<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/20250207_142954-1-1096452335.jpg" alt="Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peran tiga tersangka AA, 40 (kiri), JFH, 47, (tengah) dan FFF, 50 (kanan) kasus pegawai KPK gadungan. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peran tiga tersangka AA, 40 (kiri), JFH, 47, (tengah) dan FFF, 50 (kanan) kasus pegawai KPK gadungan. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp; Polres Metro Jakarta Pusat telah menetapkan tiga tersangka AA, 40, JFH, 47, dan FFF, 50 dalam kasus pemalsuan surat perintah penyidikan (sprindik) dan surat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeras Mantan Bupati Rote Ndao Leonard Haning. Surat palsu itu dibuat atas dasar dugaan korupsi mantan Bupati Rote Leonardo Haning terkait Dana Silpa dengan kerugian negara sebesar Rp.20 Miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tersangka JFH dan FFF mengaku tidak mengetahui bahwa surat perintah penyidikan (sprindik) dan surat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibuat tersangka AA adalah palsu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tersangka JFH mengungkapkan, mulanya dirinya mengenal tersangka Adit alias AA. Saat itu, Adit meminta agar melaporkan kepadanya jika terjadi persoalan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mengaku bisa memproses laporan tersebut secara hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi gini di Kabupaten Rote, itu pertama kenal mas Adit (AA), mas Adit ini minta kalau ada persoalan di NTT itu tolong dikirim datanya untuk di proses, di tindak lanjut secara hukum," ujar tersanga JFH di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat (7/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari situ, kata JFH, dirinya mengantar tersangka FFF untuk bertemu dengan tersangka Adit. Pasalnya, tersangka FFF memiliki dokumen temuan BPK terkait Mantan Bupati Rote Ndao Leonard Haning.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lalu kita ini punya laporan dari teman ini (FFF) bahwa laporan dari BPK itu ada temuan makanya diantar ke mas Adit, mas Adit bilang akan ditindaklanjut prosesnya," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015620163/peran-vital-asn-ntt-dalam-kasus-pemerasan-modus-sprindik-palsu-kpk-kumpulkan-dokumen-penunjang-dari-internal">Peran Vital ASN NTT Dalam Kasus Pemerasan Modus Sprindik Palsu KPK : Kumpulkan Dokumen Penunjang Dari Internal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai pertemuan itu, tersangka Adit menginformasikan bahwa sudah terdapat surat sprindik dan surat panggilan dari KPK untuk mantan Bupati Rote Ndao Leonard Haning. Adit pun mengirimkan berkas sprindik dan surat pemanggilan itu sebagai bukti pendukung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kita tidak tahu tentang bilang dia ada manipulasi, dia kirimlah disposisinya bahwa persolan ini sudah berjalan. lalu dikirim lagi sprindiknya, jadi kita diyakinkan bahwa proses ini sudah ditindaklanjuti ditingkat atas," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berbekal surat itu, JFH menjalin komunikasi dengan tim korban untuk disampaikan kepada korban.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita antar antar berkas bukti asli. Yang ngedit semua mas Adit, kita gak tahu apa-apa," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, otak utama dari kelompok ini ialah tersangka AA. Ia membuat dokumen surat perintah penyelidikan nomor 13-A 01/II/2025 tanggal 29 Januari 2025 dan surat panggilan dari KPK untuk Bupati Rote Ndao periode 2009 - 2019 Leonardo Haning. Surat palsu itu ia buat hanya dengan berbekal sebuah aplikasi Pixellab di handphone miliknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, ia juga membuat akun whatsapp fiktif mengatasnamakan Ketua KPK Setyo Budiyanto dengan mengunakan handphonenya. Hal itu ia lakukan untuk meyakinkan korban bahwa sprindik dan surat pemanggilan itu berasal langsung dari pimpinan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian surat itu dikirimkan ke nomor tersangka JFH untuk diteruskan kepada Junus Nathalis Mandala supaya bisa disampaikan kepada sodara Leonard Haning," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat (7/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, para pelaku belum mendapatkan deal harga dari Leonardo agar kasus tersebut tidak ditindak lanjuti karena keburu ditangkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketiganya ingin mendapatkan keuntungan dari sprindik palsu KPK palsu," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para tersangka dikenakan Pasal 51 Ayat 1 Jo Pasal 35 UU RI nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi elektronik dengan ancaman 12 tahun penjara. Penyelidik masih mendalami adanya dugaan korban lain dalam kasus ini.</div>

Surat palsu itu dibuat atas dasar dugaan korupsi mantan Bupati Rote Leonardo Haning terkait Dana Silpa.

Kasus Pemalsuan Surat KPK: Dua Tersangka Mengelak, Sebut Tak Tahu Itu Surat Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/20250207_142954-1-1096452335.jpg" alt="Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peran tiga tersangka AA, 40 (kiri), JFH, 47, (tengah) dan FFF, 50 (kanan) kasus pegawai KPK gadungan. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peran tiga tersangka AA, 40 (kiri), JFH, 47, (tengah) dan FFF, 50 (kanan) kasus pegawai KPK gadungan. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com</strong> - Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peran tiga tersangka AA, 40, JFH, 47, dan FFF, 50 dalam kasus pemalsuan surat perintah penyidikan (sprindik) dan surat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeras Mantan Bupati Rote Ndao Leonard Haning.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Termasuk peran vital tersangka FFF yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Otak utama dari kelompok ini ialah tersangka AA. Ia yang semula meminta agar diinformasikan jika terdapat sebuah temuan korupsi pejabat.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam kasus ini AA berperan membuat dokumen surat perintah penyelidikan nomor 13-A 01/II/2025 tanggal 29 Januari 2025 dan surat panggilan dari KPK untuk Bupati Rote Ndao periode 2009 - 2019 Leonardo Haning. Surat palsu itu ia buat hanya dengan berbekal sebuah aplikasi Pixellab di handphone miliknya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tak hanya itu, ia juga membuat akun whatsapp fiktif mengatasnamakan Ketua KPK Setyo Budiyanto dengan menggunakan handphonenya. Hal itu ia lakukan untuk meyakinkan korban bahwa sprindik dan surat pemanggilan itu berasal langsung dari pimpinan KPK.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kemudian surat itu dikirimkan ke nomor tersangka JFH untuk diteruskan kepada Junus Nathalis Mandala supaya bisa disampaikan kepada saudara Leonard Haning," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat (7/2).&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015619664/modus-sprindik-palsu-kpk-terbongkar-eks-bupati-rote-jadi-target-pemerasan">Modus Sprindik Palsu KPK Terbongkar! Eks Bupati Rote Jadi Target Pemerasan</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Sedangkan tersangka JFH bertugas berpura-pura sebagai penyidik KPK untuk menemui Adelheid Da Silva selaku utusan Leonard Haning. Saat pertemuan ini, tersangka JFH menjelaskan bahwa saat ini sedang ada laporan atau penanganan perkara di KPK terkait kasus korupsi atasannya itu. Ia juga menunjukkan surat bodong yang merupakan bikinan AA.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sedangkan tersangka FFF yang merupakan ASN Dinas Kehutanan Provinsi NTT berperan sebagai pengumpul dokumen-dokumen pendukung korupsi Leonard Haning.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Yang mana bahan-bahan itu didapat dari tempat FFF ini bertugas," jelasnya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Adapun modus tiga tersangka ialah membuat surat dokumen sprindik KPK palsu dengan nomor 13-A 01/II/2025 tanggal 29 Januari 2025. Serta surat panggilan dari KPK terhadap mantan Bupati Rote Leonardo Haning dalam kasus Korupsi Dana Silpa dengan kerugian negara sebesar Rp.20 Miliar.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Namun, para pelaku belum mendapatkan kesepakatan harga dari Leonardo agar kasus tersebut tidak ditindak lanjuti karena keburu ditangkap.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Ketiganya ingin mendapatkan keuntungan dari sprindik palsu KPK palsu," terangnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Para tersangka dikenakan Pasal 51 Ayat 1 Jo Pasal 35 UU RI nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi elektronik dengan ancaman 12 tahun penjara. Penyelidik masih mendalami adanya dugaan korban lain dalam kasus ini.</div>

Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peran tiga tersangka AA, 40, JFH, 47, dan FFF, 50 dalam kasus pemalsuan sprindik KPK.

Peran Vital ASN NTT Dalam Kasus Pemerasan Modus Sprindik Palsu KPK : Kumpulkan Dokumen Penunjang Dari Internal

<div> <p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/KPK-Gadungan-2-3140658964.jpeg" alt="Polres Metro Jakpus mengungkap kasus pemerasan mantan Bupati Rote Ndao Leonard Haning. Mereka sudah menetapkan tiga orang tersangka.  (Polres Metro Jakpus)." width="100%">
<figcaption>Polres Metro Jakpus mengungkap kasus pemerasan mantan Bupati Rote Ndao Leonard Haning. Mereka sudah menetapkan tiga orang tersangka.  (Polres Metro Jakpus).</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) berhasil mengungkap kejahatan yang dilakukan seorang ASN Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (Pemda NTT) berinisial FFF. Mereka mengungkap peran pegawai Dinas Kehutanan NTT di balik aksi pelaku berusia 50 tahun itu. Bersama dua orang lainnya, FFF nekat jadi pegawai KPK gadungan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus menyampaikan bahwa FFF beraksi berasa dua orang lain berinisial AA dan JFH. Kini mereka bertiga sudah berstatus tersangka. Kasus itu terungkap setelah FFF dan komplotannya berusaha memeras mantan Bupati Rote Ndao Leonard Haning. Aksi nekat itu dilakukan dengan membuat surat palsu berupa surat perintah penyidikan (sprindik) dan surat panggilan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Kami menerima laporan dari pihak KPK bahwa ada individu yang mengaku sebagai pegawai KPK dan berusaha meyakinkan korban dengan dokumen palsu. Setelah penyelidikan lebih lanjut, kami mengamankan para tersangka untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,&rdquo; kata Firdaus pada Jumat (7/2).&nbsp;</p> <p dir="ltr">Berdasar hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Polres Metro Jakpus, dalam kasus tersebut FFF berperan menyiapkan dokumen dugaan korupsi yang dilakukan oleh Leonard Haning. Dokumen yang dibuat untuk meyakinkan korban. Polisi memastikan, dokumen tersebut palsu. Demikian pula sprindik dan surat panggilan yang dibuat oleh para tersangka. Dalam menjalankan aksinya, FFF bersama AA dan JFH melakukan sejumlah tipu daya.&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015618855/berkomplot-dengan-dua-rekannya-jadi-pegawai-kpk-gadungan-seorang-asn-ntt-memeras-mantan-bupati-kini-diringkus-polisi">Berkomplot dengan Dua Rekannya Jadi Pegawai KPK Gadungan, Seorang ASN NTT Memeras Mantan Bupati, Kini Diringkus Polisi</a></strong> <p dir="ltr">AA misalnya, dia membuat akun WhatsApp dengan nama Ketua KPK Setyo Budiyanto. Dia pula yang mengirimkan sprindik dan surat panggilan palsu kepada korban. Dokumen palsu dengan nomor Sprindik 13-A tertanggal 29 Januari 2025 itu dikirim melalui pesan WhatsApp kepada korban. Kepada korban, AA berupaya meyakinkan bahwa surat panggilan itu asli. Di saat bersamaan, JFH memainkan peran sebagai saksi palsu.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Para tersangka menunjukkan screenshot percakapan yang seolah-olah berasal dari Ketua KPK dan berupaya meyakinkan korban bahwa surat panggilan tersebut asli,&rdquo; terang Firdaus.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Setelah diklarifikasi oleh penasihat hukum Leonard Haning kepada KPK, mereka mendapat informasi bahwa surat-surat itu palsu. KPK juga menyampaikan, para tersangka bukan pegawai KPK. Atas perbuatan itu, mereka kini ditahan dan harus menjalani proses hukum dengan jeratan pasal 51 ayat (1) juncto pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE serta Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini,&rdquo; tutup Firdaus.&nbsp;</p> </div> <div>&nbsp;</div>

FFF beraksi berasa dua orang lain berinisial AA dan JFH. Kini mereka bertiga sudah berstatus tersangka.

ASN Pemda NTT Nekat Jadi Pegawai KPK Gadungan, Polisi Ungkap Perannya dalam Kasus Pemerasan Mantan Bupati Rote

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/IMG_20240726_201438-2157326416.jpg" alt="Pegawai KPK gadungan berinisial YS di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (26/7). (M. Fikri Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPK gadungan berinisial YS di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (26/7). (M. Fikri Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bagi pejabat atau pihak-pihak yang berurusan dengan proyek-proyek dengan nilai besar sangat rentan dengan dugaan tindakan korupsi. Celah-celah korupsi itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menjadi aparat palsu alias pegawai KPK gadungan.</p> <p>Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) baru meringkus beberapa orang pegawai KPK gadungan. Pegawai bodong itu mencoba memeras mantan Bupati Rote Leonard Haning. Keempat pegawai KPK gadungan itu berinisial AS, JFH, AA, dan FFF.</p> <p>Kapolres Metro Jakpus Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pasca KPK menyerahkan tiga orang berinisial AS, JFH, dan AA, pihaknya melakukan pengembangan. Lantas mendapat tersangka baru yakni berinisial FFF. &rdquo;Dan kami mengamankan satu orang lagi. Diamankan di Menteng. Dia bagian dari komplotan,&rdquo; terang Condro pada Jumat (7/2).</p> <p>Berdasar informasi yang diperoleh penyidik, FFF merupakan salah seorang ASN yang bertugas di Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Atas perbuatannya, FFF kini menjadi salah satu tersangka.</p> <p>&rdquo;Jadi totalnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tiga orang, yang ditangkap sebelumnya (dua dari tiga orang) sudah menjadi tersangka. Mereka inisialnya AA dan JFH,&rdquo; kata Condro.</p> <p>Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakpus AKBP Muhammad Firdaus memastikan bahwa FFF berstatus ASN. Sementara AS yang ditangkap dan diserahkan oleh KPK kepada Polres Metro Jakpus tidak menjadi tersangka karena bukan bagian dari komplotan itu.</p> <p>&rdquo;Dia (AS) hanya mengantar saja orang-orang ini untuk bertemu seseorang. Dia nggak tahu orang itu maksudnya apa, karena memang hubungannya teman,&rdquo; jelas Firdaus.</p> <p>Sebelumnya, Polres Metro Jakpus memeriksa tiga orang yang diserahkan oleh KPK karena diduga memalsukan surat perintah penyidikan (sprindik) dan surat panggilan atas nama mantan Bupati Rote Leonard Haning. Mereka diserahkan oleh KPK kepada Polres Metro Jakpus pada Rabu malam (5/2).</p> <p>&rdquo;Diserahkan dari pegawai KPK kepada Polres Jakpus. Saat ini tiga orang diduga pelaku masih dalam pemeriksaan di Polres Metro Jakpus,&rdquo; terang dia kepada awak media pada Kamis (6/2). </p>

Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) baru meringkus beberapa orang pegawai KPK gadungan. Pegawai bodong itu mencoba memeras mantan Bupati.

Berkomplot dengan Dua Rekannya Jadi Pegawai KPK Gadungan, Seorang ASN NTT Memeras Mantan Bupati, Kini Diringkus Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-imbau-masyarakat-waspada-penipuan-yang-mengatasnamakan-lembaganya_m_186957.jpeg" alt="Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Gedung KPK</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak penegak hukum terdekat apabila terjadi atau mengetahui tindak penipuan yang mengatasnamakan lembaga anti rasuah.&nbsp;</p><br /> <p>Menurut Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Yuyuk Andriati Iskak</a>, ada banyak cara yang bisa diketahui terkait tindak penipuan yang mengatasnamakan KPK.&nbsp;</p><br /> <p>"Banyak sekali modus operandi yang digunakan dengan mengatasnamakan KPK untuk penipuan atau pemerasan, karena itu masyarakat harus mewaspadai jika ada yang mengaku-ngaku KPK segera dilaporkan ke aparat penegak hukum terdekat," ungkap Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (7/2).</p><br /> <p>Yuyuk menegaskan, dalam bertugas pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPK.&nbsp;</p><br /> <p>"Pegawai juga lembaga KPK dilarang menjanjikan/ menerima apalagi meminta imbalan dalam bentuk apa pun," katanya.&nbsp;</p><br /> <p>Ketua Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) itu juga menyebut, KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK.</p><br /> <p>"KPK juga tidak pernah menerbitkan ataupun bekerjasama dengan media yang memakai nama KPK atau mirip dengan KPK," tuturnya.</p><br /> <p>Bahkan, lanjut dia, KPK tidak pernah menerbitkan sertifikat, piagam, deklarasi bersama dan surat berharga lainnya sebagai persyaratan pengurusan administrasi di instansi mana pun.</p><br /> <p>Dia juga mengatakan, KPK tidak pernah membuka kantor cabang dari perwakilan khusus KPK di daerah-daerah. Untuk itu, jika ingin mengetahui informasi terbaru dari KPK masyarakat disarankan untuk langsung melihat web resmi KPK di&nbsp;kpk.go.id.</p><br /> <p>Selain itu, KPK akan memberikan perangkat sosialisasi antikorupsi berupa baju, poster, maupun brosur secara gratis kepada pihak yang membutuhkan tanpa dimintai pembayaran. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK untuk masyarakat pun tidak pernah dipungut biaya.&nbsp;</p><br /> <p>Kemudian, penerimaan calon pegawai KPK dilaksanakan secara terbuka melalui program Indonesia memanggil untuk masyarakat umum dan tidak ada undangan yang bersifat perorangan.</p><br /> <p>"Jika menemukan tindakan-tindakan modus operandi tersebut dan atau tidak sesuai dengan ketentuan, segera laporkan kepada pihak Kepolisian terdekat atau pengaduan masyarakat KPK (021-25578389)," tutupnya.</p><br /> <p>&nbsp;</p>

KPK Imbau Masyarakat Waspada Penipuan yang Mengatasnamakan Lembaganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/74257_93580_22766_40822_19980_37983_KPK-ILUSTRASI.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;"><strong>JawaPos.com</strong> - &nbsp;Tersangka pemerasan terhadap Bupati Subang nonaktif Ojang Sohandi, IR, dikenal licin dalam menjalankan aksi tipu-tipunya.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Mengaku sebagai pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), IR kerap mengklaim bisa mengamankan kasus Ojang hingga tuntas.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Ranu Mihardja mengungkapkan, pemerasan Ojang pernah memberikan uang pada IR, agar kasus tersebut tidak berjalan.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Kenyataannya, kasus itu berjalan hingga ke tingkat pengadilan.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Bahkan, yang bersangkutan membawa-bawa nama kepolisian dan kejaksaan,&quot;kata Ranu di Mapolda Jabar Jalan Soekarno Hatta 748 Bandung, Jumat(30/12).&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Dikatakannya, beberapa orang korban menyerahkan uang secara bertahap kepada petugas KPK gadungan tersebut, agar tidak terseret dalam kasus Ojang.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Untuk meyakinkan, yang bersangkutan memperlihatkan kartu identitas KPK kepada orang-orang yang diperasnya.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Jadi modusnya, yang bersangkutan seolah-olah menyampaikan laporan yang dibuat ke KPK, dan telah diterima. Kemudian, hasil laporan itu dikembalikan kepada korban, dan berjanji bisa mengurus,&quot; ungkapnya.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">IR sendiri diketahui pernah menjadi saksi dalam persidangan Ojang Sohandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Dalam kesaksiannya, pria yang tak memiliki pekerjaan tetap itu pernah menakut-nakuti Bupati Subang tersebut dengan mengaku-aku sebagai anggota KPK.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Saat ini, IR ditahan di sel Mapolda Jabar. Dirinya dikenakan Pasal 372 dan Pasal 378 tentang Penipuan, yang ancaman hukumannya hingga lima tahun penjara.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Sebelumnya, Bupati Subang non-aktif Ojang Suhandi. Pria yang tersangkut kasus suap BPJS Subang ini ternyata pernah menjadi korban penipuan oleh seorang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial IR, sebesar Rp 1,175 Miliar.<strong>(nif/rmol/mam/JPG)</strong></p>

Beginilah Modus Pegawai KPK Gadungan Tipu Korbannya