Kejagung Cari Alat Bukti Dugaan Korupsi Memperkecil Pembayaran Pajak Perusahaan Lewat Upaya Paksa Penggeledahan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna. (Istimewa)

JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan upaya paksa penggeledahan terhadap rumah salah satu pejabat pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencari alat bukti dugaan korupsi memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan. Langkah penggeledahan itu dilakukan pada hari ini, Senin (17/11).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan adanya upaya paksa penggeledahan tersebut.

"Benar, ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020 oleh Oknum/Pegawai Pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia," kata Anang Supriatna kepada JawaPos.com, Senin (17/11).

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari hasil penggeledahan tim penyidik menyegel sejumlah harta benda bergerak seperti motor dan mobil mewah, diduga terkait perkara yang tengah ditangani.

Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Gedung Bundar-sebutan untuk Gedung penyidikan korupsi Kejagung- dilakukan di sejumlah lokasi terpisah. Upaya paksa itu, dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan, guna melengkapi berkas penyidikan yang perkaranya sudah naik ke tingkat penyidikan.

Meski demikian, Anang masih enggan membeberkan secara rinci barang bukti yang diamankan dari lokasi penggeledahan.

"Belum dapat updatenya," pungkasnya.