JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sejumlah Rp 756,8 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang mentersangkakan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari. Operasi senyap itu digelar tim penindakan KPK di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong, pada Senin (9/3).

Selain uang tunai, KPK juga mengamankan barang bukti lainnya untuk menguatkan operasi senyap tersebut.

"Dari rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, Tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya berupa dokumen, barang bukti elektronik (BBE), hingga uang tunai senilai Rp 756,8 juta," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/3).

Baca Juga:Paul Munster Bongkar Resep Gacor! Bhayangkara FC Pecundangi Arema FC dan Salip Persebaya Surabaya

Ia menjelaskan, temuan uang itu didapatkan saat pihaknya menggeledah mobil milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), Harry Eko Purnomo senilai Rp 309,2 juta.

Selain itu, di dalam sebuah tas berwarna hitam yang berada di rumah Harry Eko Purnomo dengan nominal Rp 357,6 juta. Serta, di dalam koper yang disimpan di kolong TV rumah ASN Dinas PUPRPKP senilai Rp 90 juta.

Bahkan, dalam pemeriksaan intensif, KPK juga menemukan dugaan penerimaan
lainnya oleh Fikri Thobari melalui Harry Eko Purnomo dari sejumlah pihak dengan modus
permintaan fee proyek kepada sejumlah rekanan yang mencapai total Rp 775 juta.

"Sehingga perbuatan ini diduga merupakan hal yang berulang," tegasnya.

Selain Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari yang terjerat sebagai tersangka, KPK juga mentersangkakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), Harry Eko Purnomo. Serta tiga pihak swasta, di antaranya Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana; Edi Manggala dari CV Manggala Utama; dan Youki Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi.

KPK langsung melakukan penahanam terhadap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 11 hingga 30 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, Muhammad Fikri Thobari bersama Harry Eko Purnomo sebagai pihak penerima disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau 12 B UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1/2023 tentang KUHP.

Sementara itu, Irsyad Satria Budiman, Edi Manggala, Youki Yusdiantoro sebagai pihak pemberi disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1/2023 tentang KUHP jo. UU No. 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.