<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/asian-male-medical-doctor-1-4152868162.jpg" alt="Ilustrasi dokter spesialis. Presiden Prabowo Subianto terbitkan perpres pemberian tunjangan Rp 30 juta per bulan bagi dokter dan dokter gigi spesialis serta subspesialis di daerah terpencil. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter spesialis. Presiden Prabowo Subianto terbitkan perpres pemberian tunjangan Rp 30 juta per bulan bagi dokter dan dokter gigi spesialis serta subspesialis di daerah terpencil. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025, tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap tenaga medis yang mengabdikan diri di wilayah dengan keterbatasan akses dan tantangan geografis tinggi. Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke pelosok negeri. Pada tahap awal, tunjangan sebesar Rp 30.012.000 per bulan akan diberikan kepada 1.100 dokter yang bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah di DTPK. Perpres ini mulai berlaku efektif sejak 5 Agustus 2025. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan, Perpres ini menjadi bukti nyata kehadiran negara kepada tenaga medis. &ldquo;Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan daerah sangat penting, mulai dari logistik hingga kenyamanan dokter di lapangan,&rdquo; kata Hasan kepada wartawan, Selasa (5/8). Tunjangan ini diprioritaskan berdasarkan beberapa kriteria. Khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi, kekurangan tenaga medis, serta wilayah yang membutuhkan intervensi afirmatif demi meningkatkan pelayanan kesehatan. Selain faktor geografis, penentuan daerah penerima tunjangan juga mempertimbangkan indeks pembangunan manusia, rasio dokter terhadap jumlah penduduk, serta jarak dari pusat layanan kesehatan rujukan. Selain tunjangan, para dokter spesialis yang mendapat penempatan khusus juga akan mendapatkan kesempatan pelatihan berjenjang dan pembinaan karir. &nbsp;

Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter di Daerah Terpencil sebesar Rp 30 Juta per bulan.

Prabowo Terbitkan Perpres, Beri Tunjangan Rp 30 Juta Per Bulan untuk Dokter Spesialis di Daerah Terpencil, Ini Kategorinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/dokter-raka-1-629970865.jpg" alt="Ilustrasi Fasilitas Kesehatan di daerah terpencil. (dr Tjokorda Raka Gekko Dananjaya untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Fasilitas Kesehatan di daerah terpencil. (dr Tjokorda Raka Gekko Dananjaya untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto baru saja menerbitkan Perpres Nomor 81 Tahun 2025. Isinya tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Pada tahap pertama, tunjangan khusus sebesar Rp 30.012.000 per bulan akan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di DTPK. khususnya mereka yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. "Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dihubungi di Jakarta, Senin (4/8) malam sebagaimana dilansir dari Antara. Dalam kesempatan yang sama, Hasan menjelaskan, penetapan wilayah penerima diprioritaskan berdasarkan beberapa kriteria. Yaitu daerah dengan keterbatasan akses, daerah yang kekurangan tenaga medis, serta lokasi yang memerlukan intervensi afirmatif atau dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat. Tidak hanya tunjangan khusus, dokter-dokter spesialis dan subspesialis, serta dokter gigi spesialis dan subspesialis juga akan mendapatkan kesempatan pelatihan berjenjang dan pembinaan karir. "Jangan sampai tenaga kesehatan yang kita tempatkan di pelosok justru terabaikan pengembangannya. Mereka harus tetap mendapat akses pelatihan dan pendidikan agar profesionalisme tetap terjaga," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada bulan lalu (28/7). Menkes menjelaskan tunjangan khusus untuk para dokter spesialis dan dokter subspesialis di daerah-daerah DTPK merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas. Pemerintah, lanjut Menkes, menyadari pemerataan tenaga medis di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar. Sehingga mereka yang saat ini bertugas di daerah-daerah terpencil perlu menerima insentif yang adil, layak, dan berkelanjutan. &ldquo;Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,&rdquo; lanjut Budi Gunadi. Dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2025, tunjangan khusus bagi para dokter per bulan&nbsp;itu di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan kepegawaian. Pemerintah juga mendorong keterlibatan aktif pemda untuk mendukung kebijakan tersebut. Terutama terkait alokasi anggaran, penyediaan logistik, dan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal, transportasi, dan pengamanan bagi tenaga medis.

Pada tahap pertama, tunjangan khusus sebesar Rp 30.012.000 per bulan akan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis dan subspesialis di DTPK.

Prabowo terbitkan Perpres 81/2025, Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal hingga Perbatasan Dapat Tunjangan Rp 30 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/Doc11-2312627863.jpg" alt="Ilustrasi wakaf melalui uang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wakaf melalui uang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah sedang menggencarkan penghimpunan dana sosial keagamaan. Salah satunya adalah wakaf uang. Pasalnya, saat ini antara realisasi penghimpunan wakaf uang dengan potensinya masih selisih jauh. Kementerian Agama (Kemenag) sedang menggodok regulasi yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) mereka membayar wakaf uang.&nbsp; Rencana tersebut disampaikan Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin dalam diskusi Asta Prioritas Kemenag di Gading Serpong Senin (28/7) malam. Kamaruddin mengatakan, salah satu prioritas kerja Kemenag saat ini adalah pemberdayaan ekonomi umat. "Kami ingin mengkapitalisasi potensi wakaf, zakat, dan lainnya," katanya. Menurut Kamaruddin, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 181 triliun per tahun. Tetapi, saat ini baru terkumpul sekitar Rp 3,5 triliun yang tersebar di 400 nazir atau pengelola wakaf. Kemudian ada wakaf tunai atau wakaf uang Rp 1 triliunan di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Menurut Kamaruddin dana wakaf mempunyai kekuatan yang besar. Dia membayangkan jika setiap umat Islam di Indonesia membayar wakaf uang Rp 10 ribu per tahun, bakal terkumpul dana yang besar. Dia menegaskan, secara harfiah, wakaf sifatnya tidak wajib. Tetapi membantu orang yang kesulitan adalah kewajiban. Untuk meningkatkan raihan dana wakaf, Kemenag sedang menyiapkan regulasi khusus. Isinya mendorong seluruh ASN Kemenag untuk berwakaf. "Di Kemenag ada 400 ribu ASN. Kalau berwakaf Rp 100 ribu per tahun, atau Rp 50 ribu per tahun yang penting ikhlas akan terkumpul dana wakaf yang besar," jelasnya. Keunggulan wakaf adalah asetnya abadi. "Sampai kiamat uang wakaf tunai tidak berkurang," tandasnya. Yang disalurkan untuk masyarakat adalah hasil investasi atau pengelolaan dana wakaf.&nbsp; Saat ini, uang wakaf tunai diinvestasikan di sukuk pemerintah, dengan bunga sekitar 6,5 persen per tahun. Kelebihannya, tidak ada potongan pajak seperti sukuk atau deposito pada umumnya. Kamaruddin bahkan berharap gerakan wakaf uang oleh ASN Kemenag bisa diikuti guru-guru Madrasah di bawah naungan Kemenag. Saat ini jumlahnya sekitar 1 juta orang. Bahkan program tersebut bisa diikuti para siswa dengan menyisihkan uang jajannya untuk berwakaf. "Tidak penting nominalnya berapa. Yang penting muncul budaya berwakaf," tandasnya.

Kemenag mewajibkan ASN berwakaf minimal Rp 50 ribu per tahun untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang yang mencapai Rp 181 triliun.

Maksimalkan Pengumpulan Wakaf Uang, ASN Kemenag Bakal Wajib Berwakaf Minimal Rp 50 Ribu Per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/WiWnFCvsBdBEHHQvjadHymCvzQmvNBSA0dauvq0C-1-3746574599.jpg" alt="Aksi Marselino Ferdinan saat menghadapi Swansea City dalam laga Liga Inggris Divisi Championship. (Oxford United)" width="100%">
<figcaption>Aksi Marselino Ferdinan saat menghadapi Swansea City dalam laga Liga Inggris Divisi Championship. (Oxford United)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pekan lalu merupakan pekan yang bersejarah bagi mantan pemain Persebaya, Marselino Ferdinan. Gelandang Timnas Indonesia itu akhirnya menjalani debut bermain di Liga Inggris Divisi Championship saat tim yang ia bela, Oxford United bertandang ke Swansea City. Laga tersebut berakhir imbang 3-3. Marselino Ferdinan memang tidak bermain sebagai starter, melainkan baru masuk menit 77 menggantikan kompatriotnya di Timnas Indonesia, Ole Romeny. Pertandingan itu merupakan laga terakhir Divisi Championship musim ini. Sehingga jika Lino nanti kembali masuk skuad utama, maka itu akan terjadi pada laga pra musim atau memasuki musim 2025/2026. Mengutip dari Sofascore, pada pertandingan tersebut, ia tercatat membuat tujuh sentuhan bola. Ia juga melepaskan lima umpan dengan akurasi 100 persen. Lalu dalam hal duel, adik Oktavianus Fernando ini berhasil memenangkan dua kali duel darat serta melakukan satu kali tekel sukses. Total, di Liga Inggris Lino hanya bermain satu pertandingan saja. Secara keseluruhan, ia memainkan dua pertandingan di tim utama, dimana satu laga lainnya merupakan Piala FA. Meskipun hanya dua kali bermain di tim utama, ternyata besaran gajinya di Oxford United bikin sumringah. Dibandingkan dengan para pemain lainnya, gaji Lino memang yang terendah di klub tersebut. Namun bagi pemain Indonesia yang usianya masih muda, nominalnya cukup besar. Mengutip dari laman Salarysport, gaji Lino mencapai 721 poundsterling atau Rp 15,8 juta per pekan. Itu berarti setiap bulannya, pemain sayap tersebut menerima gaji sekitar Rp 60 juta per bulan. &nbsp;Atau per tahun, ia mendapat gaji 37.492 poundsterling (Rp 821,65 juta). Jumlah gaji tersebut tentunya belum termasuk penghasilan Lino dari endorse. Sebagaimana diketahui, dalam akun Instagram pribadinya, pemain jebolan akademi Persebaya itu juga sempat di-endorse atau menjadi salah satu brand ambassador merk busana mewah internasional, Gucci. Dan jika performa Lino semakin meningkat dan lebih banyak dipercaya bermain di skuad utama, maka gajinya juga akan naik seiring dengan kenaikan nilai pasarannya. &nbsp;

Marselino Ferdinan jalani debut di Liga Inggris bersama Oxford United, dapat gaji terendah tapi tetap di atas Rp 60 juta per bulan

Marselino Ferdinan Baru Main Sekali di Liga Inggris, Gajinya Di atas 60 Juta Per Bulan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/18/1000553103-2813274749.jpg" alt="Pemkot Surabaya menyewa lima unit mobil listrik untuk kendaraan dinas. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya menyewa lima unit mobil listrik untuk kendaraan dinas. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Sebanyak lima unit mobil listrik telah tiba di kantor Pemkot Surabaya. Kabar ini disampaikan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Ali Murtadlo. Nantinya, mobil listrik ini akan digunakan oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya. Seperti Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), hingga jajaran Asisten. &ldquo;Karena DSDABM dan BPBD yang saat ini bertugas keliling terus, makanya kita kasih dahulu. Lainnya, nanti datang (mobil listrik) sampai akhir Desember, dan nanti Januari kontrak lagi,&rdquo; tutur Ali, Selasa (17/12). Ia menyebut pengadaan mobil listrik ini dilakukan dengan sistem sewa, dengan jangka waktu satu tahun. Untuk menyewa satu unit mobil listrik, Pemkot Surabaya merogoh kocek hingga Rp 13 Juta per bulan. &ldquo;Kontraknya satu tahunan, desember sampai dengan desember, januari satu tahun sampai januari berikutnya. Nah, lima unit ini uji coba dahulu, kalau lima unit ini sudah cocok ya januari kita ambil lagi,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Lima mobil Listrik itu adalah minibus BYD M6, dengan kapasitas 7 kursi penumpang. Pengadaan mobil listrik pun dilakukan secara bertahap. Pada akhir bulan ini, akan datang lagi sebanyak 42 unit mobil listrik. Pengadaan mobil listrik ini menurut Ali merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung transformasi kendaraan, dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. &ldquo;Kami juga kerja sama dengan salah satu BUMD Pemkot Surabaya. Di Balai Kota itu ada dua, di kantor pemkot ada satu, kemudian di Siola ada satu, kemudian di YKP nanti juga ada satu,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;

Pengadaan mobil listrik ini dilakukan dengan sistem sewa dengan jangka waktu satu tahun. harga sewa 1 unitnya Rp 13 juta per bulan.

Pemkot Surabaya Bayar Rp 13 Juta per Bulan untuk Sewa 1 Mobil Dinas Listrik Pejabat, Hemat atau Pemborosan?

per bulan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#per bulan

Berita Terkini

Prabowo Terbitkan Perpres, Beri Tunjangan Rp 30 Juta Per Bulan untuk Dokter Spesialis di Daerah Terpencil, Ini Kategorinya

Prabowo terbitkan Perpres 81/2025, Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal hingga Perbatasan Dapat Tunjangan Rp 30 Juta per Bulan

Maksimalkan Pengumpulan Wakaf Uang, ASN Kemenag Bakal Wajib Berwakaf Minimal Rp 50 Ribu Per Tahun

Marselino Ferdinan Baru Main Sekali di Liga Inggris, Gajinya Di atas 60 Juta Per Bulan!

Pemkot Surabaya Bayar Rp 13 Juta per Bulan untuk Sewa 1 Mobil Dinas Listrik Pejabat, Hemat atau Pemborosan?

Download Aplikasi JawaPos.com