<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/23/fc93e9cf-c202-44d3-a522-1ba0b86ec320-2502665776.jpeg" alt="Menag Nasaruddin Umar melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi terkait penggunaan fasilitas jet pribadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi terkait penggunaan fasilitas jet pribadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamini telah menerima laporan dugaan penerimaan gratifikasi, terkait pengunaan fasilitas jet pribadi dari Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebelum batas waktu 30 hari kerja. Penerimaan gratufikasi tersebut diduga berasal dari Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang.</p> <p>Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arif Waluyo, menjelaskan pelaporan yang dilakukan sebelum 30 hari kerja membuat ketentuan ancaman pidana dalam pasal gratifikasi tidak berlaku.</p> <p>&ldquo;Beliau menyampaikan sebelum 30 hari kerja sesuai dengan Pasal 12C (UU Tipikor). Di situ disampaikan bahwa apabila kurang dari 30 hari kerja, maka Pasal 12B-nya tidak berlaku,&rdquo; kata Arif di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/2).</p> <p>Arif menuturkan, KPK memiliki waktu 30 hari untuk menganalisis laporan tersebut. Dalam periode itu, KPK akan menentukan sikap serta konsekuensi atas fasilitas jet pribadi yang diterima Menag Nasaruddin Umar.</p> <p>&ldquo;Nanti tentunya kalau kemudian kita menetapkan SK, misalkan untuk memberikan kompensasi atau uang pengganti, akan kita sampaikan melalui surat keputusan (SK) bahwa ini harus diganti sekian. Yang bersangkutan harus menyampaikan itu,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam laporannya, Menag Nasaruddin Umar beralasan, dirinya terpaksa menggunakan fasilitas jet pribadi yang disediakan, mengingat perjalanan ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dilakukan pada Minggu (15/2) malam.</p> <p>"Karena jam 11 malam kan nggak mungkin ada pesawat lagi ke sana, dan besok paginya balik lagi karena ada persiapan Sidang Isbat," ungkap Nasaruddin Umar.</p> <p>Nasaruddin Umar menegaskan, pelaporan dugaan penerimaan gratifikasi itu untuk menjadi contoh kepada jajarannya di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Ia berharap, hal itu menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN).</p> <p>"Saya datang ke sini untuk menyampaikan hal itu ya. Dan alhamdulillah sudah berjalan lancar dan itulah tekad saya, saya ingin menjadi contoh ya terhadap para bawahan kami nanti, staf kami di seluruh lapisan bawah kami kan sampai di tingkat KPK," ujarnya.</p> <p>Lebih lanjut, Nasaruddin Umar mendukung langkah KPK dalam membangun integritas setiap penyelenggara negara. Menurutnya, setiap berbagai penerimaan yang bukan haknya harus dipertanggungjawabkan.</p> <p>"Laporkan apapun yang mungkin syubhat buat kita, laporkan apa adanya. Jadi kita jangan khawatir ya, kalau memang itu ada konsekuensinya ya kita harus siap bertanggung jawab. Mudah-mudahan hal ini adalah contoh yang baik untuk siapa pun juga yang sebagai penyelenggara," pungkasnya.</p>

KPK terima laporan gratifikasi jet pribadi Menag Nasaruddin Umar sebelum 30 hari kerja. KPK jelaskan konsekuensi hukum dan proses kompensasi

Menag Nasaruddin Umar Laporkan Dugaan Penerimaan Gratifikasi Jet Pribadi Sebelum 30 Hari, KPK: Pasal Pidana Tidak Berlaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/JKT_-Raker-membahas-tentang-guru-dan-dosen_Salman-Toyibi_-1JPG-3997763336.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar mengikuti rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar mengikuti rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong> JawaPos.com</strong> - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar diterpa isu penerimaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi atau privat jet dalam perjalanan ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (15/2).</p> <p>Private jet itu diduga merupakan milik Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).</p> <p>"Kami mendorong Menteri Agama untuk segera melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK," kata Managing Partner Satu Visi Law Office, Emerson Yuntho, kepada wartawan, Jumat (20/2).</p> <p>Emerson menegaskan, setiap fasilitas yang diterima oleh penyelenggara negara yang memiliki indikasi gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK, guna kepastian hukum.</p> <p>Ia menekankan, ada atau tidak adanya hubungan kekerabatan, dugaan gratifikasi fasilitas private jet ini wajib dilaporkan.</p> <p>"Laporan yang disampaikan sekaligus upaya klarifikasi dan komitmen antikorupsi Menteri Agama, sehingga tidak menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat," tegasnya.</p> <p>Menurutnya, jika Menteri Agama tidak melaporkan secara mandiri bukan tidak mungkin akan ada pihak lain yang melaporkan, atau KPK melakukan inisiatif melakukan penyelidikan terkait dugaan gratifikasi tersebut.</p> <p>Sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), setiap gratifikasi kepada penyelenggara negara dianggap pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya.</p> <p>"Laporan wajib disampaikan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. UU Tipikor juga memberikan sanksi hukum kelalaian dalam melaporkan gratifikasi dapat berujung pada delik pidana dengan ancaman hukuman penjara yang serius," cetusnya.</p> <p>Terlebih, Kementerian Agama (Kemenag) saat ini tengah berupaya membangun Zona Integritas menuju birokrasi yang bersih dari korupsi.</p> <p>Sebagai pimpinan tertinggi, Menteri Agama harus menjadi role model bagi seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kemenag.</p> <p class="class-paragraph">Ia mengingatkan, ketegasan dalam urusan gratifikasi sangat penting untuk menjaga marwah institusi dan memastikan kebijakan tetap berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik.</p> <p>Hal itu sebagai alarm agar sejarah kelam korupsi di Kementerian Agama, yang melibatkan tiga Menteri Agama tidak terulang kembali.</p> <p>"Kami menyarankan agar Bapak Menteri mengikuti pembekalan ulang 'Memahami dan Mencegah Gratifikasi bagi Pejabat Negara' dan dapat diikuti oleh pegawai dan pejabat di lingkungan Kemenag. Hal ini penting agar setiap tindakan administratif dan penerimaan fasilitas di masa depan tidak berujung pada risiko hukum," imbuhnya.</p> <h2>Nasaruddin Bantah Private Jet Bentuk Gratifikasi</h2> <p>Sementara, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sendiri telah menanggapi tudingan penerimaan gratifikasi terkait penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (15/2).</p> <p>Nasaruddin menegaskan, dirinya disiapkan oleh pihak penyelenggara acara untuk terbang menggunakan jet pribadi tersebut. Saat itu, dirinya diundang untuk meresmikan madrasah.</p> <p>"Tiba-tiba ya pesawatnya begitu. Masa saya tidak datang? Udah deh," ujar Nasaruddin Umar di Masjid Istiqlal, Jakarta, dikutip Kamis (19/2).</p> <p>Nasaruddin mengelak bahwa penggunaan jet pribadi tersebut dituding sebagai pemberian gratifikasi.</p> <p>Ia memastikan, pihak yang mengundang tidak memiliki hubungan resmi dengan Kementerian Agama (Kemenag).</p> <p>"Apanya yang gratifikasi? Dia nggak ada hubungan resmi dengan kita (Kemenag)," tegasnya.</p> <p>Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengaku, undangan itu datang dari pihak yang memiliki hubungan keluarga dengannya. Karena itu, ia merasa perlu hadir atas undangan tersebut.</p> <p>"Istrinya itu kan keluarga. Jadi hubungan saya kekeluargaan. Jadi keluarga yang mengundang saya untuk meresmikan pondoknya. Ya masa saya nggak datang," ujarnya.</p> <p>Nasaruddin mengungkapkan terkait asal-usul keluarga di Takalar, Sulawesi Selatan. Menurutnya, masih ada ikatan keluarga dari pihak yang mengundangnya.</p> <p>"Dia itu orang Takalar. Paman saya di sana, di Takalar itu. Jadi keluarga," pungkasnya.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Menag Nasaruddin Umar didesak laporkan dugaan gratifikasi jet pribadi ke KPK. Penting untuk cegah risiko hukum dan jaga marwah Kemenag.

Menag Nasaruddin Umar Didesak Lapor Dugaan Penerimaan Gratifikasi Jet Pribadi ke KPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/20240117201700_IMG_9585JPG-3455340717.jpg" alt="Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango.(Dery Ridwansyah/JawaPos.com_" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango.(Dery Ridwansyah/JawaPos.com_</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, menyatakan dirinya belum menerima laporan hasil analisa dari Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Adapun hasil analisa tersebut terkait pengunaan jet pribadi Kaesang Pangarep.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya belum nerima, iya (belum terima)," kata Nawawi di&nbsp;Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Selasa (24/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena belum menerima hasil analisa, Nawawi meminta Pahala untuk mengumumkan sendiri hasil analisa tim Deputi Pencegahan dan Monitoring, terkait penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menegaskan, tidak ada arahan bagi pimpinan KPK untuk mengumumkan hasil analisa, terkait polemik dugaan penenerimaan gratifikasi terhadap putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak ada perintah Pahala untuk pimpinan umumkan apa yang dia kerjakan. Biarkan apa yang dikerjakan pak Pahala dia yang umumkan sendiri saja," tegas Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebelumnya menyatakan, pihaknya telah mengirimkan hasil analisa laporan dugaan penerimaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang ke Pimpinan KPK. Menurutnya, Pimpinan KPK yang akan menyampaikan hasilnya ke publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah rampung (proses analisa laporan, red). Hari ini saya kirim ke pimpinan. nanti pimpinan yang umumkan," ucap Pahala dikonfirmasi, Senin (23/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala mengungkapkan, rencananya hasil analisa terhadap laporan dugaan penerimaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep disampaikan, pada Selasa (24/9) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kayaknya besok ya (pengumuman hasil laporan jet pribadi)," ujar Pahala.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sebelumnya telah mengklarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono dalam perjalanan ke Amerika Serikat (AS), pada 18 Agustus 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015122688/ketua-kpk-sindir-tukang-pisang-jangan-mimpi-naik-pesawat-terbang-kalau-tiketnya-dari-gratifikasi">Ketua KPK Sindir Tukang Pisang: Jangan Mimpi Naik Pesawat Terbang Kalau Tiketnya dari Gratifikasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kaesang mengaku jet pribadi itu merupakan milik temannya. Hal itu disampaikan Kaesang seusai menyambangi Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang menumpang atau bahas bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," ungkap Kaesang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Kaesang tak menjelaskan lebih lanjut terkait temannya itu. Kaesang meminta awak media untuk menyerahkan ke KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku kehadirannya di Gedung KPK lama itu merupakan inisiatif pribadi. "Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tetapi inisiatif saya sendiri," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Nggak ada perintah Pahala untuk pimpinan umumkan apa yang dia kerjakan. Biarkan apa yang dikerjakan pak Pahala dia yang umumkan sendiri

Ketua KPK Ngaku Belum Terima Hasil Analisa Penggunaan Jet Pribadi Kaesang Pangarep