Patuhi Arahan DPR, Agrinas Siap Tunda Impor 105 Ribu Unit Mobil Pikap dari India

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengundurkan diri. (Istimewa)

JawaPos.com - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mematuhi arahan DPR RI terkait rencana penundaan impor kendaraan pikap dari India yang akan digunakan dalam operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas permintaan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta agar pemerintah menangguhkan terlebih dahulu rencana pemasukan sebanyak 105.000 unit mobil pikap asal India untuk kebutuhan Kopdes.

”Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat,” kata Joao saat seperti dikutip dari Antara, Senin (23/2).

Sebelumnya, rencana impor tersebut pertama kali diungkap oleh produsen otomotif asal India, Mahindra and Mahindra Ltd., melalui laman resmi perusahaan pada 4 Februari 2026. Dalam pengumuman tersebut, M&M menyatakan akan memasok 35.000 unit pikap model Scorpio.

Kemudian pada 20 Februari 2026, Joao mengonfirmasi kepada media nasional terkait rencana impor total 105.000 kendaraan dari perusahaan tersebut.

Jumlah kendaraan yang akan didatangkan itu mencakup 35.000 unit pikap 4x4 dari M&M, ditambah 35.000 unit pikap 4x4 serta 35.000 unit truk roda enam yang diproduksi oleh Tata Motors.

Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki kemampuan untuk memproduksi kendaraan pikap secara mandiri. Hal tersebut dinilai menjadi bukti kemandirian industri otomotif nasional sekaligus mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

Menurut Menperin, apabila pengadaan 70.000 unit pikap 4x2 dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, maka potensi dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) yang dihasilkan bisa mencapai sekitar Rp27 triliun.

Sementara itu, Dasco menyampaikan bahwa dirinya telah meminta pemerintah untuk menunda rencana impor kendaraan tersebut, mengingat Presiden Prabowo Subianto masih menjalankan kunjungan kerja ke luar negeri dan akan membahas lebih lanjut rencana tersebut sepulangnya.

Selain itu, Presiden juga dinilai perlu mempertimbangkan pandangan serta kesiapan dari pelaku industri otomotif nasional sebelum keputusan diambil.

"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata Dasco di kompleks parlemen.