<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/rupiah-7304261_1280-1755420215.jpg" alt="Ilustrasi bansos PKH dan BPNT Oktober 2025. Jadwal cair BPNT dan PKH (pixabay/iqbalstock)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bansos PKH dan BPNT Oktober 2025. Jadwal cair BPNT dan PKH (pixabay/iqbalstock)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perubahan status penerima bantuan sosial (Bansos) dari &ldquo;Ya&rdquo; menjadi &ldquo;Tidak&rdquo; yang muncul pada 1 Januari 2026 membuat banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT panik. Namun, perubahan tersebut tidak serta-merta berarti bantuan dihentikan secara permanen. Sejumlah KPM Bansos melaporkan status mereka di laman cekbansos.kemensos.go.id mendadak berubah pada hari pertama tahun 2026. Berdasarkan penjelasan administratif dan teknis Kementerian Sosial yang dihimpun dari kanal YouTube Klik Bansos, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses normal transisi sistem di awal tahun anggaran. Dijelaskan, setiap awal Januari, Kementerian Sosial melakukan penutupan buku anggaran tahun sebelumnya dan membuka data untuk tahun anggaran baru. Dalam masa transisi ini, sistem sedang memproses Surat Keputusan (SK) penetapan penerima bantuan untuk periode Januari&ndash;Maret 2026. Akibatnya, status penerima bisa sementara berubah menjadi &ldquo;Tidak&rdquo; atau kosong karena data belum sepenuhnya ditarik ke tampilan publik. Selain itu, mulai 2026 pemerintah resmi memigrasikan basis data penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses migrasi ini disertai pembersihan dan pencocokan ulang Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data Dukcapil. Selama verifikasi berlangsung, status penerima di laman cek bansos dapat berubah sementara. Faktor lain yang memengaruhi perubahan status adalah proses pemutakhiran rekening bantuan. Bank penyalur Himbara melakukan pengecekan ulang keaktifan rekening KPM. Jika terdapat perbedaan data, sistem otomatis menampilkan status &ldquo;Tidak&rdquo; hingga proses validasi rekening selesai. KPM diminta tidak panik dan disarankan menunggu hingga minggu kedua atau ketiga Januari 2026, saat data biasanya kembali stabil. Jika status tetap tidak berubah, KPM diminta segera berkoordinasi dengan pendamping PKH atau operator desa dan kelurahan untuk pengecekan langsung melalui aplikasi SIKS-NG yang lebih akurat. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa ada kelompok KPM yang memang akan dicoret dari kepesertaan PKH dan BPNT. Di antaranya adalah keluarga yang dalam satu KK memiliki anggota bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, atau pekerja dengan penghasilan di atas UMR/UMP. Selain itu, KPM yang dinilai sudah mampu secara ekonomi atau terbukti menyalahgunakan bantuan untuk rokok. Minuman keras hingga game online terlarang juga dipastikan tidak lagi menerima bansos. Di sisi lain, Kementerian Sosial telah menetapkan tiga golongan KPM yang berhak menerima bantuan PKH dan BPNT tanpa batas waktu atau seumur hidup. Kelompok pertama adalah KPM dengan komponen lansia. Selama bantuan digunakan sesuai peruntukan, kelompok ini tetap mendapatkan bansos secara berkelanjutan. Golongan kedua adalah KPM dengan anggota keluarga penyandang disabilitas berat. Pemerintah memastikan bantuan bagi kelompok ini tetap diberikan seumur hidup sebagai bentuk perlindungan sosial berkelanjutan. Golongan ketiga adalah KPM dengan anggota keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Kategori ini juga masuk dalam penerima bansos jangka panjang sesuai regulasi terbaru Kementerian Sosial. Sementara itu, bagi KPM usia produktif, pemerintah membatasi penerimaan bansos maksimal lima tahun. Sebagai alternatif, KPM yang memenuhi kriteria diarahkan untuk mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang menyediakan bantuan modal usaha hingga Rp5 juta disertai pendampingan. Kebijakan ini diharapkan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memastikan bansos benar-benar menyasar kelompok yang paling rentan.&nbsp;

Perubahan status penerima bantuan sosial (Bansos) dari “Ya” menjadi “Tidak” yang muncul pada 1 Januari 2026 membuat banyak KPM panik.

Status Bansos Berubah Jadi 'Tidak' per 1 Januari 2026? Begini Kriteria KPM yang Tetap Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/Screenshot_20231223-112118-1731999550.jpg" alt="Ilustrasi pemberian bansos../Jawa Pos/tanpa nama pembuat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemberian bansos../Jawa Pos/tanpa nama pembuat</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Fenomena saldo KKS kosong hingga gagalnya pencairan PKH, BPNT, dan BLT, kembali mencuat. Hal itu memicu kebingungan ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masalah ini ternyata bukan sekadar error bank atau kendala administrasi. Melainkan berkaitan langsung dengan status desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Banyak KPM yang sebenarnya masih layak menerima bantuan justru terhapus dari daftar karena sistem menempatkan mereka pada desil 6&ndash;10. Itu kategori yang dianggap sudah mampu. Akibatnya, bansos otomatis dihentikan. Kabar baiknya, status ini bisa diperbaiki melalui proses pembaruan data. <h2>Kenapa Desil Tinggi Bisa Bikin Bansos Tidak Cair?</h2> Desil adalah sistem yang dipakai pemerintah untuk menentukan siapa yang berhak dapat bantuan sosial. Jika desil kamu tinggi, seperti desil 8-10, artinya kamu dianggap mampu dan tidak menjadi prioritas untuk mendapatkan bansos. Namun, kalau desil kamu rendah, seperti desil 1-4 misalnya. Itu artinya kamu prioritas dapat bantuan. Banyak KPM masih memenuhi kriteria warga miskin, tetapi berada di posisi desil tinggi dalam DTKS. Sistem menganggap mereka telah mandiri sehingga bantuan sosial dihentikan atau tidak bisa dicairkan. Kenaikan desil bisa terjadi karena kesalahan survei awal, data ekonomi mikro yang tidak terbarui, dan perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak tercatat. Untuk mengembalikan hak bansos, KPM disarankan segera mengajukan pemutakhiran data. <h2>Cara Menurunkan Desil: Siapkan 3 Dokumen Wajib</h2> Proses koreksi data dilakukan melalui operator SIKS-NG di kelurahan/desa atau pendamping PKH. KPM wajib menyiapkan tiga foto berkas utama dengan geotagging: 1. Foto KTP Pengurus Bansos KTP milik orang yang terdaftar sebagai pemegang KKS, bukan harus kepala keluarga. 2. Foto Kartu Keluarga (KK) Pastikan seluruh data terlihat jelas tanpa bagian yang terpotong. 3. Foto Rumah (Tampak Depan &amp; Dalam) Inilah dokumen paling penting. Foto harus menampilkan kondisi nyata rumah: lantai, dinding, dan atap secara jelas untuk menunjukkan situasi sosial ekonomi KPM. <h2>Peringatan: Data Harus Jujur dan Sesuai Fakta</h2> Saat wawancara, KPM wajib memberikan data yang benar. Sistem NIK kini terhubung dengan database kepemilikan aset seperti sertifikat tanah, rumah, maupun meteran PLN. Ketidaksesuaian data bisa menyebabkan pengajuan ditolak atau KPM dikeluarkan dari DTKS. Berapa Lama Proses Penurunan Desil? Proses pengajuan tidak langsung disetujui, karena mengikuti jadwal tutup buku DTKS. - Jika pengajuan sebelum tanggal 11: Data diproses dan masuk ke akun pendamping bulan berikutnya. - Jika pengajuan setelah tanggal 11: Data baru akan masuk dua bulan kemudian. Setelah itu, pendamping PKH akan melakukan ground check (survei rumah dan wawancara) maksimal dalam 30 hari. Jika seluruh proses verifikasi rampung dan disetujui, bantuan umumnya kembali cair dalam 1&ndash;2 tahap berikutnya, atau rata-rata 4&ndash;6 bulan.

Fenomena saldo KKS kosong dan gagalnya pencairan bansos memicu kebingungan Keluarga Penerima Manfaat. Status desil dalam DTKS menjadi penyeb

Desil Tinggi Bikin Bansos Tidak Cair, Begini Cara Perbaiki Status Keluarga Penerima Manfaat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/bantuan-gresik.jpg" alt="Penyerahan bantuan untuk korban banjir di Gresik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penyerahan bantuan untuk korban banjir di Gresik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) dibuat pusing dan bingung karena saldo bantuan sosial (bansos) di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka tiba-tiba kosong. Padahal, sebelumnya dana bantuan rutin masuk setiap bulan. Masalah ini ternyata bukan sekadar keterlambatan pencairan. Tapi bisa disebabkan perubahan status kesejahteraan atau desil sosial ekonomi yang tercatat terlalu tinggi dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Lalu, apa sebenarnya penyebab saldo KKS tidak masuk, dan bagaimana cara agar bansos bisa cair kembali? Berikut penjelasan lengkapnya. <h3>Terdata dalam Desil Tinggi di DTKS</h3> Salah satu penyebab paling umum saldo KKS tidak cair adalah karena penerima masuk ke desil enam hingga sepuluh dalam data DTKS. Desil ini menggambarkan bahwa sistem menilai penerima sudah tergolong cukup mampu secara ekonomi, sehingga otomatis tidak lagi berhak menerima bansos reguler seperti PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Namun, banyak kasus menunjukkan bahwa kenaikan desil bukan karena penerima benar-benar sejahtera, melainkan akibat data yang keliru, misalnya perbedaan informasi soal kepemilikan rumah, kendaraan, hingga tagihan listrik yang dinilai terlalu tinggi oleh sistem. <h3>Solusi: Ajukan Pembaruan Data agar Desil Bisa Turun</h3> Jika kamu merasa masih layak menerima bansos, ajukan pembaruan data kesejahteraan untuk menurunkan desil agar sesuai dengan kondisi riil. Ada tiga cara mudah untuk melakukannya: 1. Datang langsung ke kantor desa atau kelurahan dan temui operator SIKS-NG. 2. Melapor ke pendamping sosial atau petugas PKH di wilayah tempat tinggalmu. 3. Mengajukan secara mandiri melalui aplikasi &ldquo;Cek Bansos&rdquo; resmi milik Kementerian Sosial. <h3>Dokumen yang Wajib Disiapkan</h3> Agar pengajuan bisa diproses dengan lancar, penerima harus menyiapkan tiga dokumen penting berikut: 1. Foto KTP pengurus bansos, yaitu nama yang tercantum di kartu KKS. 2. Foto Kartu Keluarga (KK) dengan tampilan jelas dan tidak terpotong. 3. Foto rumah dengan geotagging, baik tampak depan maupun tampak dalam, agar petugas dapat memverifikasi kondisi sebenarnya. Jika penerima tinggal di rumah sewa atau menumpang, sertakan keterangan bahwa tempat tersebut bukan milik pribadi. <h3>Jadwal dan Lama Proses Verifikasi</h3> Pengajuan pembaruan data bisa dilakukan kapan saja, tetapi waktu pemrosesan tergantung pada tanggal pengajuan: 1. Jika diajukan antara tanggal 1&ndash;10, data akan diverifikasi bulan berikutnya. 2. Jika diajukan setelah tanggal 11, verifikasi baru dilakukan dua bulan kemudian. Setelahnya, petugas pendamping sosial akan melakukan survei lapangan (ground check) maksimal dalam waktu 30 hari untuk memastikan kondisi sesuai dengan laporan. <h3>Kejujuran Data Jadi Kunci Utama</h3> Kementerian Sosial mengingatkan agar penerima memberikan data secara jujur dan akurat. Sistem kependudukan (NIK) kini sudah terhubung dengan berbagai basis data nasional, termasuk catatan kepemilikan rumah dan tagihan listrik. Jika ada data palsu, misalnya mengaku mengontrak padahal rumah milik sendiri, pengajuan bisa langsung ditolak. <h3>Kapan Bansos Bisa Cair Lagi?</h3> Setelah pembaruan data disetujui dan verifikasi selesai, bansos tidak langsung cair pada tahap berikutnya. Biasanya, penerima baru akan kembali menerima bantuan setelah 1&ndash;2 tahap pencairan berikutnya, atau sekitar empat hingga enam bulan setelah penurunan desil disahkan. Intinya, saldo KKS yang tidak cair bukan berarti bantuan dihentikan permanen. Banyak kasus disebabkan oleh data sosial ekonomi yang belum diperbarui. Dengan melapor ke pendamping sosial atau memperbarui data lewat aplikasi Cek Bansos, peluang untuk kembali menerima bantuan tetap terbuka. Selalu pastikan data kependudukanmu valid, jujur, dan sesuai kondisi lapangan, agar hak sebagai penerima manfaat bisa kembali diterima tanpa kendala di kemudian hari.

Keluarga penerima manfaat bingung karena saldo KKS kosong, ini penyebab dan cara mengatasi agar bansos cair kembali

Saldo Bansos KKS Tidak Cair, Ketahui Penyebab dan Langkah Perbaikan yang Harus Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/bulog-737413412.jpg" alt="Pemerintah mengumumkan akan melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah mengumumkan akan melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sempat hadir pada jadwal penyaluran bantuan sosial (bansos) masih ada kesempatan untuk menerima haknya melalui penyaluran susulan. Menurut keterangan dari Kemensos, penyaluran susulan dilakukan bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun Bantuan Beras 10 kilogram, yang terdata aktif di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun belum sempat mengambil bantuan pada jadwal utama. Penyaluran susulan biasanya dilakukan 1 hingga 2 minggu setelah jadwal utama berakhir. Namun, ini tergantung koordinasi antara Kemensos, pemerintah daerah, Bank Himbara, dan PT Pos Indonesia. Misalnya penyaluran utama bansos berakhir pada akhir Oktober, maka penyaluran susulan biasanya akan dilakukan pada awal hingga pertengahan November. Untuk proses pengambilannya, KPM biasanya akan mendapatkan undangan baru dari desa atau kelurahan untuk mengambil bantuan di jadwal susulan tersebut. Bagi KPM yang tidak mengambil bantuan hingga batas waktu penyaluran susulan berakhir, maka bantuan akan dikembalikan ke kas negara dan penerima berpotensi tidak dimasukkan dalam daftar penerima berikutnya. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah dirinya termasuk dalam daftar penerima bansos atau tidak, dapat melakukan &nbsp;pengecekan melalu situs resmi: https://cekbansos.kemensos.go.id atau bertanya secara langsung kepada petugas di kantor desa setempat.

Keluarga Penerima Manfaat yang tidak hadir pada jadwal penyaluran bansos masih bisa menerima bantuan melalui penyaluran susulan.

Tak Bisa Hadir saat Pengambilan Bansos, KPM Masih Bisa Ambil saat Jadwal Penyaluran Susulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/IMG_5990-1-3780622540.jpeg" alt="Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar. (Z Hikmia/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar. (Z Hikmia/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar buka suara soal rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan stimulus ramadhan. Salah satunya, percepat penyaluran bantuan sosial (bansos) jelang bulan puasa. Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, mengungkapkan bahwa stimulus terkait bansos ini sedang dikoordinasikan oleh Kemensos. Pihaknya pun akan melakukan pengecekan soal percepatan penyalurannya pada triwulan pertama. &ldquo;Ini (percepatan penyaluran bansos, red) akan dicek dulu, akan dicek oleh Kemensos. Lihat dari Kemensos-nya,&rdquo; ujarnya ditemui usai rapat koordinasi dengan BPS soal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta, Selasa (18/2). Untuk diketahui, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah bakal mengeluarkan sejumlah stimulus di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025. Adapun stimulus yang dimaksud antara lain sejumlah potongan harga terkait tiket pesawat, program pariwisata dan lainnya. Stimulus ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. &ldquo;Stimulus pada bulan Ramadhan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik Lebaran, serta stabilitas harga pangan,&rdquo; ujar Prabowo. Stimulus ini kemudian didukung dengan tujuh kebijakan lain yang diambil pemerintah untuk mendorong ekonomi. Yakni, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025, optimalisasi penyaluran bansos bulan Februari dan Maret 2025, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. Kemudian, paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik; subsidi pajak DTP motor listrik, kendaraan listrik dan hibrida; PPN-DTP pembelian properti dan otomotif; PPN-BM DTP otomotif; serta PPN-DTP sektor padat karya. Ada pula optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG), optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), pelaksanaan panen padi yang terealisasi secara optimal, dan kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi. &nbsp;

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, mengungkapkan bahwa stimulus terkait bansos ini sedang dikoordinasikan oleh Kemensos.

Soal Stimulus Ramadhan, Begini Kata Cak Imin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/WhatsApp-Image-2024-08-26-at-205554-3075239460.jpeg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) menyerahkan bantuan kepada warga Suku Anak Dalam, Jambi. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) menyerahkan bantuan kepada warga Suku Anak Dalam, Jambi. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tengah menggenjot pendataan Suku Anak Dalam Jambi. Dia menjamin bahwa pencatatan itu bisa rampung sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2024. Risma mengungkapkan, pendataan ini sangat penting bagi Suku Anak Dalam. Khususnya, terkait dengan bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan pada mereka setiap bulannya nanti. Dalam kunjungannya ke Jambi, Risma mendatangi kelompok Suku Anak Dalam yang tengah melangun di hutan di wilayah Kabupaten Batanghari. Setidaknya, lebih dari 54 Kepala Keluarga (KK) atau 140 jiwa masyarakat Suku Anak Dalam yang tinggal sementara di sana. Mereka tersebar di kawasan hutan Desa Hajran, Jelutih dan Ulak Besar dalam wilayah administrasi Kecamatan Bathin. &rdquo;Perekaman diri untuk kartu keluarga, KTP, ini cepat kok. Sudah mulai diselesaikan, bulan depan klir,&rdquo; ujar Risma, dikutip Senin (26/8). Dia meminta pihak desa dan kecamatan untuk proaktif dengan menjemput semua kepala keluarga dan remaja pria dari Suku Anak Dalam untuk perekaman data di kecamatan. Risma tak memaksakan para perempuan untuk turut serta. Mengingat, ada aturan adat yang tidak memperbolehkan ibu-ibu dan remaja putri Suku Anak Dalam untuk difoto. Nantinya, Kemensos juga akan menyediakan mobil minibus untuk menjemput masyarakat Suku Anak Dalam ke Kecamatan. Proses perekaman harus dilakukan segera sebelum mereka kembali berpindah usai ritual melangun yang tengah dijalani. Melangun adalah budaya Suku Anak Dalam untuk berpindah ke suatu tempat untuk menenangkan diri setelah ada anggota keluarga yang meninggal. Risma memastikan, setelah proses perekaman KK dan KTP selesai, maka Suku Anak Dalam akan otomatis masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Setelah itu, mereka bisa rutin mendapat bansos baik berupa kebutuhan pokok maupun uang tunai. &nbsp;&rdquo;Tapi nggak boleh gunakan buat (beli) rokok lho, Pak,&rdquo; ucapnya. Untuk mempermudah penyaluran bansos, Risma berencana membangun kawasan tempat tinggal untuk mereka. Bukan hanya rumah, tapi juga disertai lahan untuk mereka bisa bercocok tanam. Kawasan ini rencananya akan dibangun di beberapa titik. Sehingga tidak akan mengganggu ritual melangun yang mereka jalani.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tengah menggenjot pendataan Suku Anak Dalam Jambi. Pendataan dijanjikan rampung sebelum Oktober.

Datang ke Jambi, Mensos Risma Pastikan Perekaman Data Suku Anak Dalam Rampung Sebelum Masa Jabatannya Berakhir   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/14/JUDI-ONLINE-1-3241815717.jpg" alt="Keinginan Kaya Mendadak, Faktor Utama Meningkatnya Judi Online di Era Modern. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Keinginan Kaya Mendadak, Faktor Utama Meningkatnya Judi Online di Era Modern. (Freepik)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka menilai, korban judi online tidak dapat masuk dalam kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan bantuan sosial. Ia menegaskan, masyarakat yang layak mendapatkan bansos hanya bila sesuai dengan kriteria DTKS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya data DTKS itu kan ada parameter pengukurnya, parameter kemiskinan. Nah, nanti dimasukkan saja ke sistem DTKS apakah masuk atau tidak," kata Diah kepada wartawan, Minggu (16/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PDI Perjuangan itu menyebut, DTKS merupakan sistem pendataan sosial yang klasifikasinya sudah ditentukan dan disesuaikan secara ilmiah dan terukur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014766234/kenali-10-sifat-dan-kepribadian-orang-dengan-weton-jumat-kliwon-menurut-primbon-jawa">Kenali 10 Sifat dan Kepribadian Orang dengan Weton Jumat Kliwon, Menurut Primbon Jawa </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi DTKS dia kan sistem, sistem pendataan sosial, tapi kan nggak bisa digeneralisir kalau kalah judi online jadi miskin. Kan nggak juga," tegas Diah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, penerima bansos harus berdasarkan DTKS, bukan justru korban judi online masuk kriteria penerima bansos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artinya tetap DTKS itu sebuah sistem klasifikasi datanya apakah yang korban bersangkutan itu masuk dalam kriteria atau tidak itu yang menentukan. Jadi bukan karena judi online atau tidak," tegas Diah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena orang kan ada yang ketipu, ya banyak kalau bicara kriminal banyak. Jadi yang penting itu judi online-nya yang diatasi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Diah mempersilakan pemerintah jika ingin korban judi online menerima bansos. Namun, indikator penerima bansos seharusnya bukan karena dampam judi online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Tetapi) lebih karena kondisi yang bersangkutan, silakan saja kalau mau dimasukan ke dalam DTKS, apakah pantas menerima bansos atau tidak. Tapi variabelnya bukan karena kalah judi online terus dapat bantuan, kalah judi online nggak bisa jadi parameter, kan udah ada parameternya sendiri," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014766231/daftar-bocoran-transfer-baru-persebaya-bajak-pemain-persija-setelah-borong-pemain-madura-united">Daftar Bocoran Transfer Baru Persebaya, Bajak Pemain Persija Setelah Borong Pemain Madura United</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia mengatakan jika korban judi online masuk dalam kriteria DTKS maka bisa mendapat bantuan. Kriteria tersebut yakni kriteria kemiskinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi silakan saja korban (judi online) apakah masuk atau tidak ya silakan masuk ke dalam proses verifikasi DTKS. Misal jatuh miskin butuh bantuan, kemudian masuk kriteria kemiskinan itu lain, tapi bukan variabel kalah judi online menentukan masuk DTKS, tidak bisa," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diah pun mengatakan, hal terpenting yakni adalah mengatasi praktik judi online. Sebab, penanganan dan pemberantasan perlu dilakukan dari sumbernya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena orang kan ada yang ketipu, ya banyak kalau bicara kriminal banyak. Jadi yang penting itu judi online-nya yang diatasi, sumbernya," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan dampak dari judi online kini makin mengkhawatirkan. Muhadjir mengatakan pihaknya akan terlibat dalam penanganan judi online dari sisi dampaknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasti terlibat nanti Kemenko PMK, tapi yang memimpin langsung Pak Kemenko Polhukam karena ini ranahnya kan bukan ranah pelayanan berkaitan dengan tugas Kemenko PMK, tapi penegakan hukum," urai Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Wakil Ketua DPR Rieke Diah Pitaloka menilai, korban judi online tidak dapat masuk dalam kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DPR Tekankan Korban Judi Online Tidak Serta Merta Masuk Kriteria DTKS Penerima Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/FAIZ-ABDALLA-1135606987.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BERLALU sudah bulan Agustus. Bulan Kemerdekaan yang sarat kegiatan. Mulai upacara, panggung hiburan, hingga beragam lomba menarik guna memeriahkan. Dari gang-gang kampung hingga perkotaan. Bahkan, tidak sedikit pula desa yang menggelar ritual sedekah bumi atau petik laut. Sebagai wujud syukur atas anugerah Kemerdekaan. Karang Taruna menjadi pihak yang sangat sibuk di desa-desa. Maklum, mereka menjadi ujung tombak. Tak heran kalau banyak yang menyebut bila Agustus adalah bulan Karang Taruna. Mengingat ia merupakan organisasi pemuda yang secara struktural bernaung di bawah pemerintah desa. Kerena itu, wajar terlibat untuk mensukseskan banyak hajatan selama Agustusan. Namun, what next selepas Agustus? Apa yang sebetulnya masih bisa dikontribusikan Karang Taruna? Ini yang perlu dipikir bersama. Karena bisa dibilang, sejauh ini hampir tidak ada kegiatan konstruktif yang terasosiasi sebagai platform Karang Taruna. Benar, memang banyak Karang Taruna di berbagai daerah yang memiliki kegiatan wirausaha, penggalangan dana, diskusi serta literasi, dan lain-lainnya. Namun, kegiatan dan platform itu belum teragregat sebagai sebuah pola. Yang perlu kita pahami bersama, Karang Taruna merupakan bagian dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial (Dinsosi). Itulah mengapa ia berinduk ke Kementerian Sosial (Kemensos). PSKS merupakan subyek. Pihak yang dianggap mampu untuk membantu peran pemerintah dalam melakukan pelayanan sosial atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran PSKS itulah yang secara terang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sejatinya negara sangat apresiatif terhadap peran dan potensi pemuda dengan menyertakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tujuannya, agar terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara yang rentan. Apakah itu sebab kemiskinan, tuna sosial, keterlantaran, kecacatan, sampai bencana. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut meliputi rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial. Secara masif, Karang Taruna memang banyak melakukan penggalangan dana kemanusiaan bilamana terjadi bencana. Tapi, yang perlu dicatat, kegiatan altruis semacam ini masih bersifat insidentil. Yang diharapkan tentu lebih dari itu, yakni program kerja yang sistematis dan berkelanjutan. DesaBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012944025/anies-baswedan-bicara-soal-ketimpangan-desa-dengan-kota-sebut-ada-peluang-mengoreksinya-jika-jadi-presiden">Anies Baswedan Bicara Soal Ketimpangan Desa dengan Kota, Sebut Ada Peluang Mengoreksinya Jika Jadi Presiden</a> Sebagai contoh di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Karang Taruna dilibatkan secara institusional dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) Inklusif. Program jaminan sosial yang bersumber dari APBD Pemkab ini mengerahkan Karang Taruna sebagai fasilitator keluarga penerima manfaat (KPM). Karang Taruna diberdayakan untuk mendampingi para lansia dan para difabel dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Nah, yang menarik, saat melakukan verifikasi data nominatif, ternyata banyak ditemukan data aktif DTKS (data terintegrasi kesejahteraan sosial) yang bermasalah. Tidak valid. Misalnya, warga sudah meninggal dunia atau sudah mutasi domisili. Di sinilah, ternyata Karang Taruna sangat efektif ketika diberdayakan Dinsos untuk melakukan pembacaan kembali terhadap data mapan DTKS yang digunakan selama ini. Pembenahan data aktif DTKS itulah yang krusial untuk segera dilaksanakan guna perbaikan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Masih banyak sekali fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lansia terlantar, difabel, atau eks penderita penyakit kronis yang belum terentri dalam DTKS, apalagi tercover dalam program jaminan sosial. Di sinilah, Karang Taruna di desa-desa bisa berperan untuk melakukan advokasi sosial. Agar para warga rentan yang masih luput bisa mendapatkan jaminan sosial rutin. Bisa juga dengan menyisir warga dari keluarga lansia yang tinggal dalam keterpencilan tanpa anak atau anggota keluarga produktif. Di desa sendiri, Karang Taruna mendapatkan alokasi anggaran rutin dari APBDes. Sebab, Karang Taruna merupakan bagian dari kelembagaan desa. Sama seperti PKK. Hal ini tentu bisa dimanfaatkan untuk lebih memberdayakan Karang Taruna. Misalnya, dengan mendirikan rumah layanan sosial terpadu. Fungsinya, sebagai bentuk manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial, yang dilakukan secara terintegrasi di tingkat desa. Dengan begitu, peran pemuda atau Karang Taruna dalam pembangunan semakin konkret dan nyata. Hal itu diwujudkan melalui literasi pembangunan, khususnya perannya dalam kesejahteraan sosial. Ketika sebuah daerah mampu menekan angka kemiskinan, memperluas jaring pengaman sosial, dan berhasil melaksanakan pemberdayaan sosial, maka Karang Taruna telah turut berkontribusi besar. Inilah khitah Karang Taruna. Selain itu, Karang Taruna juga bisa berperan dalam berbagai kegiatan altruis lainnya. Baik di bidang lingkungan, teknologi, UMKM, seni budaya, hingga menciptakan peluang ketenagakerjaan. Bukan hanya direpotkan atau riuh dengan hajatan lima tahunan menyambut pemilihan umum (pemilu). Momentum hari ulang tahun (HUT) Karang Taruna pada 26 September nanti, mesti menjadi tonggak atau gerakan bersama untuk semakin menggelorakan spirit Karang Taruna untuk mewujudkan Indonesia Emas, Indonesia Maju seperti mimpi Presiden Jokowi. (*) _________ *) FAIZ ABDALLA, alumnus S-2 Fisip Universitas Gadjah Mada (UGM), Ketua Karang Taruna Kabupaten Gresik; Juara 1 Karang Taruna Berprestasi Provinsi Jawa Timur 2022.

BERLALU sudah bulan Agustus. Bulan Kemerdekaan yang sarat kegiatan. Mulai upacara, panggung hiburan, hingga beragam lomba menarik.

Memperkokoh Khitah Karang Taruna, Mewujudkan Mimpi Indonesia Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/JKT-1-MENSOS-KEKERINGAN-PAPUA-FED3-509312696.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini." width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Sosial (Kemensos) mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp 523 miliar setelah memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos). Setidaknya ada 2.284.992 keluarga penerima manfaat (KPM) yang di-kick dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kemensos bersama pemda juga berhasil memperbaiki 41.377.528 data dan telah diterima 21.072.271 data usulan baru. Dengan perincian, yang sudah mendapatkan bansos sebanyak 15.294.921 jiwa dan yang diusulkan masuk DTKS 4.473.332 jiwa. Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan, DTKS tahun 2020 banyak mendapat catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Ada potensi kerugian ratusan miliar karena sebagian data bermasalah. &rdquo;Sejak awal menjabat sebagai menteri sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP, atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,&rdquo; paparnya. Bersih-bersih data ini ternyata juga sukses menggagalkan potensi kerugian negara dalam penyaluran bansos. Aksi penyelamatan itu berhasil dilakukan berkat kerja sama KPK, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, Badan Kepegawaian Negara, serta BPJS Ketenagakerjaan. Melalui sinkronisasi data, diketahui ada 493.137 penerima bansos yang gajinya di atas UMK. Kemudian, ada 23.879 ASN yang menerima bansos dan 13.369 dobel data yang terdaftar pada Ditjen AHU. Seluruhnya sudah dikembalikan ke daerah untuk verifikasi ulang. &rdquo;Sehingga per Agustus 2023 sebanyak 68. 211.528 data sudah ditidurkan atau di-nonops-kan,&rdquo; katanya. Risma menilai, pembaruan data selama dua tahun sesuai ketentuan UU atau bahkan enam bulan sekali masih sangat lambat. Padahal, data kependudukan berubah cepat. Sebab, ada penduduk yang meninggal, berpindah domisili, bayi lahir, dan sebagainya. Karena itu, dia mengusulkan pembaruan data sebulan sekali. &rdquo;Pada 2021, kami sudah mencoba evaluasi tiap enam bulan, itu data sudah tidak update. Karena itu, deviasinya terlalu tinggi jika kami melakukan pembaruan dua tahun sekali. Risiko ketidakakuratan data sangat tinggi. Akhirnya, saya usulkan agar memperbarui data tiap bulan,&rdquo; jelasnya. Mensos juga menyinggung peran penting pemda. Sesuai UU No 13/2011, kewajiban pengusulan data dimulai dari tingkat desa/kelurahan dan naik secara berjenjang. Penetapan itulah yang menjadi dasar pemerintah atau pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. Menteri sosial tidak berwenang untuk mengubah data. Pihaknya hanya berwenang menetapkan. Bukan mengubah atau mengusulkan data. (mia/c18/oni)

Kemensos mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp 523 miliar setelah memperbaiki data penerima bansos.

Kemensos Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 523 M setelah Benahi Data Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/RISMA-1-1922830074.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Sosial (Kemensos) kini dapat lebih leluasa dalam pemadanan data calon penerima bantuan sosial (bansos) dengan data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil). Penyaluran bansos pun diklaisistem manajemen keamanan datam bisa lebih tepat sasaran lantaran risiko duplikat data telah diminimalisir. Kemudahan ini diperoleh usai Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kemensos mendapat dua sertifikat ISO (International Standardization Organization). Yakni, ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Data dan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan, penerapan ISO 27001 tidak terlepas dari saran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menerapkan sistem keamanan data berstandar internasional. Apalagi, ketika harus masuk ke pangkalan dukcapil untuk pemadanan data penerima bansos. &rdquo;Pak Mendagri saat itu meminta kami memiliki ISO tentang keamanan data. Nah Alhamdulillah sudah kita kerjakan mulai Januari 2023 kemarin,&rdquo; ujar Risma dalam temu media, di Jakarta, Selasa (13/6). Seperti diketahui, Kemensos melalui DTKS merupakan pengguna data dukcapil. DTKS dipadankan dengan data dukcapil sebagai bentuk akuntabilitas dan keakuratan data penerima bansos. Hal ini, menurut Risma perlu dilakukan. Mengingat ada kemungkinan kepemilikan akun ganda atau adanya perbedaan data penerima bansos di DTKS dan Dukcapil. Sementara, data penerima bansos harus jelas agar tepat sasaran. &rdquo;Saat kita mengusulkan, itu harus dicek benar tidak orang ini. NIK orang saja kadang bisa tidak sama datanya. Jadi harus kita cocokan. Kenapa harus persis sama, agar saat memberikan ke rekening di bank bisa sama dan tidak salah,&rdquo; tegasnya. Kendati demikian, pihaknya tetap memiliki langkah antisipasi terkait risiko penyaluran bansos yang tak sesuai. Salah satunya, dengan aplikasi cek bansos dan fitur usul sanggah. Pada sistem ini, masyarakat yang merasa berhak namun tak menerima bansos dapat melaporkan dirinya. Nantinya, Kemensos akan melakukan verifikasi dan validasi data untuk kemudian diajukan kembali ke pemerintah daerah (pemda). Sebab, pendataan warga miskin penerima bansos merupakan kewenangan pemda, yang prosesnya dimulai dari usulan di tingkat RT, Kelurahan, hingga pemerintah kota/kabupaten. Data tersebut kemudian diajukan ke Kemensos untuk disetujui oleh Mensos. &rdquo;Nanti kita kembalikan. Kalau satu bulan tidak ada perbaikan maka kita anggap benar,&rdquo; jelas Mantan Walikota Surabaya tersebut. Lebih lanjut, Risma memaparkan, dengan Raihan ISO ini maka data masyarakat miskin dapat dijaga keamanan, kerahasiaan, dan tidak disalahgunakan. Karena, dalam ISO manajemen kerahasiaan data ini mengatur kewenangan dalam mengakses DTKS. Misalnya, pihak mana saja yang bisa mengakses DTKS bahkan masuk ke ruang kendali pusdatin. Selain itu melalui ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, dipastikan juga bahwa Pusdatin mampu membenahi sistem manajemen dalam pengelolaan data sesuai dengan standar ISO dan menyajikan data yang representatif.

Dengan Raihan ISO ini maka data masyarakat miskin dapat dijaga keamanan, kerahasiaan, dan tidak disalahgunakan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DTKS

Berita Terkini