Ferlynda Putri Sofyandari

Khafidul Ulum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/puan-menkes-223093679.jpg" alt="MENUNGGU PP: Menkes Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyerahkan pandangan akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (12/7)." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PP: Menkes Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyerahkan pandangan akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; DPR akhirnya mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (11/7). Dewan mempersilakan masyarakat mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika tidak puas atas pengesahan tersebut. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, rapat pengesahan RUU Kesehatan berjalan baik dan lancar. Namun, ada satu fraksi yang setuju dengan catatan, yakni Fraksi Partai Nasdem.Lalu, dua fraksi menolak pengesahan: Partai Demokrat dan PKS. &rdquo;Enam fraksi setuju disahkannya RUU Kesehatan ini,&rdquo; ujarnya saat konferensi pers seusai rapat paripurna kemarin. Setelah disahkan, UU Kesehatan akan diundang-undangkan oleh pemerintah. Puan meminta pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk menuntaskan UU tersebut dan segera dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan sosialisasi yang masif, tutur Puan, masyarakat akan mengetahui manfaat UU Kesehatan. Menurut Puan, tujuan disahkannya RUU Kesehatan adalah membuat sektor kesehatan di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih terbuka. Selain itu, terang dia, melalui UU tersebut, akan ada sinergi antara APBN dan APBD terkait anggaran di pusat dan daerah. &rdquo;Dan sinergi untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia dan hal-hal lainnya,&rdquo; jelas dia. Puan berharap pengesahan UU Kesehatan tak hanya bermanfaat bagi sektor kesehatan, tapi juga masyarakat Indonesia secara luas. &rdquo;Citra Indonesia di dunia internasional juga akan semakin baik,&rdquo; ucap ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu. Terkait sejumlah pihak yang menolak pengesahan RUU Kesehatan, Puan menegaskan, sejak awal DPR dan pemerintah memberikan ruang seluas-seluasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Jadi, pembahasan dilakukan sangat terbuka. Jika masih ada kelompok masyarakat yang belum puas dan merasa hak konstitusionalnya belum terakomodasi, mereka bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Sebab, setelah disahkan di DPR, UU itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Setelah nanti diundang-undangkan, pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU Kesehatan. &rdquo;Jadi, tugas DPR sudah selesai. Sekarang ada di pemerintah,&rdquo; ujar mantan Menko PMK itu. Namun, jika masih ada yang tidak puas, mereka bisa mengajukan JR atau uji materi ke MK. &rdquo;Masih ada MK yang kemudian bisa menjadi salah satu tempat untuk menampung aspirasi dan masukan secara konstitusional,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan, UU Kesehatan berpotensi menghilangkan lapangan kerja bagi tenaga medis dan kesehatan. Sebab, RUU yang menggunakan metode omnibus law tersebut mengatur pemanfaatan tenaga kesehatan dan tenaga medis warga negara asing (WNA). Anggota DPR dari Partai Demokrat Dede Yusuf menambahkan, aturan anyar soal kesehatan harus bisa mengatasi masalah pemerataan pelayanan dan pembiayaan yang berkeadilan. Problem akses kesehatan juga harus bisa diselesaikan. Namun, menurut dia, pengesahan RUU Kesehatan masih diliputi berbagai persoalan. Dede menyebutkan, partainya telah berkomitmen memperjuangkan anggaran kesehatan. &rdquo;Sebagai bentuk konkret keberpihakan terhadap kesehatan rakyat,&rdquo; ucapnya. Dede mengaku kecewa karena pemerintah memilih menghapus belanja tetap atau mandatory spending di sektor kesehatan. Dia mengungkapkan, Partai Demokrat tidak setuju dengan liberalisasi tenaga kesehatan dan tenaga medis asing. Sikap itu, menurut Dede, tidak berarti Demokrat anti dengan tenaga kerja asing. Dia juga melihat bahwa UU ini berorientasi pada investasi bisnis. &rdquo;Tentulah ini tidak baik,&rdquo; tuturnya. Dia juga mengatakan bahwa penyusunan RUU Kesehatan kurang memberikan ruang dan waktu pembahasan yang cukup. &rdquo;Terkesan sangat terburu-buru,&rdquo; ungkap Dede. Menanggapi sikap PKS dan Demokrat yang menolak pengesahan RUU Kesehatan, pimpinan Komisi IX DPR Emanuel Melkiades menyatakan, RUU Kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tiap pasalnya menerjemahkan agenda transformasi kesehatan untuk perbaikan pelayanan kesehatan. &rdquo;RUU Kesehatan memberikan ruang ekosistem untuk pengembangan inovasi kesehatan,&rdquo; ucapnya. Terpisah, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, UU Kesehatan dapat mereformasi pelayanan kesehatan. Dia juga berharap kekurangan dokter bisa segera dipenuhi dengan lebih cepat. Termasuk kekurangan dokter spesialis. &rdquo;Bagus. Saya kira arahnya ke sana,&rdquo; katanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, setelah pandemi, Indonesia membutuhkan transformasi kesehatan. Pandemi juga telah menguji sistem kesehatan nasional. &rdquo;Pandemi membuka mata, banyak yang harus diperbaiki di bidang kesehatan. Itu sebabnya, transformasi kesehatan amat diperlukan,&rdquo; tuturnya. Budi membeberkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya, 300 ribu masyarakat meninggal karena stroke setiap tahun. Lalu, 6 ribu bayi meninggal karena gangguan jantung. Belum lagi 5 juta balita yang masih mengalami tengkes (stunting). Budi menegaskan, rakyat membutuhkan layanan kesehatan yang lebih baik. &rdquo;Menuju generasi emas pada 2045, kita harus bekerja keras karena tidak bisa dicapai tanpa manusia Indonesia yang sehat,&rdquo; tegasnya. Dia menambahkan, negara bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan yang layak. Budi menyatakan bahwa UU Kesehatan memiliki semangat mencegah penyakit. Layanan primer mengedepankan promotif dan preventif. &rdquo;Untuk ketahanan kesehatan, pemerintah menyediakan jaringan laboratorium di seluruh pelosok,&rdquo; katanya. Dia menerangkan, ada beberapa hal yang disepakati dengan DPR. Misalnya terkait dengan pemenuhan infrastruktur, SDM, sarana-prasarana, teknologi kesehatan, dan penguatan kefarmasian. Budi menyatakan tak ingin lagi tergantung pada industri farmasi luar negeri. &rdquo;Kita utamakan penggunaan bahan baku dalam negeri dan insentif bagi anak negeri yang mengembangkan produksi dalam negeri,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut Budi mengatakan, ada sebelas UU sektor kesehatan lama yang telah disesuaikan dengan dinamika zaman. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes Sundoyo menyatakan, setelah ini pihaknya akan menyusun aturan turunan UU Kesehatan. Ada 107 peraturan pelaksanaan yang harus dikerjakan eksekutif. &rdquo;Ada peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), dan peraturan menteri kesehatan,&rdquo; jelasnya. Penyusunan PP dan perpres akan dilakukan kementerian terkait. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan oleh panitia antar kementerian (PAK). Lalu dilakukan harmonisasi bersama unsur terkait. &rdquo;Semua akan diakselerasi. Karena peraturan pelaksanaan itu bagian dari pengaturan yang baru untuk mendukung sistem kesehatan masyarakat,&rdquo; ungkapnya. (lyn/lum/c9/oni)

DPR akhirnya mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Ilham Safutra

DPR Sahkan UU Kesehatan, Puan Maharani: Tak Puas, Silakan Uji ke MK

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Nola Amalia Rosyada

Resep kulit tahu isi ayam jamur ala @hulyatirfani dengan saus gurih manis. Menu simpel, nagih, cocok jadi lauk atau ide jualan rumahan.

Novia Tri Astuti

Resep Kulit Tahu Isi Ayam Jamur, Gurih Nagih Banget!

Dea Agustin Adrianingtyas

Ramalan zodiak Cancer pada Kamis, 5 Maret 2026, mulai dari percintaan, karir, kesehatan dan keuangan.

Ramalan Zodiak Cancer 5 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Juwanda Olivia Syafitri

Temukan 5 menu berbuka sederhana yang kaya nutrisi untuk kembalikan energi keluarga. Sajian praktis dan sehat agar ibadah Ramadhan tetap bugar.

islamicrelief.org.au

5 Menu Berbuka Puasa Sederhana dan Bergizi untuk Kembalikan Energi

Resep Garlic Butter Beef ala @hendrikpyong. Daging shortplate tumis bawang putih dan mentega, gurih wangi, simpel dan anti ribet.

Resep Garlic Butter Beef, Gurih Wangi Anti Ribet

Ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 5 Maret 2026, mulai dari percintaan, karir, kesehatan dan keuangan.

Ramalan Zodiak Taurus 5 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

DPR Sahkan UU Kesehatan, Puan Maharani: Tak Puas, Silakan Uji ke MK

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Resep Kulit Tahu Isi Ayam Jamur, Gurih Nagih Banget!

Ramalan Zodiak Cancer 5 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

5 Menu Berbuka Puasa Sederhana dan Bergizi untuk Kembalikan Energi

Resep Garlic Butter Beef, Gurih Wangi Anti Ribet

Ramalan Zodiak Taurus 5 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

DPR Sahkan UU Kesehatan, Puan Maharani: Tak Puas, Silakan Uji ke MK

Tags

Artikel Terkait

Pekan Ini MKMK Putus Dugaan Pelanggaran Etik Adies Kadir

UU Kesehatan Digugat ke MK, Akademisi Soroti Kewenangan Pemerintah Kelola Pendidikan Dokter Spesialis

Komisi III DPR Sebut MKMK Tak Berwenang Koreksi Pengangkatan Adies Kadir jadi Hakim MK

Popular News

Resep Kulit Tahu Isi Ayam Jamur, Gurih Nagih Banget!

Ramalan Zodiak Cancer 5 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

5 Menu Berbuka Puasa Sederhana dan Bergizi untuk Kembalikan Energi

Resep Garlic Butter Beef, Gurih Wangi Anti Ribet

Ramalan Zodiak Taurus 5 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Download Aplikasi JawaPos.com