<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/JKT_DPR-Berikan-Keterangan-pers-terkait-revisi-UU-TNI_SALMAN-TOYIBI-6-2623496905.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers terkait revisi UU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers terkait revisi UU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan ihwal tunjangan rumah yang diberikan kepada anggota DPR periode 2024&ndash;2029. Menurutnya, tunjangan itu diberikan untuk menggantikan fasilitas perumahan di Kalibata yang tidak lagi disediakan negara bagi para anggota dewan. "Ya jadi memang kita akan jelaskan kepada masyarakat, bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024 itu anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata," kata Dasco di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8). Ia mengatakan, pemerintah dan DPR memandang perlu memberikan fasilitas rumah dalam bentuk dana tunjangan agar anggota dewan bisa mengontrak tempat tinggal.&nbsp; Dasco menegaskan, tunjangan tersebut tidak langsung diberikan penuh, melainkan diangsur setiap bulan sebesar Rp 50 juta, dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Ia pun mengklaim, mekanisme pemberian tunjangan dilakukan selama satu tahun penuh. "Nah tapi karena waktu tahun 2024, itu juga anggarannya belum tersedia langsung, sehingga anggota DPR diberikan setiap bulan, dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama 5 tahun periode 2024&ndash;2029," jelasnya. Menurutnya, setelah Oktober 2025, anggota DPR sudah tidak lagi menerima tunjangan rumah, karena total dana sudah dianggap mencukupi untuk kebutuhan kontrak hingga akhir masa jabatan.&nbsp; "Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi," urainya. Lebih lanjut, Dasco menekankan pemberian Rp 50 juta per bulan selama setahun itu bersifat angsuran tunjangan rumah yang digunakan untuk membayar kontrak jangka panjang.&nbsp; Dengan mekanisme ini, lanjut Dasco, anggota DPR memiliki kepastian tempat tinggal selama periode tugas 2024&ndash;2029, tanpa harus menunggu anggaran tunjangan disediakan sekaligus di awal masa jabatan. "Jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, jadi setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun," pungkasnya.

Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan tunjangan rumah untuk anggota DPR periode 2024-2029, Rp 50 juta per bulan hingga Oktober 2025.

Dasco Klaim Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta Sampai Oktober 2025, Dipakai Sewa untuk 5 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/WhatsApp-Image-2025-08-24-at-225920-2610435389.jpeg" alt="Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Cempaka Putih, Ilham Pradipta, 37. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Cempaka Putih, Ilham Pradipta, 37. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penasihat Hukum 4 Penculik Mohamad Ilham Pradipta bernama Adrianus Agal buka suara. Dia menyampaikan bahwa kliennya mendapat perintah untuk menculik kepala cabang Bank BUMN Cempaka Putih tersebut. Mereka dijanjikan bayaran sekitar Rp 50 juta untuk mengambil paksa Ilham dari parkiran salah satu pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim).&nbsp; Angka bayaran sekitar Rp 50 juta itu muncul dari kesaksian 4 penculik dan informasi yang diperoleh penyidik. Menurut Adrianus, belum semua uang yang dijanjikan diterima oleh 4 penculik Ilham. Mereka baru menerima uang muka atau down payment (DP). Hingga akhirnya para penculik itu ditangkap di Jakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT). &rdquo;Dari informasi yang kami dapat, setelah berkomunikasi dengan penyidik, mereka (4 penculik) dijanjikan untuk mendapatkan beberapa puluh juta sekian-sekian. Baru dikasih DP berapa,&rdquo; kata dia kepada awak media.&nbsp; Adrianus memastikan, informasi tersebut sudah terkonfirmasi oleh penyidik dalam proses pemeriksaan. Dia mendapat informasi itu saat mengunjungi Polda Metro Jaya pada Senin malam (25/8). Namun, Adrianus tidak mendapat informasi besaran DP yang sudah diterima oleh para pelaku. Dia hanya memastikan angkanya tidak lebih dari bayaran yang dijanjikan. &rdquo;Saya tidak bisa memastikan angka DP-nya berapa. Tapi, angkanya tidak lebih dari 50 jutaan. Mereka belum membayar full. Tapi, sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita oleh penyidik,&rdquo; kata dia.&nbsp; Peristiwa penculikan Ilham terjadi pada Rabu pekan lalu (20/8). Dia diangkut paksa dari parkiran salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur oleh 4 orang penculik. Setelah ditangkap oleh polisi, terungkap bahwa inisial 4 penculik itu terdiri atas AT, RS, RH, dan RW. Penculik berinisial AT, RS, dan RH diamankan oleh polisi di Jakarta. Sedangkan RW alias Eras diamankan di Bandara Internasional Komodo, NTT.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Penasihat hukum 4 penculik Ilham Pradipta mengungkapkan bahwa kliennya mendapat perintah dan bayaran untuk menculik.

Penculik Kepala Cabang Bank BUMN Cempaka Putih Jakarta Pusat Dijanjikan Bayaran Sekitar Rp 50 Juta, Baru Dibayar DP-nya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/Dst0z6us8gwkTN77X0rX20oEkyfKRXzJfGsczCOz-3452204246.jpg" alt="Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana. (Fraksi PSI DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana. (Fraksi PSI DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana dari Fraksi PSI mengungkap dugaan markup anggaran yang dilakukan sejumlah dinas. Anggaran itu diusulkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta 2025. Justin meminta agar Pemprov DKI lebih bijak dalam menggunakan uang rakyat. Ia mengingatkan pentingnya empati di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. &ldquo;Saya harap belanja dari uang pajak masyarakat itu juga digunakan secara bijak dengan nilai-nilai yang efisien. Jangan sampai nanti selain ada temuan, bisa juga menyakiti hati masyarakat,&rdquo; ujar Justin. <h2>Harga Proyektor di Pasaran Rp50 Juta, Dianggarkan hingga Rp 214 Juta</h2> Dalam rapat pembahasan APBD-P 2025 di Komisi E, Justin menyebut harga satu unit LCD projector untuk Museum Kebaharian dianggarkan mencapai Rp 158 juta hingga Rp 214 juta. Padahal menurut dia, harga di pasaran hanya sekitar Rp 50 jutaan. &ldquo;Mau beli juga nih, Dinas Kebudayaan LCD Projector di Museum Kebaharian sebanyak 11 unit. Harga satuannya Rp 158 juta sampai Rp 214 juta dengan total anggaran Rp 2,1 miliar. Padahal, kalau kita cek di pasaran, projector ini mungkin yang paling mahal sekitar Rp 50 jutaan,&rdquo; ujar Justin. <h3>Server Rp 1,7 Miliar, Harga Pasar Rp 300 Juta?</h3> Tak hanya itu, Justin juga menyoroti rencana pembelian 3 unit server oleh Dinas Perpustakaan seharga Rp 1,7 miliar per unit. Padahal, menurutnya, harga dengan spesifikasi serupa hanya berkisar Rp 300 juta di pasaran. &ldquo;Server ini kita sudah cek spesifikasinya. Mau beli 3 unit, masing-masing Rp1,7 miliar. Setelah dicek, itu kisarannya Rp 300 juta, bukan Rp 1,7 miliar,&rdquo; ucapnya. <h3>Lampu LED Rp 15 Juta, Padahal Umumnya Cuma Rp 3 Juta</h3> Dugaan penggelembungan anggaran juga terjadi pada pembelian lampu LED oleh Dinas Kebudayaan. Harga satuannya dianggarkan Rp 15 juta, sementara harga di pasaran hanya Rp 1 juta hingga Rp 3 juta. &ldquo;Pengadaan lampu LED kita cek juga spesifikasinya di pasaran harganya Rp 1 juta sampai Rp 3 juta. Tapi ini alokasinya Rp15 juta,&rdquo; katanya. <h3>TV dan Proyektor di Ruangan Sama, Dinilai Pemborosan</h3> Justin bahkan menampilkan foto dari ruang perpustakaan di Taman Ismail Marzuki (TIM) yang menunjukkan keberadaan TV dan proyektor di satu ruangan. Ia mempertanyakan efisiensi penggunaan alat tersebut. &ldquo;Ini saya ambil gambar dari ruangan perpustakaan di TIM. Proyektornya ada, TV-nya juga ada. Berlebihan juga. Ini sebenarnya mau pakai TV atau mau pakai proyektor?,&rdquo; sindirnya.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengungkap dugaan markup anggaran dinas dalam APBD-P 2025.

Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta! PSI Bongkar Sejumlah Pemborosan Anggaran di Usulan APBDP DKI Jakarta, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/18/klQ1vZm9usV806DYGuff2MDmq3m5safFHqmKxqzo-1194671359.jpg" alt="Satgas KTR Dinkes Kota Surabaya saat melakukan sosialisasi dan pengawasan di masyarakat. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Satgas KTR Dinkes Kota Surabaya saat melakukan sosialisasi dan pengawasan di masyarakat. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), berkomitmen menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM), melalui pengawasan yang ketat. Perda yang dimaksud adalah Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang KTR. &ldquo;Pengawasan dan peninjauan ini bertujuan untuk membina Satgas KTR di setiap tingkatan dan mengevaluasi penerapan KTR di Kota Surabaya sesuai dengan peraturan yang berlaku,&rdquo; jelas Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina, Minggu (16/5). Ada delapan tempat yang menjadi fokus pengawasan KTR. Di antaranya fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, area bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya. Nanik menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dan pengelola tempat terhadap peraturan KTR menunjukkan peningkatan signifikan sejak Perda tersebut diberlakukan pada 2008.&nbsp; &ldquo;Pembentukan Kampung Bebas Asap Rokok (Kabar) di 50 persen wilayah Kota Surabaya turut berkontribusi pada perbaikan kepatuhan, meskipun pengawalan intensif tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi,&rdquo; jelasnya. Ini juga buah dari kerja keras Dinkes yang secara rutin mengawasi dan meninjau KTR-KTR di Kota Surabaya setiap dua minggu. Puskesmas juga terlibat aktif mengawasi Kawasan Tanpa Rokok di wilayah kerja masing-masing. Lebih lanjut, terkait sanksi pelanggar KTR, Nanik menyebut ada beberapa tahapan. Pelanggaran pertama berupa teguran lisan. Apabila melanggar lagi, maka akan mendapat teguran secara tertulis. "Dan pelanggaran ketiga dapat dikenai sanksi sosial serta denda sebesar Rp 250.000 untuk perorangan dan Rp 50.000.000 untuk instansi. Sejauh ini, hasil monitoring pengawasan di 48 lokasi, nihil pelanggaran," imbuh Nanik.&nbsp;

Pemkot Surabaya berkomitmen menegakkan Perda Kawasan Tanpa Rokok dengan pengawasan ketat, sanksi tegas bagi pelanggar.

Perokok Bandel Siap-Siap, Surabaya Tegakkan Perda Kawasan Tanpa Rokok, Bayar Denda sampai Rp 50 Juta kalau Melanggar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/pvcs3noz2huMejMYZxcDd9tUdfRfZIpFojMpqn2i-1631448935.jpg" alt="Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Achmad Zaini mendampingi korban penahanan ijazah, Nila Handiarti untuk melapor ke Polres Tanjung Perak, Senin (14/4). (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Achmad Zaini mendampingi korban penahanan ijazah, Nila Handiarti untuk melapor ke Polres Tanjung Perak, Senin (14/4). (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya, tidak tinggal diam terkait kasus penahanan ijazah karyawan yang tengah ramai diperbincangkan.&nbsp; Penahanan ijazah bukanlah hal baru di Surabaya. Kasus ini kembali mencuat usai konten video sidak Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji ke salah satu perusahaan yang diduga menahan ijazah mantan karyawan, viral di media sosial. Viralnya kasus penahanan ijazah di Surabaya memberikan keberanian bagi Nila Handiarti. Ia merupakan warga asal Pare, Kediri yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan di Margomulyo yang disidak Armuji. Didampingi Disperinaker, Nila melaporkan perusahaan yang menahan ijazahnya ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Senin (14/4). Tidak muluk-muluk, dengan laporan itu, ia hanya ingin ijazahnya kembali. Terkait peran Disperinaker Kota Surabaya, Zaini menekankan bahwa pendampingan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya membantu pekerja di Kota Pahlawan untuk mendapatkan hak-haknya. &nbsp; "Saya sebagai Kepala Disperinaker mendampingi, semuanya kita serahkan Mbak Nila laporannya, agar apa yang diinginkan Mbak Nila sesuai yang diharapkan, tidak kurang tidak lebih,&rdquo; imbuhnya. Sebab sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan ketenagakerjaan bukan lah kewenangan Pemerintah Kota, melainkan kewenangan Pemerintah Provinsi. &ldquo;Sesuai UU No 23 tahun 2014, semua pengawas ada di provinsi, termasuk tenaga fungsional pengawas. Di Pemerintah Kota Surabaya itu hanya mediator, produknya adalah anjuran mediator,&rdquo; tukas Zaini. &nbsp;

Pemkot Surabaya melalui Disperinaker mendukung warga yang ijazahnya ditahan, Nila Handiarti laporkan perusahaan ke polisi.

Hati-Hati! Disperinaker Surabaya Peringatkan Perusahaan, Tahan Ijazah Karyawan Bisa Didenda Rp 50 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/IMG-20241112-WA0004-31239891.jpg" alt="Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono saat menemui korban di Rumah Sakit Abdul Radjak, Purwakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono saat menemui korban di Rumah Sakit Abdul Radjak, Purwakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jasa Raharja memastikan akan mengeluarkan santunan untuk korban luka dan meninggal dunia kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 92. Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono sudah mendatangi langsung Rumah Sakit Abdul Radjak, Purwakarta, dan menemui para korban. &ldquo;Kami ingin memastikan bahwa korban yang dirawat mendapatkan pelayanan terbaik. Dan Alhamdulillah saat ini seluruh korban tengah dalam penanganan terbaik oleh rumah sakit,&rdquo; ujar Rivan, Selasa (12/11). Sebagaimana ketentuan yang ada, korban luka akan mendapat jaminan biaya perawatan maksimal Rp 20 juta, dibayarkan kepada rumah sakit tempat korban dirawat. Sementara korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp 50 juta, diserahkan kepada ahli waris sah.&nbsp; Santunan tersebut merupakan bentuk perlindungan dasar sebagai salah satu wujud kehadiran negara terhadap masyarakat.&nbsp; &ldquo;Kami menyampaikan prihatin dan duka cita mendalam atas kecelakaan yang terjadi kemarin petang. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan dan seluruh korban yang sedang mendapat perawatan segera disembuhkan seperti sedia kala,&rdquo; ungkap Rivan.&nbsp; Lebih lanjut, Rivan menyampaikan, beberapa korban yang mengalami luka ringan dalam beberapa hari ke depan kemungkinan sudah bisa pulang. Namun, sebagian besar korban juga mengalami trauma. Sehingga seluruh korban, khususnya terhadap 6 anak harus mendapatkan trauma healing.&nbsp; &ldquo;Kami sudah konfirmasi pada pihak rumah sakit terkait kondisi kesehatan maupun penanganannya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua bagaimana pentingnya pengemudi yang berkeselamatan,&rdquo; pungkas Rivan.&nbsp; Sebelumnya, kecelakaan beruntun terjadi di Ruas Tol&nbsp;Cipularang&nbsp;KM 92 arah Jakarta. Kecelakaan terjadi begitu parah melibatkan banyak sekali kendaraan. Dalam video yang beredar, terlihat kendaraan yang terlibat diperkirakan lebih dari 10 kendaraan. Kendaraan terlihat saling berbenturan di lajur cepat paling kanan. Parahnya kecelakaan sampai ada kendaraan yang menumpuk di atas kendaraan lain. Sedangkan di sisi bahu jalan juga terdapat beberapa kendaraan yang sudah terparkir dalam keadaan rusak. Selain itu, terdapat banyak kardus berserakan. Kardus ini diduga berasal dari kontainer truk yang terlibat kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, tampat kendaraan yang terlibat menghalangi seluruh lajur yang menuju Jakarta. &nbsp;

Jasa Raharja memastikan akan mengeluarkan santunan untuk korban luka dan meninggal dunia pada kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 92.

Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Tol Cipularang KM 92 Dapat Santunan Rp 50 Juta, Korban Luka Rp 20 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221122-WA0116-696x392-1.jpg" alt="Presiden Jokowi saat meninjau titik longsor di Kabupaten Cianjur. (Dok Radar Cianjur/JPG)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat meninjau titik longsor di Kabupaten Cianjur. (Dok Radar Cianjur/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi, di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Selasa (22/11). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengunjungi tenda pengungsian di Taman Prawatasari yang menjadi tempat tinggal sementara para warga yang terdampak gempa bumi.  Di setiap tenda yang dikunjungi, Jokowi menyapa para pengungsi, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Bahkan, Jokowi juga membagikan makanan siap saji kepada anak-anak yang berada di tenda pengungsian tersebut.  "Suka ayam, ndak?" tanya Jokowi. "Ini ayamnya, dimakan ya, masih panas itu," imbuh Jokowi.  Tidak hanya itu, Jokowi juga memberikan bantuan berupa sembako kepada para warga terdampak gempa bumi. Jokowi turut menyampaikan terkait bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah untuk warga yang rumahnya rusak akibat gempa bumi.  "Nanti dibantu Rp 50 juta yang (kerusakannya) berat, yang sedang Rp 25 juta, yang ringan Rp 10 juta, ya. Nanti kalau sudah, gempanya sudah tenang, ya, dimulai pembangunan rumah, ya," ucap Jokowi.  Salah satu warga terdampak gempa bumi yang bernama Yuli mengaku sangat mengapresiasi kehadiran Kepala Negara di lokasi tersebut. Ia juga berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Presiden Jokowi.  "Terima kasih kepada Bapak Presiden kita Jokowi yang sudah membantu dalam keadaan kita yang sedang berduka. Semoga tergantikan apa yang telah diberikan oleh Bapak Presiden kita. Amin. Terima kasih banyak," ucap Yuli.  Senada, Yanti yang juga merupakan warga terdampak gempa bumi menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Jokowi yang telah berkunjung ke lokasi pengungsian dan memberikan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi.  "Dapat bingkisan dibagi-bagi semua, sembako. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat Bapak yang sudah meluangkan waktunya, pastinya juga sibuk. Pokoknya terima kasih," tutur Yanti.

Jokowi Bantu Korban Gempa Cianjur, Rumah Rusak Berat Diberi Rp 50 Juta

rp 50 juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rp 50 juta

Berita Terkini