Ilham Safutra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-Serentak-2019-Salman-Toyibi-3_crop_670x446.jpg" alt="Rekapitulasi Surat Suara Pemilu Serentak 2019 - Salman Toyibi" width="100%">
<figcaption>Rekapitulasi Surat Suara Pemilu Serentak 2019 - Salman Toyibi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kita kembali menghadapi persoalan yang mirip dalam rekapitulasi suara pemilu. Baru-baru ini, saya datang ke salah satu kecamatan untuk melihat suasana rekapitulasi suara. Saya mendapati tempat untuk rekapitulasi itu, kalau boleh dibilang, seadanya. Panas, sumpek, sehingga membuat mereka yang bekerja di situ tidak nyaman.  Kondisi tersebut memang riil terjadi karena tidak semua kecamatan bisa menyediakan tempat yang nyaman dan representatif. Apalagi, pemilu sekarang serentak. Yang dihitung juga bertambah banyak. Juga, proses rekapitulasi di kelurahan yang ditiadakan menambah beban kerja yang besar di level kecamatan.  Saya juga membaca pesan di grup para mantan anggota KPU. Ada berbagai berita yang menceritakan kondisi-kondisi tidak nyaman yang dialami para petugas PPK. Bukan hanya mereka. Panwascam dan para saksi peserta pemilu juga merasakannya.  Saya ingin mengatakan bahwa rekapitulasi adalah proses penting. Idealnya, ruang untuk rekapitulasi dibuat senyaman mungkin. Proses rekapitulasi suara itu cukup panjang dan memerlukan tenaga ekstra. Bila kondisinya tidak nyaman, potensi-potensi kesalahan atau bahkan manipulasi bisa terjadi.  Potensi manipulasi bisa kita lihat ketika ada petugas atau peserta pemilu yang nakal. Pada saat bersamaan, saksi-saksi peserta pemilu tidak siap. Begitu pula pengawasnya. Saya sempat mendengar adanya peserta yang mencoba merayu petugas untuk memanipulasi hitungan dalam kondisi itu.  Potensi kecurangan itu bermacam-macam. Misalnya, suara partai politik dipindahkan ke caleg tertentu yang diusung partai politik yang sama. Juga, ada pergeseran suara dari satu partai ke partai lain. Biasanya itu terjadi pada partai kecil yang peluangnya untuk mendapatkan kursi hampir habis di daerah tersebut.  Mengapa bisa demikian? Bukankah prosesnya terbuka, banyak saksi yang melihat, dan planonya pun ditempel di papan? Kecurangan bisa terjadi jika ada petugas yang terlibat dan pada saat yang sama saksi partai lain sedang lengah. Bahkan, bukan tidak mungkin pengawas juga terlibat. Karena kita memiliki pengawas, kecurangan berpotensi terjadi bila pengawasnya lengah atau terlibat.  Untuk mengantisipasi kecurangan itu, yang bisa dilakukan adalah bekerja secara terbuka. PPK memastikan plano bisa dilihat oleh siapa pun. Buka akses seluas-luasnya. Bila tempatnya memadai, boleh juga masyarakat dipersilakan menyaksikan dan mengawasi prosesnya. Dengan demikian, transparansi betul-betul terjaga.  Hal lain yang perlu diperhatikan adalah publikasi hasil penghitungan maupun rekapitulasi. Jangan sampai publikasi dianggap enteng. Ada elemen lain yang bisa ikut membantu penyelenggara dengan melihat publikasinya. Selain itu, peserta pemilu yang saksinya tidak hadir bisa mengetahui hasilnya.  Saya ambil contoh sederhana hasil pantauan di beberapa kelurahan di Setiabudi, Jakarta Pusat. Sampai akhir pekan lalu, saya tidak mendapati formulir C1 yang ditempel. Padahal, itu wajib. Publikasi adalah cara untuk memastikan potensi keÂ­curangan semakin kecil. Karena itulah, publikasi di setiap level penghitungan dan rekapitulasi suara sangat penting.  Peserta pemilu juga harus siap dengan kondisi semacam itu. Saksi-saksi harus dipersiapkan dengan baik dan dalam jumlah yang cukup. Semakin banyak saksi yang bisa dihadirkan semakin baik. Begitu pula pengawas. Mereka harus mumpuni. Selalu mengingatkan PPK agar bekerja sesuai dengan prosedur.  Sangat disayangkan apabila partai politik mengabaikan keberadaan saksi pada fase seperti ini. Peserta harus ingat, mereka punya ruang atau kesempatan besar untuk memastikan proses hitung dan rekap berjalan jujur serta adil. Kalau kemudian mereka tidak peduli dan tidak menyiapkan saksi, sangat mungkin yang mereka takutkan bakal terjadi. Bagaimana mereka menuduh curang, tapi tidak hadir dan tidak menyiapkan saksi? Tentu akan menyulitkan.  Kita masih bisa melakukan upaya antisipasi ke depan. Masih ada waktu sampai 2 Mei mendatang untuk membuat kerja rekapitulasi di kecamatan bisa lebih nyaman. KPU harus aware kepada para petugasnya di kecamatan. KPU harus memastikan mereka bekerja dengan suasana yang baik dan dengan fasilitas yang cukup. Dan, jangan lupa, mereka harus di-support. Jangan hanya menunggu hasil.

Jangan Anggap Enteng Publikasi

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Vindi Rayinda Ayudya

Dirangkum Jawa Pos dari laman Bimas Islam Kemenag, Kamis (5/3), berikut ini adalah jadwal lengkap buka puasa untuk wilayah Kota Jawa Barat hari ini.

Novia Tri Astuti

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Barat

Dirangkum Jawa Pos dari laman Bimas Islam Kemenag, Kamis (5/3), berikut ini adalah jadwal lengkap buka puasa untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini.

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Rian Alfianto

Israel peringatkan pemimpin tertinggi baru Iran akan jadi target eliminasi di tengah memanasnya konflik regional.

Bayu Putra

Israel Sebut Pemimpin Tertinggi Baru Iran Mojtaba Hosseini Khamenei Jadi Target Eliminasi

Dirangkum Jawa Pos dari laman Bimas Islam Kemenag, Kamis (5/3), berikut ini adalah jadwal lengkap buka puasa untuk wilayah Kota Jawa Timur hari ini.

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Timur

Sabik Aji Taufan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam tindakan penganiayaan tersebut. Baginya, tindakan perundungan atau bullying adalah tindakan kriminal.

Mahasiswa Undip Dikeroyok 30 Orang, Sahroni Anggap Bukan Lagi Kenakalan Tapi Kriminal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Jangan Anggap Enteng Publikasi

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Barat

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Israel Sebut Pemimpin Tertinggi Baru Iran Mojtaba Hosseini Khamenei Jadi Target Eliminasi

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Timur

Mahasiswa Undip Dikeroyok 30 Orang, Sahroni Anggap Bukan Lagi Kenakalan Tapi Kriminal

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Jangan Anggap Enteng Publikasi

Tags

Artikel Terkait

Hari Ini 203 Juta Pemilih Tentukan Pemimpin Daerah, Publik Harus Awasi Potensi Kecurangan

Kasus Pembunuhan Saksi Paslon Bupati-Wabup di Sampang Dipicu Isu Pemukulan Tokoh Agama

Hadar Nafis Gumay: KPU Perlu Perbanyak Simulasi di Segala Kondisi

Popular News

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Barat

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Israel Sebut Pemimpin Tertinggi Baru Iran Mojtaba Hosseini Khamenei Jadi Target Eliminasi

Ramadhan ke-15: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Timur

Mahasiswa Undip Dikeroyok 30 Orang, Sahroni Anggap Bukan Lagi Kenakalan Tapi Kriminal

Download Aplikasi JawaPos.com