<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/aa3e5126-cd0e-4cc7-a3c9-b477f5a08fae-1763541025.jpg" alt="Presiden Prabowo resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) segera memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku, serta konflik kepentingan Hakim Konstitusi Adies Kadir pada&nbsp;pekan ini. Ihwal hal ini dikatakan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna. Menurut I Dewa Gede Palguna, saat ini pihaknya sedang melaksanakan rapat permusyawaratan hakim (RPH), setelah sidang mendengarkan keterangan pelapor dan meminta keterangan terlapor digelar pekan lalu. "Ini kami sedang RPH. Nanti saya kabari, ya (jadwal sidang pengucapan putusan). Ya, rencananya dalam minggu ini," ucap Palguna dilansir dari Antara, Rabu (25/2). Meski belum membeberkan jadwal rincinya, Palguna memastikan sidang pengucapan putusan tersebut akan digelar secara terbuka untuk umum. "Hukum acaranya menentukan demikian," katanya. Sebelumnya, pada Kamis (19/2), MKMM telah meminta keterangan Adies Kadir yang dilaporkan karena diduga melanggar kode etik dan terlibat konflik kepentingan dalam pencalonannya sebagai hakim konstitusi usulan DPR RI. Kepada ANTARA, Palguna menyatakan&nbsp;tidak bisa menjelaskan lebih lanjut perihal isi keterangan yang disampaikan Adies Kadir maupun substansi lain yang didalami kepada hakim konstitusi usulan DPR RI itu. Keterangan Adies Kadir didengar setelah Majelis Kehormatan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan keterangan pelapor pada Kamis (12/2). Adapun Adies Kadir, salah satunya, dilaporkan oleh 21 guru besar, dosen, hingga praktisi hukum tata negara yang tergabung dalam&nbsp;Constitutional and Administrative Law Society&nbsp;(CALS). Dia dilaporkan karena pencalonannya sebagai hakim konstitusi usulan DPR RI diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim MK serta peraturan perundang-undangan. Dalam laporannya, CALS mendalilkan pencalonan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi yang menggantikan Arief Hidayat tidak pantas, karena dilakukan setelah Komisi III DPR RI memilih calon lain, yakni Inosentius Samsul. Di samping itu, CALS juga memandang Adies Kadir, dengan latar belakangnya sebagai politisi, memiliki potensi konflik kepentingan yang besar ketika mengadili perkara, baik pengujian undang-undang maupun sengketa hasil pemilu. Maka dari itu, CALS melalui laporannya meminta MKMK untuk memberhentikan Adies Kadir dari jabatan hakim konstitusi. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

MKMK segera memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku, serta konflik kepentingan Hakim Konstitusi Adies Kadir.

Pekan Ini  MKMK Putus Dugaan Pelanggaran Etik Adies Kadir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/24/50eef548-c766-4582-9cfd-e947bc8101e4-1293306596.jpg" alt="Ilustrasi menu makan MBG. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi menu makan MBG. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Reza Sudrajat, guru honorer asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Gugatan tersebut secara khusus menyasar Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3). Permohonan judicial review itu terdaftar dengan Nomor 55/PUU-XXIV/2026. Sidang pendahuluan pun sudah digelar pada Kamis (12/2) kemarin. Reza menyoroti anggaran pendidikan dalam APBN 2026 yang tercatat sebesar Rp 769 triliun. Namun, dari jumlah tersebut terdapat alokasi sebesar Rp 268 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan perhitungan Reza bersama P2G, realisasi anggaran pendidikan yang benar-benar menyentuh substansi pendidikan tidak mencapai batas minimal 20 persen sebagaimana amanat konstitusi. &ldquo;Menurut kami, kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen sebagai mandatory spending berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, pada kenyataannya dalam APBN 2026 hanya mencapai 11,9 persen,&rdquo; kata Reza dalam keterangannya, Jumat (13/2). Ia menjelaskan, dalam Pasal 22 ayat (3) disebutkan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik umum maupun keagamaan. Ketentuan tersebut dinilai telah memasukkan program MBG ke dalam kategori pendanaan operasional pendidikan. Padahal, kata Reza, MBG semestinya tidak dimasukkan sebagai bagian dari pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, ia menilai terdapat dua persoalan utama. Pertama, secara nomenklatur, MBG merupakan bantuan pemenuhan gizi yang lebih tepat dikategorikan sebagai bantuan sosial atau program kesehatan. Memasukkannya ke dalam fungsi pendidikan dinilai sebagai bentuk &ldquo;penyelundupan hukum&rdquo; untuk memenuhi angka 20 persen anggaran pendidikan tanpa menyentuh substansi pedagogis. Kedua, terjadi ketidakadilan dalam alokasi anggaran pendidikan. Pemerintah dinilai lebih memprioritaskan logistik pangan dibandingkan kesejahteraan guru. Sebab, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan kesejahteraan sosial. "Masih banyak guru yang menerima penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)," tegasnya. Sementara, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menambahkan bahwa pengalokasian anggaran MBG dalam pos pendidikan berpotensi inkonstitusional. Iman menilai, anggaran MBG sebesar Rp268 triliun berdampak pada menurunnya transfer ke daerah, yang kemudian berimbas pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai kesejahteraan guru. Iman mencontohkan, gaji 5.389 guru ASN PPPK Paruh Waktu di Kab. Dompu sebesar 139 ribu/bulan. Ada juga, 5.000 guru PPPK PW Kab. Aceh Utara hanya mendapatkan gaji 200 ribu/bulan dikarena kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas. Selain itu, 137 guru PPPK PW di Kab. Sumedang hanya diberi gaji 50 ribu/bulan oleh Pemda. Sedangkan, 500 guru PPPK PW digaji 250 ribu - 750 ribu dari APBD. Kondisi demikian lagi-lagi disesuaikan dengan kemampuan APBD yang sangat terbatas. "Guru-guru honorer dan PPPK PW jelas merasakan kerugian konstitusional sebagai warga negara karena dampak kebijakan MBG," terang Iman. Menurut Iman, P2G sejatinya tidak menolak program MBG sepanjang akuntabel, tepat sasaran, berkeadilan, tidak mengambil anggaran pendidikan, dan tidak mengorbankan kesejahteraan guru seperti yang terjadi saat ini. "P2G juga mencatat, anggaran pendidikan di APBN 2026 yang diklaim pemerintah terbesar sepanjang sejarah yaitu 769 triliun justru paradoksal dengan kesejahtearaan guru ASN PPPK PW apalagi guru honorer sekolah dan madrasah," tutur Iman. Iman melanjutkan, paradoksal anggaran pendidikan 769 triliun di APBN 2026, juga tampak dalam anggaran pendidikan dasar dan menengah yang dikelola Kendikdasmen. Kemdikdasmen hanya mengelola anggaran sebesar 52,12 triliun. "Bagaimana Wajib Belajar 13 tahun dalam RPJMN 2025-2029 akan terwujud? Bagaimana lebih dari 1 juta guru yang belum Pendidikan Profesi Guru bisa terpenuhi? Jika pendidikan dasar menengah hanya dialokasikan 6,8 persen dari 20 persen anggaran pendidikan?" pungkasnya. &nbsp;

Guru honorer Karawang ajukan gugatan UU APBN 2026 ke MK terkait anggaran pendidikan dipotong untuk MBG. Isu ini berdampak pada kesejahteraan

Sesalkan Anggaran Pendidikan Dipotong untuk MBG, Guru Honorer Karawang Ajukan Gugatan UU APBN ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-diminta-perpanjang-waktu-seleksi-hakim-mk_m_.jpg" alt="Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan legalisasi pernikahan beda agama yang diajukan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena dinilai tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil pengujian undang-undang. Putusan itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (2/2). Permohonan yang diajukan Henoch Thomas, Uswatun Hasanah, dan Syamsul Jahidin dengan Nomor Perkara 265/PUU-XXIII/2025 dinyatakan kabur sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. &ldquo;Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan tidak dapat diterima,&rdquo; ujar Suhartoyo saat membacakan putusan. Dalam pertimbangannya, MK menilai dalil yang diajukan para pemohon lebih banyak membahas persoalan ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama. Padahal, pasal yang diuji, yakni Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, mengatur syarat sahnya perkawinan, bukan mengenai pencatatan perkawinan. Selain itu, MK juga menilai permohonan semakin tidak jelas karena adanya dua alternatif petitum yang berbeda. Kondisi tersebut membuat MK kesulitan memahami secara pasti yang sebenarnya diminta oleh para pemohon. &ldquo;Dengan adanya dua rumusan petitum alternatif, Mahkamah mengalami kesulitan untuk memahami maksud permohonan para pemohon,&rdquo; kata Suhartoyo. Para pemohon sebelumnya menggugat Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Mereka meminta agar pasal tersebut dihapus atau dimaknai ulang agar perkawinan antarumat berbeda agama dapat dinyatakan sah secara hukum. Pemohon juga menilai pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam pencatatan perkawinan beda agama, serta merugikan hak konstitusional mereka. Norma itu turut dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antaragama. Namun, MK menegaskan bahwa dalil permohonan tidak selaras dengan objek norma yang diuji. Mahkamah juga menilai para pemohon tidak menguraikan secara jelas alasan konstitusional atas pemaknaan norma yang mereka minta. MK mencatat, meskipun pemohon menyebut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mereka tidak secara tegas memohon agar pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan inkonstitusional bersyarat. &ldquo;Rumusan petitum para pemohon tidak lengkap dan tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang,&rdquo; tegas Suhartoyo. &nbsp; Dengan putusan tersebut, ketentuan sahnya perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agama sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan tetap berlaku, dan upaya legalisasi nikah beda agama melalui jalur uji materi di MK kembali kandas.

MK tolak gugatan legalisasi nikah beda agama karena permohonan dinilai tidak jelas dan tak memenuhi syarat formil dalam UU Perkawinan.

MK Tolak Gugatan Legalisasi Nikah Beda Agama, Ini Alasannya

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/royke-hingga-boy-rafli-ini-daftar-rotasi-para-jenderal-di-polri_c_235443.jpg" alt="Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran</figcaption>
</figure> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> </div> <div class="mt-5"> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan agar penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), diatur secara spesifik dalam undang-undang. Ketentuan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (19/1). Putusan itu menegaskan bahwa penugasan anggota Polri pada jabatan tertentu di luar struktur kepolisian bukan merupakan pelanggaran konstitusi, melainkan bagian dari mekanisme penugasan negara yang sah dan diakui secara hukum. Pendiri Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi, menilai MK secara tegas menolak permohonan yang ingin menghapus dasar hukum keterlibatan Polri dalam jabatan ASN. &ldquo;Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak permohonan yang hendak menghapus dasar hukum keterlibatan Polri dalam jabatan ASN,&rdquo; kata Haidar Alwi kepada wartawan, Selasa (20/1). Menurutnya, putusan tersebut menegaskan secara yuridis bahwa Polri tetap dipandang sebagai institusi profesional yang dapat diberi mandat tambahan oleh negara dalam jabatan tertentu, sepanjang sesuai dengan fungsi kepolisian dan kebutuhan pemerintahan. Ia menilai, putusan MK mencerminkan kepercayaan terhadap profesionalisme Polri sebagai alat negara, bukan aktor politik. Namun demikian, Mahkamah juga menegaskan adanya prinsip kehati-hatian. Haidar menjelaskan, Putusan Nomor 223/PUU-XXIII/2025 tidak berdiri sendiri, melainkan merujuk pada Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang sebelumnya menekankan bahwa penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian harus memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi kepolisian. &ldquo;Selama jabatan tersebut memiliki sangkut paut dengan kepolisian, anggota Polri aktif dapat mendudukinya tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. Sebaliknya, kewajiban mengundurkan diri atau pensiun berlaku jika jabatan itu tidak terkait dengan fungsi kepolisian,&rdquo; jelasnya. Prinsip tersebut, lanjut Haidar, menunjukkan bahwa Polri tidak diberi ruang tanpa batas, melainkan bekerja dalam koridor hukum yang jelas dan terukur. Dalam konteks tantangan keamanan dan pemerintahan modern, mulai dari kejahatan siber, kejahatan transnasional, perlindungan data, hingga stabilitas sosial, negara membutuhkan keahlian khusus yang tidak selalu tersedia dalam birokrasi sipil. &ldquo;Penugasan anggota Polri di jabatan tertentu justru dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas negara dalam melindungi kepentingan publik, bukan untuk mengaburkan batas antara sipil dan aparat keamanan,&rdquo; ujarnya. Ia menegaskan, kehadiran anggota Polri di jabatan sipil tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai ruang pengabdian tambahan ketika negara memerlukannya. Lebih jauh, Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025 juga menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata isu konstitusionalitas Polri, melainkan menyangkut aspek pengaturan teknis dan kebijakan yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Selain itu, MK juga mendorong DPR dan Pemerintah untuk memperjelas kriteria, mekanisme, serta batasan penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah guna menjamin kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017085653/mk-putuskan-wartawan-tak-bisa-dijerat-sanksi-pidana-atau-perdata-dalam-menjalankan-profesi">MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Dijerat Sanksi Pidana atau Perdata dalam Menjalankan Profesi</a> Sebab, Undang-Undang Polri saat ini belum secara rinci mengatur jabatan mana saja yang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi kepolisian, dan ketentuan tersebut dinilai tidak cukup jika hanya diatur melalui peraturan pemerintah. &ldquo;Putusan MK ini dapat menjadi bahan bagi DPR dalam revisi Undang-Undang Polri maupun bagi pemerintah dalam menyusun peraturan pelaksana,&rdquo; pungkasnya. </div>

MK memerintahkan agar penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menduduki jabatan  (ASN), diatur dalam UU

MK Perintahkan Penugasan Anggota Polri di Jabatan Sipil Diatur UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/11/5c0eb395-d270-4a46-bd49-f382315319e0-3919600031.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri Rakernas DPP PDIP, di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1). (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri Rakernas DPP PDIP, di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1). (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap tegas partainya yang menolak setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD, merujuk pada landasan hukum baru, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025. "PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," kata Megawati dalam penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin. Presiden ke-5 RI ini menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan semangat Reformasi 1998. Lebih lanjut, Megawati menyatakan bahwa hal tersebut telah ditegaskan secara jelas oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIII/2025 telah memperkuat makna Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 hasil amandemen. Megawati juga mengutip esensi putusan MK tersebut yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah tidak boleh diredusir menjadi mekanisme perwakilan yang tertutup dan elitis. Selain itu, putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa Pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum. "Artinya, Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan secara tidak langsung melalui DPRD. Dengan demikian, wacana Pilkada melalui DPRD tidak hanya bertentangan dengan semangat Reformasi, tetapi juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat," ujar Megawati. Megawati menekankan bahwa Pilkada langsung adalah capaian penting demokratisasi nasional pasca-Reformasi. Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan. Sebaliknya, mekanisme melalui DPRD dianggap sebagai praktik masa lalu yang tidak menjamin akuntabilitas kekuasaan. Di akhir pernyataannya, Megawati menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk berdiri di garis depan dalam menjaga hak rakyat. "Ini adalah bagian dari komitmen ideologis kita untuk menjaga demokrasi agar tidak mundur ke belakang. Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tuturnya. (*) &nbsp; &nbsp;

Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap tegas partainya yang menolak setiap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD

Megawati Tegaskan PDIP Tolak Wacana Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Ketua-MK-Terpilih-Suhartoyo-Dery-Ridwansah-13JPG-1245211840.jpg" alt="Mantan Ketua MK Anwar Usman." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua MK Anwar Usman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akhirnya buka suara terkait surat peringatan yang dilayangkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengenai tingkat ketidakhadirannya dalam sidang dan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Anwar mengaku terkejut menerima surat peringatan tersebut, terlebih karena informasi itu diekspos ke publik. Ia menegaskan, seluruh ketidakhadirannya selama ini memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. &ldquo;Begini ya, saya juga kaget dapat surat kata-kata peringatan dari MKMK mengenai ketidakadiran saya itu. Saya ini hakim konstitusi yang paling lama. Namun demikian saya sudah jawab ke MKMK sekaligus mengucapkan terima kasih. Saya sampaikan bahwa ketidakhadiran saya semuanya tidak ada yang tanpa alasan,&rdquo; kata Anwar Usman kepada wartawan, Selasa (6/1). Anwar menjelaskan, salah satu alasan ketidakhadirannya adalah kondisi kesehatan. Ia mengaku sempat disarankan untuk menjalani perawatan intensif dan tidak boleh beraktivitas. Namun, dirinya tetap memaksakan diri menghadiri pernikahan anaknya, sebelum akhirnya menjalani perawatan jalan dalam waktu cukup lama. Ia juga mengaku heran dengan pernyataan MKMK, mengingat pengalamannya selama dua periode menjadi hakim MK, termasuk pernah menjabat sebagai Ketua MK dan duduk di Majelis Kehormatan MK. Ia memastikan sangat memahami aturan dan mekanisme kehadiran hakim konstitusi. &ldquo;Soal kinerja saya tidak perlu diragukan. Saya sudah 40 tahun mengabdi di lingkungan peradilan. Saya bahkan sering menginap di kantor, mungkin adik-adik bisa cek. Jadi yang namanya bolos itu jarang, bahkan tidak pernah. Cuti pun tidak pernah, kecuali waktu saya naik haji,&rdquo; ujar Anwar. Ia kembali menegaskan, ketidakhadirannya tidak pernah dilakukan tanpa pemberitahuan resmi. Menurutnya, setiap ketidakhadiran dalam sidang pleno, panel, maupun RPH selalu disertai izin kepada pimpinan MK. &ldquo;Saya perlu jelaskan bahwa tidak satu pun persidangan, baik pleno maupun panel, termasuk RPH, tanpa ada pemberitahuan,&rdquo; tegasnya. Anwar menyatakan telah memberikan klarifikasi secara resmi kepada panitera dan Sekretariat MK terkait surat peringatan tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang muncul. &ldquo;Melalui kesempatan ini, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya harus sampaikan bahwa ketidakhadiran saya tidak ada yang tanpa alasan. Saya juga masih dalam perawatan, jadi mohon dipahami,&rdquo; ucapnya. Namun demikian, Anwar mengaku kecewa karena persoalan absensi yang menurutnya bisa diselesaikan secara internal justru disampaikan ke publik oleh MKMK. Ia menyebut keluarganya turut mempertanyakan hal tersebut karena mengetahui kondisi kesehatannya. &ldquo;Keluarga saya juga protes ke saya, karena mereka tahu saya sakit,&rdquo; pungkas Anwar. Sebelumnya, MKMK memberikan surat peringatan kepada Anwar Usman karena tercatat beberapa kali tidak menghadiri sidang dan rapat. Hal itu disampaikan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat membacakan Laporan Pelaksanaan Tugas MKMK sepanjang 2025. &ldquo;Surat dengan nomor 41/MKMK/12/2025 perihal surat peringatan kepada Yang Mulia Profesor Honoris Causa Unissula Dr Anwar Usman SH.H., M.H. memantau pelaksanaan kode etik dalam hal ini kehadiran hakim konstitusi dalam persidangan termasuk rapat permusyaratan hakim,&rdquo; ujar Palguna saat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas MKMK tahun 2025, Kamis (2/1). Berdasarkan tabel rekapitulasi kehadiran hakim, Anwar Usman tercatat sebagai hakim konstitusi dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi. Ia tidak hadir sebanyak 81 kali dari total 589 sidang pleno sepanjang tahun 2025. Selain itu, Anwar Usman juga tercatat tidak hadir sebanyak 32 kali dari total 160 sidang panel. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan hakim konstitusi lainnya.

Anwar Usman buka suara soal surat peringatan ketidakhadiran dari MKMK. Ia jelaskan alasan, termasuk sakit dan izin resmi saat tidak hadir.

Anwar Usman Buka Suara Soal Surat Peringatan Ketidakhadiran dari MKMK: Jarang Saya Bolos, Kecuali Sakit

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/JKT-1-SIDANG-PENDAHULUAN-PENGUJIAN-AMBANG-BATAS-PENCALONAN-PRESIDEN-FED-3JPG-3501752458.jpg" alt="Ilustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) Fedrik Tarigan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) Fedrik Tarigan/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional resmi berlaku mulai Jumat (2/1). Namun, baru dua hari diterapkan undang-undang hasil kodifikasi hukum pidana nasional itu langsung menghadapi gelombang gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah tercatat masuk ke MK. Gugatan tersebut diajukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari warga negara perorangan, akademisi, hingga kelompok masyarakat sipil yang menilai sejumlah pasal berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Menariknya, sebagian permohonan uji materi bahkan telah didaftarkan sebelum pergantian Tahun Baru 2026, atau ketika KUHP nasional tersebut belum efektif berlaku. Salah satu gugatan diajukan oleh sembilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka yang juga menjalankan profesi sebagai karyawan swasta. Mereka memberi kuasa kepada memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, dan Arif Yanfa Nugroho yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo &amp; Partners. Sembilan mahasiswa itu menggugat soal Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. "Bahwa para pemohon merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka, dengan sebagian di antaranya menjalankan profesi sebagai karyawan swasta. Status ganda tersebut menempatkan para pemohon pada posisi yang secara nyata dan langsung bersentuhan dengan kebijakan pemerintah dan lembaga negara, baik dalam konteks akademik, sosial, ekonomi, maupun ruang digital," bunyi dalam gugatan permohonan yang teregistrasi dengan nomor 282/PUU-XXIII/2025, dikutip Minggu (4/1). Permohonan itu diajukan sebelum KUHP baru diterapkan. Gugatan uji materi itu didaftarkan pada Selasa, 30 Desember 2025. Pasal 240 KUHP yang menyatakan: (1) "Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II". (2) "Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV". (3) "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina". (4) "Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara". Sementara, Pasal 241 menyatakan: (1) "Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV". (2) "Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV". (3) "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina". (4) "Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara". Pemohon menilai, dengan berlakunya aturan tersebut telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Pemohon menilai, aturan tersebut rawan terjadinya kriminalisasi. "Frasa "menghina pemerintah atau lembaga negara" dalam pasal a quo tidak memberikan definisi atau parameter objektif yang jelas dalam batang tubuh pasal, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif khusunya mengenai perbedaan antara kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai "penghinaan"," tegasnya. Menurutnya, Penjelasan Pasal 240 KUHP tidak memberikan parameter yang tegas dan terukur untuk membedakan antara kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, satire, dan perbuatan yang dapat dipidana sebagai "penghinaan". "Akibatnya, warga negara, termasuk para pemohon, tidak dapat secara rasional memprediksi kapan suatu ekspresi yang sah berubah menjadi perbuatan pidana," cetusnya. Sedangkan, berlakunya Pasal 241 KUHP dinilai memperluas ruang kriminalisasi secara signifikan, karena dapat menjerat setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi suatu ekspresi yang dianggap berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar diketahui umum. "Norma ini secara langsung menyasar aktivitas para pemohon sebagai mahasiswa hukum yang aktif menggunakan media sosial, platform diskusi daring, dan sarana teknologi informasi untuk menyebarkan gagasan, hasil analisis, maupun kritik kebijakan publik," bebernya. Lebih lanjut, para pemohon tidak hanya terancam ketika membuat suatu ekspresi, tetapi juga ketika menyebarluaskan atau membagikan ekspresi pihak lain. Aktivitas akademik dan sosial yang lazim, seperti membagikan artikel, mengunggah ulang pendapat kritis, atau mengomentari kebijakan pemerintah, di mana berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila dinilai sebagai penghinaan menurut penafsiran subjektif. "Dengan demikian, menciptakan ancaman yang nyata dan tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi para pemohon," pungkasnya. &nbsp;

KUHP nasional baru dua hari berlaku, pasal penghinaan presiden digugat ke MK. Aturan ini dinilai rawan kriminalisasi dan menimbulkan kontrov

Baru Dua Hari Diterapkan, Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru Digugat ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dpr-pilih-wahiduddin-dan-aswanto-jadi-hakim-mk-periode-2019-2024_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung MK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung MK</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan itu dibacakan Ketua MK, Suhartoyo di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/12). "Amar putusan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo saat membacakan amar putusan. Gugatan uji materi tersebut diajukan oleh Syahril Japarin, Kukuh Kertasafari, dan Nur Alam. Ketiganya merupakan individu yang didakwa dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Mereka meminta MK untuk menghapus keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 karena dianggap inkonstitusional. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyatakan, pokok persoalan yang dipersoalkan para pemohon berkaitan dengan anggapan bahwa delik korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinilai terlalu longgar karena mendasarkan pada unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut MK, dalil tersebut tidak terlepas dari pemahaman keliru mengenai unsur perbuatan atau actus reus dalam kedua pasal tersebut. Mahkamah menegaskan, unsur perbuatan (actus reus) dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah dijelaskan secara tegas dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, unsur perbuatan diwakili oleh frasa &ldquo;secara melawan hukum&rdquo; dalam Pasal 2 ayat (1) serta unsur &ldquo;menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan&rdquo; dalam Pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, Mahkamah juga merujuk pada Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan implikasi langsung dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dengan demikian, MK berpandangan tidak diperlukan pembuktian tambahan mengenai hubungan kausalitas secara terpisah antara perolehan keuntungan atau kekayaan dengan perbuatan konkret sebagaimana yang diminta para pemohon. "Menurut Mahkamah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor yang berujung pada perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi," pungkasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipiko

MK Tegaskan Koruptor yang Rugikan Keuangan Negara Tetap Bisa Dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/MK-Gelar-Sidang-uji-materi-UU-tentang-Hak-Cipta-Dery-Ridwansah-2JPG-2301033657-581311359.jpg" alt="Ilustrasi: Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin jalannya sidang pembacaan putusan uji materi Undang-Undang. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin jalannya sidang pembacaan putusan uji materi Undang-Undang. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan itu dibacakan Ketua MK, Suhartoyo di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/12).&nbsp;"Amar putusan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo membacakan amar putusan. Gugatan uji materi tersebut diajukan oleh Syahril Japarin, Kukuh Kertasafari, dan Nur Alam. Ketiganya merupakan individu yang didakwa dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Mereka meminta MK untuk menghapus keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 karena dianggap inkonstitusional. Para pemohon menilai kedua pasal yang menjelasakan definisi perbuatan korupsi tersebut, yang pernah digunakan untuk menjerat mereka, bersifat terlampau luas, tidak jelas, serta multitafsir Meski demikian, dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyatakan bahwa dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dan pasal-pasal lain dalam UU Tipikor perlu dilakukan kajian. agar perumusannya lebih memberikan kepastian hukum yang adil. MK mengingatkan aparat penegak hukum lebih cermat dan hati-hati dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. "Termasuk dalam hal ini penerapan prinsip business judgement rule yang beririsan dengan penilaian itikad baik yang berimpitan dengan hubungan hukum keperdataan, untuk menghindari terjadinya penerapan hukum yang tidak berkepastian dan berkeadilan," tegasnya. Dlam putusan tersebut, suara para hakim tidk bulat.&nbsp;Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan dissenting opinion.

MK Tolak Uji Materi UU Tipikor soal Definisi Korupsi, Hakim Konstitusi Arsul Sani Dissenting Opinion

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/Screenshot_20240219-085153-2882437303.jpg" alt="Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (Jawa Pos/ Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (Jawa Pos/ Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima perbaikan permohonan terkait uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3). Permohonan perkara bernomor 199/PUU-XXIII/2025 tersebut diajukan oleh lima warga negara yang meminta agar konstituen dapat memiliki kewenangan memberhentikan Anggota DPR. Mengutip pada laman MKRI, Pemohon awalnya menguji Pasal 239 ayat (1) huruf c UU MD3, namun dialihkan menjadi Pasal 239 ayat (2) huruf d. Pasal tersebut mengatur bahwa pemberhentian antarwaktu anggota DPR diusulkan oleh partai politik sesuai ketentuan perundang-undangan. "Ketentuan ini menimbulkan monopoli partai dalam mekanisme recall sehingga kedaulatan rakyat tidak terakomodasi," kata Pemohon I, Ikhsan Fatkhul Azis, Kamis (20/11). Permohonan diajukan oleh lima warga negara, di antaranya Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna. Mereka menilai pemilih sebagai pihak yang memilih anggota DPR seharusnya juga dapat mengajukan pemberhentian apabila wakilnya di Parlemen, dianggap tidak lagi mewakili kepentingan rakyat. Menurutnya, pemilih kehilangan daya tawar setelah pemilu, karena tidak memiliki akses untuk memberi sanksi kepada wakil rakyat yang tidak menjalankan amanat. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Hak konstitusional warga negara juga ikut terlanggar, termasuk hak berpartisipasi dalam pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)), hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif (Pasal 28C ayat (2)), serta hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)). Mereka juga menyinggung sejumlah kasus pemberhentian sementara Anggota DPR oleh partai politik yang tidak sesuai mekanisme UU MD3, seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), Uya Kuya dan Eko Patrio (PAN), serta Adies Kadir (Golkar). Menurutnya, partai justru kerap bertindak tanpa dasar hukum yang jelas, baik dalam mempertahankan maupun memberhentikan anggotanya, sehingga menimbulkan kebingungan publik dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. &ldquo;Permohonan ini bukan lahir dari kebencian pada DPR atau partai, tetapi justru sebagai upaya perbaikan. Kami tidak ingin ada lagi rakyat menjadi korban akibat tidak adanya kontrol terhadap DPR,&rdquo; tegas Ikhsan. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 inkonstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai &ldquo;diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya&rdquo;.

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi UU MD3 dari lima warga negara, yang minta rakyat bisa berhentikan anggota DPR.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mk

Berita Terkini

Pekan Ini MKMK Putus Dugaan Pelanggaran Etik Adies Kadir