Tokoh Gerakan Nurani Bangsa Ingatkan Presiden dan Jajaran untuk Menjaga Kedaulatan Rakyat

JawaPos.com - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan di awal tahun. Dalam keterangan resmi pada Rabu (14/1), para tokoh itu menyampaikan beberapa hal kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran. Salah satunya terkait dengan kedaulatan rakyat yang harus terus dijaga.

Menurut tokoh-tokoh yang tergabung dalam gerakan tersebut, demokrasi adalah manifestasi kedaulatan rakyat. Untuk itu, Prabowo dan para menteri serta pimpinan lembaga negara harus menjaga kedaulatan tersebut. Caranya dengan memperkuat pemerintahan berdasar prinsip penegakan hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia.

”Demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan rakyat. Rakyat harus diberikan ruang sebesar-besarnya untuk memilih secara langsung para pemimpin daerahnya sesuai amanat konstitusi,” ungkap Gerakan Nurani Bangsa, dalam siaran persnya.

Seluruh elemen bangsa tanpa kecuali wajib menjaga dan merawat prinsip supremasi sipil sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengejawantahan amanat reformasi. Polisi fokus kepada tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan perlindungan serta pengayoman masyarakat. Sementara TNI menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan negara.

”Agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek,” lanjut GNB.

Tidak hanya itu, Gerakan Nurani Bangsa meminta presiden dan semua pembantunya menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja. Sehingga kualitas hidup warga terus meningkat.

Gerakan yang juga diisi oleh Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Omi Komaria Nurcholish Madjid, M Quraish Shihab, K.H Mustofa Bisri, dan Mgr Ignatius Kardinal Suharyo dan tokoh-tokih lainnya itu, juga meminta agar presiden dan jajarannya memastikan terjaganya kekayaan dan kelestarian alam Indonesia melalui kebijakan yang berorientasi meningkatkan daya dukung lingkungan yang ada.

”Serta menindak tegas semua pihak yang merusak alam berdasarkan hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Khusus untuk aparat keamanan dan aparat penegakan hukum, gerakan tersebut meminta mereka melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara, termasuk kebebasan pers di era demokrasi sebagai hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Penegakkan hukum wajib dilakukan secara adil, berintegritas dan berkeadilan.

”Terkait situasi di Papua dan Aceh, semua pihak harus berorientasi membangun Papua dan Aceh yang damai, adil dan setara sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia dengan tetap menjaga kekayaan alam dan lingkungan hidup serta ruang hidup warga berdasar nilai-nilai dan tradisi lokal,” bebernya.

Terakhir, Gerakan Nurani Bangsa mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai kolektif bangsa dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila sebagai landasan bertindak sekaligus orientasi hidup dalam mengemban amanah bangsa. Tentu dengan kesadaran kolektif, komitmen bersama, dan itikad baik untuk selalu memperbaiki kehidupan bangsa.