<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/02/46bb8687-d560-44ee-ae5d-eb63052b61f2-2341364946.jpg" alt="Ilustrasi pentingnya memilih asuransi sesuai kebutuhan. (Move Forward Counseling)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pentingnya memilih asuransi sesuai kebutuhan. (Move Forward Counseling)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kenaikan premi asuransi kesehatan sering kali memicu kekhawatiran. Banyak nasabah langsung mengaitkannya dengan beban biaya yang bertambah. Padahal, di balik istilah repricing atau peninjauan premi, terdapat mekanisme yang berkaitan erat dengan kenaikan biaya layanan kesehatan dan perubahan profil risiko masyarakat. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara Asia seperti Singapura, Hongkong, India, dan Thailand menghadapi lonjakan biaya rumah sakit dan obat-obatan yang melampaui inflasi umum. Di banyak negara maju, penuaan populasi dan meningkatnya penyakit kronis turut mendorong klaim kesehatan semakin tinggi. Indonesia berada dalam situasi yang tidak jauh berbeda. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024, jumlah kasus penyakit kritis tercatat naik menjadi sekitar 33 juta kasus. Artinya, risiko kesehatan masyarakat makin kompleks dan kebutuhan pembiayaan medis ikut bertambah. Sementara itu, industri asuransi tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan aset industri asuransi dapat tumbuh 5&ndash;7 persen pada 2026. Namun, tantangan besarnya adalah inflasi medis yang diperkirakan mencapai 17,8 persen pada periode yang sama, angka yang jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks inilah repricing menjadi relevan. Secara prinsip, repricing adalah proses peninjauan dan penyesuaian premi atau kontribusi berdasar perubahan risiko dan struktur biaya. Kenaikan harga obat, tarif rumah sakit, penggunaan teknologi medis baru, hingga bertambahnya usia peserta menjadi faktor yang diperhitungkan. Tanpa penyesuaian berkala, premi yang dibayarkan bisa tidak lagi sebanding dengan klaim yang harus ditanggung. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan ini berisiko mengganggu keberlanjutan produk dan kemampuan perusahaan membayar klaim. Untuk memastikan mekanisme ini berjalan terukur, OJK menerbitkan POJK Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Aturan tersebut membatasi peninjauan premi maksimal satu kali dalam setahun, dengan kewajiban pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari sebelum perubahan berlaku. Regulasi ini dimaksudkan agar nasabah memiliki kepastian dan waktu untuk menyesuaikan perencanaan keuangannya. Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama menilai, peninjauan premi merupakan bagian dari mekanisme yang diatur regulator untuk menjaga keberlanjutan perlindungan. &rdquo;Peninjauan premi dilakukan secara transparan dan hanya satu kali dalam setahun sesuai ketentuan regulator. Tujuannya untuk memastikan perlindungan tetap dapat digunakan dan diandalkan dalam jangka panjang,&rdquo; ujar Vivin Arbianti Gautama di Jakarta. Di sisi lain, pengamat keuangan menilai pentingnya komunikasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Repricing, menurut mereka, seharusnya dipahami sebagai bagian dari manajemen risiko berbasis data, bukan sekadar kenaikan sepihak. Perubahan profil risiko masyarakat juga menjadi pertimbangan. Saat ini, sekitar 28 persen belanja kesehatan nasional masih dibayar masyarakat (out-of-pocket). Artinya, risiko finansial akibat sakit masih cukup besar. Asuransi kesehatan swasta berperan sebagai pelengkap jaminan pemerintah, terutama untuk layanan tertentu. Agar tetap berfungsi optimal, keseimbangan antara premi dan klaim perlu dijaga. Sejumlah perusahaan mulai menerapkan pendekatan fair pricing, yakni penyesuaian premi berdasar profil risiko dan riwayat klaim masing-masing peserta. Skema ini diharapkan menciptakan rasa keadilan sekaligus mendorong gaya hidup sehat. Pada akhirnya, repricing disebut merupakan refleksi dari dinamika biaya kesehatan yang terus meningkat. Bagi nasabah, memahami alasan di balik peninjauan premi menjadi penting agar dapat mengambil keputusan finansial secara lebih bijak. Dengan pengawasan regulator dan mekanisme yang transparan, penyesuaian premi diharapkan tetap berada dalam koridor perlindungan jangka panjang, bukan sekadar soal kenaikan biaya, melainkan keberlanjutan manfaat di masa depan. &nbsp;

Repricing asuransi kesehatan dijelaskan: alasan premi ditinjau ulang, aturan OJK, dan dampaknya bagi nasabah di tengah inflasi medis tinggi

Memahami Repricing Asuransi Kesehatan: Mengapa Premi Ditinjau Ulang dan Apa Artinya bagi Nasabah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/JKT_KONPERS-DANANTARA-DAN-GIA_HANUNG-HAMBARA_13112025-8-1886615756.jpg" alt="COO Danantara Indonesia Dony Oskaria berbicara saat Pers Danantara Indonesia Dan Garuda, di Garuda Sentra Operasi, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (13/11/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>COO Danantara Indonesia Dony Oskaria berbicara saat Pers Danantara Indonesia Dan Garuda, di Garuda Sentra Operasi, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (13/11/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kondisi ekonomi di Sumatera Barat (Sumbar) tidak lebih baik dibanding provinsi lain di Pulau Sumatera, apalagi disandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi di provinsi itu hanya 3,3 persen. Sementara inflasi 6 persen. Kondisi itu mendapat sorotan dari Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria saat pulang kampung pada Jumat (20/2). Putra Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, itu meminta para pemimpin di Sumbar itu memikirkan pertumbuhan ekonomi. "Bayangkan PDRB Jambi tinggi dari Sumbar,&rdquo; kata COO Danantara itu. Artinya, pendapatan tiap orang di Jambi lebih tinggi dari orang Sumbar. Angka menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Sumbar Rp 54,33 juta. Sedangkan Jambi, 79,8 juta/orang. "Salah satu obatnya membangun industri. Keadaan sudah buruk. Pengeluaran dua kali lipat pendapatan,&rdquo; kata Dony Oskaria saat berada di kawasan pabrik PT Semen Padang, Jumat (20/2). Pada sisi lain, Dony Oskaria mengaku sangat sedih dan miris melihat fenomena peredaran narkoba dan LGBT di Sumbar. Belum lagi kebersihan. Sanitasi Sumbar terburuk kedua di Indonesia di atas Papua. Narkoba merayap sampai ke desa-desa. &ldquo;Ini kegalauan saya yang lama sekali saya tahan. Sumbar perlu perbaikan serius,&rdquo; kata mantan Wakil Dirut PT Garuda Indonesia itu. Ketika mengunjungi Pelindo di Teluk Bayur, Dony baru tahu ternyata kapal-kapal yang datang kosong, pergi kalau sudah ada muatan atau datang membawa muatan, tetapi kembali dalam kondisi kosong. "Ini berkontribusi pada mahalnya harga komoditas Sumbar di tempat lain," tegasnya. Selain itu, Dony sempat menyinggung soal tanah ulayat. Tanah itu selain kondisinya telantar, juga belum memberikan dampak ekonomi pada anak kemenakan. Ia berharap ekonomi Sumbar bisa bangkit segera. Langkahnya tidak cukup dengan berdoa, tapi mesti dikerjakan.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria meminta para pemimpin di Sumbar untuk memikirkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Inflasi tinggi.

Kepala BP BUMN Pulang Kampung, Soroti Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/pasar-becek-70821259.jpg" alt="Jelang Imlek dan Ramadhan 2026, Harga Beras hingga Daging di Surabaya Relatif Stabil. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jelang Imlek dan Ramadhan 2026, Harga Beras hingga Daging di Surabaya Relatif Stabil. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek dan awal bulan Ramadhan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan ketersediaan stok pangan di daerah tersebut dalam kondisi aman dan terkendali. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan bahwa Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Surabaya 2025 masih berada di angka 73,28, artinya baik dan relatif stabil. "Menjelang Imlek dan Bulan Ramadhan tahun ini, stok pangan di Kota Surabaya dalam kondisi aman. Kami juga terus melakukan pengawasan agar ketersediaan dan distribusi tetap lancar,&rdquo; tuturnya, Kamis (29/1). Dilansir dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Pokok (Siskaperbapo), harga sejumlah komoditas utama di pasar-pasar Surabaya per 27 Januari 2026 terpantau stabil tanpa mengalami kenaikan signifikan. Harga beras premium tercatat Rp 15.416 per kilogram, sementara beras medium berada di kisaran Rp 12.666 per kilogram. Adapun harga gula kristal putih juga relatif stabil di angka Rp 16.833 per kilogram. Untuk komoditas minyak goreng, minyak goreng curah berada di harga Rp 19.833 per kilogram, minyak goreng kemasan premium Rp 18.166 per liter, dan Minyakita berada di harga Rp 16.183 per liter. Harga daging sapi paha belakang terpantau stabil di angka Rp 115.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam ras justru mengalami penurunan tipis menjadi Rp 36.250 per kilogram. "Kami memahami bahwa harga bapok kerap melonjak seiring dengan permintaan masyarakat pada momentum hari raya keagamaan. Karena itu, stabilitas harga tidak lepas dari langkah antisipatif pemerintahnya," imbuh Atiek. Jika terjadi indikasi kenaikan harga atau berkurangnya pasokan, Pemkot Surabaya siap berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) maupun operasi pasar. &ldquo;Ketika permintaan meningkat atau pasokan rawan berkurang, kami akan segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk menyediakan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat,&rdquo; terangnya. Untuk menjaga kelancaran distribusi, DKPP Surabaya berkoordinasi intensif dengan pengelola pasar tradisional, distributor, dan perangkat daerah guna mendeteksi lebih awal potensi gangguan pasokan pangan. &ldquo;Kami mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak, membeli sesuai kebutuhan, serta tidak melakukan panic buying. Pemerintah memastikan stok pangan tersedia sehingga kebutuhan warga tetap terpenuhi,&rdquo; tukas Atiek.

Harga beras, daging, dan stok pangan di Surabaya terpantau stabil menjelang Imlek dan Ramadhan 2026. Pemkot siap jaga ketersediaan.

Jelang Imlek dan Ramadhan 2026, Harga Beras hingga Daging di Surabaya Relatif Stabil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/pasar-murah-jatim-2654548984.jpg" alt="Pasar murah digelar di Bojonegoro untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. (Septian Nur Hadi/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Pasar murah digelar di Bojonegoro untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. (Septian Nur Hadi/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pasar murah momen yang selalu dinanti masyarakat. Rabu (28/1), program tersebut digelar di Kantor Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Ratusan masyarakat memenuhi lokasi kegiatan. Mereka sangat antusias berbelanja. Salah satunya Sumarsih, warga Kelurahan Sumbang, Bojonegoro. Sejumlah bahan kebutuhan pokok (bapok) diborongnya. Mulai dari beras, telur, daging ayam, minyak goreng, dan gula. "Mumpung murah mas. Jadi buat stok di rumah. Terutama beras. Harga sering berubah-ubah. Yaitu Rp 15 ribu - Rp 17 ribu per liter untuk beras premium. Kalau di sini, beras premium Rp 70 ribu/5 kilo. Sedangkan SPHP hanya Rp 55 ribu/5 kilogram," kata Sumarsih, Rabu (28/1). Perempuan berusia 52 tahun itu datang bersama sang anak. Dengan begitu, dirinya dapat berbelanja lebih banyak. Yang sebelumnya hanya bisa membeli 10 kilo beras SPHP, karena adanya batasan pembelian. Namun, karena berdua sama anak, dirinya dapat membeli 4 karung beras SPHP. "Satu orang jatuhnya hanya bisa beli 2 karung beras SPHP. Kalau berdua kan jadi bisa beli 4 karung, 20 kg. Jadi bisa buat stok sebulan ke depan. Kalau bisa (stok) sampai bulan Ramadhan," ujarnya. Menurutnya kegiatan pasar murah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terutama warga tidak mampu. Karena itu, dia berharap, pada Ramadhan mendatang, pasar murah bisa lebih digencarkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pasar murah sebagai langkah konkret untuk memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau. Permukiman penduduk di wilayah pedesaan menjadi sasaran utama kegiatan pasar murah. Dengan begitu, pemerataan harga bapok dapat terjadi. Selain itu, menurutnya pasar murah menjadi instrumen penting dalam pengendalian inflasi. Terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul&nbsp;Fitri. Yakni kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat. "Karena itu, agar harga tetap stabil, selama bulan Ramadan, pasar murah akan semakin digencarkan. Begitu juga bapok yang dijual. Bapok yang mengalami kenaikan harga, jumlah akan diperbanyak," kata Khofifah seusai meninjau pasar murah di Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Rabu (28/1) siang.&nbsp;

Pasar murah digelar di Bojonegoro untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Kendalikan Inflasi Jelang Ramadhan 2026, Pemprov Jatim Gelar Pasar Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/06/inflasi-78414719.jpg" alt="Ilustrasi Inflasi dan Deflasi (Freepik/freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Inflasi dan Deflasi (Freepik/freepik.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2025 terkendali dan berada di bawah capaian nasional. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Jakarta secara tahunan atau yoi tercatat sebesar 2,63 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen. Pada Desember 2025, inflasi DKI Jakarta tercatat sebesar 0,33 persen secara bulanan atau mtm. Angka itu meningkat dibandingkan November 2025 yang sebesar 0,27 persen (mtm), namun masih menjadi yang terendah di Pulau Jawa. Sementara inflasi nasional pada periode yang sama mencapai 0,64 persen (mtm). Berdasarkan hasil pemantauan kabupaten/kota, Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Inflasi Menurut Kelompok di Jakarta, pada November 2025 terjadi inflasi tahunan atau yoy sebesar 2,67 persen. Terjadi kenaikan IHK dari 105,30 pada November 2024 menjadi 108,11 pada November 2025. Sementara untuk inflasi tahun berjalan atau ytd hingga November tercatat 2,29 persen. Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Iwan Setiawan menuturkan, tekanan inflasi Desember terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi 1,07 persen (mtm). Kenaikan harga daging ayam ras dan cabai rawit menjadi pemicu utama, seiring meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), kenaikan harga live bird, serta terbatasnya pasokan cabai akibat curah hujan tinggi. ''Namun, tekanan inflasi kelompok itu tertahan oleh penurunan harga cabai merah seiring masuknya musim panen di sejumlah daerah sentra. Beberapa komoditas lain seperti ikan mas dan susu cair kemasan juga mengalami penurunan harga,'' ujar Iwan. Selanjutnya, untuk Kelompok Transportasi, di Jakarta mencatat inflasi 0,65 persen (mtm). Angka ini meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 0,29 persen. Kenaikan itu dipengaruhi penyesuaian harga BBM non-subsidi per 1 Desember 2025 serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode Nataru. ''Selain itu, emas perhiasan juga kembali menjadi salah satu penyumbang inflasi dengan kenaikan 1,59 persen (mtm), meski melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 8,73 persen,'' katanya. Sejalan dengan itu, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga mencatat inflasi 0,49 persen (mtm). ''Namun, di sisi lain, tekanan inflasi itu juga tertahan oleh deflasi pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,06 persen (mtm), serta kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yang mengalami deflasi 0,04 persen,'' imbuhnya. Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, terkendalinya inflasi Jakarta tidak terlepas dari sinergi kuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), khususnya menjelang Nataru. Berbagai langkah strategis dilakukan, mulai dari pengamanan pasokan, percepatan distribusi, pemantauan harga, hingga intensifikasi inspeksi pasar. Sejumlah program turut digencarkan di Jakarta. Di antaranya, Pangan Bersubsidi, Pangan Murah oleh Perumda Pasar Jaya, Aksi Cabai Harga Petani, serta monitoring pasar tradisional dan ritel. ''Upaya distribusi juga diperkuat, termasuk pengiriman sembako ke Kepulauan Seribu dan pemanfaatan armada logistik hingga ke rumah susun,'' katanya. Ke depan, lanjutnya, TPID DKI Jakarta akan terus memperkuat strategi untuk pengendalian inflasi di Jakarta.

Inflasi Jakarta secara tahunan atau yoi tercatat sebesar 2,63 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.

Inflasi Jakarta 2025 di Bawah Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/05/2e71a71c-eeec-497c-8314-29d53956c1e7-1-381165832.jpg" alt="Ilustrasi: Kenaikan harga beras memicu inflasi di Aceh apda desmber 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kenaikan harga beras memicu inflasi di Aceh apda desmber 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November 2025 berdampak signifikan terhadap pergerakan harga kebutuhan pokok. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tiga provinsi terdampak bencana Sumatera masuk dalam kelompok daerah dengan inflasi tertinggi pada Desember 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan, secara bulanan seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi. Namun, tingkat inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Aceh yang mencapai 3,60 persen. &ldquo;Dari sisi wilayah, semua provinsi mengalami inflasi secara bulanan. Inflasi tertinggi terjadi di Aceh,&rdquo; ujar Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/1). BPS juga memberikan tinjauan khusus terhadap provinsi-provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketiga wilayah tersebut tercatat mengalami inflasi pada Desember 2025 setelah sebelumnya mengalami deflasi pada November 2025. Pudji menjelaskan, ketiga provinsi tersebut masuk dalam kelompok wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional. Lonjakan harga dipicu oleh terganggunya pasokan sejumlah komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025. &ldquo;Penyebab inflasi di ketiga wilayah tersebut adalah kenaikan harga komoditas yang terdampak langsung oleh bencana hidrometeorologi,&rdquo; jelasnya. Secara umum, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meski demikian, komoditas pemicunya berbeda di tiap daerah. Di Provinsi Aceh, inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga beras. Sementara itu, inflasi di Sumatera Utara dipicu oleh melonjaknya harga cabai rawit. "Adapun di Sumatera Barat, kenaikan harga bawang merah menjadi faktor utama pendorong inflasi," tukasnya. Untuk diketahui, secara Nasional inflasi pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,64 persen. Inflasi Desember 2025 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,22 pada November 2025 menjadi 109,92. &nbsp;

BPS catat inflasi tinggi di tiga provinsi Sumatera terdampak bencana. Harga beras, cabai rawit, dan bawang merah naik tajam di Desember 2025

Kenaikan Harga Bahan Pokok di Aceh, Sumut, dan Sumbar Picu Inflasi, Imbas Bencana Hidrometeorologi  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/02/Screenshot_2024-09-02-12-48-28-26_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329-174289772.jpg" alt="Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada Desember 2025 mengalami peningkatan signifikan. Secara bulanan (month-to-month/m-to-m), inflasi tercatat sebesar 0,64 persen, dengan Aceh menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi secara nasional. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa inflasi Desember 2025 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,22 pada November 2025 menjadi 109,92. &ldquo;Pada Desember 2025 terjadi inflasi sebesar 0,64 persen secara bulanan,&rdquo; ujar Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/1). Sementara itu, secara year-on-year (yoy) maupun year-to-date (ytd), inflasi tercatat sebesar 2,92 persen. Pudji menjelaskan, pada akhir tahun angka inflasi yoy dan inflasi kalender akan sama, karena membandingkan dua titik yang identik, yakni IHK Desember 2025 terhadap IHK Desember 2024. Dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar. Kelompok ini mencatat inflasi 1,66 persen dengan andil inflasi mencapai 0,48 persen. Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok tersebut antara lain cabai rawit dengan andil inflasi 0,17 persen. "Disusul daging ayam ras sebesar 0,09 persen, bawang merah 0,07 persen, ikan segar 0,04 persen, serta telur ayam ras sebesar 0,03 persen," jelasnya. Selain komoditas pangan, inflasi juga dipengaruhi oleh sejumlah komoditas lainnya. Emas perhiasan tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,07 persen, diikuti bensin sebesar 0,03 persen, serta tarif angkutan udara dengan andil 0,02 persen. Meski demikian, terdapat pula komoditas yang masih menahan laju inflasi. Salah satunya adalah cabai merah yang memberikan andil deflasi sebesar 0,03 persen pada Desember 2025. Dari sisi wilayah, BPS mencatat bahwa seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi secara bulanan. Namun inflasi tertinggi terjadi di Aceh dengan angka mencapai 3,60 persen. "Sementara inflasi terendah terjadi di Maluku Utara, yaitu sebesar 0,05 persen," tukasnya. &nbsp;

BPS catat inflasi Desember 2025 naik 0,64 persen dengan Aceh jadi provinsi tertinggi. Simak detail komoditas penyumbang inflasi

BPS Catat Inflasi Desember 2025 Tembus 0,64 Persen, Aceh Jadi Wilayah dengan Kenaikan Tertinggi

Susiwijono Moegiarso <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/sesmenko-2888853686.jpg" alt="Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menghadiri Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa (29/7). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menghadiri Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa (29/7). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menutup tahun 2025 dengan kinerja perekonomian nasional yang tetap solid di tengah tekanan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan perlambatan ekonomi global. Stabilitas makroekonomi terjaga, sementara fondasi pertumbuhan terus diperkuat melalui berbagai kebijakan lintas sektor. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi kuat antar kementerian dan lembaga dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong transformasi ekonomi. "Menutup tahun 2025, kita patut bersyukur bahwa perekonomian nasional tetap resilien di tengah tantangan global yang tidak mudah," katanya di Jakarta, Selasa (29/12). Sepanjang 2025, perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi yang solid. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2025 tercatat 5,04 persen (YoY), sementara inflasi terjaga rendah di level 2,72 persen per November 2025.&nbsp; Di sektor eksternal, neraca perdagangan membukukan surplus USD 35,88 miliar sepanjang Januari-Oktober 2025 dan mencatatkan tren surplus selama 66 bulan berturut-turut. Indikator lain seperti PMI Manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, serta pertumbuhan kredit juga berada di zona ekspansif. Peran Indonesia di tingkat global turut menguat melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum strategis seperti OECD, BRICS, G20, ASEAN, APEC, dan RCEP. Pemerintah juga memperluas jejaring kerja sama dagang melalui berbagai perjanjian, antara lain IEU-CEPA, ICA-CEPA, ACFTA 3.0, serta penandatanganan Indonesia-EAEU Free Trade Agreement pada 21 Desember 2025. Sementara itu, negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan substansi utama dan ditargetkan rampung pada awal 2026. Di sektor energi, komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia meningkat dari USD 20 miliar pada 2022 menjadi USD 21,4 miliar pada 2025. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan mitra internasional terhadap kebijakan transisi energi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah juga menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai stimulus dan bantuan sosial. Program diskon transportasi, rangkaian belanja nasional seperti Harbolnas dan Indonesia Great Sale, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai Subsidi Kesejahteraan (BLTS Kesra) kepada hampir 30 juta keluarga penerima manfaat menjadi penopang konsumsi rumah tangga menjelang akhir tahun.

Sepanjang 2025, perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi yang solid. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2025 tercatat 5,04 persen.

Tutup 2025, Ekonomi Nasional Tetap Resilien di Tengah Tantangan Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/Fo0QQNorpAvOQZtyU2QcbSLvon1WsU2NSgbCi7pQ-1-550838285-2957363909.jpg" alt="Ilustrasi upah minimum 2026. (Pinterest)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi upah minimum 2026. (Pinterest)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah secara resmi telah menetapkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagian bagian dari formula penghitungan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026. Formula itu ditetapkan seiring dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pengupahan oleh Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; "Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi, ditambah Pertumbuhan Ekonomi dikali alfa dengan rentang alfa 0,5 - 0,9," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangannya, Rabu (17/12).&nbsp; Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi (PE) adalah peningkatan berkelanjutan dalam produksi barang dan jasa suatu negara dalam periode waktu tertentu.&nbsp; Biasanya, PE akan diukur dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) riil atau pendapatan nasional yang menandakan perekonomian dan kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut meningkat.&nbsp; Sementara itu, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, yang menyebabkan turunnya daya beli uang.&nbsp; Terkait dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Menaker Yassierli memastikan bahwa dua indikator perhitungan formula UMP 2026 ditetapkan secara tahunan atau year on year.&nbsp; Dalam hal ini, Yassierli memastikan hanya data inflasi dan pertumbuhan ekonomi sejak Januari - September 2025 yang bisa digunakan dalam perthitungan UMP 2026.&nbsp; "Inflasi sesuai dengan definisi yang tertulis di PP, year on year (secara tahunan)," jelasnya.&nbsp; Kendati begitu, ia menyebut bahwa jika ada suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, maka keputusan sepenuhnya ada di Dewan Pengupahan daerah untuk bisa mempertimbangkan kenaikan inflasi yang terjadi.&nbsp; "Jadi kalau pertumbuhan ekonomi yang negatif, maka Dewan Pengupahan Daerah tentu mempertimbangkan kenaikan berdasarkan kepada inflasi. Tapi itu kita serahkan kepada Dewan Pengupahan Daerah," tutur Yassierli.&nbsp; "Dan kami sangat yakin Dewan Pengupahan Daerah punya data, tahu pertumbuhan ekonomi itu tinggi, kalau itu tinggi disebabkan oleh apa, kemudian sektor mana yang kemudian yang lebih dominan, dan kami juga melakukan koordinasi dan coaching kepada Dewan Pengupahan Daerah," jelasnya.

Pemerintah tetapkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor penentu UMP 2026, Menaker Yassierli beri penjelasan.

Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Acuan Kenaikan UMP 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/19/TAHU-NUR-CHAMIM-4-859540153.jpg" alt="Sejumlah pekerja membungkus tahu berbahan kedelai impor di Sentra Industri Tahu LS, Candisari, Semarang, Jawa Tengah. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pekerja membungkus tahu berbahan kedelai impor di Sentra Industri Tahu LS, Candisari, Semarang, Jawa Tengah. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Perkembangan industri tempe dan tahu nasional saat ini menunjukkan arah yang menggembirakan. Meski demikian, di balik tren pertumbuhan tersebut terdapat sejumlah tantangan krusial yang perlu dikawal, mulai dari mutu produksi, efisiensi biaya, hingga kesinambungan pasokan bahan baku kedelai. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), Wibowo Nurcahyo, saat ditemui awak media di Jakarta. &ldquo;Untuk 2026, Gakoptindo menyusun beberapa program strategis, di antaranya mempersiapkan pabrik tempe tahu yang bersih, higienis, layak, dan hemat energi,&rdquo; ujar Wibowo dalam keterangannya. Wibowo menjelaskan bahwa salah satu beban terbesar yang dihadapi para perajin tempe dan tahu adalah tingginya biaya produksi, terutama yang bersumber dari kebutuhan energi.&nbsp; Menyikapi hal tersebut, Gakoptindo telah menyiapkan inovasi berupa mesin produksi baru yang mampu menekan konsumsi energi hingga 52 persen. Rencananya, mesin tersebut akan diperkenalkan kepada publik pada Mei 2026 di Yogyakarta. Penerapan teknologi hemat energi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi perajin tanpa harus mendorong kenaikan harga jual di tingkat konsumen.&nbsp; Selain pembenahan fasilitas produksi, Gakoptindo juga menggulirkan program pengembangan wirausaha baru berbasis produk olahan turunan tempe dan tahu. Menurut Wibowo, isu regenerasi perajin menjadi tantangan serius lantaran banyak generasi muda yang enggan melanjutkan usaha keluarga, padahal produk turunan kedelai memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. &ldquo;Kami ingin menciptakan ekosistem baru, minimal 100 wirausaha baru yang akan dilatih dan dipantau melalui program inkubator,&rdquo; katanya. Program strategis ketiga yang disiapkan Gakoptindo berkaitan dengan dukungan pasokan tempe dan tahu untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).&nbsp; Dalam hal ini, Gakoptindo akan menyiapkan fasilitas produksi yang memenuhi standar kelayakan dan kualitas agar dapat masuk ke dalam rantai pasok MBG. Sejalan dengan itu, agenda keempat difokuskan pada pemanfaatan kedelai lokal sebagai bahan baku MBG, seiring dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo. &ldquo;Kedelai lokal itu non-GMO. Oleh karenanya, bahan baku tempe dan tahu untuk MBG harus yang terbaik. Saat ini pilihannya adalah kedelai lokal,&rdquo; ujar Wibowo. Meski demikian, Wibowo menegaskan bahwa kapasitas produksi kedelai dalam negeri saat ini masih jauh dari mencukupi. Kebutuhan kedelai nasional per tahun mencapai sekitar 2,9 juta ton, sementara kontribusi kedelai lokal belum menyentuh angka 100 ribu ton. &ldquo;Dengan kondisi seperti ini, tidak mungkin kita menutup keran impor. Itu hal yang tidak realistis,&rdquo; tegasnya. Di tengah dorongan pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, termasuk komoditas kedelai, Indonesia masih sangat bergantung pada kedelai impor. Impor dinilai tetap diperlukan untuk menjaga kestabilan harga, mengendalikan laju inflasi, serta memastikan ketersediaan bahan pangan berbasis kedelai di tengah peningkatan permintaan domestik. Wibowo mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah mulai muncul indikasi kenaikan harga tahu dan tempe, disertai kendala pasokan bahan baku. Ia mengingatkan bahwa jika kondisi ini tidak diantisipasi sejak dini, sementara program MBG terus berjalan hingga 2045, risiko kekurangan kedelai dan tekanan inflasi dapat semakin besar. &ldquo;Kalau ini tidak kita kendalikan sejak awal, dan program-program MBG ini terus berjalan hingga 2045, kita bisa kekurangan kedelai dan memicu inflasi,&rdquo; katanya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Gakoptindo mendorong penerapan strategi segmentasi pasar kedelai. Dalam skema ini, kedelai impor diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat luas agar harga tetap terjangkau, sementara kedelai lokal difokuskan untuk kebutuhan MBG, termasuk produksi susu kedelai non-GMO. &ldquo;Segmentasinya harus jelas supaya tidak saling mengganggu. Susu kedelai untuk MBG pakai lokal, sedangkan kedelai impor untuk pasar umum,&rdquo; ujarnya. Wibowo menambahkan bahwa komunikasi antara Gakoptindo dan para importir sejauh ini berjalan kondusif. Menurutnya, Gakoptindo mengambil peran menjaga stabilitas rantai pasok, baik dari pemanfaatan kedelai lokal maupun impor. &ldquo;Kami mendukung program pemerintah karena itu perintah negara, dan di sisi lain kami juga menjaga hubungan baik dengan importir. Kebijakan impor seperti apa nanti, itu ranah pemerintah,&rdquo; tuturnya. Di tengah meningkatnya kebutuhan, Wibowo mengingatkan bahwa tempe dan tahu merupakan sumber protein yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia.&nbsp; Rata-rata konsumsi tempe per rumah tangga mencapai sekitar 1,5 kilogram per bulan, sedangkan konsumsi tahu berada di kisaran 1,7 hingga 1,8 kilogram per bulan. Oleh karena itu, keberlanjutan pasokan kedelai menjadi elemen penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. &ldquo;Intinya, kami ingin semua pihak aman dan nyaman. Kedelai lokal kita fokuskan pada segmen tertentu, impor tetap berjalan untuk menjaga harga dan pasokan. Dengan strategi ini, inflasi bisa ditekan dan kebutuhan dalam negeri tetap bisa terpenuhi,&rdquo; pungkas Wibowo.

Gakoptindo siapkan program strategis untuk atasi tantangan industri tempe dan tahu, fokus pada inovasi energi dan kedelai lokal.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#inflasi

Berita Terkini