<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/12/evG1xsts9f10Ht6g8Am96bztu4DnwK9TYddcM18d-1-3000831051.jpg" alt="Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengundurkan diri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengundurkan diri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mematuhi arahan DPR RI terkait rencana penundaan impor kendaraan pikap dari India yang akan digunakan dalam operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). &nbsp; Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas permintaan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta agar pemerintah menangguhkan terlebih dahulu rencana pemasukan sebanyak 105.000 unit mobil pikap asal India untuk kebutuhan Kopdes. &nbsp; &rdquo;Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat,&rdquo; kata Joao saat seperti dikutip dari Antara, Senin (23/2). &nbsp; Sebelumnya, rencana impor tersebut pertama kali diungkap oleh produsen otomotif asal India, Mahindra and Mahindra Ltd., melalui laman resmi perusahaan pada 4 Februari 2026. Dalam pengumuman tersebut, M&amp;M menyatakan akan memasok 35.000 unit pikap model Scorpio. &nbsp; Kemudian pada 20 Februari 2026, Joao mengonfirmasi kepada media nasional terkait rencana impor total 105.000 kendaraan dari perusahaan tersebut. &nbsp; Jumlah kendaraan yang akan didatangkan itu mencakup 35.000 unit pikap 4x4 dari M&amp;M, ditambah 35.000 unit pikap 4x4 serta 35.000 unit truk roda enam yang diproduksi oleh Tata Motors. &nbsp; Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki kemampuan untuk memproduksi kendaraan pikap secara mandiri. Hal tersebut dinilai menjadi bukti kemandirian industri otomotif nasional sekaligus mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. &nbsp; Menurut Menperin, apabila pengadaan 70.000 unit pikap 4x2 dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, maka potensi dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) yang dihasilkan bisa mencapai sekitar Rp27 triliun. &nbsp; Sementara itu, Dasco menyampaikan bahwa dirinya telah meminta pemerintah untuk menunda rencana impor kendaraan tersebut, mengingat Presiden Prabowo Subianto masih menjalankan kunjungan kerja ke luar negeri dan akan membahas lebih lanjut rencana tersebut sepulangnya. &nbsp; Selain itu, Presiden juga dinilai perlu mempertimbangkan pandangan serta kesiapan dari pelaku industri otomotif nasional sebelum keputusan diambil. &nbsp; "Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata Dasco di kompleks parlemen. &nbsp;

PT Agrinas siap tunda impor 105 ribu unit mobil pikap dari India sesuai arahan DPR RI. Direktur Utama Joao Mota pastikan kepatuhan mereka.

Patuhi Arahan DPR, Agrinas Siap Tunda Impor 105 Ribu Unit Mobil Pikap dari India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/02/27c20858-e07b-4ca2-9801-61641c49a9d5-1-1065939300.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Jumat (2/1). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Jumat (2/1). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima dan membaca surat dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terkait dengan usulan insentif pembelian kendaraan listrik. Bahkan, Purbaya bertanya-tanya surat dari Menperin itu dikirim tanggal berapa kepadanya. Ia memastikan baru akan mendiskusikan jika sudah menerimanya. "Kemarin? Tanggal berapa? Ya mungkin belum sampai ke saya suratnya. Saya belum baca suratnya, saya belum tahu. Saya akan diskusikan," kata Purbaya singkat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (2/1). Sebelumnya, diberitakan sejumlah media bahwa Menperin Agus Gumiwang sudah melayangkan surat kepada Menkeu Purbaya terkait dengan insentif sektor otomotif untuk Tahun 2026. Usulan itu disampaikan karena berkaitan erat dengan rencana penghapusan insentif impor utuh Completely Built-Up (CBU) mobil listrik berbasis baterai. Di sisi lain, Menperin menyoroti soal TKDN yang memang terkandung dari sejumlah mobil listrik di tanah air. Dengan adanya insentif, kata Menperin, nantinya konsumen bisa memperoleh harga yang bersaing untuk setiap segmen. Agus menambahkan, Kemenperin sudah menyelesaikan proses yang panjang dan rumit dalam mengusulkan insentif bagi industri otomotif dan hasilnya dikirim ke Purbaya. Ia juga meyakinkan usulan insentif tersebut tidak akan membuat negara defisit. Ia menggarisbawahi pentingnya sektor otomotif yang menyerap banyak tenaga kerja di Tanah Air. "Yang paling penting juga bagi negara adalah cost and benefit. Tentu Kemenperin tidak mau menyampaikan usulan yang itu kemudian membuat negara cekat atau defisit," ujar Menperin Agus. &nbsp;

Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima dan membaca surat dari Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita terkait dengan usulan mobil listrik.

Menkeu Purbaya Ngaku Belum Terima Surat Menperin Soal Insentif Mobil Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/HKI2-248012053.jpg" alt="Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri RI dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri RI dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menegaskan kembali peran kawasan industri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, di tengah tekanan geoekonomi dan geopolitik global yang masih berlanjut. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai, kinerja sektor manufaktur yang terus terjaga menunjukkan potensi ekspansi industri nasional masih terbuka lebar. Pada triwulan III 2025, tingkat utilisasi industri manufaktur tercatat sebesar 59,28 persen. Indikator optimisme pelaku usaha juga terlihat dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) November 2025 yang berada di level 53,45 serta Purchasing Managers' Index (PMI) di angka 53,3. Menurut Agus, capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi kawasan industri sebagai pusat kegiatan produksi. "Kinerja positif industri manufaktur ini tidak terlepas dari peran kawasan industri sebagai lokasi utama kegiatan produksi," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Saat ini, Indonesia memiliki 175 perusahaan kawasan industri yang beroperasi dengan total luas lahan mencapai 98.235,59 hektare dan tingkat okupansi sekitar 58,19 persen. Kawasan-kawasan tersebut menaungi hampir 12 ribu perusahaan tenant yang menjadi tulang punggung aktivitas industri nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) triwulan III 2025 yang diolah Kementerian Perindustrian, kawasan industri beserta para tenantnya menyumbang 9,44 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan berkontribusi 0,67 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi investasi, kawasan industri mencatatkan realisasi hingga Rp6.744,58 triliun serta menyerap sekitar 2,35 juta tenaga kerja. Untuk memperkuat daya saing kawasan industri, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri yang mulai berlaku pada 23 Januari 2026. Regulasi ini diarahkan untuk mendorong kawasan industri yang lebih kompetitif, tangguh, dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan payung hukum yang lebih kuat. "Kami juga tengah memperkuat kerangka regulasi melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri, agar berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi pengelola kawasan industri dapat diatasi secara komprehensif," ujar Agus. Sejalan dengan upaya tersebut, peran kawasan industri juga diperkuat dalam konteks diplomasi ekonomi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri RI dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). Ketua Umum HKI Akhmad Ma&rsquo;ruf Maulana menilai kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk menyatukan diplomasi luar negeri dengan penguatan basis industri di dalam negeri. "Nota Kesepahaman ini memperkuat sinergi antara diplomasi luar negeri dan pengembangan industri nasional. Kawasan industri adalah bukti kesiapan Indonesia di mata investor global," ujarnya. Menurut Akhmad Ma&rsquo;ruf, kawasan industri menawarkan kesiapan, mulai dari ketersediaan lahan, infrastruktur, hingga ekosistem industri yang sudah berjalan. Kondisi ini membuat proses realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja bisa berlangsung lebih cepat. Dia juga menekankan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen akan lebih realistis dicapai jika investasi produktif diarahkan ke kawasan industri yang siap beroperasi. "Target pertumbuhan 8 persen membutuhkan instrumen yang siap bekerja. Kawasan industri adalah mesin pertumbuhan yang efektif karena mampu mendorong investasi, hilirisasi, dan penyerapan tenaga kerja secara cepat," tambahnya. HKI memandang peran Kementerian Luar Negeri krusial dalam mengarahkan minat investor global ke sektor dan lokasi yang benar-benar siap, sehingga diplomasi ekonomi tidak berhenti pada promosi, tetapi berujung pada realisasi investasi konkret.

Kawasan industri adalah mesin pertumbuhan yang efektif karena mampu mendorong investasi, hilirisasi, dan cepat menyerap tenaga kerja.

Kawasan Industri jadi Mesin Pertumbuhan dan Etalase Diplomasi Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/29/Kemenperin-520931862.jpg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.(Agfi/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.(Agfi/JawaPos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com -&nbsp; Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempertegas komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) industri yang unggul melalui penyelenggaraan Wisuda Serentak Politeknik dan Akademi Komunitas Tahun 2025. Sebanyak 2.993 lulusan dari berbagai jenjang pendidikan vokasi resmi dikukuhkan kelulusannya, bersamaan dengan pengukuhan dua Guru Besar baru yang diharapkan memperkuat peran riset dan inovasi dalam pembangunan industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa keberhasilan meluluskan ribuan tenaga vokasi industri tersebut menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat daya saing industri manufaktur nasional, terutama di tengah percepatan transformasi industri global. Menurutnya, kemajuan industri tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan investasi, tetapi sangat bergantung pada kualitas manusia yang menggerakkannya. &rdquo;Visi Indonesia Emas 2045 tidak dapat diwujudkan hanya dengan membangun fisik atau menarik investasi. Pondasinya adalah SDM unggul yang menguasai teknologi masa depan, memahami proses industri modern, dan mampu beradaptasi dengan perubahan global yang begitu cepat,&rdquo; tegas Menperin dalam sambutannya pada acara Wisuda Bersama Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025 di Politeknik AKA Bogor, Kamis (27/11). Menperin juga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berada pada titik krusial bonus demografi, dengan penduduk usia produktif mencapai lebih dari 218 juta orang. Momentum ini, menurutnya, harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengakselerasi industrialisasi dan memperluas kesempatan kerja. &rdquo;Tingkat pengangguran yang masih berada pada kisaran lima persen mendorong pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam memperkuat kesiapan angkatan kerja memasuki pasar kerja nasional maupun global,&rdquo; ungkap Agus. Oleh karena itu, dalam konteks memperkuat SDM industri nasional, Menperin menekankan bahwa arah pembangunan pendidikan vokasi selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa penguatan pendidikan vokasi merupakan strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan. &rdquo;Bapak Presiden menekankan bahwa pendidikan vokasi harus menjadi prioritas nasional agar lulusan dapat memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di pasar global,&rdquo; imbuhnya. Dalam rangka memastikan kebutuhan SDM industri terpenuhi, Kemenperin telah membangun ekosistem vokasi yang terintegrasi melalui jaringan 13 Politeknik dan Akademi Komunitas, 9 Sekolah Menengah Kejuruan, serta 7 Balai Diklat Industri. Seluruh lembaga ini memiliki spesialisasi pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sektor industri secara langsung.&nbsp; Kemenperin juga terus memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri melalui kurikulum link and match, teaching factory, magang industri, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik untuk memastikan pendidikan vokasi selalu selaras dengan perkembangan teknologi terbaru.

Kementerian Perindustrian berkomitmen meningkatkan kualitas SDM industri melalui pendidikan vokasi sekaligus memperkuat daya saing.

Pendidikan Vokasi Diperkuat untuk Pacu Kualitas SDM dan Daya Saing Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/ioniq-5-b-349168501.jpg" alt="Produsen mobil asal Korea Selatan, Hyundai. (DubiCars)" width="100%">
<figcaption>Produsen mobil asal Korea Selatan, Hyundai. (DubiCars)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya pemerintah mewujudkan mobil nasional kian konkret. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Hyundai Motor Company siap berpartisipasi dalam pengembangan mobil nasional berbasis kendaraan listrik (EV) di Indonesia. "Mereka siap dengan modal tertentu dan itu perlu pembahasan lebih detail. Yang dibahas sekarang adalah basis kendaraan yang berbasis EV," kata Airlangga di sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Gyeongsang Utara, Korea Selatan beberapa waktu lalu mengutip ANTARA, Minggu (9/11). Menurut Airlangga, pembahasan antara pemerintah Indonesia dan pabrikan asal Korea Selatan itu akan mencakup desain, teknologi, serta struktur investasi. Hyundai dinilai memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan mobil listrik yang bisa mempercepat lahirnya mobil nasional berteknologi hijau. Selain Hyundai, sejumlah korporasi besar Korea juga menunjukkan minat kuat untuk menanamkan modal di Indonesia. "Lotte Chemical sudah siap dan akan ada peresmian investasi sekitar USD 4 miliar. Posco juga menyiapkan program tahap lanjutan terkait 10 juta ton produksi," ujar Airlangga. Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia memiliki mobil buatan sendiri dalam tiga tahun ke depan. Pemerintah bahkan telah menyiapkan dana dan lahan untuk pembangunan pabrik kendaraan dalam negeri. "Saudara-saudara, ini belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun mendatang," kata Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 20 Oktober lalu. Dukungan terhadap proyek ini juga datang dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia menyebut industri otomotif nasional sudah memiliki kesiapan teknologi dan sumber daya untuk menjalankan proyek mobil nasional. Agus bahkan telah mengusulkan agar program mobil nasional ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mempercepat implementasinya.&nbsp;"Kami sudah kirim surat ke Bappenas agar proyek ini dipertimbangkan sebagai PSN. Dengan begitu, percepatan dan koordinasi antarinstansi bisa lebih kuat," ujarnya. Jika terwujud, kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Hyundai ini bisa menjadi tonggak penting dalam transformasi industri otomotif Tanah Air menuju era elektrifikasi dan kemandirian industri nasional. Jejak Panjang Mobil Nasional Indonesia Rencana membangun mobil nasional bukan hal baru di Indonesia. Upaya ini sudah dimulai sejak era 1990-an melalui berbagai proyek, meski sebagian besar berakhir kontroversial. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, muncul Timor, mobil nasional hasil kerja sama dengan pabrikan Korea Selatan, Kia Motors. Meski sempat diproduksi secara massal, proyek Timor dihentikan pascakrisis ekonomi 1998 dan gugatan di WTO karena dianggap mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah. Selain Timor, ada juga proyek Bimantara yang digagas keluarga Cendana, bekerja sama dengan Hyundai untuk memproduksi mobil sedan dengan merek lokal. Namun proyek ini juga terhenti di tengah jalan karena lemahnya daya saing dan situasi ekonomi saat itu. Di era reformasi, impian mobil nasional sempat kembali lewat Esemka, yang muncul sekitar 2010-an. Mobil rakitan siswa SMK itu sempat menarik perhatian publik dan bahkan diresmikan Presiden Joko Widodo saat masih menjabat Wali Kota Solo.&nbsp; Namun, Esemka hingga kini masih menuai kontroversi karena kapasitas produksinya terbatas dan dianggap belum sepenuhnya 'nasional' secara teknologi dan komponen. Keberadaannya pun 'gaib' alias hampir tidak bisa ditemukan di pasaran walaupun terdapat pabrik di Solo, Jawa Tengah. Kini, dengan dukungan investasi besar dan arah kebijakan yang berfokus pada kendaraan listrik, pemerintah berharap proyek mobil nasional generasi baru ini tidak mengulang nasib pendahulunya.&nbsp; Kolaborasi dengan Hyundai diharapkan menjadi momentum baru bagi Indonesia untuk benar-benar melahirkan mobil buatan sendiri, efisien, ramah lingkungan, dan berdaya saing global. Untuk mendapatkan update, JawaPos.com sudah berusaha menghubungi pihak Hyundai Indonesia. Namun hingga berita ini ditulis, belum mendapatkan tanggapan.

Pemerintah Indonesia menggandeng Hyundai dalam pengembangan mobil nasional berbasis listrik, mendorong transformasi industri otomotif.

Hyundai Siap Garap Mobil Nasional, Pemerintah Dorong jadi Proyek Strategis Nasional

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/Prabowo-4-2623021145.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut baik rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menambah sebanyak 30 KRL baru senilai Rp 5 triliun. Ia menilai, rencana tersebut akan menjadi angin segar bagi industri nasional, yakni dalam hal ini PT Industri Kereta Api (INKA).&nbsp; Selain itu, Agus juga meyakini bahwa perusahaan dalam negeri itu bisa untuk memenuhi kebutuhan PT KAI. Terlebih, kata dia, sudah ada banyak produk milik INKA yang dipesan dan dikirim ke luar negeri.&nbsp; "Itu angin segar bagi industri nasional. Kami akan melihat kemampuan industri dalam negeri untuk menyuplai kebutuhan proyek tersebut," kata Agus Gumiwang kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11).&nbsp; Kendati begitu, Agus menyampaikan akan terlebih dulu memastikan soal kondisi kapasitas produksi INKA. Apakah memang bisa memenuhi proyek tersebut, tetapi ia menilai rencana KAI tersebut menjadi satu kabar baik bagi industri dalam negeri.&nbsp; "Saya yakin, karena PT INKA produknya sudah diekspor ke banyak negara. Jadi dari sisi kualitas, tidak ada masalah. Tapi saya ingin melihat kapasitas produksinya seperti apa. Ini kabar baik," tambahnya.&nbsp; Selanjutnya, Agus Gumiwang juga menjamin bahwa seiring berjalannya waktu PT INKA telah berkembang menjadi perusahaan yang baik. Bahkan soal kualitas, dirinya tak meragukan lagi, karena memang telah sesuai dengan pasar luar negeri.&nbsp; Hanya saja, jika terkait dengan kuantitas, dirinya perlu memastikan secara langsung kesiapan industri dalam negeri itu. Selain itu, Kemenperin juga akan melihat detail terkait dengan kebutuhan KAI tersebut.&nbsp; "Dalam 31 tahun ini sudah berkembang baik. Soal kualitas, saya tidak khawatir karena produk INKA sudah diekspor. Mengenai kuantitas, kita akan lihat kebutuhan dari KAI nanti &mdash; apakah semuanya gerbong atau ada kebutuhan lain. Setelah itu baru kita siapkan industri dalam negerinya," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui permintaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait dengan penambahan 30 rangkaian KRL Jabodetabek. Tak main-main, anggaran yang langsung disetujui Prabowo sebesar Rp 5 triliun, atau lebih besar dari yang diajukan sebesar Rp 4,8 triliun.&nbsp; Hal ini sebagaimana disampaikan Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11). Dana yang diajukan itu terdiri dari USD 9 juta untuk setiap rangkaiannya.&nbsp; "Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong. Gerbong atau rangkaian? 30 rangkaian, rangkaian baru, Satu rangkaian butuh uang USD 9 juta. Beliau ajukan, totalnya Rp 4,8 triliun, Benar, saya setujui, bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan Rp 4,8 triliun, saya setujui, tidak Rp 4,8 triliun, Rp 5 triliun, saya setujui," kata Prabowo.&nbsp; Prabowo menyebut, dirinya memang tak pernah ragu untuk menyetujui proyek besar yang memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Di sisi lain, ia mengakui bahwa pemerintah sedang melakukan penghematan, namun jika berkaitan dengan kepentingan orang banyak, pasti akan disetujui. "Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat diatas segala kepentingan," ujarnya.&nbsp;

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyambut baik rencana PT KAI menambah 30 KRL baru senilai Rp 5 triliun, dukungan untuk PT INKA.

Nggak cuma 'Anker' yang Happy KAI Tambah 30 KRL Baru, Menperin: Angin Segar bagi INKA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/Menteri-Perindustrian-Agus-Gumiwang-Kartasasmita-2JPG-1816276772.jpg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampikan paparannya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perindustrian di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampikan paparannya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perindustrian di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis kehadiran New Ethylene Project PT Lotte Chemical Indonesia akan membantu memperkuat keuangan negara. Adapun alasannya karena impor petrokimia yang bakal berkurang.&nbsp; Selain itu, ia juga menilai bahwa investasi Lotte Chemical di Indonesia sebagai langkah yang bagus. Terlebih nilainya yang terhitung jumbo mencapai Rp 65 triliun.&nbsp; "Lotte bagus sekali. Investasinya Rp 65 triliun dan itu merupakan fasilitas naphtha cracker terbesar di kawasan. Proyek ini akan membantu meningkatkan daya tahan industri kita &mdash; resiliensi, termasuk substitusi impor," kata Menperin saat ditemui di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11).&nbsp; Dia juga membeberkan bahwa nantinya sebanyak 75 persen produk petrokimia yang dihasilkan oleh Lotte di Cilegon akan dikonsumsi di dalam negeri. Sehingga dengan begitu, keberadaannya akan turut memperkuat keuangan negara karena impor yang berkurang.&nbsp; "Tadi dilaporkan bahwa 75 persen produk yang dihasilkan di Lotte akan dikonsumsi di dalam negeri. Jadi, substitusi impornya akan kuat sekali, dan akan memperkuat keuangan negara karena impor akan berkurang," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada Kamis (6/11). Prabowo menyampaikan apresiasi atas pembangunan proyek strategis ini dan menjamin keamanan bagi investor yang dapat memberikan manfaat bersama.&nbsp; &ldquo;Kehormatan kita adalah mitra siapapun. Apalagi mitra dari luar datang ke kita, investasi uang mereka, yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun. Mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita, kita harus amankan,&rdquo; kata Prabowo, yang dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden. &nbsp; Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa proyek strategis ini memiliki nilai investasi sebesar USD 3,9 miliar atau sekitar Rp 62,4 triliun. Selain itu, Bahlil juga menyebut bahwa sebelumnya pabrik ini sempat mangkrak selama sekitar 5-6 tahun. Namun kemudian berkat upaya dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Kejagung), akhirnya pembangunan pabrik tersebut bisa dilanjutkan.&nbsp; "Proyek ini sempat mangkrak selama 5-6 tahun. Kami jadi kepala BKPM, setelah itu membuat Satgas Investasi jadi yang menyelesaikan tanah ini adalah kepolisian sama kejaksaan. Jadi karena itu kontribusi Polri, Kejaksaan sangat luar biasa. Dan ini banyak yang masuk sekolah gara-gara proyek ini waktu proses pembangunannya," jelas Bahlil.&nbsp; Selain itu, Bahlil juga melaporkan bahwa proyek Lotte Chemical ini diresmikan sebagai bentuk kerja sama antara Presiden Indonesia dengan Presiden Korea saat itu di Busan. Kemudian, proyek itu dinamakan New Ethylene Project PT Lotte Chemical Indonesia yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).&nbsp; Ia menyebut bahwa proyek ini berhasil dibangun dengan nilai investasi mencapai USD 3,9 miliar. Namun karena ada cost of run, biayanya membengkak jadi USD 4 miliar. Dia menyebut jika dirupiahkan, nilai investasi itu mencapai sekitar Rp 63-64 triliun.&nbsp; "Ini merupakan investasi terbesar Petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Jadi ini proyek terbesar, karena mereka punya juga ada Lotte di Malaysia, tapi di sini paling besar," pungkasnya.&nbsp;

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis proyek Lotte Chemical akan perkuat ekonomi nasional.

75 Persen Produksi Lotte Chemical Diserap Dalam Negeri, Menperin: Perkuat Keuangan Negara karena Impor Berkurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/15/pabrik-industri-manufaktur-Dery-Ridwansah-1JPG-3266661257.jpg" alt="Pekerja melakukan proses produksi di pabrik industri manufaktur yang berfokus pada stamping dan assembling di Tangerang, Banten, Sabtu (15/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan proses produksi di pabrik industri manufaktur yang berfokus pada stamping dan assembling di Tangerang, Banten, Sabtu (15/6/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Purchasing Managers&rsquo; Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&amp;P Global tercatat naik dari posisi 50,4 pada September menjadi 51,2 pada Oktober 2025. Capaian ini menandai ekspansi manufaktur tiga bulan berturut-turut dan menunjukkan stabilitas momentum pertumbuhan industri nasional di tengah tekanan ekonomi global.&nbsp; Kemenperin mencatat, berdasarkan komponen pembentuk PMI, pesanan baru (new orders) naik dari 51,7 menjadi 52,3, sedangkan tingkat ketenagakerjaan meningkat dari 50,7 ke 51,3. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar dan kapasitas produksi industri nasional. &nbsp; "Kita melihat adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja pada laju tercepat sejak Mei 2025. Ini sinyal baik karena aktivitas industri kembali mendorong penciptaan lapangan kerja," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11).&nbsp; Sementara itu, output atau aktivitas produksi tetap stabil di level 50,0, menandakan pelaku industri masih menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan pasar. Beberapa pelaku industri dilaporkan menggunakan stok yang ada untuk memenuhi kenaikan pesanan baru, sehingga stok barang jadi menurun tipis. &nbsp; Menperin Agus menambahkan bahwa peningkatan kinerja industri nasional di tengah tekanan global menunjukkan ketahanan sektor manufaktur Indonesia yang semakin kuat. Walaupun ekspor masih melambat akibat pelemahan permintaan di pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa, kekuatan konsumsi dalam negeri menjadi motor utama pertumbuhan industri.&nbsp; Di sisi lain, Kemenperin juga terus menjaga daya saing industri melalui efisiensi produksi, peningkatan nilai tambah, serta program upskilling dan reskilling tenaga kerja industri. S&amp;P Global mencatat bahwa inflasi harga input mencapai level tertinggi dalam delapan bulan terakhir akibat kenaikan harga bahan baku, namun kenaikan harga jual oleh produsen masih terbatas. &nbsp; "Hal ini menunjukkan bahwa pelaku industri menjaga daya saing harga produk dalam negeri agar tetap kompetitif, sekaligus menahan inflasi di tingkat konsumen," jelas Menperin. &nbsp; Dalam konteks regional, PMI manufaktur ASEAN juga meningkat ke level 51,6 pada Oktober 2025. Indonesia (51,2) masih berada di zona ekspansi bersama Thailand (56,6), Vietnam (54,5), dan Myanmar (53,1). Sementara beberapa negara besar dunia, seperti Tiongkok (51,2) dan India (57,7), juga menunjukkan ekspansi terbatas, menandakan adanya stabilisasi aktivitas manufaktur global. &nbsp; Kemenperin menegaskan akan terus memantau perkembangan indikator manufaktur sebagai dasar perumusan kebijakan industri nasional. Bahkan, pihaknya optimistis sektor manufaktur akan tetap menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional. &nbsp; "Kami optimistis sektor manufaktur akan tetap menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional. Kemenperin terus memastikan iklim usaha kondusif, memperkuat daya saing, dan mendorong transformasi menuju industri hijau dan berkelanjutan," pungkas Agus.&nbsp;

PMI Manufaktur Indonesia naik menjadi 51,2 pada Oktober 2025, menandai ekspansi industri di tengah tekanan ekonomi global.

PMI Manufaktur RI Oktober 2025 Naik ke Level 51,2, Sinyal Baik Aktivitas Industri Bergeliat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/menperin-xiaomi-480736851.jpg" alt="Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong perusahaan asal Tiongkok, Xiaomi melakukan investasi produksi tablet dan EV di Indonesia. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong perusahaan asal Tiongkok, Xiaomi melakukan investasi produksi tablet dan EV di Indonesia. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong perusahaan asal Tiongkok, Xiaomi&nbsp;melakukan investasi produksi tablet dan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia. "Xiaomi telah menjadi bagian penting dalam memperkuat rantai pasok industri elektronik nasional. Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi komitmen Xiaomi yang terus menanamkan investasi dan mengembangkan lini produknya di Indonesia," ujarnya, dikutip Selasa (15/10). Guna memperdalam kemitraan komprehensif tersebut, dirinya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Associate Government Affairs Director Xiaomi Communications Co Ltd Jon Dove di Shanghai, Tiongkok, Jumat (10/10). Pada kesempatan tersebut, Menperin mendukung rencana Xiaomi untuk memproduksi tablet&nbsp;di Indonesia, khususnya untuk model yang telah hadir di pasar domestik. "Kami mendorong Xiaomi agar segera menyampaikan&nbsp;business&nbsp;plan&nbsp;yang rinci untuk lima tahun ke depan, guna merealisasikan rencana investasi baru di Indonesia. Rencana tersebut diharapkan mencakup strategi pengembangan fasilitas produksi, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan mitra lokal," kata Agus. Selain sektor elektronik, Menperin juga menyoroti peluang investasi Xiaomi di bidang kendaraan listrik, seperti produk yang sudah&nbsp; dibuat yakni Xiaomi SU7. "Kami mengetahui bahwa Xiaomi telah meluncurkan produk kendaraan listrik berperforma tinggi, yaitu Xiaomi SU7. Kami mendorong agar Xiaomi dapat menjajaki investasi pada sektor kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Ini akan memperkaya pilihan kendaraan bagi konsumen Indonesia sekaligus memperkuat ekosistem industri hijau nasional," ucapnya. Xiaomi Communications merupakan perusahaan teknologi multinasional asal Tiongkok yang didirikan pada 2010 dan berbasis di Beijing, Tiongkok. Perusahaan ini bergerak di bidang elektronik konsumen, manufaktur cerdas, dan platform&nbsp;internet of things&nbsp;(IoT). Hingga&nbsp;2025, Xiaomi telah menanamkan investasi senilai Rp 3 triliun di Indonesia untuk produksi smartphone, tablet, dan televisi. Perusahaan ini kini menjadi salah satu merek smartphone unggulan di pasar nasional, dengan pangsa pasar sebesar 21 persen pada kuartal II&nbsp;2025. "Investasi Xiaomi berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, serta memperkuat daya saing industri elektronik nasional. Hal ini sejalan dengan visi Making Indonesia 4.0 yang menempatkan sektor elektronika sebagai salah satu prioritas utama," kata Menperin.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong perusahaan asal Tiongkok, Xiaomi melakukan investasi produksi tablet dan EV di Indonesia.

Menperin Agus Gumiwang Minta Xiaomi Bangun Pabrik Produksi Tablet dan EV di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/26/8caedcec-e564-452f-b933-f0cdc37f1d9b-3149353581.jpg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berada di dalam mobil Hyundai STARGAZER Cartenz X. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berada di dalam mobil Hyundai STARGAZER Cartenz X. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan telah menyiapkan skema insentif untuk pembelian sepeda motor listrik. Namun demikian, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih menunggu keputusan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) untuk pengumuman terkait dengan nilai dan waktu pelaksanaannya. "Sudah selesai, dan begitu Lapangan Banteng (Kemenko) menetapkan nilainya dan lain sebagainya, kita sudah siap," ujar Agus di Jakarta, Rabu (3/9). Agus menyampaikan skema insentif tersebut bisa digunakan untuk tahun ini ataupun tahun depan. Terkait dengan anggaran yang disediakan, Agus mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dari Kemenko Perekonomian. "Skemanya sama, tapi anggarannya bukan kita," kata Agus. Pada tahun lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 1,75 triliun untuk memberikan subsidi dalam pembelian 200 ribu unit sepeda motor listrik baru dan 50 ribu unit sepeda motor konversi, dengan pemberian diskon pembelian sepeda motor listrik baru sebesar Rp 7 juta per unit. Saat ini Kemenperin masih menunggu Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dengan Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait lainnya. Setelahnya, Kemenperin baru akan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang pemberian insentif bagi kendaraan roda dua di segmen elektrik (sepeda motor listrik), yang ditargetkan terbit tahun ini. Untuk menyesuaikan agenda atau target pengesahan itu, Kementerian Perindustrian sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Keuangan, yang nantinya kebijakan ini bakal dibahas dalam Rakortas. Dengan adanya insentif tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Terkait dengan anggaran yang disediakan, Agus mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dari Kemenko Perekonomian.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menperin

Berita Terkini