JawaPos.com-Percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dinilai menjadi langkah strategis untuk meredam tekanan lonjakan harga minyak global terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan menekan ketergantungan pada impor minyak.

"Setiap kenaikan harga minyak global akan mendorong pembengkakan subsidi dan kompensasi energi. Ini berisiko mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," ujar pengamat otomotif Martinus Pasaribu.

Menurut dia sekitar 60 – 70 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dari impor, sementara lifting minyak domestik terus menurun dan berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Kondisi tersebut, lanjutnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin, membuat APBN sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia, terutama di tengah eskalasi konflik geopolitik seperti di Selat Hormuz.

Martinus menjelaskan, dalam asumsi makro APBN kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi hingga sekitar Rp8 – 10 triliun.

Dengan realisasi harga minyak dunia yang dapat menembus 90 – 100 dolar AS per barel, total belanja subsidi energi berpotensi kembali membengkak mendekati atau bahkan melampaui Rp300 triliun per tahun, seperti yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Terkait hal itu, dia menambahkan, kendaraan listrik menjadi solusi jangka panjang karena mampu mengurangi konsumsi BBM secara signifikan, sebab selain menekan impor, peralihan ke listrik juga membantu mengurangi kebutuhan subsidi BBM yang selama ini sebagian besar dinikmati oleh sektor transportasi.

Dari sisi efisiensi, jelasnya, kendaraan listrik jauh lebih hemat. Biaya energi kendaraan listrik rata-rata hanya sekitar Rp300 – 500 per km, dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin yang bisa mencapai Rp1.000 – 1.500 per km, tergantung jenis kendaraan dan harga BBM, sehingga terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga 60 – 70 persen bagi pengguna.