<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/14_publik_2-2720442249.jpg" alt="BAHAS POTENSI KECURANGAN: Peneliti senior Netgrit Hadar Nafis Gumay menjelaskan contoh formulir model C1 saat diskusi tentang pilkada serentak di Rumah Belajar ICW, Jakarta, kemarin (26/11)." width="100%">
<figcaption>BAHAS POTENSI KECURANGAN: Peneliti senior Netgrit Hadar Nafis Gumay menjelaskan contoh formulir model C1 saat diskusi tentang pilkada serentak di Rumah Belajar ICW, Jakarta, kemarin (26/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hari untuk memilih para pemimpin daerah akhirnya tiba juga. Hari ini sebanyak 203.657.354 pemilih se-Indonesia akan menggunakan hak pilihnya di 435.296 TPS. Mereka bakal menentukan pemenang pilkada di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pilkada serentak tahun ini masih dibayangi potensi kecurangan. Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengatakan, modus politik gentong babi (pork barrel) berupa pengalokasian anggaran untuk daerah tertentu ditemukan di beberapa daerah. Yakni, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Bali. Dari penelitian Themis Indonesia, lanjut Feri, ditemukan dugaan politisasi bansos menjelang pilkada. Salah satu contoh politisasi bansos terjadi di Kelurahan Pancuran Bambu, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Di daerah tersebut, diduga terjadi pengalihan bansos secara sepihak. Pengalihan itu diduga dilakukan karena penerima bansos tidak mau mengikuti pilihan politik ajudan lurah setempat. Feri menjelaskan, memang belum ada aturan tegas yang melarang praktik politik gentong babi. Namun, praktik tersebut sejatinya bisa dianggap sebagai kecurangan karena membangun keterikatan transaksional layaknya politik uang. &rdquo;Kekosongan hukum terkait penyaluran bansos ini memperkuat penyalahgunaan bansos selama tahapan kampanye pilkada,&rdquo; ujar Feri kepada Jawa Pos kemarin (26/11). Berkaca pada pilpres lalu, praktik politik gentong babi terbongkar di ruang publik, bukan di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, dia mengajak publik melaporkan segala bentuk praktik politik gentong babi yang diduga masif terjadi selama tahapan pilkada. Laporan yang masif itu diharapkan bisa menjadi alat bukti. Peneliti senior Netgrit Hadar Nafis Gumay menambahkan, potensi kecurangan dalam pilkada yang tidak dilihat sebagai kecurangan tentu akan menimbulkan masalah. Misalnya, terciptanya situasi yang tidak stabil di daerah yang menjadi lokus terjadinya kecurangan. &rdquo;Masyarakat pasti akan terus mempertanyakan (kecurangan, Red),&rdquo; papar Hadar kepada Jawa Pos. Terpisah, anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengingatkan seluruh jajaran pengawas tetap menjaga integritas selama pemungutan suara. Dia juga meminta jajarannya menjauhkan diri dari konflik kepentingan. &rdquo;Saat-saat seperti ini, integritas menjadi taruhan besar. Kita harus menjaga nama baik organisasi dan memastikan tetap menjadi lembaga yang tepercaya,&rdquo; ujarnya. Persiapan Akhir Paslon Pilgub Kemarin masing-masing kandidat melakukan persiapan akhir. Di Jakarta, cagub nomor urut 2 Pramono Anung menjalani aktivitasnya di rumah, Cilandak, Jakarta Selatan. Pantauan Jawa Pos, salah satu tamunya adalah Rocky Gerung. Dia bertemu Pramono secara tertutup sekitar 30 menit. Kepada media, Rocky menyebutkan kehadirannya sebagai bentuk dukungan. &rdquo;Tadi kami ngobrol. Pertama karena dia, Pram itu teman baik saya. Sudah lama, dari tahun 1980-an. Kami bahas supaya Jakarta itu tumbuh dalam peradaban demokrasi yang sesungguhnya,&rdquo; terangnya. Di Jawa Tengah, paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mengadakan doa bersama dan puasa. &rdquo;Siapkan diri dengan keluarga dan tim sukses untuk lebih mendekatkan diri lewat pengajian,&rdquo; ungkap Hendi, sapaan Hendrar Prihadi, kepada Jawa Pos Radar Semarang. Cagub nomor urut 2 Ahmad Luthfi juga menggunakan masa tenang untuk istirahat. Sedangkan Taj Yasin Maimoen memilih untuk berdoa di Makkah pada masa tenang. Namun, hari ini dia akan mencoblos di TPS 003, Sarang, Rembang. Di Bali, dua paslon sama-sama melaksanakan kegiatan spiritual. Paslon nomor urut 1 Made Muliawan Arya (De Gadjah) dan Putu Agus Suradnyana (PAS) atau Mulia-PAS mengisi hari terakhir masa tenang dengan persembahyangan di Sekar Tunjung Centre (STC). Seusai sembahyang, De Gadjah menggelar deklarasi Bali Damai 2024. Sementara itu, cagub nomor urut 2 Wayan Koster bersama keluarga melakukan persembahyangan di sejumlah pura Bali. Mulai Pura Kancing Gumi&ndash;Petang Badung, Pura Ratu Sakti Pancering Jagat Trunyan Kintamani Bangli, dan Pura Pusering Jagat Pejeng Gianyar. &rdquo;Tiyang (saya) dan keluarga melakukan persembahyangan, mendoakan agar Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar, aman, dan damai,&rsquo;&rsquo; kata Koster, dilansir dari Jawa Pos Radar Bali. Dari Pilgub Jatim, Cagub Khofifah Indar Parawansa kemarin bersilaturahmi ke kediaman Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar di Surabaya. &rdquo;Alhamdulillah, hari ini berkesempatan untuk silaturahmi dengan Rais Aam Syuriyah PBNU Kiai Miftachul Akhyar. Dalam hidup ini, salah satu anugerah terbesar adalah bisa duduk bersama ulama, mendengarkan nasihat, dan meminta doa,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, cagub nomor urut 3 Tri Rismaharini kemarin sowan ke Pondok Pesantren Sunan Drajat di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Paciran, Lamongan. Dia diterima pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat Abdul Ghofur. Risma ingin membangun kepemimpinan yang tidak hanya berdasar pada politik praktis. Namun, juga nilai-nilai spiritual yang dapat memperkaya kebijaksanaan dalam memimpin. Sementara itu, cagub yang diusung PKB, Luluk Nur Hamidah, tidak membagikan kegiatannya kepada awak media.(tyo/far/rya/hen/kkn/kap/atn/ton/feb/c19/c6/oni)

Hari ini sebanyak 203.657.354 pemilih se-Indonesia akan menggunakan hak pilihnya di 435.296 TPS. Mereka bakal menentukan pemenang pilkada.

Hari Ini 203 Juta Pemilih Tentukan Pemimpin Daerah, Publik Harus Awasi Potensi Kecurangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/hadar-ungkap-ada-oknum-dpr-yang-kerap-main-ancam-ke-kpu_m_143361.jpeg" alt="Komisioner KPU 2012-2017, Hadar Nafis Gumay. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU 2012-2017, Hadar Nafis Gumay. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Problem penggunaan Sirekap di Pemilu 2024 harus menjadi pelajaran KPU. Jangan sampai kasus yang sama terjadi dalam Sirekap untuk pilkada. Apa yang perlu dilakukan KPU? Berikut wawancara Jawa Pos dengan mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay. Sirekap dipastikan akan digunakan lagi. Apakah sudah cukup siap? Sebetulnya, teknologi itu kan bukan sesuatu yang sulit-sulit amat. Kalau memang dipersiapkan dengan serius, banyak sekali manfaatnya. Jadi, saya kira ya seharusnya digunakan. Tetapi, saya tidak tahu detail bagaimana persiapan mereka (KPU). Seharusnya, tidak terlalu sulit lagi mempersiapkannya karena modalnya sudah ada. Permasalahan yang dihadapi kemarin itu juga sudah sangat lengkap kan. Jadi, seharusnya mereka betul-betul benahi, sudah bisa mempersiapkan dan harus dikerjakan dengan sangat-sangat serius. Apa saja yang harus dipenuhi supaya tidak menjadi gaduh lagi? Dari sisi teknologinya harus dipastikan bahwa teknologi itu betul-betul sudah diujicobakan, diaudit. Itu keharusan. Audit keamanan, audit prosedur, segala macam audit. Kemudian, sudah juga diuji coba kepada berbagai pihak penggunanya. Yang juga prinsip adalah harus dipastikan di dalam prosedur dari teknologi ini tidak langsung publikasi sebelum betul-betul diverifikasi. Kemarin itu kan kelemahannya mereka terlalu percaya dengan teknologinya, ternyata banyak kekeliruan. KPU mengklaim sudah dua kali uji coba dengan hasil akurasi 99 persen. Apa itu cukup? Menurut saya, itu masih dalam skala laboratory, masih skala kecil ya. Jadi, saya kira perlu diperluas ke daerah-daerah. Uji coba dengan segala macam kondisi. Termasuk uji coba di spesifikasi dengan ponsel kualitas rendah? Ya, iya termasuk. Keragaman kondisi, keragaman HP, dan sebagainya itu semua harus diuji, menurut saya gitu ya. Ia harus setting dengan HP yang paling sederhana saja sudah bisa gitu kan. Tetapi begini, sekarang saja kita kan hanya (mendapat) pemaparan-pemaparan gitu. Apakah tadi di ruangan komisi II sudah diberikan kesempatan setiap anggota memotret sendiri, kemudian melihat hasilnya, mengirim, kemudian memublikasikan. Hal-hal seperti itu. siBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/014660938/kpu-bakal-tetap-pakai-sirekap-di-pilkada-2024-dpr-minta-tidak-buru-buru">KPU Bakal Tetap Pakai Sirekap di Pilkada 2024, DPR Minta Tidak Buru-Buru</a> Ada kemungkinan yang dipublikasikan itu hanya dokumen C hasil. Sementara tabulasi hasil tidak. Apa rencana itu tepat? Saya kira tidak tepat dan ini (langkah) mundur. Kenapa? Kalau mereka mengatakan mereka sudah bisa sudah menghitung dan sebagainya, ya justru hasil rekapitulasi itulah yang kita perlukan. Kita kan ingin perkiraan hasil dari pilkada itu cepat walaupun bukan hasil yang resmi. Sistem informasi rekapitulasi jadi bukan hanya menunjukkan hasil per TPS, hasil otentik melalui foto terbaca, tetapi rekapnya juga. Kalau dibaca peraturan KPU seperti itu. Kalau cuma menampilkan foto per TPS saja, menurut saya, itu tidak ada yang terlalu bisa kita banggakan. (far/c6/bay)

Problem penggunaan Sirekap di Pemilu 2024 harus menjadi pelajaran KPU. Jangan sampai kasus yang sama terjadi dalam Sirekap untuk pilkada.

Hadar Nafis Gumay: KPU Perlu Perbanyak Simulasi di Segala Kondisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/75_cegah-2248543256.jpg" alt="PEMANTAU DAN PEMBANDING: Peluncuran JagaSuara2024 di Jakarta pada 16 Januari 2024. Gerakan ini mengajak partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilu." width="100%">
<figcaption>PEMANTAU DAN PEMBANDING: Peluncuran JagaSuara2024 di Jakarta pada 16 Januari 2024. Gerakan ini mengajak partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilu.</figcaption>
</figure> Menjaga kemurnian suara masih menjadi tantangan pemilu di Indonesia. JagaSuara2024 memanfaatkan teknologi untuk fasilitasi warga kawal suara dari potensi manipulasi. FOLLY AKBAR, Jakarta --- BERBAGAI persoalan mewarnai jalannya tahapan Pemilu 2024. Tidak hanya datang dari peserta, sejumlah kasus juga muncul dari dalam, yakni penyelenggara itu sendiri. Misalnya, dugaan manipulasi verifikasi partai politik di berbagai daerah yang sempat mengemuka tahun lalu. Lalu, terbitnya aturan-aturan yang dinilai sarat kepentingan seperti aturan kuota perempuan dan pelonggaran syarat caleg napi yang berpolemik. Deretan kasus itu berkelindan di benak masyarakat sipil. Mereka khawatir jika intervensi tersebut bisa juga terjadi pada jantung pemilihan umum (pemilu), yaitu suara pemilu. &rdquo;Masak sih yang paling ujungnya bermasalah juga. Jadi, mari kita cegah,&rdquo; kata inisiator JagaSuara2024 yang juga pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay di Jakarta. Meski diinisiasi Netgrit, JagaSuara2024 resmi digulirkan bersama koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas berbagai organisasi masyarakat. Di antaranya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta Themis Indonesia. Hadar menjelaskan, secara umum, JagaSuara2024 akan menjadi gerakan pemantau sekaligus pembanding dari hasil suara yang direkapitulasi resmi oleh KPU. Dengan adanya data pembanding, kemurnian suara diharapkan bisa lebih terjaga. Berkaca dari pengalaman, lanjut dia, upaya mengubah hasil di TPS bisa saja terjadi. Dalam kasus tertentu, bahkan ada indikasi tukar suara antar peserta. Biasanya, oleh calon legislatif yang dipastikan kalah, perolehan suara diberikan atau dijual kepada yang berpotensi menang. Praktik tersebut, kata Hadar, harus diberantas karena telah merusak kemurnian suara rakyat yang diberikan di tempat pemungutan suara (TPS). Juga menghilangkan esensi pemilihan langsung. &rdquo;Walaupun calon sering sepakat untuk ditukar atau dia jual. Walaupun penyelenggara setuju, nggak boleh. Harus tetap murni,&rdquo; tegas komisioner KPU periode 2012&ndash;2017 tersebut. Nah, untuk mencegah praktik itu di tahap rekapitulasi, baik di level kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, maupun pusat, bukti otentik hasil di TPS harus &rdquo;diamankan&rdquo;. Yakni, hasil yang terpampang dalam formulir C1 di TPS. Untuk memperkuat kerja tersebut, Hadar dan kawan-kawan telah menyiapkan aplikasi JagaSuara2024. Sistem itu sudah dipersiapkan dan dibiayai secara independen. Pembentukannya sudah berjalan lebih dari setahun. Untuk memastikan keandalannya, sistem juga telah berkali-kali diuji coba dengan melibatkan banyak pihak. Aplikasi tersebut, lanjut dia, yang nantinya dapat digunakan sebagai medium untuk mengumpulkan foto-foto salinan C1 oleh para relawan di lapangan. Dia menuturkan, sistem kerja aplikasi yang sudah di-publish di Play Store itu dibuat semudah mungkin. Dengan begitu, dia berharap semua lapisan masyarakat dapat menggunakannya. &rdquo;Cara kerjanya, masyarakat mengirimkan foto ke JagaSuara,&rdquo; jelasnya. Satu perangkat milik relawan diperbolehkan mengunggah hasil di banyak TPS. Sejauh ini aplikasi diunduh ribuan perangkat. Hadar berharap jumlahnya bisa terus meningkat seiring mendekati hari H pemungutan. &rdquo;Kami akan kerja keras menyebarkan ide ini agar masyarakat mau berpartisipasi,&rdquo; tuturnya. Dia mengingatkan, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu tidak boleh sebatas mencoblos. Namun, yang tak kalah penting adalah mengawal suara tidak dimanipulasi. Tim teknis JagaSuara2024 Reza Lesmana menyebutkan, selain aplikasi, pihaknya menyiapkan metode upload via web. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, sistem yang ada baru bisa digunakan untuk mengawal pemilihan umum presiden dan legislatif. Untuk menjaga kualitas data yang masuk dari relawan, pihaknya mempersiapkan tim verifikator. Data yang masuk akan dicek sebelum melenggang ke database. &rdquo;Karena pasti ada saja isi data salah atau iseng. Kita harus pastikan data akurat,&rdquo; terangnya. Data yang telah klir dipublikasikan pada website yang nanti diluncurkan. Dia memastikan, publikasi akan mirip sistem KPU. Jadi, data bisa dibuka hingga level TPS. &rdquo;Publik bisa melihat foto-foto yang di-upload relawan,&rdquo; ungkapnya. Untuk memudahkan membaca formulir C1, sistem juga dilengkapi dengan sistem membaca optical character recognition (OCR). Jadi, gambar bisa diubah ke angka secara otomatis. &rdquo;Selama (gambar) tidak terlalu miring, bisa ditangani, diluruskan,&rdquo; tegasnya. Salah seorang relawan dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati, mengapresiasi inisiatif gerakan JagaSuara2024. Dari pengalamannya memantau Pemilu 2019, ada banyak potensi kerawanan di TPS. &rdquo;Kita tidak bisa menjamin integritas penyelenggara,&rdquo; katanya. Apalagi, integritas penyelenggara saat ini berada dalam tantangan besar. &rdquo;Saya rasa ini solusi yang ditawarkan,&rdquo; tuturnya. Teman-teman jaringan DEEP, lanjut dia, siap membantu menggerakkan. Saat ini DEEP memiliki cabang di 50 kabupaten/kota dan akan mendorong JagaSuara. &rdquo;Dari pengalaman kami mencoba, aplikasi sangat mudah,&rdquo; tandasnya. (*/c14/ttg)

Menjaga kemurnian suara masih menjadi tantangan pemilu di Indonesia. JagaSuara2024 memanfaatkan teknologi untuk fasilitasi warga kawal suara

Gerakan Sipil Kawal Kemurnian Suara lewat JagaSuara2024, Cegah Praktik Ubah Hasil dan Tukar Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ngeri-ngeri-sedap-komisioner-kpu-ini-pernah-diancam-anggota-dpr_m_182798.jpeg" alt="Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay" width="100%">
<figcaption>Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay</figcaption>
</figure>SEBAGAI pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia, Sarinah memiliki kesan yang mendalam bagi sebagian warga DKI Jakarta. Termasuk yang dirasakan peneliti Netgrit yang juga mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. Bagi dia, Sarinah penuh kenangan pada masa muda.  Karena itu, setelah Sarinah rampung dipugar awal tahun ini, pria 62 tahun tersebut menyempatkan berkunjung pekan lalu. Salah satu sudut yang ditengok adalah eskalator tua yang sengaja tidak dibongkar pengelola. ”Eskalator yang ada sejak Sarinah dibuka pada 1967 masih dipasang, tetapi tidak jalan lagi,” ujarnya.  Saat berkunjung, Hadar juga menyempatkan menaiki eskalator mati tersebut. ”Saya menaikinya hanya untuk bernostalgia masa kecil saya,” ungkapnya.

Hadar Nafis Gumay dan Nostalgia Eskalator Sarinah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ngeri-ngeri-sedap-komisioner-kpu-ini-pernah-diancam-anggota-dpr_m_182798.jpeg" alt="Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay" width="100%">
<figcaption>Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengeluhkan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu tetap memaksakan Pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Menurut Hadar, Pilkada di tengah pandemi virus Korona sangat membahayakan keselamatan masyarakat.‎ Karena tidak menutup kemungkinan hajatan serentak tersebut akan berpotensi menimbulkan kerumunan massa.  "Kita tak ingin Pilkada justru menjadi bencana buat kita semua," ujar Hadar dalam diskusi secara daring di Jakarta, Selasa (22/9).  Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu juga perlu melihat angka penularan Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan. Karena per Senin (21/9) total nasional yang tertular virus Korona sudah mencapai 248.852‎.  Menurut Hadar tidak akan ada yang bisa menjamin dalam Pilkada serentak 2020 tidak ada penularan virus Korona. Karena berkaca dari pendaftaran bakal calon kepala daerah saja sudah muncul kerumunan masyarakat.  "Jadi problem pandemi kita masih tetap tinggi, penyelenggara terpapar banyak dan para peserta banyak. Kemudian dalam pendaftaran tidak terkontrol kerumunan," imbuhnya.  Oleh sebab itu, Hadar berharap pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu bisa mengubah keputusannya melakukan penundaan Pilkada serentak 2020.  "Mudah-mudahan mereka bisa mengubah ini dan kemudian ditata betul nanti baru dilanjutkan lagi tahun depan (tahun 2021)," ungkap mantan Komisioner KPU tersebut.  Diketahui, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya sudah bersepakat dengan pemerintah yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak Desember 2020 mendatang.  "Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih trekendali, maka menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desmeber 2020," ujar Doli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9).  Namun demikian, menjadi catatan bagi politikus Partai Golkar ini adalah hajatan kepala daerah lima tahunan tersebut harus tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga bisa mencegah penularan Covid-19.  ‎"Jadi dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19," ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5JEXFqENSSA

Peneliti Netgrit: Tunda Pilkada, Jangan Sampai Menjadi Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemohon-optimis-mk-batalkan-aturan-ambang-batas-pencalonan-presiden_m_224749.jpeg" alt="Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/7)." width="100%">
<figcaption>Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan untuk membolehkan bekas narapidana kasus korupsi di Pilkada 2020. Hal tersebut tertuang dalam PKPU Nomor 18 tahun 2019.  Peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengatakan tidak mendukung yang dilakukan oleh KPU. Harusnya KPU bisa mendesak DPR melarang bekas koruptor ikut Pilkada. Sehingga nantinya bisa disetujui lewat undang-undang (UU).  "Seharusnya KPU mendesak kepada DPR dan Pemerintah untuk perubahan terbatas UU Pilkada," ujar Hadar saat dihubungi, Senin (9/12).  ‎Sementara terpisah, Direktur Persatuan untuk Pemilu Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menduga, KPU berada dalam dilema besar terkait dibolehkannya bekas narapidana korupsi bisa ikut Pilkada 2020.  Pasalnya dia menduga pelarangan bekas narapidana korupsi sulit diundangkan. Sehingga nantinya ada yang menyatakan tak setuju, dan menggugat atau melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).  "Kalau KPU tetap mengatur sekalipun, Kemenkumham pasti tidak bersedia mengundangkannya karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," katanya.  Selain itu, apabil KPU melarang bekas narapidana kasus korupsi. Maka berpotensi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu Titi menduga KPU akan dilaporkan dengan alasan semua warga negara Indonesia (WNI) berhak mencalonkan menjadi kepala daerah.  "KPU akan berhadapan dengan perlawanan politik dan hukum sekaligus dari para pihak yang menentang pengaturan itu," ungkapnya.  Sekadar informasi,‎ KPU menerbitkan PKPU Nomor 18/2019 yang tidak melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi kepala daerah.  PKPU itu tercatat dengan Nomor 18 tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU ditetapkan pada 2 Desember 2019.   Ketentuan soal eks koruptor bisa dilihat pada Pasal 4 tentang 'Persyaratan Calon'. Pada huruf h, hanya dua mantan narapidana yang dilarang ikut Pilkada, yaitu bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak.  "Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak," bunyi PKPU tersebut.  Meski mantan narapidana kasus korupsi bisa maju, KPU menambahkan satu pasal dalam Peraturan KPU ini dengan mengimbau partai politik untuk tidak mencalonkan eks napi korupsi dalam Pilkada. Tepatnya dalam Pasal 3A angka 4, sebagai berikut:  Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.‎

Eks Koruptor Bisa Ikut Pilkada, Hadar: Harusnya KPU Desak DPR Melarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Formappi-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai, masalah biaya politik pemilihan kepala daerah juga terjadi saat sistem pemilihan melalui DPRD. Dia tidak setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah kembali dipilih DPRD.  "Bahwa pemilihan DPRD yang juga banyak masalah salah satu aspek diangkat menteri yaitu biaya politik tinggi. Dari DPRD bukan tidak ada biaya politik. Persoalan uang juga besar," kata Hadar dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu (24/11).   Hadar mengatakan, masyarakat berpotensi melakukan protes tanpa henti jika kepala daerah yang dipilih DPRD tidak dikehendaki. Lebih parah lagi, dengan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, maka pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD.   Sehingga, ada potensi permainan uang agar kepala daerah tersebut tidak dimakzulkan.  "Itu terjadi setiap tahun di mana kepala daerah harus lapor hasil kerja, jadi karena permainan politik permainan uang kalau tidak mereka bisa dijatuhkan," ujar pendiri Netgrit ini.  Hadar menilai, perdebatan terkait sistem pemilihan kepala daerah sudah selesai saat pada 2004 disahkan dalam UU Pilkada di mana kepala daerah dipilih langsung. Menurutnya, persoalan sistem pemilihan langsung berada dalam politik uang yang marak.   Hadar menyarankan perlu ada undang-undang yang mengatur penggunaan uang dalam Pilkada. Dia mengatakan, saat ini belum ada aturan ketat yang mengatur penggunaan uang dan sumbernya dalam pemilihan kepala daerah.  "Kami setuju evaluasi mendalam berdasar kajian dan data tapi jangan lompat karena ini sistem pemilihan," tukas Hadar.

Proses Pilkada Melalui DPRD Dinilai Munculkan Praktik Koruptif Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Formappi-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mengemukannya kembali wacana evaluasi terkait Pilkada langsung terus menuai banyak protes. Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai tidak tepat jika pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dipilih oleh DPRD. Menurutnya, perdebatan Pilkada langsung atau pun tidak langsung sudah diakhiri sejak 2004 lalu.  "Perdebatan langsung atau tidak langsung sudah diakhiri menjelang 2004, yang sebelumnya pemilihannya ada di DPRD. Waktu itu diakhiri adanya Perppu pada masa pemerintahan Presiden SBY," kata Hadar di kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11).   Hadar menuturkan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sangat kental nuansa politik. Bahkan bisa saja kepala daerah yang dipilih DPRD tidak dikehendaki rakyat.  "Di DPRD itu bukan tidak ada persoalan politiknya, misalnya yang dipilih DPRD tidak dikehendaki oleh masyarakat, protes kekecewaan dan demo," terang Hadar.  Hadar menegaskan, jika kepala daerah ditunjuk oleh DPRD, maka orientasi kerjanya tidak bertanggungjawab kepada rakyat. Namun, bagaimana bisa memenuhi keinginan DPRD.  "Akan menjadi arena permainan politik, permainan uang, kalau tidak akan dijatuhkan. Jadi banyak masalah," tegas Hadar.  Senada dengan Hadar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humprey Djemat pun tidak menyetujui jika proses Pilkada kembali ditunjuk oleh DPRD. Menurutnya tidak tepat, jika permasalahannya difokuskan pada proses Pilkada langsung.  "Banyak juga dari Pilkada langsung ini memunculkan figur-figur yang kredibilitas tinggi seorang Ahok tidak akan muncul, termasuk juga Jokowi, Risma dan Ridwan Kamil jika proses Pilkada dilakukan secara tidak managing," ujar Humprey.  Selain itu Humprey menyebut jika proses Pilkada dilakukan secara tidak langsung, maka oligarki partai akan sangat tinggi. "Tentu oligarki partai politik sangat tinggi. Tentu (Pilkada tidak langsung) pakai barang busuk lagi, sehingga ini jadi satu gagasan lama," sesalnya.

Pilkada Tak Langsung Dinilai Melahirkan Oligarki Parpol yang Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-Serentak-2019-Salman-Toyibi-3_crop_670x446.jpg" alt="Rekapitulasi Surat Suara Pemilu Serentak 2019 - Salman Toyibi" width="100%">
<figcaption>Rekapitulasi Surat Suara Pemilu Serentak 2019 - Salman Toyibi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kita kembali menghadapi persoalan yang mirip dalam rekapitulasi suara pemilu. Baru-baru ini, saya datang ke salah satu kecamatan untuk melihat suasana rekapitulasi suara. Saya mendapati tempat untuk rekapitulasi itu, kalau boleh dibilang, seadanya. Panas, sumpek, sehingga membuat mereka yang bekerja di situ tidak nyaman.  Kondisi tersebut memang riil terjadi karena tidak semua kecamatan bisa menyediakan tempat yang nyaman dan representatif. Apalagi, pemilu sekarang serentak. Yang dihitung juga bertambah banyak. Juga, proses rekapitulasi di kelurahan yang ditiadakan menambah beban kerja yang besar di level kecamatan.  Saya juga membaca pesan di grup para mantan anggota KPU. Ada berbagai berita yang menceritakan kondisi-kondisi tidak nyaman yang dialami para petugas PPK. Bukan hanya mereka. Panwascam dan para saksi peserta pemilu juga merasakannya.  Saya ingin mengatakan bahwa rekapitulasi adalah proses penting. Idealnya, ruang untuk rekapitulasi dibuat senyaman mungkin. Proses rekapitulasi suara itu cukup panjang dan memerlukan tenaga ekstra. Bila kondisinya tidak nyaman, potensi-potensi kesalahan atau bahkan manipulasi bisa terjadi.  Potensi manipulasi bisa kita lihat ketika ada petugas atau peserta pemilu yang nakal. Pada saat bersamaan, saksi-saksi peserta pemilu tidak siap. Begitu pula pengawasnya. Saya sempat mendengar adanya peserta yang mencoba merayu petugas untuk memanipulasi hitungan dalam kondisi itu.  Potensi kecurangan itu bermacam-macam. Misalnya, suara partai politik dipindahkan ke caleg tertentu yang diusung partai politik yang sama. Juga, ada pergeseran suara dari satu partai ke partai lain. Biasanya itu terjadi pada partai kecil yang peluangnya untuk mendapatkan kursi hampir habis di daerah tersebut.  Mengapa bisa demikian? Bukankah prosesnya terbuka, banyak saksi yang melihat, dan planonya pun ditempel di papan? Kecurangan bisa terjadi jika ada petugas yang terlibat dan pada saat yang sama saksi partai lain sedang lengah. Bahkan, bukan tidak mungkin pengawas juga terlibat. Karena kita memiliki pengawas, kecurangan berpotensi terjadi bila pengawasnya lengah atau terlibat.  Untuk mengantisipasi kecurangan itu, yang bisa dilakukan adalah bekerja secara terbuka. PPK memastikan plano bisa dilihat oleh siapa pun. Buka akses seluas-luasnya. Bila tempatnya memadai, boleh juga masyarakat dipersilakan menyaksikan dan mengawasi prosesnya. Dengan demikian, transparansi betul-betul terjaga.  Hal lain yang perlu diperhatikan adalah publikasi hasil penghitungan maupun rekapitulasi. Jangan sampai publikasi dianggap enteng. Ada elemen lain yang bisa ikut membantu penyelenggara dengan melihat publikasinya. Selain itu, peserta pemilu yang saksinya tidak hadir bisa mengetahui hasilnya.  Saya ambil contoh sederhana hasil pantauan di beberapa kelurahan di Setiabudi, Jakarta Pusat. Sampai akhir pekan lalu, saya tidak mendapati formulir C1 yang ditempel. Padahal, itu wajib. Publikasi adalah cara untuk memastikan potensi keÂ­curangan semakin kecil. Karena itulah, publikasi di setiap level penghitungan dan rekapitulasi suara sangat penting.  Peserta pemilu juga harus siap dengan kondisi semacam itu. Saksi-saksi harus dipersiapkan dengan baik dan dalam jumlah yang cukup. Semakin banyak saksi yang bisa dihadirkan semakin baik. Begitu pula pengawas. Mereka harus mumpuni. Selalu mengingatkan PPK agar bekerja sesuai dengan prosedur.  Sangat disayangkan apabila partai politik mengabaikan keberadaan saksi pada fase seperti ini. Peserta harus ingat, mereka punya ruang atau kesempatan besar untuk memastikan proses hitung dan rekap berjalan jujur serta adil. Kalau kemudian mereka tidak peduli dan tidak menyiapkan saksi, sangat mungkin yang mereka takutkan bakal terjadi. Bagaimana mereka menuduh curang, tapi tidak hadir dan tidak menyiapkan saksi? Tentu akan menyulitkan.  Kita masih bisa melakukan upaya antisipasi ke depan. Masih ada waktu sampai 2 Mei mendatang untuk membuat kerja rekapitulasi di kecamatan bisa lebih nyaman. KPU harus aware kepada para petugasnya di kecamatan. KPU harus memastikan mereka bekerja dengan suasana yang baik dan dengan fasilitas yang cukup. Dan, jangan lupa, mereka harus di-support. Jangan hanya menunggu hasil.

Jangan Anggap Enteng Publikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/meski-banyak-hoax-80-persen-publik-masih-percaya-kpu-bawaslu_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemilu 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengatakan, persiapan pemilu presiden dan legislatif serentak dinilai cukup baik dan membantah bahwa kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi rendah. Hal itu dikatakan Hadar menanggapi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan perangkatnya di Jakarta, Sabtu (30/3/2019). &ldquo;Saya kira semua berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Tidak ada masalah yang terlalu besar, mungkin ada kendala di daerah tertentu logistiknya belum selesai seperti apa yang dilaksanakan, tapi pada intinya semua berjalan cukup baik,&rdquo; ujar pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit). Hadar juga menyoroti banyak berita bohong terkait kesiapan penyelenggaraan pemilu. &ldquo;Ini kan repotnya banyak berita bohong, seolah-olah jadi bermasalah betul, kemudian ada yang menganggap, meminta, mengundang pengamat asing dan sebagainya. Tapi menurut saya hal itu tidak perlu, apalagi dipicu oleh informasi yang tidak benar. Jikalau di sana sini ada kekurangan, maka KPU harus cepat menyelesaikan,&rdquo; katanya. Awal bulan Maret Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei yang menunjukkan bahwa mayoritas responden masih menaruh kepercayaan tinggi kepada penyelenggara dan pengawas pemilu untuk mampu mengawal pemilu pada 17 April 2019 mendatang, secara profesional. &ldquo;Baik terhadap KPU maupun bawaslu, kepercayaan publik kalau mereka mampu mengerjakan pemilu serentak pertama kali ini itu cukup tinggi, angkanya hampir 80 persen. Itu angka yang surprising buat saya juga. Ternyata lebih tinggi dari yang saya duga,&rdquo; kata Hadar. Ia menambahkan di media sosial banyak sekali informasi tidak akurat yang menuduh seolah-olah penyelenggara pemilu berpihak untuk merencanakan kemenanangan pasangan calon tertentu. &ldquo;Ternyata, hasil survei tidak demikian ,&rdquo; tutupnya.&nbsp;

Meski Banyak Hoax, 80 Persen Publik Masih Percaya KPU - Bawaslu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hadar nafis gumay

Berita Terkini