<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/27/IMG_4860-1499482066.jpeg" alt="SpaceX berencana meluncurkan jauh lebih banyak satelit ke orbit, memicu perdebatan global tentang dampak lingkungan dan regulasi ruang angkasa." width="100%">
<figcaption>SpaceX berencana meluncurkan jauh lebih banyak satelit ke orbit, memicu perdebatan global tentang dampak lingkungan dan regulasi ruang angkasa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Ambisi Elon Musk untuk menempatkan hingga 1 juta satelit di orbit rendah Bumi membuka babak baru persaingan infrastruktur digital global. Namun, di balik rencana ekspansif SpaceX tersebut, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin proyek sebesar itu berpotensi lolos tanpa kajian dampak lingkungan formal di Amerika Serikat? Pada 30 Januari lalu, SpaceX mengajukan permohonan kepada Federal Communications Commission (FCC), lembaga regulator telekomunikasi dan spektrum frekuensi Amerika Serikat, untuk meluncurkan mega-konstelasi satelit yang menurut Elon Musk akan berfungsi sebagai pusat data kecerdasan buatan di orbit. Jika disetujui, jumlah tersebut akan melampaui secara drastis sekitar 14.500 satelit aktif yang saat ini mengitari Bumi. Melansir New Scientist, Jumat (27/2/2026), para astronom kini berpacu dengan waktu menjelang tenggat persetujuan. Mereka berupaya menghitung konsekuensi ilmiah dari proyek yang skalanya belum pernah terjadi sebelumnya. Ironisnya, FCC tidak diwajibkan untuk menilai dampak lingkungan dari peluncuran satelit, termasuk terhadap atmosfer Bumi maupun perubahan pada langit malam. &ldquo;Kami sangat khawatir,&rdquo; ujar Ruskin Hartley, CEO DarkSky International. &ldquo;Kami tidak menentang satelit, tetapi kami percaya ini harus dilakukan secara bertanggung jawab.&rdquo; FCC membuka masa komentar publik kurang dari sepekan setelah proposal diajukan&mdash;jauh lebih cepat dibandingkan proses permohonan lain yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan&mdash;dengan batas akhir 6 Maret. Hingga kini, lebih dari 350 komentar telah masuk, sebagian besar berasal dari komunitas astronomi. Samantha Lawler dari University of Regina, Kanada, menyatakan, &ldquo;Rencana satu juta satelit itu sepenuhnya menakutkan.&rdquo; Dia menambahkan, &ldquo;Kami sedang berlomba mengumpulkan informasi yang kami butuhkan untuk menulis kepada FCC.&rdquo; Masalah utama terletak pada minimnya rincian teknis. SpaceX belum mengungkap ukuran maupun ketinggian orbit satelit yang direncanakan. Tanpa data itu, komunitas ilmiah kesulitan memproyeksikan dampak presisi terhadap pengamatan astronomi. Dalam skenario terburuk, kata Lawler, puluhan ribu satelit dapat terlihat dengan mata telanjang sepanjang malam, sementara jumlah yang jauh lebih besar akan mengganggu teleskop di Bumi maupun di luar atmosfer. Konstelasi tersebut juga harus diperbarui secara berkala, kemungkinan setiap lima tahun seperti jaringan Starlink. Artinya, rata-rata satu satelit akan diluncurkan dan satu lainnya memasuki atmosfer setiap tiga menit. Saat ini, hanya beberapa satelit yang kembali ke atmosfer setiap hari. Dampak atmosfer menjadi perhatian serius. Ketika satelit dan roket terbakar saat memasuki atmosfer, keduanya menghasilkan aluminium oksida atau alumina yang dapat merusak lapisan ozon. &ldquo;Kita berbicara tentang teragram [1 triliun gram] alumina,&rdquo; ujar Lawler. &ldquo;Ini akan menyebabkan penipisan ozon besar-besaran dan mungkin mengubah suhu stratosfer.&rdquo; Namun di sisi lain, kewenangan perizinan satelit yang dijalankan FCC dikecualikan dari ketentuan National Environmental Policy Act (NEPA), yang umumnya mewajibkan kajian dampak lingkungan untuk proyek federal di Amerika Serikat. Artinya, FCC tidak secara otomatis wajib menyusun analisis dampak lingkungan untuk proyek satelit komersial. Kevin Bell dari Free Information Group mengatakan, &ldquo;Dalam dunia yang ideal, FCC akan mempelajarinya,&rdquo; namun mengakui regulator tersebut &ldquo;tidak selalu memiliki kapasitas ilmiah internal untuk menilai dampak atmosfer.&rdquo; Hingga laporan ini diturunkan, FCC dan SpaceX belum memberikan tanggapan resmi. Dengan demikian, perdebatan mengenai mega-konstelasi ini tidak hanya menyangkut inovasi dan dominasi teknologi global, tetapi juga menguji batas regulasi Amerika Serikat dalam mengimbangi percepatan ambisi industri antariksa swasta.

Ambisi Elon Musk untuk menempatkan hingga 1 juta satelit di orbit rendah Bumi membuka babak baru persaingan infrastruktur digital global.

Ambisi 1 Juta Satelit Elon Musk dan Celah Regulasi AS: Mega-Konstelasi SpaceX Terancam Lolos Tanpa Uji Dampak Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/e732f47b-eabc-47e9-ac5b-c92d533de969-2478097434.jpeg" alt="Ketua Umum APJATI, Said Saleh Alwani. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum APJATI, Said Saleh Alwani. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) menggelar rapat kerja bersama DPR RI guna menyoroti berbagai persoalan dalam sistem rekrutmen, pelatihan, hingga penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam forum tersebut, APJATI menilai target penempatan PMI sebesar 500 ribu orang per tahun sulit direalisasikan apabila regulasi yang mengatur penempatan masih kompleks, lamban, dan tidak adaptif. Padahal, selama ini jalur P3MI justru menjadi skema penempatan terbesar sekaligus paling aman. Ketua Umum APJATI, Said Saleh Alwani, mengungkapkan bahwa regulasi yang berlapis serta kurang responsif terhadap dinamika pasar kerja global telah memperlambat proses penempatan PMI melalui jalur resmi. Kondisi ini dinilai kontraproduktif karena alih-alih memperkuat penempatan yang aman dan terukur, kebijakan yang ada justru menghambat pelaku usaha yang selama ini berperan penting dalam memastikan penempatan PMI secara legal dan terlindungi. &ldquo;Jika ingin serius meningkatkan perlindungan dan penempatan PMI, maka regulasinya juga harus serius dibenahi. Selama ini, kami belum melihat konsistensi dan keseriusan itu, bukan hanya dari KP2MI, tetapi juga dari berbagai pihak di pemerintah. APJATI siap menjadi mitra Pemerintah dan berkontribusi melalui pemikiran, data, serta pengalaman sebagai praktisi lapangan untuk mendorong perbaikan menyeluruh dalam sistem penempatan PMI,&rdquo; kata Said Saleh Alwani. APJATI menilai persoalan utama dalam penempatan PMI terletak pada ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih serta ketidakjelasan implementasi regulasi di lapangan. Hal ini, menurut APJATI, terlihat nyata dalam kasus penempatan PMI ke kawasan Timur Tengah. Moratorium yang diberlakukan sekitar 15 tahun lalu sejatinya ditujukan untuk penempatan pada pemberi kerja perseorangan. Namun dalam praktiknya, hingga kini penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum pun tidak dapat dijalankan, meskipun tidak terdapat ketentuan eksplisit yang melarang hal tersebut. Ketidakjelasan batas kebijakan inilah yang menimbulkan kebingungan dan menghambat penempatan resmi melalui jalur yang seharusnya sah secara hukum. Selain itu, APJATI mengkritik proses perumusan kebijakan dan regulasi yang dinilai belum berbasis kajian data yang kuat. Salah satu contoh yang disoroti adalah wacana peningkatan nilai deposito P3MI. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah beban pelaku usaha tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan perlindungan PMI. Bahkan, kebijakan ini berisiko membuat banyak P3MI tidak mampu bertahan, yang pada akhirnya justru memperlambat penempatan resmi di tengah tingginya target yang ditetapkan pemerintah. Lebih jauh, Said Saleh Alwani juga menanggapi rencana pemerintah untuk mengalihkan fokus penempatan ke PMI terampil dan profesional. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif selama regulasi penempatan masih bersifat seragam dan belum disusun berdasarkan pemetaan risiko. Regulasi idealnya mempertimbangkan perbedaan tingkat risiko berdasarkan negara tujuan, sektor pekerjaan, dan posisi kerja, bukan disamaratakan pada individu PMI. PMI terampil dan profesional memiliki profil risiko yang relatif lebih rendah, sehingga seharusnya memperoleh proses penempatan yang lebih sederhana dan cepat guna mendorong peningkatan jumlah penempatan di segmen tersebut. APJATI pun menyerukan komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap regulasi penempatan PMI. Dalam rapat tersebut, pemerintah juga memaparkan kondisi penempatan PMI saat ini. Disampaikan bahwa negara tujuan utama masih didominasi oleh Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Jepang, dengan mayoritas penempatan berada di sektor domestik. Fakta ini menunjukkan bahwa peluang kerja di luar negeri masih terbuka lebar, namun belum diimbangi dengan sistem regulasi yang mampu mengelola peluang tersebut secara optimal, aman, dan berkelanjutan. &nbsp;

APJATI menilai target 500 ribu PMI per tahun sulit dicapai karena regulasi penempatan yang rumit dan kompleks. 

APJATI Nilai Target 500 Ribu PMI Per Tahun Tak Realistis, Regulasi Penempatan Dinilai Terlalu Rumit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/ceo-danantara-1469392007.jpg" alt="CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, akhirnya buka suara soal wacana pembentukan BUMN di sektor tekstil. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, akhirnya buka suara soal wacana pembentukan BUMN di sektor tekstil. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengakui arus investasi asing ke Indonesia ikut terdampak konflik dan dinamika geopolitik global. Menurutnya, jika sebuah negara terlalu sibuk mengurus masalah internal, sudah dipastikan dari sisi investasinya akan berkurang. &ldquo;Kalau ditanya apakah ada dampaknya? Ya pastinya ada lah, investasi. Karena contohnya kan negara-negara itu kalau disibukan dengan masalah internalnya, mungkin masalah investasinya akan berkurang,&rdquo; kata Rosan saat ditemui di Kantornya, Jakarta Selatan, dikutip Jumat (16/1). Namun, ia menegaskan dampak tersebut tidak serta-merta menurunkan minat investor ke Indonesia. Selama ini, lanjut Rosan, penyebaran investasi di tanah air dinilai sudah semakin baik dan komitmen negara-negara mitra punt tetap tinggi. &ldquo;Tapi kita sudah melihat alternatif-alternatif itu kan penyebaran investasinya kita selama ini sudah sangat baik dan negara-negara yang masuk ke kita komitmennya juga masih terus tinggi,&rdquo; lanjut Rosan. Menurutnya, gejolak global merupakan faktor di luar kendali Indonesia. Ia mengakui bahwa konflik antarnegara sebagai risiko eksternal yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, Rosan menyebut di tengah kondisi itu, fokus pemerintah diarahkan pada aspek-aspek yang bisa dikendalikan, terutama pembenahan regulasi dan kebijakan di dalam negeri. &ldquo;Kita melihatnya ini kan ada masalah yang di luar Indonesia. Ini kan adalah masalah yang di luar kontrol kita ya. Tapi yang di dalam kontrol kita itu yang coba kita selalu perbaiki, kita selalu tingkatkan. Terutama dari segi regulasi dan juga kebijakan supaya menjadi environment friendly untuk investasi,&rdquo; jelas Rosan. Selain pembenahan kebijakan, komunikasi aktif dengan investor juga terus dilakukan. Rosan mengaku rutin berdialog langsung maupun daring dengan investor dan delegasi negara mitra. Tak hanya itu, guna menggaet investor asing, Rosan mengatakan delegasi antara negara pun sering berkunjung ke Indonesia maupun ketika pemerintah melakukan kunjungan ke luar negeri. Langkah ini ditempuh untuk memahami kebutuhan investor dan memangkas ketidakpastian. &ldquo;Pada saat mereka investasi, mereka tahu kok risiko-risikonya apa saja yang harus diperhitungkan. Tapi yang mereka tidak suka apabila uncertainty atau ketidakpastiannya itu tinggi. Itu susah diukur oleh mereka dari segi mitigasi risikonya,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Menteri Rosan sebut konflik dan geopolitik global pengaruhi investasi RI. Pemerintah fokus perbaiki regulasi dan komunikasi.

Rosan Akui Konflik dan Geopolitik Global Berdampak ke Investasi RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/Menteri-Komunikasi-dan-Digital-Meutya-Hafid-Dery-Ridwansah-3JPG-3774591910.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menekankan bahwa upaya menjaga anak dari risiko di dunia digital tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada regulasi pemerintah. Peran utama justru berada di lingkungan keluarga, terutama melalui keterlibatan aktif orang tua. Hal tersebut disampaikan Meutya saat menghadiri peringatan Hari Ibu ke-97 yang digelar di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (22/12). Ia menyoroti meningkatnya potensi ancaman yang dihadapi anak-anak akibat paparan konten negatif di internet. "Sebaik apa pun kebijakan negara, orang tua dan anggota keluarga di rumah tetap paling banyak berperan melindungi keamanan anak di ruang digital," kata Meutya. Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi menjadikan ruang digital sebagai bagian dari keseharian anak. Dalam kondisi tersebut, peran ibu dinilai sangat strategis dalam mengarahkan serta memastikan aktivitas daring anak berlangsung secara aman dan bertanggung jawab. Sebagai respons atas berbagai risiko yang mengintai anak di dunia maya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini ditujukan untuk memberikan perlindungan tambahan sekaligus rasa aman bagi keluarga. Melalui aturan tersebut, penyelenggara platform digital, khususnya media sosial, diwajibkan menerapkan pembatasan akses bagi anak-anak agar mereka tidak terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia. "Ini wujud komitmen negara untuk meringankan beban para ibu dan keluarga dalam melindungi anak-anak di era digital. Perlindungan ini mencakup paparan konten negatif seperti pornografi, judi online, eksploitasi seksual, maupun predator digital," jelas Menkomdigi. Pada momentum peringatan Hari Ibu ke-97, Meutya juga menyampaikan penghargaan kepada para perempuan, terutama pegawai perempuan di lingkungan Kemkomdigi, yang tetap menjalankan peran profesional sebagai abdi negara sekaligus mengemban tanggung jawab dalam keluarga. Ia menaruh harapan besar bahwa penguatan peran perempuan dan ketahanan keluarga akan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. "Ketika anak dilindungi, Insyaallah masa depan bangsa akan menjadi lebih terjamin. Perempuan berdaya, anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Meutya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri Komunikasi dan Digital menekankan pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak dari risiko digital.

Perlindungan Anak Tak Cukup dengan Regulasi, Menkomdigi Meutya Soroti Peran Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/0bc5f505-b036-451f-9fe4-c78badfe6544-1049732671.jpg" alt="Ilustrasi pupuk. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pupuk. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 6 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Pupuk Bersubsidi sebagai bagian dari reformasi tata kelola subsidi pupuk untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan keberlanjutan industri pupuk nasional. Regulasi ini memberikan kerangka kebijakan yang lebih adaptif dalam pelaksanaan subsidi pupuk, sekaligus membuka ruang bagi peningkatan efisiensi, penguatan rantai pasok bahan baku, dan modernisasi industri pupuk nasional. Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), Yehezkiel Adiperwira, menyebutkan bahwa Pupuk Indonesia menyambut implementasi Perpres 113/2025 sebagai landasan strategis untuk mempercepat agenda transformasi yang selama ini telah dilakukan perusahaan. "Sejak beberapa tahun terakhir, Pupuk Indonesia telah melakukan penyesuaian strategi dengan mempertimbangkan volatilitas harga bahan baku global serta kebutuhan akan peningkatan efisiensi operasional. Adanya Perpres 113/2025 memperkuat arah transformasi tersebut secara kebijakan," ujar Yehezkiel. la menjelaskan bahwa sebagian besar fasilitas produksi Pupuk Indonesia telah beroperasi hampir 50 tahun, sehingga konsumsi bahan baku terutama gas menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan standar global. Sebagai contoh, pabrik di Pupuk Iskandar Muda (PIM) membutuhkan sekitar 54 MMBTU gas untuk memproduksi satu ton urea, sementara standar dunia berada di kisaran 23-25 MMBTU per ton. Kondisi ini berdampak pada tingginya biaya produksi yang dihitung melalui skema subsidi cost plus, dimana seluruh biaya tersebut ditagihkan kepada Pemerintah. "Melalui Perpres 113/2025, skema subsidi pupuk cost plus ditinggalkan. Subsidi kini menggunakan mekanisme marked-to-market (MTM), yang secara langsung mendorong efisiensi dan disiplin biaya di tingkat produsen," jelas Yehezkiel. Lebih lanjut Yehezkiel mengungkapkan bahwa Perpres 113/2025 berperan strategis sebagai titik keseimbangan antara keterjangkauan harga pupuk bagi petani dan keberlanjutan industri pupuk nasional. Dalam skema baru ini, harga pupuk bersubsidi bagi petani tetap dijaga melalui kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET), sementara produsen didorong untuk meningkatkan efisiensi industri secara jangka panjang. Sebelumnya, pada Desember 2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2025 yang mencatat tantangan efisiensi proses produksi pupuk bersubsidi pada periode pemeriksaan 2022 hingga Semester 1 2024. Temuan ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh dari kebijakan dan tata kelola pupuk subsidi yang berlaku pada periode tersebut. Selain perubahan kebijakan, Yehezkiel menyebutkan bahwa Pupuk Indonesia juga akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan secara internal, antara lain mengoperasikan pabrik pada mode paling optimal, melakukan rekonfigurasi proses produksi, mengamankan kontrak bahan baku jangka panjang, serta menjalankan program revamping untuk pabrik-pabrik tua. Yehezkiel menambahkan bahwa Perpres 113/2025 secara berimbang juga memberikan ruang gerak terhadap kemampuan pendanaan perusahaan. Dalam skema baru, pembayaran subsidi untuk pengadaan bahan baku dilakukan sebelum realisasi pengadaan, dengan terlebih dahulu di-review oleh lembaga berwenang, sehingga mampu menurunkan beban bunga pembiayaan modal kerja. "Dengan kombinasi kebijakan baru dan langkah perbaikan internal, tata kelola pupuk bersubsidi kini memasuki fase yang jauh lebih efisien dan berkelanjutan. Fokus kami adalah memastikan pupuk tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau bagi petani, sekaligus menjaga akuntabilitas keuangan negara," tutupnya. &nbsp;

Regulasi ini memberikan kerangka kebijakan yang lebih adaptif dalam pelaksanaan subsidi pupuk, membuka ruang bagi peningkatan efisiensi.

Perpres 113/2025 Dinilai Jadi Titik Balik Efisiensi Industri Pupuk Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/JKT_Paripurna-Calon-Anggota-BPK-RI_Salman-Toyibi3-573458842.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Sufni Dasco Ahmad (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (ketiga kiri) dan Rachmat Gobel (kiri) menerima laporan Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit (kedua kiri) terhadap Hasil U" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Sufni Dasco Ahmad (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (ketiga kiri) dan Rachmat Gobel (kiri) menerima laporan Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit (kedua kiri) terhadap Hasil U</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antar kementerian dan lembaga. Menurutnya, setiap regulasi yang diterbitkan harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, serta mendukung agenda pembangunan nasional secara menyeluruh. Dolfie mengingatkan, pertumbuhan ekonomi berpotensi terhambat apabila kebijakan antar kementerian justru saling bertabrakan. Sebab, sekitar 75 persen sektor ekonomi nasional berada di bawah kewenangan kementerian teknis.&nbsp; Legislator PDIP itu menekankan, peran kementerian tidak cukup hanya mengelola dan membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga harus melahirkan kebijakan strategis yang memperkuat sektor-sektor yang menjadi tanggung jawabnya. &ldquo;Jika kementerian dan lembaga hanya membelanjakan APBN tanpa kebijakan yang mendorong nilai tambah, pertumbuhan ekonomi tidak akan bergerak. Kementerian harus berani melakukan terobosan untuk memperkuat sektor yang mereka pimpin,&rdquo; kata Dolfie kepada wartawan, Rabu (17/12). Selain itu, ia mengingatkan agar kementerian dan lembaga menghindari penerbitan regulasi yang saling tumpang tindih karena berpotensi mengganggu stabilitas kebijakan ekonomi nasional. &ldquo;Diperlukan kebijakan yang disusun dengan kerangka logis dalam satu kesatuan kebijakan pemerintah,&rdquo; tegasnya. Sorotan Komisi XI DPR RI ini menguat seiring munculnya polemik terkait kebijakan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 beserta aturan turunannya, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan. Ia menilai, regulasi tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi apabila tidak disertai mitigasi risiko dan strategi fiskal yang matang. Karena itu, pemerintah pun diminta menyiapkan opsi kebijakan alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan penerimaan negara, khususnya dari sektor cukai. "Regulasi yang tumpang tindih tidak hanya berisiko menekan penerimaan negara, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Oleh sebab itu, setiap kebijakan teknis yang diterbitkan kementerian harus tetap sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan," pungkasnya.

Dolfie Othniel Palit menekankan pentingnya keselarasan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menghindari regulasi tumpang tindih

Pimpinan Komisi XI Ingatkan Regulasi Tumpang Tindih Berisiko Menahan Laju Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/l9YIVfDWg1Y9fkzU7GEslaByRAnJbzMgTt1tHlI3-1-1757859529.jpg" alt="Ilustrasi buruh menuntut kenaikan UMP. ada 4 faktor yang mempengaruhi perubahan besaran UMP tiap tahun. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh menuntut kenaikan UMP. ada 4 faktor yang mempengaruhi perubahan besaran UMP tiap tahun. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setiap akhir tahun, jutaan pekerja di Indonesia selalu menanti pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP). Angkanya bisa melonjak, tapi kadang hanya naik tipis hingga memicu pertanyaan, sebenarnya apa yang membuat UMP berubah-ubah? Ternyata, penentuan UMP bukan hal sederhana. Ada rumus baku, kondisi ekonomi, hingga dinamika sosial yang ikut menggerakkan angkanya. Di balik penetapannya, UMP dipengaruhi serangkaian faktor yang saling berkaitan. Mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, sampai tekanan serikat buruh, semuanya bisa membuat besaran UMP bergerak naik atau melambat.&nbsp; Pemerintah pun punya peran krusial lewat regulasi yang mengikat seluruh provinsi. Berikut 4 faktor yang seringkali jadi penyebab naik turunnya UMP di Indonesia, seperti dirangkum dari laman Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <h3>1. Regulasi Pemerintah Jadi Penentu Utama</h3> Pemerintah adalah pihak yang menentukan arah kenaikan UMP melalui peraturan resmi. Saat ini, pedoman utamanya adalah PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencantumkan formula wajib dalam menghitung UMP. Rumus tersebut bersifat mengikat, sehingga semua provinsi harus menggunakannya tanpa pengecualian.&nbsp; Artinya, berapa pun tuntutan yang muncul, angka akhirnya tetap harus sesuai dengan formula tersebut. Inilah fondasi utama yang membuat UMP bisa naik atau bergerak terbatas. <h3>2. Inflasi yang Langsung Menggerakkan Besaran UMP</h3> Inflasi menjadi salah satu faktor paling berpengaruh dalam naik turunnya UMP. Inflasi menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga pemerintah memasukkannya ke dalam rumus UMP supaya daya beli pekerja tetap terjaga.&nbsp; Jika harga kebutuhan meningkat, secara otomatis UMP juga harus menyesuaikan. Misalnya, ketika inflasi suatu provinsi mencapai 6 persen, kenaikan UMP hampir pasti akan berkisar pada nilai tersebut. Karena itu, inflasi menjadi variabel yang benar-benar menentukan arah pergerakan UMP setiap tahunnya. <h3>3. Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Daerah</h3> Selain inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah juga sangat berpengaruh. Angka ini menunjukkan kemampuan ekonomi lokal dalam mendukung kenaikan upah. Jika pertumbuhan ekonomi positif dan kuat, pemerintah menilai dunia usaha lebih mampu membayar gaji lebih tinggi.&nbsp; Namun, ketika ekonomi melambat, ruang kenaikan UMP pun mengecil. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi dua variabel inti dalam formula resmi yang menentukan seberapa besar UMP bisa meningkat setiap tahun. <h3>4. Tekanan Serikat Buruh dan Faktor KHL</h3> Meski sudah ada formula, suara serikat buruh tetap memainkan peran besar. Mereka kerap menuntut kenaikan lebih tinggi dengan dasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) aktual, yaitu biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan harian pekerja.&nbsp; Tuntutan ini sering menjadi tekanan politik bagi gubernur dalam menentukan angka final UMP. Tidak jarang, keputusan UMP berada di batas atas dari formula akibat negosiasi buruh dan pemerintah. Karena itu, dinamika sosial dan aspirasi pekerja menjadi faktor penting yang juga bisa menggerakkan perubahan UMP. &nbsp;

Artikel ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi perubahan Upah Minimum Provinsi di Indonesia, Dari regulasi pemerintah hingga Inflasi.

4 Alasan Besaran UMP Bisa Berubah Tiap Tahun, Ternyata Bukan Cuma Karena Inflasi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/UlIORakjGAVYfS5ICedSRjqmAGHtm7az9zNY6sEw-350028492.jpg" alt="Ilustrasi volatilitas pasar kripto. (English Saga)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi volatilitas pasar kripto. (English Saga).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pasar aset kripto global kembali menunjukkan daya tahannya di tengah tekanan ekonomi dunia. Meskipun keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memberlakukan tarif impor 100 persen terhadap produk-produk asal Tiongkok sempat mengguncang pasar finansial, industri kripto justru terus melaju dengan pertumbuhan signifikan sepanjang kuartal III-2025. Laporan Coingecko mencatat kapitalisasi pasar kripto global naik 16,4 persen atau sekitar USD 563 miliar, menembus level tertinggi sejak akhir 2021. Kenaikan ini ditopang oleh arus masuk dana institusional dan meningkatnya likuiditas di berbagai bursa digital.&nbsp; Volume perdagangan harian rata-rata juga melonjak 43,8 persen menjadi sekitar US$155 miliar dibandingkan kuartal sebelumnya. Di Indonesia, geliat serupa turut terasa.&nbsp; Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total nilai transaksi aset kripto sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai Rp 360,3 triliun. Angka ini menandakan meningkatnya kepercayaan investor ritel dan institusional terhadap aset digital di tengah pemulihan ekonomi global. Menurut Head of Product Marketing Pintu, Iskandar Mohammad, pola investasi pengguna di Indonesia mulai menunjukkan diversifikasi yang lebih luas. &ldquo;Pada kuartal III-2025, kategori Decentralized Exchange (DEX) mencatat lonjakan pengguna baru hingga 490 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Token HYPE bahkan menyumbang hampir 70 persen dari total volume perdagangan DEX,&rdquo; ujar Iskandar melalui keterangannya. Ia menambahkan, kategori token yang paling banyak diperdagangkan oleh pengguna lama antara lain World Liberty Financial Portfolio (+33,7 persen), Stablecoin Ecosystem (+26,2 persen), serta Layer-1 (+21,7 persen) seperti ETH, BTC, dan SOL.&nbsp; Adapun pertumbuhan tertinggi berasal dari token kategori Parallelized EVM (+106 persen), Internet of Things (IoT) (+102 persen), dan Centralized Exchange (CEX) (+43 persen). &ldquo;Data ini menunjukkan bahwa aktivitas trading di aplikasi PINTU semakin beragam, tidak lagi hanya berpusat pada aset besar seperti Bitcoin atau Ethereum,&rdquo; tambahnya. Tren kripto di Indonesia juga diyakini terus bergerak menuju arah yang lebih matang dan teratur. Kehadiran regulasi dari OJK dan Bappebti dinilai memberikan rasa aman bagi investor, sekaligus membuka ruang inovasi bagi pelaku industri. Iskandar menyebut, pihaknya berkomitmen memperkuat ekosistem investasi kripto yang transparan dan edukatif.&nbsp; &ldquo;Per Oktober 2025, kami memperdagangkan lebih dari 300 aset kripto dengan lini produk lengkap, mulai dari edukasi dasar hingga fitur bagi trader profesional. Fokus utama kami adalah menghadirkan pengalaman investasi yang aman, nyaman, dan teredukasi,&rdquo; katanya. Meski kondisi geopolitik dan kebijakan perdagangan dunia masih penuh ketidakpastian, tren positif di pasar kripto menunjukkan bahwa aset digital semakin dilihat sebagai alternatif investasi jangka panjang.&nbsp; Di Indonesia, pertumbuhan transaksi kripto dan peningkatan jumlah investor baru menjadi sinyal kuat bahwa pasar ini mulai keluar dari fase spekulatif menuju tahap adopsi yang lebih rasional dan berkelanjutan.

Pasar kripto global tumbuh 16,4% di kuartal III-2025, didorong oleh kepercayaan investor dan regulasi di Indonesia.

Pasar Kripto Menguat di Tengah Gejolak Global, Transaksi di Indonesia Tembus Rp 360 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/14/20240913_130052-3888179170.jpg" alt="Ilustrasi Peretasan menimpa platform trading kripto, Indodax. (Cyvers Alerts)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Peretasan menimpa platform trading kripto, Indodax. (Cyvers Alerts)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Sudah setahun berlalu sejak masa transisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) resmi berakhir, namun penerapannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Regulasi yang diharapkan menjadi tonggak kedaulatan data nasional justru tersendat tanpa langkah nyata dari pemerintah. Padahal, di tengah meningkatnya ancaman siber dan eksploitasi data digital, perlindungan terhadap privasi warga negara menjadi semakin mendesak. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menilai keterlambatan implementasi UU PDP merupakan bentuk kelalaian serius negara. Ia menegaskan bahwa tanpa eksekusi yang konkret, regulasi ini hanya menjadi simbol hukum tanpa kekuatan.&nbsp; &ldquo;Urgensi pelaksanaan UU PDP tidak bisa lagi ditunda. Tanpa langkah nyata, publik akan terus menjadi korban kebocoran data dan penipuan digital,&rdquo; ujar dia kepada JawaPos.com.&nbsp; Sepanjang satu tahun terakhir, kebocoran data terus berulang&mdash;mulai dari sektor publik, e-commerce, hingga lembaga keuangan. Modusnya beragam, dari phishing, pencurian identitas digital, hingga penyalahgunaan data untuk akun judi online.&nbsp; Fenomena ini menunjukkan bahwa data pribadi warga telah menjadi komoditas ilegal di ruang siber, sementara mekanisme perlindungan dan penegakan hukumnya masih lemah. Salah satu sumber utama keterlambatan adalah belum terbentuknya Badan Pelindungan Data Pribadi (Badan PDP) yang diamanatkan langsung oleh Pasal 58 UU PDP kepada Presiden. Lembaga ini menurut Pratama seharusnya menjadi pengawas utama dalam memastikan kepatuhan lembaga publik dan swasta terhadap prinsip perlindungan data. Namun hingga kini, pembentukannya belum terealisasi, dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan teknis pun belum diterbitkan. Ketiadaan lembaga pelaksana dan dasar hukum teknis ini membuat mekanisme pengawasan, pelaporan, serta sanksi hukum atas pelanggaran data menjadi tidak jelas.&nbsp; Pratama menilai, penundaan ini bukan lagi soal administratif, tetapi bisa dipandang sebagai pengabaian terhadap amanat undang-undang dan hak konstitusional warga. &ldquo;Keterlambatan ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi hak digital warganya,&rdquo; tegasnya. Lebih jauh, Pratama menekankan bahwa Badan PDP harus dibangun dengan struktur independen dan dipimpin oleh sosok yang kompeten secara teknis, bukan sekadar hasil penunjukan politik. Pemimpinnya perlu memahami keamanan siber, tata kelola data lintas sektor, serta mitigasi risiko di era kecerdasan buatan. Tanpa kepemimpinan yang berintegritas dan berkapasitas, lembaga ini berisiko menjadi 'macan kertas&amp; tanpa daya eksekusi. Krisis perlindungan data juga mengancam fondasi ekonomi digital nasional yang tengah tumbuh pesat. Kepercayaan publik adalah modal utama ekonomi digital, dan kebocoran data yang terus terjadi bisa menggerusnya.&nbsp; Karena itu, percepatan implementasi UU PDP dan penerbitan PP PDP menjadi langkah strategis untuk memastikan transformasi digital Indonesia berjalan aman, beretika, dan berkelanjutan. Pratama menutup dengan peringatan keras: Indonesia tak boleh terus tertinggal dari negara lain seperti Uni Eropa dengan GDPR atau Singapura dengan PDPA.&nbsp; &ldquo;Perlindungan data pribadi bukan sekadar urusan regulasi, tapi wujud tanggung jawab negara dalam menjaga martabat dan keamanan warganya di dunia digital,&rdquo; tandasnya.

Keterlambatan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia menjadi ancaman bagi keamanan data warga.

Keterlambatan Badan PDP: Ancaman terhadap Keamanan Data Warga

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/bitcoin-5-1030956181.jpg" alt="Ilustrasi Bitcoin. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bitcoin. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dunia kripto kian mendapat tempat dalam lanskap keuangan global, termasuk di pusat kekuasaan keuangan dunia: Amerika Serikat. Terbaru, regulator utama di negeri Paman Sam, yakni U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), mengumumkan akan menggelar roundtable bersama pada Senin (29/9) waktu setempat. Acara yang digelar di markas besar SEC di Washington D.C. itu akan mempertemukan raksasa kripto seperti Kraken, Crypto.com, Polymarket, hingga Kalshi, bersama nama-nama besar Wall Street semacam Nasdaq, CME Group, Intercontinental Exchange, Bank of America, Citadel, dan J.P. Morgan. Langkah ini dinilai sebagai momen penting untuk membuka jalan harmonisasi regulasi kripto di Amerika Serikat, yang selama ini sering tumpang tindih antara SEC dan CFTC. Dikutip dari News.Bitcoin, Kamis (24/9), diskusi tersebut terbuka untuk publik dan akan disiarkan secara langsung lewat webcast. Pertemuan ini bukan hanya formalitas. Tiga sesi utama akan digelar. Sesi pertama mengulas sejarah hubungan antara SEC dan CFTC, yang selama ini punya cakupan regulasi berbeda. Sesi kedua membahas bagaimana pengawasan terpadu bisa membuka nilai ekonomi, melindungi investor, dan mempercepat inovasi. Sedangkan sesi ketiga akan fokus pada potensi efisiensi biaya dan peningkatan pilihan bagi pelaku pasar jika pengawasan kedua lembaga disatukan. Ketua SEC Paul Atkins, yang akan membuka sesi bersama Pelaksana Ketua CFTC Caroline Pham dan Komisioner SEC Caroline Crenshaw, menekankan pentingnya memberikan kejelasan aturan untuk pasar kripto. &ldquo;Perluasan regulasi yang jelas untuk aset digital menjadi prioritas utama kami,&rdquo; kata Atkins. Sementara itu, Caroline Pham dari CFTC menyebut bahwa memberikan kepastian hukum untuk kripto juga menjadi agenda penting lembaganya tahun ini. Partisipasi eksekutif dari dunia kripto di roundtable kali ini dianggap sebagai pengakuan bahwa aset digital kini sudah menjadi bagian inti dari pasar keuangan Amerika Serikat. Para pendukung harmonisasi menyebut bahwa pengawasan terpadu bisa menjadi jembatan antara perlindungan konsumen dan dorongan inovasi. Meski SEC dan CFTC memiliki wilayah yurisdiksi yang berbeda, SEC mengawasi sekuritas, sedangkan CFTC fokus pada derivatif, namun kolaborasi ini menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk menyusun kerangka aturan yang lebih selaras, terutama ketika batas antara aset tradisional dan digital mulai kabur. Langkah ini bisa menjadi penentu arah masa depan pasar kripto, bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi juga secara global. Investor pun menanti apakah hasil diskusi ini akan menjadi pondasi bagi sistem regulasi baru yang lebih ramah terhadap inovasi, namun tetap aman bagi pengguna.

Pertemuan SEC dan CFTC dengan Kraken, JP Morgan, dan lainnya bisa jadi langkah awal harmonisasi besar aturan kripto di Amerika Serikat.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#regulasi

Berita Terkini