatakan prosedur hukum di masing-masing negara atau konsultasi dengan lembaga terkait dan ratifikasi telah selesai dilakukan. "Kan kemarin ada yang sudah 0, kayak wheat itu sudah 0, kemudian ada soya bean dan yang lain, ada yang 5%. Kalau itu masih tetap seperti itu, sampai dengan implementasi daripada agreement on reciprocal tarif," tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung AS telah membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump. Pembatalan dilakukan karena tidak sesuai dengan aturan berlaku. Sebagai gantinya, Trump justru bakal menerapkan tarif impor global sebesar 10 persen yang kemudian mendadak naik menjadi 15 persen, belum lama ini.

Menko Airlangga jelaskan Indonesia dapat perlakuan berbeda dari tarif impor global Trump. Simak aturan khusus untuk komoditas unggulan.

Menko Airlangga Ungkap Indonesia Dapat Perlakuan Berbeda dari Tarif Impor Global Trump

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/22/5829cc48-f1cc-46f3-882b-c9f8d6e8487b-1-2512279738.jpg" alt="menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tarif impor global yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 10 persen sangat mengejutkan. Sebelumnya, Airlangga memang menyampaikan bahwa akan ada kejutan yang disampaikan Pemerintahan AS, usai Agreement on Reciprocal Tariff (ART) ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Kejutan yang dimaksud Airlangga lebih merujuk kepada tambahan kesepakatan antara RI-AS di luar dari ART. Atau bahkan, akan turut melengkapi keputusan tersebut. Kendati begitu, pemerintah&nbsp;Indonesia mengaku sama sekali tidak tahu perihal Trump yang justru menetapkan tarif impor global sebesar 10 persen, tak lama dari putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan tarif resiprokal Trump. "Ternyata ada yang lebih terkejut lagi. Jadi ini lebih terkejut daripada kejutan," kata Menko Airlangga kepada wartawan di Washington D.C, AS, dikutip Minggu (22/2). "Yang keputusan 10 persen (tarif global) ini kita tidak tahu. Tetapi kemungkinan terkait pembatalan agak kelihatan sedikit," imbuhnya. Kendati begitu, Airlangga mengaku bahwa di tengah rencana penerapan tarif impor global sama rata dengan negara-negara lainnya, ia meminta agar sejumlah komoditas unggulan RI yang masuk ke AS bisa dikenakan tarif sebesar 0 persen, sebagaimana tertuang dalam ART yang telah ditandatangani pada Jumat (19/2). "Ya pertama kita ada yang 10% tetapi ada yang kita sedang bicarakan yang sudah diputus 0, supaya tetap 0," tukasnya. Sebelumnya, tak lama setelah penandatanganan ART dilakukan, Menko Airlangga mengaku bahwa seluruh pembahasan sudah rampung dilakukan. Namun, pemerintah Indonesia mengaku sedang menunggu tambahan yang akan lebih dulu diumumkan oleh Gedung Putih atau White House. Airlangga mengaku sudah tahu apa yang akan diumumkan oleh White House itu, tetapi ia memilih untuk tidah membocorkannya kepada awak media. "Semuanya sudah rampung, ada hal lain yang akan dibawa disiapkan dan ini akan kita menunggu, apa namanya, diumumkan oleh White House duluan. Kita sudah tahu apa, artinya tambahan dari yang tadi sudah saya sebutkan," ujar Airlangga pada Jumat (19/2) waktu AS. &nbsp;

Menko Airlangga jelaskan tarif impor global Trump 10% sangat mengejutkan. Simak reaksi dan kebijakan tarif impor Indonesia terkini.

Menko Airlangga Soal Tarif Impor Global Trump 10%: Ini Lebih Terkejut Daripada Kejutan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/ef029982-7538-43b8-bd25-a3140fb25445-760712605.jpg" alt="Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kembali menuai sorotan tajam. Di tengah narasi pemerintah soal tarif resiprokal 19 persen, muncul kritik keras dari warganet yang menilai substansi perjanjian tersebut justru lebih banyak memuat kewajiban sepihak dari Indonesia. Salah satu kritik datang dari akun X @rbpermana. Dalam utasnya, ia menyebut tarif 19 persen hanyalah 'kedok', sementara isi Agreement on Reciprocal Tariff (ART) dinilai tidak benar-benar resiprokal. &ldquo;Udah dibilangin, tarif 19% itu kedok aja yg krusial itu isi teks Reciprocal Trade Agreement yang gak reciprocal sama sekali. RI bener-bener dikencingin dan dibuat gak punya standing, isinya lebih banyak unilateral obligation dari RI ke US, dan beberapa clause problematik,&rdquo; tulis @rbpermana dalam akun X pribadinya, dikutip Jumat (20/2). Salah satu yang disorot adalah Complementary Action clause. Menurutnya, jika AS menerapkan tarif atau hambatan non-tarif dengan alasan keamanan nasional atau national security, Indonesia justru wajib menerapkan tindakan dengan 'equivalent restrictive measure'. Ia juga menyoroti kewajiban Indonesia menerima prior marketing approval dari Food and Drug Administration (FDA) untuk produk farmasi dan alat kesehatan sebagai syarat izin edar di Indonesia&mdash;tanpa perlakuan timbal balik bagi otoritas Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia disebut wajib mengecualikan produk manufaktur AS dari kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), termasuk untuk kosmetik. Hal ini dinilai berpotensi memicu konflik regulasi di dalam negeri. Klausul lain yang memantik polemik adalah kewajiban membuka keran impor pakaian bekas dari AS, yang berarti Indonesia harus membongkar regulasi larangan impor baju bekas. "RI harus membongkar regulasi larangan impor baju bekas, jd memperbolehkan baju bekas US untuk masuk," tulisnyanya lagi. Di sisi lain, isu kedaulatan data juga ikut terseret. Netizen tersebut menyebut kewajiban data storage di dalam negeri untuk sistem pembayaran harus dihapus. Ia menilai kebijakan itu justru berpotensi bertabrakan dengan ketentuan Bank Indonesia melalui regulasi sistem pembayaran (PBI). Sorotan paling tajam tertuju pada sektor strategis. Indonesia disebut wajib menghapus larangan ekspor mineral kritis, termasuk nikel ke AS. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan semangat hilirisasi dan rezim Undang-Undang Mineral dan Batu&nbsp;Bara (UU Minerba) yang sejak 2009 mendorong pelarangan ekspor bahan mentah. Selain itu, pembatasan kepemilikan usaha tambang dan kewajiban divestasi disebut akan dihapuskan. Dalam utas tersebut juga disebutkan bahwa Indonesia wajib memfasilitasi outbound investment ke AS minimal USD 10 miliar, termasuk investasi di West Coast untuk meningkatkan daya saing batu bara AS serta proyek PLTN di Kalimantan dengan skema PPP AS dan Jepang. "Indonesia juga disebut wajib mengimpor sejumlah komoditas pertanian dari AS, seperti daging sapi, beras, kedelai, hingga buah-buahan dengan kuota minimum per tahun," tuturnya. Tak hanya itu, skema TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri diklaim tidak lagi berlaku untuk produk dan perusahaan AS. Karena yang diatur adalah 'US companies' dan bukan asal barang, produk seperti Apple disebut berpotensi menikmati kelonggaran tersebut. Bagian yang paling mengejutkan, menurutnya, adalah klausul yang menyentuh aspek ketenagakerjaan. Beberapa pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan disebut harus direvisi, mencakup aturan outsourcing, PKWT tanpa batas waktu tertentu, pengecualian UMR bagi usaha menengah, hingga penghilangan pembatasan kebebasan berserikat dan collective bargaining. &ldquo;Surprisingly ada US terms yang saya kira berbau Demokrat, ternyata partisan,&rdquo; tulisnya. Lebih jauh, ia menilai tarif 19 persen tidak bisa dibaca secara sederhana, bahkan tak bisa dikatakan murni Indonesia memperoleh tarif resiprokal 19 persen. Dalam praktiknya, tarif tersebut bersifat kumulatif, yakni 19 persen + MFN rate (rata-rata 3,5 persen) + tambahan bea masuk anti-dumping/imbalan/tindakan pengamanan untuk produk tertentu. "Sebagai contoh, untuk udang beku (HS 0306.17), tarif disebut menjadi 19 persen + 0 persen (MFN) + 3,8 persen (anti-dumping) = 22,8 persen," tandasnya.

Kesepakatan dagang Indonesia-AS menuai kritik tajam soal tarif resiprokal 19 persen dan kewajiban sepihak RI. Simak isi lengkapnya berikut.

Tarif Resiprokal 19 Persen Cuma Kedok? Netizen Sebut Banyak Kewajiban Sepihak, RI Kehilangan Standing!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/tarif-resiprokal-193761250.jpg" alt="Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengenakan tarif resiprokal kepada 14 negara di dunia, salah satunya, Indonesia." width="100%">
<figcaption>Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengenakan tarif resiprokal kepada 14 negara di dunia, salah satunya, Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengenakan tarif resiprokal kepada 14 negara di dunia, salah satunya, Indonesia. Berdasarkan rencana awal, Trump akan memberlakukan tarif resiprokal sebesar 32 persen untuk Indonesia dan berlaku mulai Agustus 2025.&nbsp; Selain Indonesia, ada 13 negara lain yang juga dikenakan tarif resiprokal oleh Donald Trump. Meliputi, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Myanmar, Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand.&nbsp; Penerapan tarif resiprokal itu sudah tentu akan memengaruhi beberapa produk ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam, seperti tekstil, alas kaki, dan perikanan. Itu sebabnya, jauh sebelum diberlakukan, Pemerintah Indonesia, di bawah Presiden Prabowo, melakukan negosiasi intensif dengan Amerika Serikat. Terlebih, memang dari pihak AS terbuka untuk menerima negosiasi dari sejumlah negara yang terdampak tarif resiprokal. Di tengah proses negosiasi yang hampir dilakukan oleh sebagian besar negara, AS dan Tiongkok justru terlibat dalam perang dagang dengan masing-masing meninggikan tarif.&nbsp; Momen itu terjadi pada April 2025, mulanya Tiongkok membalas tarif tinggi Amerika dengan mengumumkan akan memberi tarif tambahan sebesar 34 persen kepada produk Amerika Serikat&nbsp; Selang beberapa hari, kemudian Trump mengumumkan tarif tambahan kepada produk impor Tiongkok menjadi 104 persen. Di tengah momen menegangkan itu, pada Juli 2025, tim negosiator Indonesia, yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto secara langsung, membuahkan hasil. Dalam keputusannya, Trump mengumumkan untuk menurunkan tarif resiprokal menjadi 19 persen, dari sebelumnya ditetapkan sebesar 32 persen. Tak gratis, keputusan itu diperoleh setelah antara AS dan Indonesia memiliki kesepakatan impor beberapa produk dan berkomitmen untuk menciptakan neraca perdagangan yang lebih seimbang.&nbsp; Guna mencapai itu, Indonesia berjanji akan mengenakan tarif rendah atau mendekati nol persen untuk produk-produk AS yang masuk ke tanah air. Selain itu, Indonesia juga berjanji untuk membeli produk energi dan pertanian AS senilai USD 19,5 miliar dan juga membeli 50 pesawat Boeing. Meski sudah memperoleh kesepakatan final, hingga akhir 2025, disebutkan bahwa Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang merupakan kesepakatan akhir antara Indonesia dan AS masih belum ditandatangani oleh kedua negara.&nbsp; Itulah kemudian yang mendorong tim negosiator RI kembali lagi ke AS, dalam rombongan itu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi salah satunya.&nbsp; Dalam konferensi pers yang digelar langsung di AS dan dipantau secara daring di Indonesia, Airlangga mengungkapkan telah menggelar pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR). Hal itu menjadi langkah penting untuk menuntaskan dokumen Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara kedua negara.&nbsp; Airlangga menjelaskan, pertemuan tersebut secara khusus dilakukan untuk melaksanakan penugasan langsung dari Presiden RI agar Indonesia segera mendorong kecepatan penyelesaian dokumen ART dengan Amerika Serikat.&nbsp; "Pertemuan ini secara khusus dilakukan untuk melaksanakan penugasan dari Bapak Presiden untuk segera mendorong kecepatan penyelesaian dokumen Agreement on Reciprocal Tariff antara Indonesia dan Amerika Serikat," jelasnya.&nbsp; Keputusan akhirnya, legal drafting ART akan selesai pada pertengahan Januari 2026. Kemudian, ditargetkan penandatanganan dokumen ART antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat dilakukan pada akhir Januari 2026 di AS. "Setelah seluruh proses teknis diselesaikan, maka diharapkan sebelum akhir bulan Januari ini akan disiapkan dokumen untuk dapat ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Pak Donald Trump," ujar Airlangga. Ia menjelaskan, saat ini pemerintah Amerika Serikat tengah mengatur waktu yang tepat guna menjadwalkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump. Menurutnya, pertemuan tersebut akan menjadi momentum penting lanjutan kerja sama perdagangan kedua negara.&nbsp;

Presiden Trump umumkan tarif resiprokal untuk 14 negara, termasuk Indonesia, dampaknya pada perdagangan dan upaya negosiasi.

Kaleidoskop 2025: Tarik-ulur Tarif Trump hingga Finalisasi Kesepakatan ART

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/Reuters-7-3606198782.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyaksikan pengumuman penurunan harga obat-obatan di Gedung Putih, Washington (10/10). (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyaksikan pengumuman penurunan harga obat-obatan di Gedung Putih, Washington (10/10). (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia menargetkan kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) dapat dirampungkan dan ditandatangani pada akhir Januari 2026 oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. "Setelah seluruh proses teknis diselesaikan maka diharapkan sebelum akhir bulan Januari 2026 akan disiapkan dokumen untuk dapat ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan saat ini pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (23/12). Seluruh isu substansi dalam dokumen Perjanjian Tarif Resiprokal atau&nbsp;Agreement on Reciprocal Trade&nbsp;(ART) pada prinsipnya sudah disepakati kedua belah pihak. Saat ini, prosesnya berlanjut ke tahap&nbsp;legal drafting&nbsp;dan penyelarasan bahasa. "Pada minggu kedua bulan Januari 2026, tim teknis Indonesia dan Amerika Serikat akan melanjutkan kembali pertemuan teknis untuk legal drafting serta cleanup dokumen yang ditargetkan selesai dalam satu minggu, tentatif waktunya antara tanggal 12 (Januari) sampai dengan tanggal 19," ujarnya. Airlangga merinci pertemuan dengan Perwakilan Dagang AS (USTR) Ambassador Jamieson Greer masih merujuk pada kesepakatan yang telah dicapai pada 22 Juli 2025. Fokus utamanya yakni menciptakan keseimbangan akses pasar antara Indonesia dan AS, baik untuk produk-produk asal AS maupun bagi ekspor Indonesia ke pasar Amerika. Dari hasil pertemuan itu, Airlangga mengklaim AS telah memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah produk unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit (CPO), kakao, hingga kopi. Di sisi lain, AS juga menyampaikan harapannya untuk memperoleh akses terhadap komoditas mineral kritis dari Indonesia. Menko juga memastikan tidak ada kebijakan domestik Indonesia yang dibatasi oleh perjanjian ini. "Tentunya perjanjian ini sifatnya adalah komersial dan strategis dan menguntungkan bagi kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang atau&nbsp;balance.&nbsp;Terkait dengan konten ataupun materi, itu dalam pembahasan sejak tanggal 17 sampai tanggal 22 (Desember) hari ini seluruhnya sudah dibahas dan seluruhnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak," kata dia. Dirinya memastikan tidak ada lagi faktor yang dapat menghambat penandatanganan perjanjian. Sementara itu, Duta Besar RI untuk AS Dwisuryo Indroyono Soesilo menyatakan, KBRI Washington D.C kini menunggu instruksi dari Jakarta untuk persiapan kunjungan Presiden ke AS dalam rangka penandatanganan perjanjian. "Kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia&nbsp;counting down, menghitung hari untuk persiapan kunjungan Bapak Presiden (Prabowo) yang direncanakan pada akhir Januari 2026. Sambil menunggu instruksi dari Jakarta nantinya, kami sudah mulai bersiap-siap. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan&nbsp;InsyaAllah&nbsp;kalau nanti kesepakatannya telah disepakati bisa langsung diimplementasikan," tuturnya. Adapun melalui Executive Orders yang diterbitkan Gedung Putih pada 14 November 2025, sebenarnya AS telah mengecualikan penerapan tarif 19 persen untuk sejumlah produk pertanian dari negara lain, termasuk kakao. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Annex II. Kakao contohnya, yang memiliki kode&nbsp;Harmonized Tariff Schedule of the United States&nbsp;(HTSUS) 1801.00.00, menjadi salah satu subjek komoditas yang dibebaskan tarif 19 persen. Namun, minyak kelapa sawit (CPO) yang berkode HTSUS 1511.10.00 masih tercatat sebagai komoditas yang belum dikecualikan dari tarif.

Minyak kelapa sawit (CPO) yang berkode HTSUS 1511.10.00 masih tercatat sebagai komoditas yang belum dikecualikan dari tarif.

Gedung Putih Sampaikan CPO Masih Kena Tarif 19 Persen, Kesepakatan Bakal Diteken Januari 2026?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/Donald-Trump-1-4192585789.png" alt="Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Reuters/Gaelen Morse)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Reuters/Gaelen Morse)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang membebaskan berbagai produk pertanian dari tarif timbal balik, termasuk daging sapi, kopi, teh hijau, dan pisang, menyusul laporan dari otoritas Amerika. Perintah tersebut, yang dirilis secara mendadak oleh Gedung Putih, muncul di tengah meningkatnya jumlah konsumen dan pelaku usaha AS yang frustasi terhadap kenaikan harga di bawah pemerintahan Trump. Langkah itu menandai perubahan sikap dari presiden, yang sebelumnya bersikeras bahwa tarif diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan tenaga kerja Amerika. Arahan tersebut menyatakan bahwa pembebasan tarif berlaku untuk produk pertanian tertentu yang masuk ke Amerika Serikat untuk konsumsi atau dikeluarkan dari gudang untuk konsumsi mulai pukul 12:01 pagi Waktu Standar Timur pada hari Kamis. Daftar yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump menunjukkan bahwa sejumlah produk pertanian tidak lagi dikenakan tarif 10 persen secara menyeluruh maupun berdasarkan negara asal. Produk lain yang dibebaskan termasuk tomat, jeruk, nanas, jamur shiitake kering, kacang mete, dan kakao. Dalam arahan tersebut, Trump menyatakan bahwa ia memutuskan untuk mengubah cakupan produk yang dikenakan tarif global berdasarkan rekomendasi dari para pejabat, status negosiasi dengan mitra dagang AS, serta mempertimbangkan permintaan domestik dan kapasitas produksi. Kamar Dagang AS menyambut baik keputusan Trump untuk "menghapus tarif atas kopi, pisang, daging sapi, dan barang impor lainnya yang menjadi kebutuhan pokok keluarga Amerika," dengan menyatakan bahwa penghapusan tarif ini akan membantu menurunkan biaya bagi masyarakat. "Jutaan dolar yang dikumpulkan pemerintah federal dari tarif tambahan atas produk-produk ini telah menyebabkan kenaikan harga bagi pelaku usaha dan keluarga," kata pernyataan tersebut. Trump sebelumnya mengumumkan tarif besar-besaran bertajuk "Hari Pembebasan" pada awal April, yang menargetkan puluhan negara dengan defisit perdagangan terhadap AS, sebelum menangguhkannya selama 90 hari untuk memberi waktu bagi negosiasi. Ia kemudian memberlakukan tarif yang lebih tinggi secara spesifik terhadap negara-negara tertentu pada bulan Agustus sebagai bagian dari kampanye untuk menghidupkan kembali industri dalam negeri, setelah mencapai kesepakatan bilateral dengan beberapa mitra dagang utama, termasuk Jepang dan Uni Eropa. Dalam kesepakatan dagang dengan Jepang, tarif timbal balik Trump terhadap negara tersebut diturunkan dari 25 persen menjadi 15 persen sebagai imbalan atas komitmen Tokyo untuk melakukan investasi besar-besaran di Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang.

Kamar Dagang AS menyambut baik keputusan Trump untuk menghapus tarif atas kopi, pisang, daging sapi, dan barang impor lainnya.

AS Hapus Tarif Impor untuk Daging Sapi, Teh Hijau, Produk Pertanian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/prabowui-789637095.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto hadir dalam APEC 2025 di Korsel pada. KTT tersebut berlangsung mulai hari ini (31/10) sampai besok (1/11). (BPMI Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto hadir dalam APEC 2025 di Korsel pada. KTT tersebut berlangsung mulai hari ini (31/10) sampai besok (1/11). (BPMI Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Proses negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menunjukkan perkembangan positif. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pertama yang berhasil mencapai kesepakatan pasca pernyataan resmi Presiden AS pada 7 Juli 2025. Dalam kesepakatan awal tersebut, tarif bea masuk terhadap sejumlah produk Indonesia diturunkan dari 32 persen menjadi 19 persen. Saat ini, seluruh aspek legal drafting tengah berjalan secara cermat untuk memastikan seluruh klausul kesepakatan selaras dengan regulasi nasional dan komitmen internasional, serta dapat diimplementasikan secara efektif. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Indonesia akan kembali melanjutkan tahap negosiasi setelah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC yang dijadwalkan pada akhir November 2025. "Langkah negosiasi ini dilakukan dengan terukur dan penuh kehati-hatian sebagai bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, dan menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri di tengah dinamika geopolitik global," ungkap Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, Selasa (4/11). Dalam upaya negosiasi penurunan tarif hingga nol persen, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia-AS, optimistis bahwa beberapa produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kakao, dan karet akan mendapat tarif nol persen. Produk-produk tersebut dinilai tidak dapat diproduksi oleh AS dan memiliki peran penting dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar global.&nbsp; Selain itu, pemerintah juga meminta perlakuan khusus bagi komoditas strategis yang terlibat dalam rantai pasok industri kesehatan, serta isu-isu non-tarif lainnya. Dalam setiap tahap perundingan, Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan kepentingan nasional sambil memperkuat hubungan bilateral dengan AS.&nbsp; Penawaran yang disampaikan kepada AS disusun berdasarkan prinsip perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade), sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang menjadi prioritas dalam setiap negosiasi. "Sebagai negara berdaulat, Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi yang bebas dan aktif. Pendekatan ini memastikan setiap langkah kebijakan dan negosiasi perdagangan dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," imbuh Haryo.

Proses negosiasi tarif antara Indonesia dan AS menunjukkan perkembangan positif dengan penurunan tarif bea masuk untuk produk Indonesia.

Negosiasi Tarif Indonesia-AS Dilanjutkan usai KTT APEC November 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/ekonom-DBS-1355823288.jpg" alt="Senior Economist DBS Bank Radhika Rao. (DBS untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Senior Economist DBS Bank Radhika Rao. (DBS untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dari perkiraan di tengah pelemahan ekonomi dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,12 persen Year-on-Year (YoY) pada kuartal II 2025. Meski demikian, berbagai tantangan menanti pada paruh kedua tahun ini. Termasuk, implementasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang meluas dari 44 negara menjadi 70 negara sejak 7 Agustus 2025. Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menyampaikan pandangan pada semester II 2025: Apa yang menjadi growth engine pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun ini? Untuk pertumbuhan mendorong pertumbuhan ekonomi ke 5 persen dibutuhkan salah satunya adalah dari government spending. Belanja anggaran pemerintah harus ditingkatkan. Melihat dari sisi konsumsi, beberapa waktu terakhir juga cenderung memang melemah. Ya diharapkan dengan stimulus-stimulus dan belanja pemerintah bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Melihat pada semester kedua, pertumbuhan ekonomi masih tetap di sekitar 4,4-4,9 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 di angka 4,8 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen tahun depan. Apakah realistis? Kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi. Pemerintah memfokuskan ke program makan bergizi gratis (MBG) dan meningkatkan anggaran kesehatan. Sehingga membantu khususnya masyarakat kelas bawah untuk bisa meningkatkan konsumsinya. Angka 5,4 persen mencerminkan sikap optimistis pemerintah. Meski, masih ada dinamika dari kebijakan tarif Trump yang bisa berdampak terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Bagaimana dampak kebijakan tarif AS ke Indonesia? Eksposur penjualan barang Indonesia ke AS sangat kecil dibandingkan Vietnam, Taiwan, Thailand, dan Korea Selatan. Barang-barang yang diekspor ke AS meliputi peralatan elektronik, tekstil, pakaian, hingga furnitur. Indonesia memiliki sumber daya alam mineral yang melimpah. Yang mana kekayaan itu tidak ada di AS. Jadi, mereka akan berusaha untuk berinvestasi dan meminta bagian yang lebih besar. Bagaimana dengan perekonomian AS? Inflasi di AS agak meningkat meski cenderung melambat. Pasar ketenagakerjaan di sana juga di bawah ekspektasi. Sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat pada paruh kedua 2025. Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi AS 1,5 persen dengan inflasi 3 persen. Apa yang bakal dilakukan The Fed? Nampaknya The Fed bakal memangkas 50 bps pada semester II 2025. Dimulai pertemuan FOMC September 2025 mendatang.

Kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi. Pemerintah memfokuskan ke program MBG dan meningkatkan anggaran kesehatan.

Tantangan Tarif AS dan Konsumsi Masyarakat Butuh Ditingkatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/THE-FED.jpg" alt="The Fed (Federal Reserve) atau Bank sentral Amerika Serikat." width="100%">
<figcaption>The Fed (Federal Reserve) atau Bank sentral Amerika Serikat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perekonomian dunia melemah sejalan dengan meluasnya implementasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Sejak 7 Agustus 2025, tarif resiprokal AS meluas dari 44 negara menjadi 70 negara. Dengan tarif kepada sebagian negara seperti India dan Swiss lebih tinggi dari pengumuman semula. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, implementasi tarif resiprokal AS menimbulkan risiko akan semakin melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia. Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2025 berpotensi lebih rendah dari prakiraan sebelumnya sekitar 3 persen. "Di AS, prospek pertumbuhan ekonomi diprakirakan akan lebih rendah sejalan dengan melemahnya permintaan domestik," ungkapnya dalam paparan hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI, Rabu (20/8). Ekonomi India juga melemah seiring dampak tarif AS yang lebih tinggi. Sehingga menekan kinerja ekspor dan sektor manufaktur. Sementara itu, ekonomi Eropa, Jepang, dan Tiongkok diprakirakan lebih baik. Mengingat, kesepakatan tarif yang lebih rendah dan topangan belanja fiskal. Perry menekankan, yang harus dipahami penerapan kebijakan tarif resiprokal masih akan penuh dinamika. Meski secara keseluruhan lebih rendah dari yang pertama kali diumumkan 2 April pada Liberation Day, tapi ketidakpastian ke depan itu masih tinggi. Kebijakan pengenaan tarif tentu akan berdampak kepada kinerja ekspor antar negara. "Karena tarif tentu saja akan menurunkan kinerja ekspor dan volume perdagangan antar negara," ujarnya. Bahkan, kebijakan tarif juga akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi AS sendiri. Terhadap penurunan inflasi juga mulai terlihat. Perkembangan tersebut mendorong semakin kuatnya ekspektasi The Federal Reserve (The Fed) menurunkan suku bunga acuannya alias Fed funds rate (FFR). "Kami perkirakan Fed funds rate di semester II ini akan menurun dua kali. Masing-masing 25 basis point (bps)," kata lulusan Iowa State University itu. Dalam jangka pendek, lanjut dia, ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut. Perlu tetap waspada dalam menjaga ketahanan ekonomi domestik dari dampak rambatan global. Chief Economist Citi Indonesia Helmi Arman menyatakan, selama ini yang menjadi ganjalan bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga adalah risiko inflasi. Termasuk inflasi yang berasal dari tarif AS. "Namun, dalam perkiraan kami, The Fed masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga hingga tiga kali. Ada beberapa alasan yang mendasari pandangan ini," ungkapnya. Pertama, kondisi ketenagakerjaan (employment) di AS mulai menunjukkan pelemahan. Hal ini terlihat dari revisi angka nonfarm payroll Juli 2025 yang hanya tumbuh 73 ribu. Lebih rendah dari ekspektasi. Kedua, inflasi yang disebabkan oleh kebijakan tarif diperkirakan hanya akan berdampak terbatas pada barang-barang berwujud (tangible goods). Sementara inflasi yang terkait dengan jasa (services) atau barang tidak berwujud (intangible goods) diperkirakan akan berada dalam tren yang berbeda. Bahkan cenderung menurun. Dengan demikian, kami memperkirakan The Fed akan melihat tekanan inflasi dari tarif ini sebagai sesuatu yang bersifat sementara (temporer). "Mereka akan bersikap forward looking, dan karena itu masih memiliki ruang untuk menurunkan Fed funds rate sebanyak tiga kali dalam waktu ke depan. Setiap penurunan diperkirakan sebesar 25 basis poin (bps)," tandasnya.

Perekonomian dunia melambat akibat tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), memicu penurunan suku bunga Fed (the Fed).

Ekonomi Dunia Melambat, Terbuka Ruang Pangkas FFR 2-3 Kali Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/tarif-trump-847917165.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Delegasi Tiongkok dan Amerika Serikat kembali melanjutkan pertemuan dagang untuk mencapai kesepakatan. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Delegasi Tiongkok dan Amerika Serikat kembali melanjutkan pertemuan dagang untuk mencapai kesepakatan. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (6/8) waktu setempat memerintahkan kenaikan tarif terhadap barang-barang asal India. Langkah ini diambil menyusul keputusan New Delhi yang terus membeli minyak dari Rusia. Hal ini membuka babak baru dalam perang dagang AS hanya beberapa jam sebelum gelombang tarif lainnya mulai berlaku. Seperti dilansir dari AFP, Jumat (8/8), tarif tambahan sebesar 25 persen terhadap barang-barang India akan diberlakukan dalam tiga minggu lagi. Ini menjadi tambahan atas bea masuk terpisah sebesar 25 persen yang mulai berlaku Kamis (7/8). Sehingga total tarif menjadi 50 persen untuk sejumlah produk. "Ini menandai titik terendah dalam hubungan AS-India," kata Direktur Inisiatif Asia Selatan Asia Society Policy Institute Farwa Aamer. Dia memperkirakan akan muncul tekanan domestik agar India tunduk pada tuntutan AS. Sejumlah produk dari India tidak termasuk dikenakan tarif ini. Misalnya sektor baja dan aluminium, serta kategori potensial seperti farmasi dan semikonduktor. Ponsel pintar, termasuk produk Apple yang mulai dialihkan produksinya dari Tiongkok ke India juga termasuk dalam daftar pengecualian. Kementerian Luar Negeri India mengecam keras keputusan ini, menyebutnya sebagai langkah yang tidak adil. Pemerintah India sebelumnya menyatakan impor minyak dari Rusia dilakukan karena pasokan tradisional telah dialihkan ke Eropa akibat perang. Washington bahkan disebut pernah mendorong langkah tersebut demi menjaga stabilitas pasar energi global. Namun, Trump terus meningkatkan tekanan terhadap India. Federasi Organisasi Ekspor India menyebut yang dialami negaranya merupakan kemunduran parah. Sebab 55 persen pengiriman ke pasar Amerika terpengaruh kebijakan ini. Trump juga mengeluarkan peringatan kepada negara-negara lain. Jika ada negara yang secara langsung atau tidak langsung mengimpor minyak Rusia maka akan diperlakukan sama. Washington menyebut ekspor minyak sebagai sumber utama pendanaan perang di Ukraina. Tarif tambahan ini lebih rendah dibanding usulan tarif 100 persen yang pernah disampaikan Trump bulan lalu. Saat itu, dia memberi ultimatum agar Rusia menghentikan perang dalam 50 hari atau menghadapi sanksi ekonomi baru. Trump menyebut tarif baru ini sebagai tarif sekunder untuk menekan negara-negara mitra dagang Rusia. Selain itu, mulai kemarin gelombang baru tarif juga akan berlaku untuk puluhan negara lain. Misalnya Uni Eropa, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Khusus Suriah, tarif timbal balik ini dinaikkan hingga 41 persen. Sementara negara lain akan menghadapi kenaikan dari 10 persen menjadi minimal 15 persen. "Tengah malam ini, miliaran dolar dalam bentuk tarif timbal balik mengalir ke Amerika Serikat," tulis Trump melalui Truth Social. Berbagai negara masih terus melakukan negosiasi. Hingga kemarin Presiden Swiss Karin Keller-Sutter dilaporkan berada di Washington. Farmasi Swiss sementara ini lolos dari tarif 39 persen yang mengancam negara itu. Namun, Trump pernah memperingatkan sektor farmasi Swiss bisa naik hingga 250 persen. Jepang terus bernegosiasi untuk memastikan tarif impor otomotif mereka bisa turun dari 25 persen menjadi 15 persen. Namun, kedua negara masih berselisih soal investasi Jepang senilai USD 550 miliar di AS. Kini Utusan Tokyo Ryosei Akazawa juga berada di Washington.

Presiden AS Donald Trump memerintahkan kenaikan tarif barang India menyusul keputusan New Delhi membeli minyak Rusia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tarif Resiprokal AS

Berita Terkini