Ilham Dwi Ridlo Wancoko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pelaku-pelanggaran-ham-dapat-posisi-penting-di-era-jokowi_m_173994.jpeg" alt="Ilustrasi HAM. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi HAM. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tidak hanya penuntasan kasus pelanggaran HAM yang diperlukan. Namun, juga kualitas regulasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM perlu ditingkatkan. Hal itu merupakan pandangan Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi 2019-2024 dan Korban (LPSK) sekaligus Komisioner Komnas HAM 2012-2017 Maneger Nasution.&nbsp; Apa kabarnya dan aktivitasnya sekarang apa?&nbsp; Baik, sekarang saya menjadi Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Wakil Ketua Hukum dan HAM MUI Pusat serta mengajar pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Setelah 10 tahun terakhir diberikan tugas dan amanah penyelenggaraan HAM, baik di Komnas HAM dan di LPSK. Sebetulnya sepuluh tahun full menangani isu HAM. Di Komnas HAM menjadi pengawas yang mengawasi negara agar memenuhi HAM. Di LPSK menjadi eksekutor memberikan perlindungan warga negara yang jadi korban atau saksi dalam tindak pidana. Kita jadi. Tapi intinya 10 tahun terakhir berupaya mengarusutamakan HAM di Indonesia. Apakah pengalaman di kedua lembaga juga mempengaruhi aktivitas sekarang? Poin pentingnya walau sudah tidak di Komnas dan LPSK, namun tetap mengawal isu HAM di Muhammadiyah. Tugasnya memberikan masukan ke pimpinan Muhammadiyah merespon isu hukum. Merespons isu HAM di masyarakat kita. Isu relatif sama. Apalagi, isu hukum dan HAM lebih dinamis di Jakarta. Tugasnya ya berikan rekomendasi atau pendapat hukum ke PP Muhammadiyah untuk direspons.&nbsp; Tugas kedua, melakukan advokasi turun ke lapangan. Punya LBH di bawah koordinasi Majelis Hukum dan HAM. Pendampingan advokasi publik menyangkut masyarakat terpinggirkan.&nbsp; Apa kasus terakhir dan menonjol yang ditangani?&nbsp; Kasus terakhir menonjol isu agraria perampasan hukum tanah adat. Seperti Rempang, lalu terbaru pagar laut Desa Kohod Bekasi dan lainnya. Ini advokasi langsung ke lapangan melalui LBH dan menjadi pihak yang melaporkan ke Bareskrim Polri. Saat ada kejahatan pidana tentu dilaporkan. Itu tugas-tugas yang terekspose. Beberapa tugas tidak terekspose seperti Sangihe Island kasus agraria juga. Papua juga. Semua itu advokasi juga. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sisi-lain/015819953/menhut-raja-juli-antoni-prihatin-teror-media">Menhut Raja Juli Antoni Prihatin Teror Media</a> Dengan pengalaman di LPSK dan Komnas HAM apakah membantu advokasi? Ya kalau dulu di Komnas HAM punya mandat by law atas nama negara. Bukan hanya memberi kritik pengawasan, justru melakukan perlindungan warga negara atas nama negara. Khususnya lembaga negara atau pemangku kepentingan agar hadir memenuhi hak-hak warga negara. Kewenangannya tentu lebih, begitu pula LPSK atas nama UU melindungi warga negara dari hulu ke hilir. Itu salah satu keuntungan memiliki otoritas UU.&nbsp; Sekarang ketika di Muhammadiyah dan MUI bukan berdasar kewenangan, namun sebagai masyarakat sipil. Lebih melakukan pendidikan hukum, pendidikan HAM dan publik. Yang punya kewenangan eksekusi ya negara. Itu yang paling terasa.&nbsp; Walau bekal di Komnas HAM dan LPSK membantu melihat pada strategi memperjuangkan advokasi dan hak korban yang dibela. Dalam menangani kasus, kita memiliki strategi yang tepat. Itu keuntungan yang kita rasakan karena pengalaman. &nbsp;Mengetahui harus bicara ke siapa, otoritasnya siapa. Kalau menemui jalan buntu bagaimana jalur melingkarnya.&nbsp; Apa yang paling diingat saat di Komnas HAM dan LPSK? Sebelum ke LPSK, saya mencatat beberapa isu krusial. Diberikan amanah menjadi leader, seperti kasus Cebongan. Penembakan TNI ke preman. Itu sesuatu yang mencekam.&nbsp; Sangat mencekam malahan, kalau pertanyaannya suka duka. Itu luar biasa. Saya paham di masyarakat Jogja waktu itu secara sosiologis ada penggalangan. Yang melakukan penembakan dianggap berjasa menumpas premanisme. Sangat dramatis. Ada gerakan dukung pelaku.&nbsp; Termasuk ada pengalaman relatif berkesan secara pribadi. Saya sebelum Komnas ketua PP Muhammadiyah menangani membawahi Kokam atau Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, saya pernah jadi komandan nasional Kokam. Di Jogja saya malah berhadapan dengan Kokam sebagai bagian yang mendukung terhadap para pelaku.&nbsp; Negosiasi lama dengan adik-adik Kokam. Karena belum paham dan kenal. Saya berhadapan dengan anak-anak Kokam. Ada dilema. Memang periode saya dengan adik-adik tidak ketemu karena terpaut cukup jauh. Kita cerita dengan senior mereka baru menyambung. Kalau berhadapan dengan oknum polisi dan TNI sudah biasa.&nbsp; Bahkan, sebelum kenal itu adik-adik Kokam meminta Komnas HAM bubar dan pulang Jakarta. Itu yang adik-adik Kokam teriakan. Tapi akhirnya malah adik-adik Kokam ini yang fasilitasi saya bisa hadir di pengadilan kasus Cebongan.&nbsp; Ada ancaman atau tidak? Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sisi-lain/015770593/buya-yahya-diwisuda-di-unissula-semarang">Buya Yahya Diwisuda di Unissula Semarang</a> Pasti, mobil ditandai. Pernah mobil sebelum masuk tol ketahuan ada kena paku obeng sepanjang sekitar 15 cm. Itu kita alami kasus Cebongan.&nbsp; Kasus lain yang ditangani?&nbsp; Ada juga kasus Tolikara dimana orang shalat dibubarkan. Saya orang pertama dari Komnas HAM yang hadir melakukan pembelaan masyarakat. Karena itu hak beribadah. Kita paham situasinya. Lalu, ada Kasus Paniai, saat itu saya menjadi ketua tim ad hoc pelanggaran HAM Paniai. Dinamikanya waktu mengambil berita acara pemeriksaan (BAP) ke kepolisian dan pendekatan ke teman militer di lapangan. Suasananya memang berhadapan dengan kementerian lembaga karena objek pengawasan kita. Siapapun tidak nyaman diawasi.&nbsp; Kalau pengalaman di LPSK bagaimana? LPSK itu salah satu kasusnya aktor negara. Kasus fenomenal kasus Sambo, saya kebetulan alhamdulillah pengalaman menangani Bharada Richard dan sudah dituliskan di buku berjudul Justice Collaborator. Saya anggap itu pengalaman fenomenal.&nbsp; 10 tahun di pemerintahan, apakah masih ada yang ingin dilakukan? Apa ada sesuatu masih mengganjal? Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sisi-lain/015761470/ai-bakal-menjadi-prioritas-investasi-di-indonesia">AI Bakal Menjadi Prioritas Investasi di Indonesia?</a> Tentu ada harapan besar dalam menangani kasus. Saya merasa dari nilai 1-10 kok cuma 7, saya di Komnas HAM menangani pelanggaran berat, seperti Paniai. Pelanggaran HAM itu sudah terlalu banyak dengan 16 peristiwa, dari Talang Sari kerusuhan Mei, Trisakti, Dukun Santet, dan lainnya. Dari 16 kasus itu ada 3 pelanggaran HAM berat yang dituntaskan. Namun, semua pelaku bebas. Seperti, Paniai, Timor Timur dan Abepura. Saat pelaku bebas, korban tidak mendapatkan apa-apa.&nbsp; Saya berharap dulu saat penyelidikan pengadilan HAM pelaku dihukum sesuai tingkat kesalahan, pelaku lapangan dan pertanggungjawaban komando. Saya berharap juga ada keadilan bagi korban bukan hanya dihukum pelakunya, tapi ada keadilan berupa kompensasi pemulihan. Ternyata Paniai disidangkan 2 tahun lalu di Makassar Pengadilan HAM pelaku bebas. Sekali lagi terulang korban tidak dapat apa-apa. Harusnya korban berhak dapat kompensasi dan pemulihan dari negara. Itu harapan saya. Syarat kompensasi berdasarkan keputusan pengadilan. Masalahnya tidak ada keputusan PN. Catatan pentingnya agar ke depan negara memperbaiki regulasi pemberian kompensasi dan pemulihan korban HAM.

Mantan Wakil Ketua LPSK dan Komnas HAM Maneger Nasution berbagi pengalaman dan pandangan tentang regulasi kompensasi korban pelanggaran HAM

Latu Ratri Mubyarsah

Maneger Nasution Sebut Perlu Perbaikan Regulasi Kompensasi Korban Pelanggaran HAM 

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Dhimas Ginanjar

Kapolri apresiasi program pembangunan rumah tidak layak huni di Jawa Barat yang dinilai membantu masyarakat dan menjawab harapan publik.

Kapolri Apresiasi Program Rutilahu di Jabar, Dinilai Jawab Harapan Masyarakat

Abdul Rahman

Waktu imsak Jakarta dan Jogjakarta selisihnya sekitar 15 menit. Waktu imsak di Jakarta pukul 04.33 WIB, sementara di Jogja pukul  04.18 WIB.

Waktu Imsak dan Buka Puasa Hari Ini, Kamis (5/3), Jakarta Lebih Lambat 15 Menit dari Jogja

Antonius Oskarianto Adur

Alfredo Tata dan Kakang Rudianto jadi korban rasisme di media sosial setelah laga Persebaya vs Persib. Mereka pastikan pertikaian sudah selesai

Alfredo Tata dan Kakang Rudianto Jadi Korban Rasisme, Pastikan Sudah Tidak Ada Lagi Pertikaian

Mohamad Nur Asikin

Ribuan jamaah memadati area utama masjid hingga pelataran mengikuti kajian dengan khusyuk, menciptakan suasana reflektif yang meneduhkan.

Temani Masyarakat Jalani Ibadah Puasa Lewat “Kajian Adem Ramadhan” di Masjid Istiqlal Jakarta 

Bramasta JP

Steven Gerrard desak Arne Slot mainkan Rio Ngumoha sebagai starter usai kontribusi impresif dari bangku cadangan di Liverpool musim 2025/2026

Steven Gerrard Desak Arne Slot Mainkan Rio Ngumoha sebagai Starter Berkat Kontribusi dari Bangku Cadangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Maneger Nasution Sebut Perlu Perbaikan Regulasi Kompensasi Korban Pelanggaran HAM

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Kapolri Apresiasi Program Rutilahu di Jabar, Dinilai Jawab Harapan Masyarakat

Waktu Imsak dan Buka Puasa Hari Ini, Kamis (5/3), Jakarta Lebih Lambat 15 Menit dari Jogja

Alfredo Tata dan Kakang Rudianto Jadi Korban Rasisme, Pastikan Sudah Tidak Ada Lagi Pertikaian

Temani Masyarakat Jalani Ibadah Puasa Lewat “Kajian Adem Ramadhan” di Masjid Istiqlal Jakarta

Steven Gerrard Desak Arne Slot Mainkan Rio Ngumoha sebagai Starter Berkat Kontribusi dari Bangku Cadangan

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Maneger Nasution Sebut Perlu Perbaikan Regulasi Kompensasi Korban Pelanggaran HAM

Tags

Artikel Terkait

Ambisi 1 Juta Satelit Elon Musk dan Celah Regulasi AS: Mega-Konstelasi SpaceX Terancam Lolos Tanpa Uji Dampak Lingkungan

Kemenham Buka 2.000 Formasi Analis HAM, Dorong Kebijakan Nasional dan Daerah Lebih Berbasis Hak Asasi

Komnas PA DKI Jakarta Ajukan Permohonan Perlindungan Anak dan Keluarga Korban Kekerasan Seksual

Popular News

Kapolri Apresiasi Program Rutilahu di Jabar, Dinilai Jawab Harapan Masyarakat

Waktu Imsak dan Buka Puasa Hari Ini, Kamis (5/3), Jakarta Lebih Lambat 15 Menit dari Jogja

Alfredo Tata dan Kakang Rudianto Jadi Korban Rasisme, Pastikan Sudah Tidak Ada Lagi Pertikaian

Temani Masyarakat Jalani Ibadah Puasa Lewat “Kajian Adem Ramadhan” di Masjid Istiqlal Jakarta

Steven Gerrard Desak Arne Slot Mainkan Rio Ngumoha sebagai Starter Berkat Kontribusi dari Bangku Cadangan

Download Aplikasi JawaPos.com