Ganjar Hadiri Rakernas DPP PDIP di Ancol, Singgung Keluhan Rakyat soal Mundurnya Nilai Demokrasi

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (18/5). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (10/1). Ganjar menyampaikan, Rakernas yang diselenggarakan pada awal tahun 2026 ini merupakan rangkaian dari konsolidasi partai secara nasional, setelah menggelar Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab).

"Tentu masih banyak sekali agenda-agenda yang mesti kita lakukan, maka tiga pilar diundang hari ini semuanya agar masing-masing bisa menjalankan fungsinya. Tentu saja cukup banyak isu yang berkembang di masyarakat yang hari ini partai harus merespon sebagai sebuah tanggung jawab," kata Ganjar saat hadir mengenakan baju kebesaran PDIP berwarna merah.

Rakernas DPP PDIP akan berlangsung selama tiga hari pada 10-12 Januari 2026, akan membahas isu-isu nasional yang berkembang saat ini. Salah satunya, soal wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Sebab, sebagian partai politik pendukung pemerintah belakangan ini menyuarakan agar Pilkada kembali dilakukan melalui DPRD, dengan alasan efisiensi dan tingginya biaya politik.

"Lalu tentu saja isu yang menarik di kawan-kawan media kemarin soal apakah Pilkada dipilih di daerah, di DPRD maksud saya, atau kemudian dipilih langsung oleh masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Ganjar juga menyoroti keluhan masyarakat belakangan ini soal mundurnya nilai-nilai demokrasi. Hal itu terlihat dari sejumlah aktivisi hingga influencer yang melontarkan kritik, tetapi dibalas dengan teror maupun ancaman.

"Kalau hari ini banyak orang mengeluhkan, kita dengarkan suara masyarakat, mereka mengeluhkan 'kok saya tidak merasa bebas lagi berbicara', media tidak bisa lagi bebas berbicara. Rasanya itu perlu kita perjuangkan," ucapnya.

Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu tidak menginginkan nilai-nilai demokrasi menjadi turun, hanya sekadar politik kekuasaan.

"Jangan sampai nilai demokrasi kita turun, mestinya kan kualitas demokrasi makin naik," pungkasnya.