<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Sidang-lanjutan-Nadiem-Makarim-7JPG-1027580054.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Laporan hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan alat bukti yang sah secara konstitusional. Aparat penegak hukum dibolehkan menggunakan hasil perhitungan tersebut. Termasuk dalam kasus dugaan korupsi seperti pengadaan laptop Chromebook. Menurut Ahli Keuangan Negara Eko Sambodo, bobot laporan hasil perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh BPKP sama dengan hasil perhitungan kerugian negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keduanya sama-sama diakui oleh konstitusi sebagai alat bukti yang sah. Karena itu, Eko menyatakan bahwa hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP yang sudah dikantongi Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dapat digunakan untuk menjerat para terdakwa. Salah satunya mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim. &rdquo;Ya bisa, jelas di sini bahwa laporan hasil penghitungan kerugian negara adalah salah satu bukti sah,&rdquo; ungkap Eko dikutip pada Jumat (6/2). Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, hasil audit BPKP mencatat kerugian keuangan negara dengan nilai mencapai Rp 2,1 triliun. Angka itu mencakup selisih kemahalan harga perangkat sebesar Rp 1,5 triliun dan pengadaan Content Delivery Management (CDM) Rp 622 miliar yang dinilai tidak diperlukan. Eko menyampaikan bahwa hasil perhitungan kerugian negara itu sah dan sesuai konstitusi sebagaimana bunyi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Pasal 1 ayat 22 UU tersebut menjelaskan, kerugian negara merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan aset yang nyata serta pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, baik yang disengaja maupun karena kelalaian. &rdquo;Dari aturan tersebut, nampak jelas keterkaitan antara kerugian negara dengan delik tindak pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan,&rdquo; jelasnya. Selain itu, nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan dengan lembaga auditor menegaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk meminta bantuan audit demi kepentingan pembuktian. Menurut Eko, meski aparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas menghitung kerugian secara mandiri, hasil kerja sama pemeriksaan BPK atau BPKP merupakan dokumen hukum yang memiliki bobot tinggi dalam persidangan. Itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan lima orang tersangka. Empat diantaranya kini berstatus terdakwa dan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Mereka terdiri atas Nadiem Makarim, Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Satu tersangka lain bernama Jurist Tan masih berada Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejagung dan kini berstatus buron. Tersangka yang terdeteksi berada di luar negeri itu terus dikejar oleh Kejagung untuk diadili di dalam negeri. &nbsp;

Audit BPKP jadi alat bukti sah di persidangan korupsi di Jakarta. Laporan ini akui kerugian negara Rp 2,1 triliun, jadi pegangan Kejagung.

Ahli Keuangan Tegaskan Audit BPKP Alat Bukti Sah dalam Persidangan Kasus Chromebook

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/G04dxBwmwbarjzylh1MRvM1K1lWl0bpmGiB88knS-2998624534.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan upaya paksa penggeledahan terhadap rumah salah satu pejabat pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencari alat bukti dugaan korupsi memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan. Langkah penggeledahan itu dilakukan pada hari ini, Senin (17/11). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan adanya upaya paksa penggeledahan tersebut. "Benar, ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020 oleh Oknum/Pegawai Pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia," kata Anang Supriatna kepada JawaPos.com, Senin (17/11). Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari hasil penggeledahan tim penyidik menyegel sejumlah harta benda bergerak seperti motor dan mobil mewah, diduga terkait perkara yang tengah ditangani. Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Gedung Bundar-sebutan untuk Gedung penyidikan korupsi Kejagung- dilakukan di sejumlah lokasi terpisah. Upaya paksa itu, dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan, guna melengkapi berkas penyidikan yang perkaranya sudah naik ke tingkat penyidikan. Meski demikian, Anang masih enggan membeberkan secara rinci barang bukti yang diamankan dari lokasi penggeledahan. "Belum dapat updatenya," pungkasnya.

Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan untuk mencari bukti dugaan korupsi pajak perusahaan, Senin (17/11).

Kejagung Cari Alat Bukti Dugaan Korupsi Memperkecil Pembayaran Pajak Perusahaan Lewat Upaya Paksa Penggeledahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/antarafoto-kpk-mardani-maming-120822-ak-4-1909961679.jpeg" alt="ILUSTRASI: Mahkamah Agung atau MA menolak banding yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Mahkamah Agung atau MA menolak banding yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) terkait peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming mutlak harus berdasarkan alat bukti, bukan karena adanya intervensi. Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Jakarta Prof Dr Suparji Ahmad. &ldquo;Hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan alat bukti bukan karena intervensi. Harus begitu (independen dalam memutuskan PK Mardani H Maming),&rdquo; kata Suparji, dikutip RM.id (Jawa Pos Group), Jumat (6/9). Dia mengingatkan Majelis Hakim MA harus independen dalam memutus PK yang diajukan eks Bendum PBNU itu. Hakim MA, lanjutnya, berpotensi melanggar hukum apabila memutus berlandaskan intervensi atau cawe-cawe. &ldquo;Ya melanggar hukum (Majelis Hakim memutuskan dengan landasan intervensi). Dan menimbulkan ketidakadilan,&rdquo; ingatnya. Diketahui, Mardani Maming mendaftarkan PK pada 6 Juni 2024. PK yang diajukan Mardani H Maming bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2004. Dalam ikhtisar proses perkara itu disebutkan Majelis Hakim yang memimpin Peninjauan Kembali (PK) Mardani H Maming ialah Ketua Majelis DR. H. Sunarto, SH. MH, Anggota Majelis 1 H. Ansori, SH, MH dan Anggota Majelis 2 Dr. Prim Haryadi, S, M.H. Sementara Panitera Pengganti dalam proses Peninjauan Kembali (PK) Mardani H Maming ialah Dodik Setyo Wijayanto, S.H. Sebelumnya, Wakil Ketua MA Suharto menepis adanya anggapan intervensi dalam proses peninjauan kembali atau PK Mardani H Maming. Suharto menegaskan bahwa Hakim itu merdeka dan mandiri terbebas dari segala intervensi yang ada. &ldquo;Lho hakim itu merdeka dan mandiri," ungkapnya, Selasa (27/8).

Putusan MA terkait PK terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming mutlak harus berdasarkan alat bukti.

Pengamat Sebut Putuskan PK Mardani Maming, Hakim Harus Berdasarkan Alat Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi suap yang dilakukan oleh Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga (EAR) yang saat ini statusnya menjadi tersangka. Dilansir dari ANTARA, penyidik KPK melakukan penggeledahan kantor Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga pada Kamis 18 Januari 2024. "Tim penyidik KPK telah selesai melakukan penggeledahan pada Kamis (18/1) dengan lokasi penggeledahan Kantor Bupati Labuhan Batu," ujar Ali Fikri &nbsp;selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (19/1). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013847258/dewas-kpk-duga-alexander-marwata-pernah-komunikasi-minta-proyek-di-kementan">Dewas KPK Duga Alexander Marwata Pernah Komunikasi Minta Proyek di Kementan</a> Ali mengungkapkan bahwa dalam penggeledahan ini, penyidik KPK berhasil menemukan sejumlah alat bukti, yakni dokumen SK tersangka EAR sebagai Bupati dan SK pengangkatan RSR (Rudi Syahputra Ritonga) selaku anggota DPRD, bukti elektronik dan data pekerjaan Pemkab Labuhan Batu dari tahun anggaran 2021 hingga 2023. Tak hanya kantor Bupati Labuhan Batu saja, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik tersangka RSR. Dalam penggeledahan ini, ditemukan sejumlah alat bukti berupa catatan&nbsp;ploting&nbsp;proyek dan setoran fee untuk tersangka RSR dan EAR, serta bukti slip transaksi perbankan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013847070/kpk-temukan-bukti-dugaan-aliran-fee-bupati-labuhanbatu-usai-geledah-rumah-anggota-dprd">KPK Temukan Bukti Dugaan Aliran Fee Bupati Labuhanbatu Usai Geledah Rumah Anggota DPRD</a> Lokasi penggeledahan selanjutnya yakni rumah pribadi milik pihak terkait perkara. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK menemukan alat bukti berupa catatan&nbsp;ploting&nbsp;proyek pekerjaan tahun anggaran 2023. Tak hanya itu saja, 20 stempel perusahaan yang digunakan untuk mengikuti tender pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu juga ditemukan di rumah pribadi milik pihak terkait perkara. Sejumlah alat bukti ini akan diamankan dan dianalisis oleh tim penyidik KPK untuk selanjutnya disertakan dalam berkas perkara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013827887/dewas-duga-93-pegawai-kpk-terlibat-pungli-mulai-dari-selundupan-hingga-pengecasan-hp">Dewas Duga 93 Pegawai KPK Terlibat Pungli, Mulai dari Selundupan Hingga Pengecasan HP&nbsp;</a> Sebelumnya telah diketahui bahwa dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 tersangka, yakni&nbsp;Erik Adtrada Ritonga (EAR) dan Rudi Syahputra Ritonga (RSR) selaku anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Keduanya sebagai penerima suap dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu 2 tersangka lainnya yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS) sebagai pemberi suap. Keduanya dijerat dengan&nbsp;Pasal 5 ayat (1) huruf atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam operasi tangkap tangan tersebut (11/1) KPK juga berhasil menyita berbagai barang bukti, termasuk uang tunai sebesar sekitar Rp551,5 juta, yang diduga merupakan sebagian dari total penerimaan sekitar Rp1,7 miliar.

Tim penyidik KPK menemukan sejumlah alat bukti baru usai melakukan penggeledahan kantor bupati labuhan batu terkait dugaan kasus suap.

Kantor Bupati Labuhan Batu Digeledah, Penyidik KPK Temukan Sejumlah Alat Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/GUFRON.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan total 11 orang beserta sejumlah uang dan alat bukti lain dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur. &rdquo;Ada 11 orang yang kami amankan. Tim KPK mengamankan sejumlah uang dan barang bukti lainnya,&rdquo; kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (24/11). Dia menjelaskan, OTT yang dilakukan pada Kamis (23/11) sekitar pukul 13.00 wita itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. &rdquo;KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah Kalimantan Timur pada sekitar jam 13.00 wita, 23 November,&rdquo; imbuh Nurul Ghufron. Namun, Ghufron belum membeberkan nama-nama yang diamankan, lokasi pasti OTT, nominal uang, maupun detail perkara lain mengenai OTT tersebut. KPK memeriksa sejumlah pihak yang diduga sebagai pelaku dan saksi-saksi, termasuk barang bukti lain yang diamankan. &rdquo;Kami akan sampaikan detail dugaan dan proses tangkap tangan ini setelah kami memperoleh keterangan yang cukup dalam proses pemeriksaan 1x24 jam pertama,&rdquo; ucap Ghufron. Ghufron mengatakan, kegiatan tangkap tangan itu menjadi bukti KPK tetap bekerja memberantas korupsi di tengah hiruk pikuk penetapan tersangka Ketua KPK Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya. &rdquo;Giat tangkap tangan ini dilakukan di tengah hiruk pikuk peristiwa yang terjadi di KPK. Hal ini menunjukkan bahwa insan KPK tetap bekerja dan KPK masih terdepan dalam memberantas korupsi seperti biasa dan tidak terganggu dengan hiruk pikuk yang terjadi pada KPK tersebut,&rdquo; ujar Nurul Ghufron. Sebelumnya, Rabu (22/11) malam, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri (FB) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombespol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah gelar perkara pada Rabu (22/11). &rdquo;Telah dilaksanakan gelar perkara, dengan hasil ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku ketua KPK RI sebagai tersangka, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023,&rdquo; papar Ade Safri. Penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e atau pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 KUHP.

KPK mengamankan total 11 orang beserta sejumlah uang dan alat bukti lain dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur

KPK Amankan 11 Orang dari OTT di Kalimantan Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-15-at-18.10.41.jpg" alt="kuasa hukum mas bechi" width="100%">
<figcaption>kuasa hukum mas bechi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persidangan lanjutan kasus pencabulan dengan terdakwa Moch. Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi terhadap santriwati dilaksanakan pada Kamis (15/9). Kasus yang melibatkan anak pengasuh Ponpes Shiddiqiyyah itu masih tahap pemeriksaan saksi.  Kuasa hukum terdakwa I Gede Pasek Suardika menunjukkan bukti baru. Yakni foto dan video untuk mematahkan pernyataan adanya pencabulan yang dilakukan kliennya.  Pada foto dan video itu terdapat detail pengambilan gambar yaitu tanggal 18 Mei 2017. Saat itu tepat dimana korban mengaku mengalami pencabulan kedua kali yang telah dilakukan terdakwa.  Bukti foto dan video itu menunjukkan korban sedang melakukan pelayanan sosial yang diadakan Rumah Sehat Tentrem Medical Center (RSTMC). I Gede Pasek menyampaikan kondisi korban dalam video tersebut nampak baik-baik saja dan tidak menunjukkan korban telah dilakukan hal yang tidak senonoh pada hari yang sama.  ”Hari pada tanggal itu kan di mana dia mengaku pada saat dini hari telah diperkosa, namun paginya sekitar jam 10, dia beraktivitas biasa dan belajar melayani pasien,” jelas I Gede Pasek.  Dia menyebutkan dengan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa kasus Mas Bechi jelas dipaksakan. ”Korban masih bisa ketawa dan biasa saja, ini pada hari di mana dia sebutkan diperlakukan tidak senonoh itu,” ucap I Gede Pasek.  Bukti tersebut menjadi alibi yang cukup kuat karena kebenarannya didukung salah satu saksi yang hadir dalam persidangan hari ini (15/9). Saksi yang merupakan koordinator RSTMC, juga mengikuti pelayanan sosial yang juga diikuti korban pada saat itu.  ”Bukti ini saya dapat langsung dari saksi yang bersangkutan, yang ada pada saat itu juga, dia sebagai koordinator RSTMC itu,” jelas I Gede Pasek.  Persidangan pemeriksaan saksi akan terus dilanjutkan Jumat (16/9) dengan menghadirkan saksi terdakwa.

Kuasa Hukum Mas Bechi Bawa Alat Bukti Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220822-WA0042.jpg" alt="Mas Bechi saat dibawa ke ruang sidang. Alex Qomarulla/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Mas Bechi saat dibawa ke ruang sidang. Alex Qomarulla/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang kasus pelecehan seksual santriwati Pondok Shiddiqiyah dengan terdakwa Moch. Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi masih berlanjut. Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Senin (12/9), jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan saksi ahli untuk mendukung dan memperkuat pembuktian.  Saksi ahli tersebut adalah seorang dokter yang melakukan visum kepada korban. Selain membawa rekam medis dan hasil visum korban, jaksa penuntut umum (JPU) sekaligus Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang Tengku Firdaus menyebutkan, ada alat bukti surat baru pada persidangan kali ini.  ”Kami juga menghadirkan alat bukti surat baru yang tadi diberlakukan di persidangan dan dikuatkan oleh ahli,” ujar Firdaus ketika ditemui di PN Surabaya.  Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika menyatakan, keraguan atas bukti yang dibawa saksi ahli saat persidangan.  ”Selain dua visum (hasil visum pada 2019 dan 2018) ada juga foto organ intim dari korban, yang menjadi perdebatan saat ditanya saksi korban menyatakan tidak pernah difoto tetapi saksi ahli mengatakan sudah izin untuk foto,” kata I Gede Pasek Suardika saat ditemui usai sidang.  Jaksa penuntut umum Tengku Firdaus yang juga Kajari Jombang menjelaskan, sidang ke-14 itu tidak lagi memerlukan kehadiran seluruh saksi. Alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan telah sah dan akan dinilai hakim.  ”Nanti hakim yang menilai, alat bukti yang diajukan di persidangan itu sah,” ujar Tengku Firdaus.  Dengan telah tercukupinya saksi-saksi yang telah dihadirkan, Firdaus menyatakan, agenda sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi a de charge pada Kamis (15/9) dan Jumat (16/9) di PN Surabaya. Dalam sidang pemeriksaan saksi a de charge Firdaus menegaskan, kehadiran saksi merupakan kuasa dari penasihat hukum.  ”Dari penasihat hukum menyampaikan 15 yang akan dihadirkan, ini waktunya penasihat hukum untuk mementahkan apa yang kami dakwakan,” ujar Firdaus.

Sidang Kasus Pencabulan Mas Bechi, JPU Hadirkan Alat Bukti Surat Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Rumah-Pribadi-Ferdy-Sambo-Di-Jaga-Brimob-Dery-Ridwnasah-5.jpg" alt="Anggota Brimob bersenjata lengkap melakukan penjagaan di kediaman pribadi Irjen Pol Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2022). Polisi yang memasang garis polisi di depan kediaman Irjen Ferdy Sambo. Foto: Dery Ridwansah/. JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota Brimob bersenjata lengkap melakukan penjagaan di kediaman pribadi Irjen Pol Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2022). Polisi yang memasang garis polisi di depan kediaman Irjen Ferdy Sambo. Foto: Dery Ridwansah/. JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo telah membuat pengakuan terkait penyebab pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Keputusan Ferdy Sambo ini pun disambut baik oleh Tim Khusus (Timsus).  "Pengakuan tersangka kan kita tahu semua, ya syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau enggak ngomong sekalipun tidak ada masalah," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian kepada wartawan, Jumat (2/8).  Andi menjelaskan, penyidik telah memiliki alat bukti untuk menjerat Sambo dengan pasal pembunuhan berencana. Sehingga, pengakuan Sambo dianggap tidak terlalu signifikan terhadap berjalannya penyidikan.  "Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan," imbuhnya.  Diketahui, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS) dan KM.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.  "RE melakukan penembakan korban," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).  Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. "FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak," jelas Agus.  Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

Polri Punya Alat Bukti Buat Seret Irjen Ferdy Sambo ke Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Terdakwa-Asrama-Haji-PK-1.jpg" alt="Terdakwa Thahir Rahman, mantan Kakanwil Kemenang Jambi, tersandung kasus korupsi revitalisasi asrama haji senilai Rp 11,7 miliar. Nanang Mairiadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Thahir Rahman, mantan Kakanwil Kemenang Jambi, tersandung kasus korupsi revitalisasi asrama haji senilai Rp 11,7 miliar. Nanang Mairiadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terpidana kasus revalitalisasi Asrama Haji Jambi yang juga mantan Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi Thahir Rahman akan segara melayangkan peninjauan kembali (PK) atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi. Berkas memori PK itu telah selesai dan siap dikirimkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jambi dalam minggu ini.  Penasehat hukum Thahir, Duen Sasberi menyatakan, dalam berkas itu ada tiga alat bukti yang baru dan akan diajukan sebagai PK. Bukti itu berkaitan dengan hukuman yang diberikan majelis hakim PN Jambi. ”Dalam minggu ini, akan kita kirim berkas itu,” ujar Duen seperti dilansir dari Antara pada Senin (27/4).  Menurut dia, persidangan lalu ada pengakuan dari saksi bahwa Thahir menerima uang, tetapi itu hanya pengakuan saja dan belum bisa dibuktikan secara tertulis. Apalagi saksi juga mengaku tidak mengirimkan atau memberi uang kepada Thahir. ”Atas dasar itu kami penasehat hukum mengupayakan PK,” kata Duen Sasberi.  Untuk dua alat bukti lainnya, Duen enggan memaparkannya dan akan dibuktikan pada persidangan PK. ”Tidak mungkin disebutkan semua bukti barunya,” ujar Duen.  Sebelumnya pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, terdakwa Thahir Rahman divonis bersalah atas kasus korupsi revalitalisasi asrama haji yang merugikan negara sebesar Rp 11,7 miliar dengan hukuman kurungan penjara selama lima tahun 10 bualan penjara, denda Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan penjara.  Thahir juga dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1,075 miliar subsider satu tahun enam bulan penjara. Dalam amar putusan majelis hakim, Thahir dinilai telah memerintahkan Eko Dian selaku ketua pokja untuk memenangkan PT GKN Cabang Banten dalam proses lelang proyek pembangunan asrama haji.  Mantan kepala Kemenag Provinsi Jambi itu terbukti melakukan tindakan yang merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri, perorangan ataupun korporsi, sehingga perbuatanya patut dinilai sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana pasal 3 ayat 1 Undang Undang No 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dFIExFe5_SA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Xg4Dcl85KEs   https://www.youtube.com/watch?v=nI_SUJ-nk0w  &nbsp;

Terpidana Korupsi Revitalisasi Asrama Haji Akan Ajukan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/datangi-satgas-antimafia-bola-lasmi-serahkan-alat-bukti-judi-online_m_.jpg" alt="Lasmi Indaryani (kiri) bersama kuasa hukumnya, Boyamin Saiman (tengah) dan ayahnya Bhudi Sarwono (kiri) mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (27/2)." width="100%">
<figcaption>Lasmi Indaryani (kiri) bersama kuasa hukumnya, Boyamin Saiman (tengah) dan ayahnya Bhudi Sarwono (kiri) mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (27/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan manajer Persibara Banjarnegara Laksmi Indaryani kembali mendatangi Polda Metro, Rabu (27/2). Bersama kuasa hukumnya, Boyamin Saiman dan ayahnya, Budhi Warsono, ia membawa alat bukti berupa dugaan kasus judi online dianggap berkaitan dengan kasus pengaturan skor di Liga Indonesia. Alat bukti itu berupa rekening aktivitas judi online yang kemudian dikamuflase dengan transaksi mobil oleh makelar. Akan tetapi, dirinya menduga transaksi tersebut merupakan aliran dana judi online. "Tadi saya sudah memasukkan data yang saya dapatkan tentang judi online. Materi lah. Isinya kira-kira ada sebuah rekening yang dikelola oleh bandar judi kemudian dikamuflase dengan transaksi mobil oleh makelar. Tapi sebenernya untuk bayar judi online," ucap Laksmi di Polda Metro Jaya, Rabu (27/2). Kuasa hukum Laksmi, Boyamin Saiman juga menjelaskan, alat bukti yang diserahkan kepada penyidik Satgas Antimafia Bola berupa nomor rekening bank hingga nama-nama pemilik rekening. "Saya masukan alat bukti berupa rekening bank, ada atas nama siapa saja. Saya screenshoot dan saya print untuk disampaikan ke satgas," kata Boyamin Saiman. Berkaitan dengan laporan adanya judi online yang dilaporkan, polisi sebenarnya sudah mengungkap kasus itu pada tahun 2017 silam. Berjalannya waktu, kasus judi online yang berpusat di Filipina itu, terpaksa dihentikan karena polisi kekurangan alat bukti. Sehingga, tim penyidik bisa melanjutkan penyidikan kasus tersebut.&nbsp; "Sebenarnya pernah digerebek oleh Polresta Bogor sudah ditangkap dan ditahan, tapi dilepas lagi. Alasannya, kurang bukti karena ini dua negara. Karena sudah ada Satgas Antimafia Bola semoga bisa menindaklanjuti," paparnya. Berikut ini lampiran dari alat bukti yang diserahkan kepada penyidik Satgas Anti Mafia Bola oleh Laksmi dan kuasa hukumnya. 1. Rekening Bank B tersebut tertera Nomor 221588029 atas nama SP, yang dikelola YD pada awal Januari 2019 lalu. Rekening itu mendapat uang dari kamuflase makelar mobil online bernama ZI kemudian disebar ke HH sebesar 41 Juta dan AR 40 Juta. 2. Pada Maret 2017 Polresta Bogor Kota menggerebek rumah mewah di Bogor Nirwana Residence (BNR) yang digunakan sebagai kantor pengelolaan judi online dan menangkap 24 orang serta menyita barang elektronik terkait judi online. Judi online itu berpusat di Filipina. Bersamaan dengan jalannya waktu, kasus itu dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Akan tetapi, Satgas Antimafia Bola dapat mengambil alih kasus ini dikembangkan untuk menemukan bukti baru sebagaimana penuturan tersangka yang sudah ditangkap dan ditahan sebagaimana terlampir.

Datangi Satgas Antimafia Bola, Lasmi Serahkan Alat Bukti Judi Online

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#alat bukti

Berita Terkini