Negosiasi Tarif Indonesia-AS Dilanjutkan usai KTT APEC November 2025

JawaPos.com - Proses negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menunjukkan perkembangan positif. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pertama yang berhasil mencapai kesepakatan pasca pernyataan resmi Presiden AS pada 7 Juli 2025.

Dalam kesepakatan awal tersebut, tarif bea masuk terhadap sejumlah produk Indonesia diturunkan dari 32 persen menjadi 19 persen. Saat ini, seluruh aspek legal drafting tengah berjalan secara cermat untuk memastikan seluruh klausul kesepakatan selaras dengan regulasi nasional dan komitmen internasional, serta dapat diimplementasikan secara efektif.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Indonesia akan kembali melanjutkan tahap negosiasi setelah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC yang dijadwalkan pada akhir November 2025.

"Langkah negosiasi ini dilakukan dengan terukur dan penuh kehati-hatian sebagai bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, dan menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri di tengah dinamika geopolitik global," ungkap Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, Selasa (4/11).

Dalam upaya negosiasi penurunan tarif hingga nol persen, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia-AS, optimistis bahwa beberapa produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kakao, dan karet akan mendapat tarif nol persen. Produk-produk tersebut dinilai tidak dapat diproduksi oleh AS dan memiliki peran penting dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar global. 

Selain itu, pemerintah juga meminta perlakuan khusus bagi komoditas strategis yang terlibat dalam rantai pasok industri kesehatan, serta isu-isu non-tarif lainnya.
Dalam setiap tahap perundingan, Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan kepentingan nasional sambil memperkuat hubungan bilateral dengan AS. 

Penawaran yang disampaikan kepada AS disusun berdasarkan prinsip perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade), sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang menjadi prioritas dalam setiap negosiasi.

"Sebagai negara berdaulat, Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi yang bebas dan aktif. Pendekatan ini memastikan setiap langkah kebijakan dan negosiasi perdagangan dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," imbuh Haryo.