<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/27_hujan-1337494176.jpg" alt="BARANG BUKTI: Dari kiri Kabidhumas Polda Jatim Kombes Dirmanto, Dirreskrimum Kombes Farman, Wadireskrimum AKBP Suryono menunjukkan celurit para pelaku. (HUMAS POLDA JATIM)" width="100%">
<figcaption>BARANG BUKTI: Dari kiri Kabidhumas Polda Jatim Kombes Dirmanto, Dirreskrimum Kombes Farman, Wadireskrimum AKBP Suryono menunjukkan celurit para pelaku. (HUMAS POLDA JATIM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Motif penganiayaan di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Sampang, Jawa Timur, Minggu (17/11) diungkap polisi. Kejadian yang menewaskan Jimmy Sugito Putra, saksi salah seorang pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Sampang, itu dipicu isu pemukulan terhadap tokoh agama setempat. Dirreskrimum Polda Jatim Kombespol Farman menjelaskan, permasalahan berawal dari kunjungan mendadak Slamet Junaidi, salah satu calon bupati, ke Padepokan Babussalam. Kedatangannya bertujuan untuk sowan ke pemilik padepokan. Dari situlah kesalahpahaman terjadi hingga memicu peristiwa berdarah itu. Jimmy, korban tewas, menjadi sasaran. Dia dikeroyok hingga tewas oleh sejumlah orang yang membawa celurit. &rdquo;Berdasar penyelidikan, tiga pelaku kemudian diamankan,&rdquo; ujar Kombespol Farman. Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto menuturkan, upaya mencegah aksi balasan sudah dilakukan. Salah satunya dengan mengumpulkan tokoh masyarakat dan paslon yang ikut kontestasi beserta tim pemenangannya. Mereka diminta menahan diri. &rdquo;Sudah dilakukan deklarasi damai dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda,&rdquo; ungkapnya. Pada bagian lain, peneliti utama The Republic Institute Sufyanto menengarai ada agen-agen lokal yang mengendalikan pemilu di Sampang. Mereka inilah yang bisa menentukan hasil pemilu. &rdquo;Karena itu, penyelenggara pemilu harus tegas. Jangan mau dikendalikan oleh agen-agen lokal itu,&rdquo; katanya. Sufyanto punya kenangan tersendiri saat Pemilu 2014 di Sampang. Saat itu dia menjabat ketua Bawaslu Jatim. Menurut Sufyanto, kala itu ada 17 TPS di Sampang yang bermasalah. &rdquo;Di 17 TPS itu tidak pernah ada pemilu. Kotak suara dan tinta masih tersegel. Tapi, hasilnya sudah ada,&rdquo; katanya. Bawaslu lantas merekomendasikan pemungutan suara ulang. Namun, rekomendasi itu tidak berjalan lancar karena semua anggota KPPS mengundurkan diri. Bawaslu akhirnya meminta agar PPK se-Sampang diturunkan untuk menggantikan tugas KPPS. Ironisnya, saat hari H coblosan, tidak ada satu orang pun yang datang ke TPS. &rdquo;Akhirnya kita nyatakan disclaimer. Hasil pemilu tidak bisa dihitung karena memang tidak pernah terjadi proses pemilu,&rdquo; ujarnya. katanya. Prediksi Cuaca Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, potensi hujan dalam sepekan ke depan sudah dimitigasi. Pihaknya telah mengeluarkan SOP terkait pengelolaan logistik pilkada. &rdquo;Insya Allah surat suara yang ada di TPS nanti dalam kondisi aman, kondisi utuh,&rdquo; ujarnya. Jika situasi di TPS tidak memungkinkan digelar pemungutan atau penghitungan suara, petugas diperbolehkan memindahkan lokasi setelah berkoordinasi dengan pengawas dan tokoh masyarakat. Pilihannya bisa di sekolah, fasilitas publik, atau bahkan rumah warga. Yang penting, kondisinya memungkinkan. &rdquo;Yang memungkinkan tidak terkena hujan,&rdquo; imbuhnya. (edi/far/c19/oni)

Motif penganiayaan dan berujung pembunuhan terhadap Jimmy Sugito Putra dipicu oleh isu pemukulan terhadap tokoh agama setempat.

Kasus Pembunuhan Saksi Paslon Bupati-Wabup di Sampang Dipicu Isu Pemukulan Tokoh Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/pexels-karolina-grabowska-4379915-1659276404.jpg" alt="Ilustrasi penganiayaan.(Pexels (Karolina Grabowska)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penganiayaan.(Pexels (Karolina Grabowska)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Telah terjadi aksi penganiayaan oleh sekelompok masyarakat dari Distrik Asotipo terhadap salah satu komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya Alpius Asso. Peristiwa terjadi di Gedung DPRD Jayawijaya, Jalan Yos Sudarso Wamena, Papua. Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo membenarkan adanya penganiayaan terhadap Alpius. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka pada jari kelingking sebelah kiri akibat terkena pecahan kaca dan memar pada betis sebelah kiri serta Luka lebam dibagian lengan sebelah kanan akibat lemparan batu. Selain itu, massa yang mengamuk juga membuat kaca jendela pecah di ruangan Bagian Persidangan dan Produk Hukum, satu buah pintu rusak atau pecah, satu meja rusak dan satu buah kaca pintu pecah ruang sidang rapat kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya. Heri menjelaskan, kejadian berawal saat sekelompok massa dari Distrik Asotipo dengan membawa alat tajam dan batu datang ke kantor DPRD Jayawijaya melakukan keributan dan mencari PPD Distrik Asotipo. Setelah dihadang oleh personel Polres Jayawijaya dan BKO Brimob tidak bisa membendung massa melakukan penganiayaan terhadap korban. &ldquo;Merasa tidak terima, keluarga dari korban Alpius Asso berencana melakukan aksi balasan namun berhasil kami redam dengan melakukan pendekatan serta himbauan kepada massa dari keluarga korban agar tidak terjadi aksi yang lebih besar,&rdquo; ungkap Heri, Sabtu (2/3). Dia menambahkan, untuk situasi di Kantor DPRD Jayawijaya saat ini sudah kondusif. Pihaknya telah menghimbau kedua belah pihak untuk dapat menahan diri dan tidak melakukan aksi yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. &ldquo;Kasus ini sudah kami tangani dan usai kejadian korban sudah mendapatkan perawatan medis. Akibat kejadian tersebut kegiatan pleno KPU Kabupaten Jayawijaya untuk hari ini dibatalkan,&rdquo; pungkas Heri. <div>&nbsp;</div>

Terjadi aksi penganiayaan oleh sekelompok masyarakat dari Distrik Asotipo terhadap salah satu komisioner KPU Jayawijaya Alpius Asso.

Komisioner KPU Jayawijaya Alami Dianiaya Oleh Sekelompok Masyarakat Dari Distrik Asotipo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/JKT-1-KPPS-PERSIAPKAN-LOGISTIK-PEMILU-FED-6JPG-1885304761.jpg" alt="Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang didampingi anggotanya di wilayah Kecamatan Cempaka Putih melakukan setting packing logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 di GOR Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (6/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang didampingi anggotanya di wilayah Kecamatan Cempaka Putih melakukan setting packing logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 di GOR Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (6/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons peringatan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memperkirakan hujan jelang pemungutan suara. KPU menginstruksikan pendirian TPS (tempat pemungutan suara) dengan memperhatikan faktor cuaca. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya akan mengambil kebijakan mitigatif untuk menghindari persoalan teknis. Dari sisi pendirian TPS, KPU telah mengeluarkan surat keputusan menyangkut pedoman teknisnya. Salah satu kriterianya adalah bebas potensi genangan air atau banjir. Pada H-5 kemarin, pihaknya meminta panitia pemungutan suara (PPS) desa/kelurahan melakukan rapat koordinasi dengan KPPS. &rsquo;&rsquo;Untuk memastikan lokasi TPS dalam kondisi aman,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Selain itu, perlu langkah mitigasi jika terjadi kondisi ekstrem seperti hujan amat lebat. &rsquo;&rsquo;Misalnya dipindah ke dalam gedung, dipindah ke tempat yang terbebas dari hujan,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Kemudian, dari sisi logistik, Idham menyebut telah menyiapkan pengamanan dari faktor alam. Selain berada di dalam karton yang berlapis dupleks, semua logistik akan dilapisi lagi dengan plastik. Jadi, ketika ada cairan atau air hujan, logistik terproteksi dengan baik. Sementara itu, KPU RI telah menelusuri kasus tercoblosnya surat suara di Malaysia. Hasil pengecekan sementara, indikasi pencoblosan yang tidak sesuai aturan terjadi di wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Idham mengatakan, jumlah surat suara yang dicoblos tidak sesuai prosedur cukup banyak. &rsquo;&rsquo;Informasinya, ada 1.972 surat suara yang dicoblos oleh orang tidak berwenang,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan sejumlah surat suara dicoblos pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Pencoblosan dilakukan terhadap surat suara yang menggunakan pemilihan via pos. Terkait ribuan surat suara yang tercoblos itu, Idham belum bisa memutuskan. Apakah akan dianggap surat suara rusak atau bagaimana. Keputusan baru diambil setelah penelusuran tuntas. &rsquo;&rsquo;Kita tunggu hasil investigasi ya, Mas,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Selain tim KPU, penelusuran juga dilakukan oleh pengawas pemilu Kuala Lumpur. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Nusron Wahid mendesak agar kasus itu dituntaskan. Sebab, kasus di Malaysia selalu terulang dari pemilu ke pemilu. Berkaca dari pengalaman, Nusron menduga kasus itu melibatkan oknum KBRI. Sebab, KBRI yang berkaitan langsung dengan proses distribusi pos. &rsquo;&rsquo;Saya jelek-jelek gini mantan kepala BNP2TKI, ngerti seluk-beluk. Tidak mungkin terjadi kalau tidak melibatkan oknum-oknum KBRI,&rsquo;&rsquo; ujarnya. (far/c18/ttg)

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya akan mengambil kebijakan mitigatif untuk menghindari persoalan teknis.

Antisipasi Cuaca Ekstrem, KPU Minta Petugas KPPS Siapkan Mitigasi TPS

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/hasyim-1637416857.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari ketika diwawancara soal hasil evaluasi debat perdana calon presiden-wakil presiden di Denpasar, Rabu (13/12/2023). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari ketika diwawancara soal hasil evaluasi debat perdana calon presiden-wakil presiden di Denpasar, Rabu (13/12/2023). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Putusan itu berkaitan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada 25 Oktober 2023 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu merupakan hasil sidang putusan terhadap empat perkara yang telah disidangkan DKPP, yakni perkara 135-PKE/DPP/XII/2023, 136-PKE/DKPP/XII/2023, 137-PKE/DKPP/XII/2023, dan 141-PKE/DKPP/XII/2023. DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Hasyim Asy'ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," kata Ketua DKPP Heddy Lugito membacakan putusan di kantor DKPP, Jakarta, Senin (5/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Hasyim, DKPP juga memberikan sanksi kepada Anggota KPU lainnya, yakni Betty Epsilon Idroos, Mochamad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Mereka juga dijatuhkan sanksi peringatan keras.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka diadukan perihal penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023. Karena pengadu menilai tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014082628/kuasa-hukum-irman-ke-dkpp-sanksi-pelanggaran-sumpah-janji-adalah-pemecatan">Kuasa Hukum Irman ke DKPP: Sanksi Pelanggaran Sumpah Janji adalah Pemecatan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, KPU belum merevisi atau mengubah peraturan terkait pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/202.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat perkara itu diadukan oleh Demas Brian Wicaksono (perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023), Iman Munandar B. (perkara nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (perkara nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (perkara nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengadu menduga tindakan para teradu, dalam hal ini KPU RI membiarkan Gibran Rakabuming Raka mengikuti tahapan Pilpres 2024, sehingga melanggar prinsip berkepastian hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," kata Ketua DKPP Heddy Lugito membacakan putusan di kantor DKPP

Terbukti Langgar Kode Etik, Ketua KPU Hasyim Asy'ari Disanksi 'Peringatan Keras Terakhir' oleh DKPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_WAHYU-MENJALANI-SIDANG-KODE-ETIK-DKPP_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan, pada Kamis (28/12). Wahyu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat mantan calon legislatif (Caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku, yang sampai saat ini masih buron. <div dir="auto">Wahyu yang juga terseret dalam kasus itu telah divonis tujuh tahun penjara dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah, pada Juni 2021. Namun, tak sampai menjalani pidana penjara selama tujuh tahun, kini Wahyu Setiawan telah bebas bersyarat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul yang bersangkutan sudah bebas PB (Pembebasan Bersyarat) per tanggal 6 Oktober 2023," kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS, Deddy Eduar Eka Saputra dikonfirmasi, Kamis (28/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013663191/kontennya-dijiplak-the-new-york-times-tuntut-openai-dan-microsoft-ke-meja-hijau">Kontennya Dijiplak, The New York Times Tuntut OpenAI dan Microsoft ke Meja Hijau</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Ditjen PAS tak menjelaskan lebih jauh terkait remisi atau pengurangan masa pidana yang diperoleh Wahyu. Namun, selama menjalani PB, terpidana diwajibkan untuk menjalani bimbingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasusnya, Wahyu Setiawan terbukti menerima suap secara bersama-sama dan berlanjut dengan orang kepercayaannya, Agustiani Tio Fridelina, dengan menerima uang senilai total Rp 600 juta terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ia juga terbukti menerima Rp 500 juta dari Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo, terkait dengan pemilihan Calon Anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020-2025.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Wahyu dijebloskan KPK ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah, pada Juni 2021.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wahyu menjalani pidana badan selama tujuh tahun penjara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor: 1857 K/Pid.Sus/2021 jo putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI jo putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam putusan di tingkat kasasi, Wahyu juga dihukum membayar pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Hak politik Wahyu juga dicabut selama lima tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan, pada Kamis (28/12).

Diperiksa KPK Hari Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Sudah Bebas Bersyarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/JKT_-DKPP-PERIKSA-KETUA-DAN-KOMISIONER-KPU-_MIFTAHUL-HAYAT-06-486317903.jpeg" alt="Ketua KPUHasyim Asy&rsquo;ari didampingi anggota KPU selaku teradu hadir dalam sidang pemeriksaan untuk empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (22/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPUHasyim Asy&rsquo;ari didampingi anggota KPU selaku teradu hadir dalam sidang pemeriksaan untuk empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (22/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kemarin (22/12). Pengadu meminta lembaga itu memberhentikan para komisioner KPU RI karena telah meloloskan pencalonan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Total ada empat perkara dengan aduan yang sama dibacakan dalam sidang kemarin. Demas Brian Wicaksono, pengadu di perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, menilai komisioner KPU RI telah melakukan pelanggaran hukum. Pasalnya, saat memproses pendaftaran Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres, KPU RI belum melakukan revisi Peraturan KPU (PKPU) 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan. Menurut Demas, pasca putusan MK terkait batas usia capres-cawapres, menjadi tugas KPU untuk mengubah PKPU. &rsquo;&rsquo;Bukan mengeluarkan surat edaran untuk mematuhi atau memedomani putusan MK,&rsquo;&rsquo; terangnya dalam sidang. Menurut dia, tidak ada logika hukum dalam teori hukum yang menyebut putusan yurisprudensi MK bisa mengeksekusi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Demas curiga ada kesengajaan dari KPU. Dia mengistilahkannya sebagai penyelundupan hukum untuk menerima pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran. &rsquo;&rsquo;Karena mereka dengan sengaja menerima tanpa ada upaya perubahan PKPU terlebih dulu,&rsquo;&rsquo; paparnya. Langkah KPU RI, kata Demas, merupakan perbuatan melanggar etik dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Demas meminta DKPP untuk memberhentikan para komisioner KPU RI dari jabatannya. &rsquo;&rsquo;Karena unsur kesengajaan komisioner KPU, kami minta para teradu dapat diberhentikan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Di sisi lain, Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari membantah jika pihaknya dianggap melanggar hukum dan kode etik. Sebelum menetapkan pasangan capres-cawapres, KPU sudah menyusun dan menetapkan PKPU No 23/2023 terkait Pencalonan. Menurut dia, penyusunan dan penetapan PKPU itu telah memenuhi aspek hukum formil dan materil atas pembentukan dan penyusunan suatu perundang-undangan. Jadi, kata Hasyim, tindakan KPU yang telah menerima, memverifikasi, dan menetapkan paslon Prabowo-Gibran sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, pihaknya meminta majelis pemeriksa DKPP untuk menolak dalil-dalil aduan pengadu untuk seluruhnya. &rsquo;&rsquo;Kami memohon kepada majelis untuk merehabilitasi nama baik teradu, terhitung sejak tanggal putusan dibacakan,&rsquo;&rsquo; pungkasnya. (lum/c18/bay)

DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik komisioner KPU RI kemarin (22/12). Pengadu meminta komisioner KPU diberhenti.

DKPP Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Komisioner KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/Distribusi-Logistik-Pemilu-2024-di-Jakarta-Dery-Ridwansah-4-1618807018.jpg" alt="MULAI DIDISTRIBUSIKAN: KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2024 berupa kotak suara, bilik suara, alat coblos, dan bantalan." width="100%">
<figcaption>MULAI DIDISTRIBUSIKAN: KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2024 berupa kotak suara, bilik suara, alat coblos, dan bantalan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mendalami laporan dugaan transaksi mencurigakan untuk kepentingan kampanye pemilu dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Partai-partai politik bakal diundang untuk berkoordinasi seputar batasan maksimal sumbangan dana kampanye. Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik membenarkan laporan yang disampaikan PPATK tersebut. Laporan dengan judul Kesiapan Menjaga Pemilu dan Pilkada Mendukung Integritas Bangsa itu diterima KPU pada 12 Desember 2023. Laporan dalam bentuk hard copy tersebut memuat sejumlah informasi. Salah satunya menjelaskan bahwa ditemukan rekening bendahara parpol pada periode April&ndash;Oktober 2023 dengan transaksi ratusan miliar rupiah. &rdquo;Baik transaksi masuk maupun transaksi keluar,&rdquo; jelasnya kemarin (16/12). Dalam laporan itu, PPATK menyampaikan bahwa transaksi keuangan itu berpotensi digunakan untuk penggalangan suara. Namun, PPATK tidak memerinci sumber dan penerima transaksi keuangan tersebut. Data yang diberikan dalam bentuk global. Hanya berupa jumlah total data transaksi keuangan perbankan. &rdquo;Kami KPU belum bisa memberikan komentar lebih lanjut,&rdquo; katanya. Selain keuangan parpol, PPATK memberikan informasi mengenai ratusan ribu safe deposit box (SDB) pada Januari 2022&ndash;30 September 2023 yang tersebar di bank umum swasta nasional maupun bank di bawah naungan BUMN. Menurut PPATK, penggunaan uang tunai yang diambil dari SDB untuk dana kampanye itu tidak sesuai dengan ketentuan. &rdquo;Terkait dengan data SDB ini, tidak ada perincian sama sekali,&rdquo; terangnya. Mengenai laporan PPATK tersebut, Holik menyatakan, KPU akan mengadakan rapat koordinasi dengan parpol peserta pemilu. KPU bakal mengingatkan kembali batasan maksimal sumbangan dana kampanye dan pelarangan menerima sumbangan dana kampanye dari sumber-sumber yang dilarang sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku. &rdquo;Karena jika hal tersebut dilanggar peserta pemilu, sudah pasti akan terkena sanksi pidana pemilu,&rdquo; tegasnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan analisis terkait dengan dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang terdeteksi di ribuan daftar calon tetap (DCT). Total nilai transaksinya mencapai triliunan rupiah. Kecurigaan PPATK itu didasari transaksi yang stagnan dan flat di rekening khusus dana kampanye (RKDK). Padahal, seharusnya ada pergerakan transaksi cukup masif karena aktivitas caleg saat kampanye. Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengungkapkan, praktik politik uang pada masa pemilu sulit diberantas. Sebab, menurut beberapa kajian, para calon yang maju dalam kontestasi itu saling adu mengumpulkan biaya pencalonan. Parahnya lagi, masyarakat masih menganggap wajar pemberian uang dalam masa kampanye. Pada pilkada 2020, misalnya. Hasil studi benturan kepentingan pendanaan pilkada KPK menunjukkan, pasangan calon yang mau maju harus membayar mahar ke partai politik pengusung. &rdquo;Bahkan, 48,9 persen biaya pengusungan itu ditentukan parpol,&rdquo; paparnya. Hanya 13,6 persen paslon yang menentukan sendiri biaya pengusungan kepada parpol. Sementara, hasil survei LIPI (BRIN) pada Pemilu 2019 menunjukkan bahwa 47,4 persen masyarakat membenarkan adanya praktik politik uang. Ironisnya, 46,7 persen masyarakat menganggap politik uang sebagai hal wajar. Aktivitas Capres Tensi politik pascadebat pertama capres semakin hangat. Saling sindir masih terjadi. Kemarin (16/12) capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan tidak ingin menjadi politikus yang kerap mengumbar janji manis tanpa bukti nyata. Saat menghadiri acara Silaturahmi Nasional Koperasi MDS (Mekar Digital Sejahtera) Coop 2023 di Purwakarta kemarin, Prabowo menyebut bahwa praktik asal ngomong banyak dilakukan para politikus menjelang pemilu. &rdquo;Banyak politikus yang selalu obral janji, datang janji, asal janji, asal ngomong. Omdo, omong-omong doang, iya kan?&rdquo; ujar Prabowo di hadapan anggota Koperasi MDS. Ketua umum Partai Gerindra itu meyakini rakyat Indonesia sudah cerdas dan pintar sehingga tidak mudah dibohongi. Terpisah, Co-captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Sudirman Said merespons pernyataan tidak patut yang disampaikan pihak-pihak yang bergerak di arena publik. &rdquo;Justru value pemimpin di sektor publik karena menjaga etik, bukan semata-mata soal ketaatan pada hukum,&rdquo; jelasnya kemarin. Sudirman menambahkan, pada kepemimpinan level paling tinggi, yang mengarahkan perilaku adalah etika. Bukan hukum. Menurut dia, hukum bisa ditekuk-tekuk si pembuat hukum dan pimpinan paling tinggi. &rdquo;Sangat disayangkan bila ada orang yang bahkan sedang dalam kontestasi, tapi justru memberikan sinyal contoh yang tidak baik,&rdquo; katanya. Di sisi lain, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjawab sindiran Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep atas debat pertama capres. Kaesang menilai Ganjar terlihat bingung pada saat debat. &rdquo;Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung,&rdquo; ujar Ganjar di sela kunjungan di Bekasi kemarin. Ganjar menyindir balik Kaesang dengan menyebut seorang politikus tidak boleh bingung dalam merespons suatu hal. Menurut dia, politikus yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat. Namun, politikus karbitan, lanjut Ganjar, cenderung akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. (elo/tyo/c14/fal)

KPU) akan mendalami laporan dugaan transaksi mencurigakan untuk kepentingan kampanye pemilu dari PPATK. Parpol bakal diundang.

Soal Laporan Transaksi Mencurigakan Terkait Pemilu, KPU: Data dari PPATK Belum Terperinci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/Deklarasi-susunan-tim-kampanye-nasional-Prabowo-Gibran-Dery-Ridwansah-3JPG-3470646556.jpg" alt="Gibran Rakabuming saat deklarasi susunan tim kampanye di Jakarta, Senin (6/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Gibran Rakabuming saat deklarasi susunan tim kampanye di Jakarta, Senin (6/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan keaslian ijazah Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, Gibran dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagai calon wakil presiden. Komisioner KPU RI Idham Holik memastikan tidak ada kejanggalan dalam verifikasi ijazah Gibran. Dari hasil pengecekan KPU, dokumen pendidikan berupa ijazah yang disampaikan wali kota Solo itu telah memenuhi syarat. &rdquo;Berdasar hasil verifikasi administrasi yang dilakukan di rentang tanggal 18&ndash;28 Oktober 2023, telah dinyatakan MS (memenuhi syarat),&rdquo; ujarnya saat dikonfirmasi. Soal lebih detailnya, Idham enggan berkomentar. Merujuk Pasal 17 huruf h angka 5 UU No 14 Tahun 2008, satuan pendidikan formal seseorang adalah salah satu bentuk informasi yang dikecualikan. &rdquo;Informasi berkaitan dengan satuan pendidikan seseorang tersebut menjadi informasi publik apabila yang bersangkutan mengizinkan untuk memublikasikannya kepada publik,&rsquo;&rsquo; terang dia. Yang jelas, dari sisi administrasi, tidak ada persoalan yang mengganjal. Senada, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam juga memastikan ijazah Gibran asli. Menurut dia, Gibran mengantongi gelar bachelor of science dari University of Bradford, Singapura. &rdquo;Bachelor-nya dari Singapura,&rdquo; ungkapnya. Hal itu pun sesuai dengan keputusan direktur jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan tentang hasil penilaian kesetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka. Dalam surat nomor: 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tersebut dinyatakan, ijazah Gibran yang diperoleh dari University of Bradford setara sarjana. Surat tersebut dikeluarkan pada 8 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh direktur pembelajaran saat itu, Paristiyanti Nurwardani. &rdquo;Surat penyetaraan tersebut dikeluarkan oleh Ditjen Belmawa Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Penyetaraan ijazah didasarkan pada dokumen ijazah asli yang diperoleh seseorang dari luar negeri,&rdquo; jelas Nizam. Disinggung soal arti penyetaraan ijazah tersebut, Nizam menjelaskan, sebetulnya penyetaraan ijazah hanya digunakan untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Isu keaslian ijazah Gibran sebelumnya dipersoalkan dokter Tifa di akun X. Namun, yang ditudingkan adalah Gibran tidak pernah kuliah S-1 di University of Technology Sydney (UTS) Insearch Sydney, Australia, atau hanya menjalani kursus. Pada bagian lain, tidak ingin banyak kasus petugas pemilu yang sakit atau meninggal seperti sebelumnya, pemerintah menerbitkan surat edaran bersama (SEB) antara Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan yang dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP). SEB itu terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional bagi petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan, skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Skrining dilakukan untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sejak dini sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) agar tidak menjadi sakit. Ghufron memastikan, hasil pengisian skrining riwayat kesehatan tidak berpengaruh terhadap status petugas sebagai petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024. Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengungkapkan, langkah itu adalah tindakan preventif dari pemerintah agar seluruh petugas pemilu terdeteksi sejak awal. &rdquo;Negara telah hadir dalam proses pemilihan umum. Jangan sampai kita mengulang kejadian di tahun sebelumnya,&rdquo; ungkapnya. (lyn/mia/far/c6/fal)

KPU memastikan keaslian ijazah Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, Gibran dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagai calon wakil presiden.

KPU-Kemendikbudristek Pastikan Keaslian Ijazah Gibran Rakabuming Raka

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/Sidang-Kode-Etik-Penyelenggara-Pemilu-di-DKPP-Dery-Ridwansah-5-1268130028.jpg" alt="Dari kiri Anggota DKPP J.Kristiadi, bersama Ketua DKPP Heddy Lugito, Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dan Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah saat sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di ruang sidang DKPP, Senin (1" width="100%">
<figcaption>Dari kiri Anggota DKPP J.Kristiadi, bersama Ketua DKPP Heddy Lugito, Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dan Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah saat sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di ruang sidang DKPP, Senin (1</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) 2.0 melaporkan tujuh orang Komisioner Komisi Pemihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelaporan itu terkait dugaan pelangggaran etik akibat menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Koordinator TPDI 2.0, Patra M Zen mengatakan, pihaknya meminta agar DKPP menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian kepada seluruh komisoner KPU. Alasannya, KPU sebagai penyelenggara pemilu dinilai telah mengabaikan kepentingan negara dan mengakomodir kehendak perorangan.&nbsp; Pengadu menilai, bila Hasyim Asy&rsquo;ari dan komisioner kini masih memimpin pelaksanaan pemilu 2024 maka keadilan demokrasi akan terancam. Hal ini berkaca dari penerimaan Gibran sebagai pendamping Prabowo.&nbsp; &ldquo;Karena kami menilai, kalau masih komisoner ini yang menyelenggarakan pemilu maka negara, demokrasi yang berkeadilan akan terancam,&rdquo; tegas Patra, di DKPP, Kamis (16/11).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013293717/aiman-sebut-publik-menangkap-keresahan-yang-sama-usai-hadirnya-putusan-mkmk">Aiman Sebut Publik Menangkap Keresahan yang Sama usai Hadirnya Putusan MKMK</a> Menurutnya, TPDI 2.0 menekankan, saat Gibran mendaftar di KPU, penyelenggara masih menggunakan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menyatakan syarat peserta Pilpres masih berusia minimal 40 tahun. Sementara, KPU baru merubah aturannya pada 3 November 2023. Patra juga menuturkan kalau keistimewaan ini diberlakukan khusus untuk Gibran berarti KPU bisa diduga melanggar sumpahnya karena mengutamakan kepentingan pribadi, golongan, di atas kepentingan NKRI.&nbsp; "Kami meminta komisioner KPU diberhentikan secara tetap," imbuhnya.&nbsp; Perubahan ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan No. PUU/XXI/2023 pada 16 Oktober 2022. MK merubah syarat pencalonan, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk pemilihan Kepala Daerah.&nbsp; Dalam laporan itu, Patra dan rekan-rekannya turut menyerahkan sejumlah barang bukti. Diantaranya, PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. PKPU Nomor 23 Tahun 2003 tentang perubahan atas PKPU 19 Tahun 2023. Terakhir, Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden.&nbsp; &nbsp; &ldquo;Tentunya kami akan ajukan saksi-saksi. Saksi ini juga bisa semua warga negar yang menyaksikan (penerimaan Gibran.red) di televisi betapa pelanggaran sumpah ini dilakukan secara telanjang, terang dan nyata,&rdquo; tegas Patra. Tak hanya ke DKPP, TPDI 2.0 juga akan menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada pekan depan. Gugatan ini untuk menguatakan seluruh upaya hukum yang dilakukan oleh pihaknya.&nbsp; &ldquo;Pekan depan saya akan gugat di PTUN antara Senin atau Selasa,&rdquo; lanjut Patra.&nbsp; Firman Tendry Masengi selaku pemberi kuasa menilai, KPU telah melakukan sejumlah pelanggaran saat menerima Gibran sebagai peserta Pilpres 2024 yang bisa menggangu sistem demokrasi. Atas dasar itu, pihaknya melaporkan KPU ke DKPP agar sistem demokrasi ini masih bisa terjaga. &ldquo;Dengan kesadaran kami ini, kami menggugat perbuatan melawan hukum KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengadukan persoalan ini ke DKPP,&rdquo; tambah Tendry.&nbsp; Di tempat yang sama, Petrus H Haryanto menuturkan, penetapan KPU untuk pasangan Prabowo Gibran menjadi peserta membuktikan pesta demokrasi Indonesia dilaksanakan dengan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu.&nbsp; &ldquo;Pemilu ini dilaksanakan tanpa mengindahkan aturan perundang-undangan dan hukum itu salah satu bentuk pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu,&rdquo; tutur Petrus. TPDI 2.0 sebelumnya menggugat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden yang berpasangan dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto dalam kontestasi Pemilu 2024. Menurut mereka, pencalonan Gibran ini merupakan perbuatan melawan hukum. Sejumlah pihak yang didaftarkan dalam gugatan ke Pengandilan Negeri Jakarta Pusat ini antara lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tergugat I. Kemudian Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman sebagai tergugat II.&nbsp; Selanjutnya, Presiden Joko Widodo sebagai turut tergugat I dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sebagai turut tergugat II.&nbsp; Untuk tergugat I yakni KPU, Patra menjelaskan, perkara yang digugat adalah terkait penerimaan pendaftaran capres dan bacawapres pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka oleh KPU pada 25 Oktober 2023 kemarin. Untuk gugatan terhadap Anwar Usman, Patra menjelaskan, Paman dari Gibran tersebut melanggar prinsip dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Aturan yang ada jelas menyebutkan, majelis hakim yang memiliki hubungan keluarga sampai tiga tingkat dengan pihak berperkara, tidak boleh ikut mememeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Soal memasukan nama Jokowi dan Pratikno sebagai turut tergugat dalam gugatan ini, TPDI 2.0 menilai kedua sosok ini tidak melarang penerimaan&nbsp;Gibran.

"Kami menilai, kalau masih komisoner ini yang menyelenggarakan pemilu maka negara, demokrasi yang berkeadilan akan terancam,” tegas Patra

Dianggap Lakukan Pelanggaran Etik, TPDI 2.0 Laporkan Tujuh Komisoner KPU ke DKPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/oke-A-983122650.jpg" alt="Komisioner KPU RI Idham Holik." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU RI Idham Holik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebanyak 9.919 bacaleg berebut kursi DPR RI pada Pemilu 2024. Nama-nama mereka telah dipublikasikan oleh KPU dalam daftar calon sementara (DCS) sejak Agustus lalu. Publik dapat memberikan masukan dan tanggapan atas nama-nama bacaleg tersebut. Dari jumlah tersebut, hanya ada 28 masukan dan tanggapan dari masyarakat. KPU pun telah menyelesaikan proses klarifikasi. Hasilnya, terdapat tujuh bacaleg DPR RI yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Adapun 21 bacaleg lainnya dinilai tetap memenuhi syarat (MS). Komisioner KPU RI Idham Holik menyatakan, sesuai Pasal 253 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jika ada bacaleg TMS, parpol mempunyai hak untuk mengganti. &rsquo;&rsquo;Jika hasil klarifikasi terbukti bahwa yang bersangkutan TMS, bacaleg tersebut harus diganti,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sesuai jadwal, lanjut Idham, proses pergantian bacaleg itu berlangsung mulai kemarin hingga 20 September mendatang. Nah, nama pengganti akan diverifikasi ulang pada 21&ndash;24 September. Setelah itu, dilakukan pencermatan rancangan daftar calon tetap (DCT) pada 24 September&ndash;3 Oktober, penyusunan dan penetapan DCT (4 Oktober&ndash;3 November), dan pengumuman DCT pada 4 November. Sayangnya, Idham tidak mau mengungkap identitas tujuh bacaleg yang dinyatakan TMS tersebut. Demikian juga alasannya. Yang jelas, mereka berasal dari Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, PPP, dan Nasdem. Dari sisi kuantitas, sebetulnya bacaleg PDIP yang paling banyak mendapat masukan dari masyarakat. Yakni, ada enam nama. Namun, setelah dilakukan klarifikasi, semuanya dinyatakan MS. Adapun bacaleg yang tidak mendapat tanggapan atau pengaduan berasal dari Partai Buruh, PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN, PBB, PSI, serta Partai Ummat. Komisioner KPU RI Mohammad Afifuddin menambahkan, sejauh ini proses pencalegan berjalan baik. Hal itu terlihat dari minimnya sengketa yang muncul. Dari catatan KPU RI, pada masa pengumuman DCS, bacaleg DPR RI tidak memiliki sengketa sama sekali. Lalu, di level DPRD provinsi, hanya terdapat 26 kasus dari total DCS yang mencapai 33.365 orang. &rsquo;&rsquo;Artinya, hanya 0,08 persen,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Demikian juga bacaleg di level DPRD kabupaten/kota. Jumlah sengketa yang muncul hanya 252 kasus. Jika dibandingkan jumlah bacaleg yang mencapai 215.893, pengajuan sengketa itu relatif sedikit. Hanya 0,12 persen. Adapun untuk senator atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sejauh ini cuma ada satu sengketa dari total 674 calon (0,15 persen). &rsquo;&rsquo;Jadi, residu persoalannya di bawah 1 persen,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Afif menyebut, rendahnya angka sengketa itu menunjukkan kinerja penyelenggara dalam melayani pendaftaran bacaleg cukup baik. Hal tersebut sekaligus menepis anggapan persoalan pada sistem informasi pencalonan (silon). (far/c6/hud)

Sebanyak 9.919 bacaleg berebut kursi DPR RI pada Pemilu 2024. Nama-nama mereka telah dipublikasikan oleh KPU dalam daftar calon sementara.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisioner kpu

Berita Terkini