<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/IMG-20260213-WA0000-1581721197.jpg" alt="Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo menolak kriminalisasi terhadap profesi penilai. Menurutnya, profesi penilai bekerja di bawah peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, hingga keputusan menteri.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Hal itu dia sampaikan dalam acara Peningkatan Kompetensi Penilai Pertanahan untuk Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Upaya Perlindungan Keuangan Negara di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Budi mengatakan, Penilai Publik di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan tugas negara. Seharusnya, profesi ini dilindungi selama bertugas.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Budi memastikan, para penilai tidak memiliki keinginan atau kemauan untuk terlibat dalam kegiatan yang berujung pada perkara hukum. Namun, profesi ini pasti dilibatkan dalam banyak proyek pemerintah.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Bagaimana tidak turut serta wong kita menjadi salah satu unsur penunjang profesi untuk sektor pertanahan. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Karena ini masalah hukum, ya kita melawan secara hukum juga,&rdquo; ujar Budi, Jumat (13/2).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/017191062/transjakarta-tanggung-seluruh-biaya-santunan-korban-kecelakaan-di-jalan-margasatwa-pramudi-dibebastugaskan">Transjakarta Tanggung Seluruh Biaya Santunan Korban Kecelakaan di Jalan Margasatwa, Pramudi Dibebastugaskan</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Budi mengutarakan, profesi penilai memiliki peran strategis di luar sektor pertanahan, seperti sektor keuangan dan profesi penunjang lainnya, seperti penentuan lelang, harta gono-gini, hingga laporan keuangan.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Setiap tahun nilai yang dicatatkan oleh Penilai Publik dari KJPP yang berada di bawah MAPPI mencapai antara Rp 10 ribu triliun hingga Rp 12 ribu triliun per tahun. Nilai yang sangat besar untuk berkontribusi kepada negara.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Artinya 80 persen peran Penilai Publik di KJPP ini sangat signifikan,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Ia menyebut seluruh langkah DPN dilakukan secara bertahap dan persuasif, baik secara verbal maupun administratif. Diantaranya bertemu dengan Wakil Menteri ATR/BPN, Wakil Menteri Keuangan, audiensi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Ekonomi Kreatif, hingga DPR RI Komisi XI untuk mendorong percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Menteri Ekraf mendukung kita dan beliau berjanji untuk berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Menteri Keuangan untuk segera meluncurkan UU tentang Penilai,&rdquo; kata Budi.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Selain itu, DPN akan mengajukan judicial review terhadap UU KUHP pasal 20; UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 32 dan 38 agar proses pemeriksaan administrasi terhadap Profesi Penilai didahulukan dibandingkan proses pidananya, serta POJK 40/2019 dan POJK 3/2022 terkait batasan penilai internal sebesar Rp 10 miliar.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Agar semua langkah yang kita lakukan tercatat oleh negara bahwa kita ini punya peran strategis dalam kemajuan ekonomi,&rdquo; tandasnya.</div>

Budi mengatakan, Penilai Publik di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan tugas negara. Seharusnya, profesi ini dilindungi.

Cegah Kriminalisasi Profesi Penilai, MAPPI Akan Ajukan Judicial Review ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ingin-lepas-dari-jerat-hukum-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lembaga Kajian Konsumen Pangan Nusantara (LAKPAN) resmi mendaftarkan permohonan Uji Materiil (Judicial Review) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Neraca Komoditas, Senin (19/1). Aturan tersebut dinilai menjadi "tameng" bagi praktik mafia kuota pangan yang selama ini mencekik harga kebutuhan pokok, terutama bawang putih dan daging. Langkah ini merupakan upaya koreksi sistemik terhadap regulasi yang dianggap melegalkan praktik rente. Ketua LAKPAN Lukman Hakim menegaskan, instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor seringkali terganjal oleh aturan di tingkat bawah yang tidak sinkron. Menurutnya, perintah Presiden tidak akan efektif jika pintu praktik rente masih terbuka lewat norma hukum yang kabur. "Langkah hukum ini kami tempuh untuk melakukan koreksi sistemik terhadap aturan yang selama ini menjadi tameng bagi praktik mafia kuota pangan," ujar Lukman saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (20/1). LAKPAN menyoroti adanya "penyelundupan" rezim pembatasan dalam Perpres tersebut melalui frasa "komoditas strategis tertentu". Hal ini dianggap bertentangan dengan UU Cipta Kerja yang mengamanatkan perizinan berusaha yang transparan dan efisien. Gugatan ini secara khusus menggugat Pasal 3A ayat (2) huruf g dan Pasal 10 ayat (1) Perpres No. 7 Tahun 2025. LAKPAN mempertanyakan mengapa bawang putih dimasukkan sebagai komoditas strategis, sementara komoditas yang melibatkan banyak petani lokal seperti bawang merah atau kacang-kacangan justru tidak diproteksi serupa. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, praktik maladministrasi dalam kuota impor ini telah menyebabkan kelangkaan buatan. Dampaknya mengerikan: harga bawang putih melonjak hingga Rp9.000 per kilogram di atas harga wajar. "Secara akumulatif, rakyat Indonesia dipaksa menanggung kerugian ekonomi mencapai Rp4,5 triliun hanya untuk memperkaya kartel impor," tegas Lukman. Lukman mencontohkan, di lapangan, harga bawang putih kini sudah menembus angka Rp42.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Harga ini bisa meledak lebih tinggi saat memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri jika sistem kuota tidak segera dibenahi. "Output-nya, itu harga stabil, tidak terjadi rekayasa atau penyembunyian kuota yang disetting seolah-olah habis gitu, padahal barangnya ada gitu. Dan bawang putih adalah instrumen yang paling penting. Mungkin ibu-ibu setuju sama saya tuh," kata Lukman menambahkan. Solusi: Tarifisasi Bukan Kuota Kuasa Hukum LAKPAN Syaiful Bahari menawarkan solusi konkret yaitu tarifisasi. Daripada menggunakan sistem kuota yang hanya menguntungkan mafia, lebih baik negara mengenakan tarif impor per kilogram secara terbuka sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). "Lebih bagus kemudian impor tapi ditarifisasi ditarif misalnya satu kilo itu ada 2 ribu rupiah ketimbang dimakan oleh para mafia yang sekilonya itu bisa 8 ribu rupiah. Negara dapat uang melalui PNBP, kemudian dana ke negara ini bisa dipakai untuk pemberdayaan petani di sektor yang lain," jelas Syaiful. Dengan sistem tarif, harga di tingkat konsumen diharapkan jauh lebih rasional, sementara negara mendapatkan pemasukan resmi yang transparan untuk membantu petani lokal di sektor lain yang lebih produktif. &nbsp;

LAKPAN gugat Perpres Neraca Komoditas di MA. Sistem kuota impor lindungi mafia pangan & rugikan rakyat Rp4,5 Triliun.

LAKPAN Gugat Perpres Neraca Komoditas ke MA, Sebut Mafia Pangan Rugikan Rakyat Rp 4,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/JKT-7_Rencana-Kenaikan-Cukai-Hasil-Tembakau_MIFTAHUL-HAYAT-04-3246686237.jpeg" alt="Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Permasalahan aturan industri hasil tembakau (IHT) menjadi hal yang berlarut-larut. Meski sudah diwarnai protes bertubi-tubi, pemerintah tetap menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Hanya ada dua opsi yang tertinggal yakni Executive Review atau Judicial Review. Dosen Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Mochamad Djalil mengatakan, menunggu pemerintah berubah pikiran hanya dengan melakukan protes tak akan menjadi solusi baik. Menurutnya, harus ada langkah hukum untuk akhirnya bisa menganulir aturan yang ada. "Supaya dampaknya tak terlanjur besar, kita harus segera melangkah. Misalnya, dengan mengajukan judicial review,&rdquo; ungkapnya saat Forum Diskusi Jawa Pos, Selasa (29/4). Dia mengatakan, pemangku kepentingan harus segera merancang kajian. Kajian tersebut pun harus menyangkut tiap pasal yang dirasa merugikan. Sehingga, saat harus uji materiil mereka punya dasar yang kuat. Menurutnya, proses judicial review tak serumit zaman dulu. Memang, butuh waktu sekitar satu tahun untuk melalui proses tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa langkah tersebut menjadi salah satu dari sedikit upaya yang bisa ditempuh. "Upaya lainnya adalah executive review. Itu artinya kita mengajukan agar pemerintah kembali mengevaluasi produk regulasi mereka," jelasnya. Sementara itu, Anggota Apindo Bidang Perundang-undangan &amp; Advokasi Apindo Jatim Ngadi mengatakan, upaya executive review seharusnya menjadi pilihan yang lebih favorit. Pasalnya, proses judicial review jauh lebih rumit proses hukum lain. Apalagi, jika proses tersebut dimenangkan regulator, hal itu bisa menjadi akhir bagi pengusaha untuk mencoba mencabut pasal yang merugikan.&nbsp;Dia mengatakan, dorongan untuk melakukan executive review juga cukup tinggi. Pasalnya, dia mengatakan bahwa PP Nomor 28 Tahun 2024 itu sebenarnya punya dua cacat formil. Pertama, aturan tersebut tak menyerap aspirasi semua rakyat. Kedua, mereka masih belum menyediakan naskah akademik yang menyeluruh atas dasar aturan tersebut. "Pemangku kepentingan bisa saja meminta bantuan pemerintah provinsi untuk memulai proses tersebut. Pada akhirnya, kita harus meminta Kementerian Hukum dan Ham atau sekalian ke sekretariat negara," paparnya.

Dua opsi untuk mencabut aturan tembakau, Executive Review dan Judicial Review, menjadi fokus diskusi para ahli.

Ada Dua Opsi Cabut PP 28/2024, Apindo Hindari JR karena Lebih Rumit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/Edward-Omar-Sharif-Hiariej-atau-Eddy-Hiariej-Fedrik-Tarigan-3JPG-3440268565.jpg" alt="Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memberikan keterangan sebagai ahli pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 d" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memberikan keterangan sebagai ahli pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 d</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa jika terbukti tidak ada partisipasi publik (meaningful participation), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mengatur industri hasil tembakau secara ketat dan berat. "Kalau misalnya terbukti PP dibuat tanpa ada partisipasi. Ya berarti secara prosedur cacat. Berarti dibatalkan, secara formilnya tidak terpenuhi. Cacat. Itu kita belum bicara substansi loh," kata Eddy. Salah satu pasal yang dinilai akan mematikan industri, adalah pelarangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dalam jarak 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Edy melanjutkan definisi satuan pendidikan dalam PP 28/2024 itu tafsirnya banyak sekali. Ia menekankan butuh kehati-hatian dalam mengimplementasikan beleid tersebut. "Memang satuan pendidikan itu banyak sekali, formal maupun informal. Saya kira memang harus berhati-hati," kata Edward kepada wartawan. Edward mempersilakan bila ada pihak yang merasa dirugikan atas PP 28/2024 untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung, secara uji materiil maupun secara formil. Secara materiil, peraturan pemerintah bisa dibatalkan bila bertentangan dengan aturan di atasnya. "Bila bertentangan dengan undang-undang, itu secara substansi bisa dibatalkan," kata dia. Sebelumnya, menanggapi PP 28/2024, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi mengaku diminta masukan dalam pembahasan. Tapi tidak ada poin-poin masukan Gaprindo yang diakomodasi untuk masuk ke dalam PP 28/2024. "Minim sekali partisipasi pengusaha. Memang kami diminta masukan tapi kita nggak tahu masukan mana yang masuk dalam PP itu," kata Benny. Meski sudah berlaku, kata Benny, PP 28/2024 sulit diimplementasikan, apalagi di Jakarta banyak sekali penjual rokok yang dekat dengan tempat bermain anak dan satuan pendidikan. "Pasal itu langsung berlaku. Kami khawatir aturan itu sulit diberlakukan," kata dia. Sementara itu Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Ketua Aprindo Solihin menyebut ketentuan yang melarang penjual rokok berjarak kurang dari 200 meter itu dalam implementasinya sulit dijalankan. "Siapa yang berani mengambil tindakan pada toko kelontong penjual rokok," kata dia. Solihin menyoroti tidak ada meaningful participation dalam penyusunan PP 28/2024. Dia mengaku Aprindo sudah menyambangi beberapa kementerian tapi tidak diminta pendapat. "Kami sudah menyambangi beberapa kementerian, tapi kami sama sekali tidak diminta pendapat," katanya.

Wakil Menteri Hukum menegaskan PP 28/2024 bisa dibatalkan jika tidak ada partisipasi publik. Asosiasi pengusaha ritel juga siap ajukan JR.

PP 28/2024 Dikritik Pelaku Usaha, Wamenkum: Bisa Dibatalkan Bila Terbukti Tidak Ada Partisipasi Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/Pengajuan-Gugatan-Hasil-Pemilu-0519-hafiz-antarafoto-42249189.jpg" alt="Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Hafidz Mubarak/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Hafidz Mubarak/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mengawali tahun 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi perhatian publik setelah memutuskan untuk mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Keputusan yang diumumkan pada Kamis (2/1) ini memicu polemik yang melibatkan berbagai pihak, terutama dalam melihat dampaknya terhadap dinamika politik pemilihan presiden mendatang. Namun di tengah perdebatan tersebut, muncul istilah-istilah hukum yang sering didengar tetapi jarang dipahami oleh masyarakat luas. Memahami istilah ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, terutama dalam isu-isu krusial seperti ini. Berikut delapan istilah hukum yang sering digunakan dalam pembahasan seputar MK dan artinya: <ol> <li> Presidential Threshold Presidential threshold merujuk pada ambang batas persentase suara yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini kerap menjadi perdebatan, terutama dalam menentukan siapa yang berhak maju dalam pemilihan presiden. </li> <li> Judicial Review Judicial review adalah proses di mana Mahkamah Konstitusi memeriksa dan menilai apakah suatu undang-undang atau peraturan bertentangan dengan konstitusi. Mekanisme ini menjadi bagian dari checks and balances dalam sistem negara hukum, memastikan kebijakan tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. </li> <li> Sengketa Hasil Pemilu Sengketa hasil pemilu terjadi ketika ada perselisihan terkait hasil pemilihan umum, baik menyangkut jumlah suara, keabsahan pemilih, atau dugaan pelanggaran prosedur yang dapat memengaruhi hasil pemilu. MK menjadi tempat penyelesaian akhir untuk kasus seperti ini. </li> <li> Inkonsitusionalitas Bersyarat Inkonsitusionalitas bersyarat adalah kondisi di mana sebuah aturan atau undang-undang dinyatakan melanggar konstitusi, tetapi masih tetap berlaku dengan syarat tertentu. Mekanisme ini memberi kesempatan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki aturan tanpa harus langsung mencabutnya. </li> <li> Amicus Curiae Amicus curiae, atau yang berarti "teman pengadilan," adalah pihak yang memberikan masukan atau pendapat kepada pengadilan dalam suatu perkara. Meski tidak terlibat langsung, amicus curiae sering membantu dengan menyediakan perspektif teknis atau penting dalam isu tertentu. </li> <li> Status Quo Status quo mengacu pada upaya mempertahankan kondisi atau posisi tertentu dalam proses persidangan hingga ada keputusan lebih lanjut. Dalam hukum, hal ini sering digunakan untuk menjaga kestabilan sementara. </li> <li> Pemakzulan Pemakzulan adalah proses hukum untuk memberhentikan pejabat negara, seperti presiden atau wakil presiden, sebelum masa jabatannya berakhir. Proses ini dilakukan jika pejabat dianggap melanggar hukum atau melakukan pelanggaran berat. </li> <li> Uji Materiil Uji materiil adalah pengujian atas suatu undang-undang atau peraturan apakah sesuai dengan konstitusi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, MK dapat memutuskan untuk membatalkan atau meminta revisi atas peraturan tersebut. </li> </ol> Istilah-istilah di atas mencerminkan aspek-aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia. Namun, sayangnya, masih banyak masyarakat yang tidak akrab dengan istilah-istilah ini. Padahal, memahami istilah tersebut dapat membantu kita lebih kritis dalam mengikuti isu-isu yang melibatkan hukum dan kebijakan publik. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban untuk memahami sistem hukum yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat berperan lebih aktif dalam menjaga dan memperjuangkan keadilan.

Pahami 8 istilah hukum yang sering muncul di Mahkamah Konstitusi, seperti presidential threshold, judicial review, hingga uji materiil.

Mengenal 8 Istilah Hukum Penting di Mahkamah Konstitusi: Apa Itu Judicial Review, Presidential Threshold, hingga Status Quo?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-diminta-perpanjang-waktu-seleksi-hakim-mk_m_.jpg" alt="Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Indonesia Food Security Review (IFSR), Masyarakat Aliansi Kesejahteraan Siswa-siswi Indonesia (MAKSI), dan Forum OSIS (FOS) ajukan gugatan judicial review pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berkas gugatan disampaikan ke Gedung MK, Jakarta, Senin (12/2), sekitar pukul 10.00 WIB. &rdquo;Pengajuan ini merupakan bagian dari upaya koalisi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak yang terjamin, termasuk hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi setiap hari,&rdquo; ucap Program Manager I Handy Muharam Nataprawira, dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (12/2). Koalisi menekankan, hak anak-anak Indonesia untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, seperti dijamin pasal 28B ayat (2) UUD 1945, tidak boleh terabaikan. Menurut Handy, pihaknya mengajukan gugatan dengan dasar bahwa pada Pembukaan UUD 1945 telah ditetapkan tujuan utama yang mencerminkan cita-cita dan misi negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. &rdquo;Amanat tersebut seharusnya menjadi arah kemajuan bangsa dan penting untuk diwujudkan melalui kebijakan dan program pemerintah. Aksi hari ini didorong keinginan koalisi masyarakat sipil untuk memastikan tujuan negara Indonesia tersebut dapat benar-benar terimplementasikan dengan dukungan regulasi dan teknis yang kuat,&rdquo; imbuh Handy Muharam Nataprawira. Menurut Handy, keinginan koalisi masyarakat sipil mendorong tujuan luhur dan mulia negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa muncul setelah melihat data dan fakta di Indonesia saat ini jauh dari cita-cita para founding fathers. Dari kajian yang dilakukan koalisi masyarakat sipil, ditemukan sembilan fakta memprihatinkan. Berikut faktanya: 1. Sebanyak 41 persen anak sekolah Indonesia berangkat sekolah dalam keadaan lapar. 2. Sebanyak 58 persen anak usia sekolah memiliki pola makan tidak sehat. 3. Sebanyak 55 persen anak usia sekolah Indonesia tidak mengerti yang dibaca. 4. Angka prevalensi stunting di Indonesia pada tingkat nasional masih ada di kisaran 21,6 persen dan gizi buruk di kisaran 3,8 persen. 5. Delapan dari setiap seratus penduduk Indonesia terkategori kurang gizi (asupan kalori tidak mencukupi). Sementara itu, sekitar 14 persen balita di Indonesia mengalami kekurangan gizi akut. 6. Penderita anemia berumur 5-14 tahun sebesar 26,4 persen. Sementara itu, pada kelompok usia 15-24 tahun, prevalensi anemia sebesar 32 persen 7. Tingkat kelaparan di Indonesia masih berada di level 18, tertinggi ketiga di Asia Tenggara setelah Timor Leste dan Laos. Diperkirakan terdapat 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. 8. Konsumsi buah dan sayuran orang Indonesia rata-rata di angka 180 gram, jauh di bawah standar WHO 400 gram per hari. 9. Angka putus sekolah di jenjang SMA mencapai 1,38 persen, angka putus sekolah di jenjang SMP sebesar 1,06 persen. &rdquo;Data dan fakta tersebut menjadi bukti sahih bahwa dibutuhkan terobosan berupa program dan komitmen implementasi kebijakan bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah pendidikan dan kesehatan generasi masa depan Indonesia,&rdquo; ucap Handy Muharam Nataprawira.

Koalisi masyarakat sipil ajukan gugatan judicial review pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ke MK

Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU Sisdiknas ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/hariyadi-1123596866.jpg" alt="Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengungkapkan bahwa pengajuan yudisial (judisial review) soal pajak hiburan dilakukan pada pekan depan. <div>"Saya rasa minggu ini tidak terkejar, mungkin awal minggu depan. Kalau tidak Senin, Selasa," ujar Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/1).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia mengakui, terdapat beberapa berkas yang tengah direvisi, sehingga pengajuan belum dapat dilakukan pada akhir bulan ini. Langkah hukum dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam permohonan itu, Hariyadi mengakui pihaknya fokus pembatalan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 terutama pada pasal 58 ayat 2, yang di dalamnya termuat penarikan tarif PBJT untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap atau spa yang dipatok paling rendah sebesar 40 persen dan paling tinggi 75 persen.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kami&nbsp;fokus itu saja (Pasal 58 ayat 2) karena masalahnya di situ," ujarnya pula. GIPI&nbsp;dan para pengusaha industri hiburan mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta untuk bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat (26/1). Hariyadi mengatakan, Menko Luhut menyatakan akan mengeluarkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pada Pasal 101 UU HKPD, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan jasa hiburan, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Untuk itu, GIPI meminta kebijaksanaan para kepala daerah untuk menggunakan instrumen tersebut sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.</div>

Langkah hukum dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pempus dan Pemda

GIPI Ajukan Judicial Review Pajak Hiburan Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/27/WhatsApp-Image-2023-08-26-at-214200-4127974125.jpg" alt="Akademisi hukum gelar kajian melalui webinar nasional terkait gugatan batas usia capres dan cawapres." width="100%">
<figcaption>Akademisi hukum gelar kajian melalui webinar nasional terkait gugatan batas usia capres dan cawapres.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi polemik menjelang Pilpres 2024. Sejumlah pihak mengajukan gugatan judicial review usia capres dan cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan batas usia capres dan cawapres itu menjadi polemik hingga akhirnya kalangan akademisi hukum mengambil sikap dengan melakukan kajian melalui webinar nasional. Kegiatan itu digelar Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Anti Korupsi (Presisi) dan Departemen Hukum dan HAM Fakultas Hukum Untag Banyuwangi, Sabtu (26/8). Direktur Presisi Demas Brian Wicaksono mengungkapkan, saat ini, diperlukan aturan yang jelas dan rinci mengenai persyaratan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan begitu, hasil Pilpres 2024 nanti dapat memperoleh presiden dan wakil presiden yang berkualitas, produktif, serta cerdas. &rdquo;Seharusnya persyaratan capres dan cawapres dalam UU Pemilu perlu dipertegas dan diperjelas secara rinci, sehingga seluruh kepentingan warga negara Indonesia dapat terlindungi konstitusionalnya dalam persyaratan tersebut,&rdquo; jelas Demas. Menurut Demas, KPU sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses pemilu harus memastikan bahwa capres dan cawapres yang mencalonkan diri memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. &rdquo;Termasuk bersih dari rekam jejak persoalan korupsi, pelanggaran HAM, serta persoalan pidana lain,&rdquo; jelasnya. Dia berharap semua akademisi dan pengamat politik serta mahasiswa mengawal bersama-sama proses Pemilu dan Pilpres 2024. &rdquo;Harapannya semua pihak dapat berkontribusi dalam pesta demokrasi ini, dan memberikan keputusan politik terbaik untuk bangsa dan negara tercinta,&rdquo; tutur Demas. Webinar nasional dengan tema Judicial Review Batas Maksimal Usia dan Tindak Pidana dalam Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden menghadirkan 6 narasumber. Mereka merupakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Salah satunya, Aditya Wiguna. Dosen Untag Banyuwangi itu menyatakan, judicial review batas usia capres dan cawapres sebagai jaringan pengaman, agar pemilu menghasilkan pemimpin bangsa yang netral dan bersih dari tindak pidana. &rdquo;Judicial review batas usia pada Undang-Undang Nomor Tahun 2017 adalah jaring pengaman agar pemimpin bangsa ini netral dan bersih dari tindak pidana,&ldquo; kata Aditya dalam webinar yang diikuti sekitar seribuan peserta itu. Dosen Universitas Islam Jember Muhamad Hoiru menambahkan, logika pembenar harus ada pembatas usia adalah mampu secara fisik, mampu secara psikologis, dan kemampuan moral yang stabil. &rdquo;Kesimpulannya, batas bawah usia capres dan cawapres adalah 40-35 tahun. Namun batas atas tidak terbatas. Usia paling rendah 40 tahun,&rdquo; tegas Muhamad Hoiru. &rdquo;Idealnya calon presiden mencerminkan kematangan pribadi pemahaman tentang nilai demokrasi. Tidak ada batas maksimum, karena sudah terdapat syarat jasmani dan rohani membuat persyaratan ini sesuai kebutuhan rakyat,&rdquo; lanjut Muhamad Hoiru. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima Taufik Firmanto mengimbau, agar semua pihak, baik akademisi, praktisi, sampai mahasiswa untuk bersama-sama terlibat dalam proses politik secara sehat dan ikut mengawal proses Pemilu 2024. &rdquo;Saya berharap agar kita semua dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara melalui proses pemilu yang jujur dan bersih,&rdquo; ungkap Taufik Firmanto. Sebelumnya, gugatan batas usia capres dan cawapres itu salah satunya dilayangkan Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Dalam permohonannya, mereka meminta syarat usia maksimal capres dan cawapres paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan. Mereka mengajukan uji materi pasal 169 huruf d dan q UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. Pasal 169 huruf d berbunyi tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, sedangkan pasal huruf q berusia paling rendah 40 tahun.

Batas usia capres dan cawapres menjadi polemik menjelang Pilpres 2024. Sejumlah pihak ajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi

Akademisi Hukum Respons Gugatan Batas Usia Capres Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-diminta-perpanjang-waktu-seleksi-hakim-mk_m_.jpg" alt="Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Puluhan advokat yang mengatasnamakan diri Aliansi '98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (18/8). Mereka mengajukan uji materi atau judicial review pasal 169 huruf (d) dan (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. Dalam keterangan yang disampaikan ke awak media, 98 pengacara itu meminta syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden diubah dari tidak terbatas menjadi maksimal 70 tahun. &rdquo;Pada hari ini, 18 Agustus 2023, bertempat di gedung Mahkamah Konstitusi, merupakan hari yang bersejarah dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia yang untuk selanjutnya dinamakan sebagai Jumat Glory,&rdquo; tulis keterangan pers Aliansi '98 kepada awak media. Pasal yang diuji materi itu terkait persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam huruf (d) pasal itu berbunyi tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Sementara, huruf (q) dalam pasal 169 berbunyi berusia paling rendah 40 tahun. Aliansi '98 menilai huruf (d) terkait tindak pidana berat lainnya, harus diperjelas oleh MK. Selain itu, menurut Aliansi '98, pasal 169 yang mengatur persyaratan menjadi capres dan cawapres belum mencakup semua hal. Aliansi '98 menilai pasal syarat capres/cawapres seharusnya memberikan perlindungan pada rakyat Indonesia. &rdquo;Dari calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada 1998, orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya,&rdquo; ujar keterangan itu. Aliansi '98 membandingkan dengan syarat usia capres dan cawapres dengan sejumlah jabatan lain. Antara lain, usia hakim konstitusi maksimal 70 tahun, usia Ketua Mahkamah Agung maksimal 70 tahun, usia Wakil Ketua Mahkamah Agung maksimal 70 tahun, usia hakim agung maksimal 70 tahun, usia anggota Komisi Yudisial (KY) maksimal 68 tahun, usia ketua BPK maksimal 67 tahun, dan usia anggota BPK maksimal 67 tahun. Menurut Aliansi '98, presiden terpilih seharusnya merupakan sosok pemimpin yang produktif dalam menjalankan kinerja. Artinya, presiden terpilih seharusnya mempunyai kemampuan secara fisik, psikologis, dan moral yang stabil. &rdquo;Untuk itu, batas usia maksimal calon presiden pada Pemilu 2024 harus negara (melalui Mahkamah Konstitusi) tetapkan dengan ketentuan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan,&rdquo; demikian pendapat Aliansi '98.

Puluhan advokat Aliansi '98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, ajukan gugatan terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK)

98 Advokat Gugat Syarat Usia ke MK, Minta Maksimal Capres-Cawapres 70 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/puan-menkes-223093679.jpg" alt="MENUNGGU PP: Menkes Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyerahkan pandangan akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (12/7)." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PP: Menkes Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyerahkan pandangan akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; DPR akhirnya mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (11/7). Dewan mempersilakan masyarakat mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika tidak puas atas pengesahan tersebut. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, rapat pengesahan RUU Kesehatan berjalan baik dan lancar. Namun, ada satu fraksi yang setuju dengan catatan, yakni Fraksi Partai Nasdem.Lalu, dua fraksi menolak pengesahan: Partai Demokrat dan PKS. &rdquo;Enam fraksi setuju disahkannya RUU Kesehatan ini,&rdquo; ujarnya saat konferensi pers seusai rapat paripurna kemarin. Setelah disahkan, UU Kesehatan akan diundang-undangkan oleh pemerintah. Puan meminta pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk menuntaskan UU tersebut dan segera dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan sosialisasi yang masif, tutur Puan, masyarakat akan mengetahui manfaat UU Kesehatan. Menurut Puan, tujuan disahkannya RUU Kesehatan adalah membuat sektor kesehatan di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih terbuka. Selain itu, terang dia, melalui UU tersebut, akan ada sinergi antara APBN dan APBD terkait anggaran di pusat dan daerah. &rdquo;Dan sinergi untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia dan hal-hal lainnya,&rdquo; jelas dia. Puan berharap pengesahan UU Kesehatan tak hanya bermanfaat bagi sektor kesehatan, tapi juga masyarakat Indonesia secara luas. &rdquo;Citra Indonesia di dunia internasional juga akan semakin baik,&rdquo; ucap ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu. Terkait sejumlah pihak yang menolak pengesahan RUU Kesehatan, Puan menegaskan, sejak awal DPR dan pemerintah memberikan ruang seluas-seluasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Jadi, pembahasan dilakukan sangat terbuka. Jika masih ada kelompok masyarakat yang belum puas dan merasa hak konstitusionalnya belum terakomodasi, mereka bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Sebab, setelah disahkan di DPR, UU itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Setelah nanti diundang-undangkan, pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU Kesehatan. &rdquo;Jadi, tugas DPR sudah selesai. Sekarang ada di pemerintah,&rdquo; ujar mantan Menko PMK itu. Namun, jika masih ada yang tidak puas, mereka bisa mengajukan JR atau uji materi ke MK. &rdquo;Masih ada MK yang kemudian bisa menjadi salah satu tempat untuk menampung aspirasi dan masukan secara konstitusional,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan, UU Kesehatan berpotensi menghilangkan lapangan kerja bagi tenaga medis dan kesehatan. Sebab, RUU yang menggunakan metode omnibus law tersebut mengatur pemanfaatan tenaga kesehatan dan tenaga medis warga negara asing (WNA). Anggota DPR dari Partai Demokrat Dede Yusuf menambahkan, aturan anyar soal kesehatan harus bisa mengatasi masalah pemerataan pelayanan dan pembiayaan yang berkeadilan. Problem akses kesehatan juga harus bisa diselesaikan. Namun, menurut dia, pengesahan RUU Kesehatan masih diliputi berbagai persoalan. Dede menyebutkan, partainya telah berkomitmen memperjuangkan anggaran kesehatan. &rdquo;Sebagai bentuk konkret keberpihakan terhadap kesehatan rakyat,&rdquo; ucapnya. Dede mengaku kecewa karena pemerintah memilih menghapus belanja tetap atau mandatory spending di sektor kesehatan. Dia mengungkapkan, Partai Demokrat tidak setuju dengan liberalisasi tenaga kesehatan dan tenaga medis asing. Sikap itu, menurut Dede, tidak berarti Demokrat anti dengan tenaga kerja asing. Dia juga melihat bahwa UU ini berorientasi pada investasi bisnis. &rdquo;Tentulah ini tidak baik,&rdquo; tuturnya. Dia juga mengatakan bahwa penyusunan RUU Kesehatan kurang memberikan ruang dan waktu pembahasan yang cukup. &rdquo;Terkesan sangat terburu-buru,&rdquo; ungkap Dede. Menanggapi sikap PKS dan Demokrat yang menolak pengesahan RUU Kesehatan, pimpinan Komisi IX DPR Emanuel Melkiades menyatakan, RUU Kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tiap pasalnya menerjemahkan agenda transformasi kesehatan untuk perbaikan pelayanan kesehatan. &rdquo;RUU Kesehatan memberikan ruang ekosistem untuk pengembangan inovasi kesehatan,&rdquo; ucapnya. Terpisah, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, UU Kesehatan dapat mereformasi pelayanan kesehatan. Dia juga berharap kekurangan dokter bisa segera dipenuhi dengan lebih cepat. Termasuk kekurangan dokter spesialis. &rdquo;Bagus. Saya kira arahnya ke sana,&rdquo; katanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, setelah pandemi, Indonesia membutuhkan transformasi kesehatan. Pandemi juga telah menguji sistem kesehatan nasional. &rdquo;Pandemi membuka mata, banyak yang harus diperbaiki di bidang kesehatan. Itu sebabnya, transformasi kesehatan amat diperlukan,&rdquo; tuturnya. Budi membeberkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya, 300 ribu masyarakat meninggal karena stroke setiap tahun. Lalu, 6 ribu bayi meninggal karena gangguan jantung. Belum lagi 5 juta balita yang masih mengalami tengkes (stunting). Budi menegaskan, rakyat membutuhkan layanan kesehatan yang lebih baik. &rdquo;Menuju generasi emas pada 2045, kita harus bekerja keras karena tidak bisa dicapai tanpa manusia Indonesia yang sehat,&rdquo; tegasnya. Dia menambahkan, negara bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan yang layak. Budi menyatakan bahwa UU Kesehatan memiliki semangat mencegah penyakit. Layanan primer mengedepankan promotif dan preventif. &rdquo;Untuk ketahanan kesehatan, pemerintah menyediakan jaringan laboratorium di seluruh pelosok,&rdquo; katanya. Dia menerangkan, ada beberapa hal yang disepakati dengan DPR. Misalnya terkait dengan pemenuhan infrastruktur, SDM, sarana-prasarana, teknologi kesehatan, dan penguatan kefarmasian. Budi menyatakan tak ingin lagi tergantung pada industri farmasi luar negeri. &rdquo;Kita utamakan penggunaan bahan baku dalam negeri dan insentif bagi anak negeri yang mengembangkan produksi dalam negeri,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut Budi mengatakan, ada sebelas UU sektor kesehatan lama yang telah disesuaikan dengan dinamika zaman. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes Sundoyo menyatakan, setelah ini pihaknya akan menyusun aturan turunan UU Kesehatan. Ada 107 peraturan pelaksanaan yang harus dikerjakan eksekutif. &rdquo;Ada peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), dan peraturan menteri kesehatan,&rdquo; jelasnya. Penyusunan PP dan perpres akan dilakukan kementerian terkait. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan oleh panitia antar kementerian (PAK). Lalu dilakukan harmonisasi bersama unsur terkait. &rdquo;Semua akan diakselerasi. Karena peraturan pelaksanaan itu bagian dari pengaturan yang baru untuk mendukung sistem kesehatan masyarakat,&rdquo; ungkapnya. (lyn/lum/c9/oni)

DPR akhirnya mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#judicial review

Berita Terkini