<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/Screenshot_20250318_211448_YouTube-3779657537.jpg" alt="Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyikapi polemik revisi UU TNI di di Jakarta, Selasa (18/3). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyikapi polemik revisi UU TNI di di Jakarta, Selasa (18/3). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan di awal tahun. Dalam keterangan resmi pada Rabu (14/1), para tokoh itu menyampaikan beberapa hal kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran. Salah satunya terkait dengan kedaulatan rakyat yang harus terus dijaga. Menurut tokoh-tokoh yang tergabung dalam gerakan tersebut, demokrasi adalah manifestasi kedaulatan rakyat. Untuk itu, Prabowo dan para menteri serta pimpinan lembaga negara harus menjaga kedaulatan tersebut. Caranya dengan memperkuat pemerintahan berdasar prinsip penegakan hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia. &rdquo;Demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan rakyat. Rakyat harus diberikan ruang sebesar-besarnya untuk memilih secara langsung para pemimpin daerahnya sesuai amanat konstitusi,&rdquo; ungkap Gerakan Nurani Bangsa, dalam siaran persnya. Seluruh elemen bangsa tanpa kecuali wajib menjaga dan merawat prinsip supremasi sipil sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengejawantahan amanat reformasi. Polisi fokus kepada tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan perlindungan serta pengayoman masyarakat. Sementara TNI menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan negara. &rdquo;Agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek,&rdquo; lanjut GNB. Tidak hanya itu, Gerakan Nurani Bangsa meminta presiden dan semua pembantunya menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja. Sehingga kualitas hidup warga terus meningkat. Gerakan yang juga diisi oleh Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Omi Komaria Nurcholish Madjid, M Quraish Shihab, K.H Mustofa Bisri, dan Mgr Ignatius Kardinal Suharyo dan tokoh-tokih lainnya itu, juga meminta agar presiden dan jajarannya memastikan terjaganya kekayaan dan kelestarian alam Indonesia melalui kebijakan yang berorientasi meningkatkan daya dukung lingkungan yang ada. &rdquo;Serta menindak tegas semua pihak yang merusak alam berdasarkan hukum yang berlaku,&rdquo; imbuhnya. Khusus untuk aparat keamanan dan aparat penegakan hukum, gerakan tersebut meminta mereka melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara, termasuk kebebasan pers di era demokrasi sebagai hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Penegakkan hukum wajib dilakukan secara adil, berintegritas dan berkeadilan. &rdquo;Terkait situasi di Papua dan Aceh, semua pihak harus berorientasi membangun Papua dan Aceh yang damai, adil dan setara sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia dengan tetap menjaga kekayaan alam dan lingkungan hidup serta ruang hidup warga berdasar nilai-nilai dan tradisi lokal,&rdquo; bebernya. Terakhir, Gerakan Nurani Bangsa mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai kolektif bangsa dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila sebagai landasan bertindak sekaligus orientasi hidup dalam mengemban amanah bangsa. Tentu dengan kesadaran kolektif, komitmen bersama, dan itikad baik untuk selalu memperbaiki kehidupan bangsa.

Gerakan Nurani Bangsa sampaikan pesan kebangsaan 2024 di Jakarta. Presiden dan jajaran diminta jaga kedaulatan rakyat

Tokoh Gerakan Nurani Bangsa Ingatkan Presiden dan Jajaran untuk Menjaga Kedaulatan Rakyat

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/delpedro-marhaen-1334355278.jpg" alt="Tokoh bangsa dari GNB usai menjenguk sejumlah tahanan di Polda Metro Jaya, Selasa (23/9). Mereka berharap para tahanan tersebut dibebaskan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tokoh bangsa dari GNB usai menjenguk sejumlah tahanan di Polda Metro Jaya, Selasa (23/9). Mereka berharap para tahanan tersebut dibebaskan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Permohonan penangguhan penahanan beberapa aktivis dan mahasiswa yang disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) sudah diterima oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menghormati permohonan yang diajukan melalui surat resmi tersebut. Namun, dia meminta waktu agar jajarannya dapat mendalami kasus per kasus yang kini tengah ditangani.&nbsp; Jenderal Sigit mengakui bahwa GNB yang mengirimkan surat kepada dirinya terdiri atas beberapa tokoh. Termasuk Sinta Nuriyah Wahid yang pernah menjadi ibu negara. Sebagai pimpinan Polri, dia menyampaikan apresiasi atas surat resmi yang telah disampaikan oleh GNB. Hanya saja, saat ini pihaknya masih melakukan serangkaian pendalaman pada setiap kasus yang terkait dengan kerusuhan pada akhir Agustus lalu.&nbsp; &rdquo;Beri kami kesempatan untuk mendalami seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi, sehingga kemudian kami bisa memutuskan apakah proses ini bisa kami tindak lanjuti dengan apa yang diajukan, yang diharapkan. Atau pun kalau seandainya nanti ada temuan yang kemudian penyidik melihat bahwa terkait dengan syarat-syarat yang kemudian memang menjadi syarat penangguhan itu, menurut penyidik ternyata belum bisa dipenuhi, tentunya kami akan menjelaskan,&rdquo; kata dia.&nbsp; Meski begitu, Sigit menegaskan kembali bahwa Polri sangat menghormati aspirasi dan permohonan yang telah disampaikan oleh Sinta bersama tokoh-tokoh bangsa lain yang tergabung dalam GNB. Dia memastikan, surat resmi dari GNB menjadi atensi dan rujukan serta pertimbangan seluruh jajaran kepolisian dalam menangani kasus kerusuhan tersebut. Sebelumnya Lukman Hakim Saifuddin, mantan menteri agama yang juga tergabung dalam GNB, menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus menjunjung tinggi hak-hak dasar dan hak asasi manusia bagi para tersangka. Itu sangat penting dan menjadi concern bagi GNB. Karena itu, tokoh-tokoh tersebut bersurat secara resmi kepada pihak kepolisian agar memberikan kesempatan untuk membebaskan atau memberikan penangguhan penahanan. &rdquo;Karenanya dalam surat yang kami layangkan secara resmi, juga selain pembebasan, kami juga berharap ada penangguhan terhadap mereka-mereka itu,&rdquo; kata dia. Lukman tegas menyatakan bahwa GNB tidak masuk sampai proses hukum yang sedang berjalan. Termasuk dugaan penghasutan yang dituduhkan kepada Delpedro dan beberapa tersangka lainnya. Menurut dia, pihaknya hanya berpesan agar pimpinan Polda Metro Jaya memperhatikan hak-hak dasar para tahanan. Semuanya harus dipenuhi. &rdquo;Yang kaitannya dengan penjamin ya, kami sudah bersepakat dari Gerakan Nurani Bangsa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penangguhan itu. Jadi poinnya kami bersedia untuk menjadi penjamin,&rdquo; tegasnya.&nbsp; </div>

Permohonan penangguhan penahanan beberapa aktivis dan mahasiswa yang disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa sudah diterima oleh Kapolri

Sudah Terima Surat Permohonan Penangguhan Penahanan Beberapa Aktivis dan Mahasiswa dari GNB, Kapolri Minta Waktu untuk Dalami Kasus Per Kasus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/delpedro-marhaen-1334355278.jpg" alt="Tokoh bangsa dari GNB usai menjenguk sejumlah tahanan di Polda Metro Jaya, Selasa (23/9). Mereka berharap para tahanan tersebut dibebaskan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tokoh bangsa dari GNB usai menjenguk sejumlah tahanan di Polda Metro Jaya, Selasa (23/9). Mereka berharap para tahanan tersebut dibebaskan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Penangguhan penahanan terhadap Delpedro Marhaen dan aktivis serta mahasiswa yang menjadi tersangka pasca aksi demo akhir Agustus lalu sudah disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Para tokoh yang tergabung dalam gerakan itu bahkan siap menjadi penjamin. Namun, Bareskrim Polri menyerahkan keputusan kepada penyidik di polda dan jajaran. &rdquo;Jadi, gini ya, kami Bareskrim melaksanakan asistensi proses penyidikan di jajaran, tadi sudah dipaparkan semua. Tetapi, dalam proses penyidikan itu kami kembalikan kepada penyidik, penyidik lah yang menentukan proses penyidikan lebih lanjut,&rdquo; kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Rabu (24/9). Perwira tinggi (pati) bintang tiga Polri itu pun menyampaikan bahwa sampai saat ini, proses hukum di Bareskrim Polri dan seluruh jajaran polda masih terus berjalan. Jumlah tersangka kerusuhan yang terjadi dalam aksi demo pada 25-31 Agustus lalu pun tidak sedikit. Angkanya mencapai 959 orang. Dan proses hukum terhadap ratusan tersangka itu masih berlangsung. &rdquo;Kami sudah sampaikan bahwa proses penyidikan di seluruh jajaran ini masih berjalan, masih berlangsung, dalam rangka tentunya memenuhi alat buktinya dan untuk dilanjutkan dalam proses penyidikan lebih lanjut dalam rangka proses peradilan,&rdquo; kata dia. Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi menyampaikan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya masih melakukan proses pendalaman atas kasus yang disangkakan kepada para tahanan tersebut. Menurut dia, itu sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.&nbsp; &rdquo;Kami laporkan bahwa sampai dengan saat ini penyidik dari Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan proses ini, proses pendalaman ini terus dilakukan karena sudah menjadi komitmen kita bersama bahwa pelaku kerusuhan, pelaku anarkis (harus ditindak),&rdquo; kata Ade Ary saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta hari ini. Jenderal bintang satu Polri itu pun menyatakan bahwa Presiden Prabowo dan Jenderal Sigit sebagai kapolri telah menyampaikan, semua pihak yang menjadi perusuh, merusak fasilitas umum, dan menyebabkan terjadinya kericuhan dalam aksi demo Agustus lalu harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Untuk itu dilaksanakan proses hukum.&nbsp; &rdquo;Dan untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, maka proses itu dilaksanakan juga secara akuntabel, profesional dan transparan. Jadi, kami juga menghormati kepada semua pihak yang telah memberikan support, dukungan kepada kami dalam proses penyidikan ini,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, kedatangan para tokoh bangsa yang tergabung dalam GNB ke Polda Metro Jaya pada Selasa (23/9) tidak hanya untuk menemui para tahanan seperti Delpedro Marhaen. Lewat surat resmi, GNB menyampaikan permohonan agar para tahanan itu dibebaskan dan bila memang proses hukum tengah berjalan dengan alat bukti yang sudah dikantongi, ada penangguhan penahanan. GNB siap menjadi penjamin.&nbsp; Lukman Hakim Saifuddin, mantan menteri agama yang juga tergabung dalam GNB menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus menjunjung tinggi hak-hak dasar dan hak asasi manusia bagi para tersangka. Itu sangat penting dan menjadi concern bagi GNB. Karena itu, tokoh-tokoh tersebut bersurat secara resmi kepada pihak kepolisian agar memberikan kesempatan untuk membebaskan atau memberikan penangguhan penahanan. &rdquo;Karenanya dalam surat yang kami layangkan secara resmi, juga selain pembebasan, kami juga berharap ada penangguhan terhadap mereka-mereka itu,&rdquo; kata dia. Lukman tegas menyatakan bahwa GNB tidak masuk sampai proses hukum yang sedang berjalan. Termasuk dugaan penghasutan yang dituduhkan kepada Delpedro dan beberapa tersangka lainnya. Menurut dia, pihaknya hanya berpesan agar pimpinan Polda Metro Jaya memperhatikan hak-hak dasar para tahanan. Semuanya harus dipenuhi. &rdquo;Yang kaitannya dengan penjamin ya, kami sudah bersepakat dari Gerakan Nurani Bangsa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penangguhan itu. Jadi poinnya kami bersedia untuk menjadi penjamin,&rdquo; tegasnya.&nbsp;

Penangguhan penahanan terhadap Delpedro Marhaen dan aktivis serta mahasiswa yang menjadi tersangka sudah disampaikank GNB

GNB Ajukan Penangguhan Delpedro Marhaen dan Aktivis Lainnya, Bareskrim Polri Serahkan Keputusan Kepada Penyidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/iB3QBzeVvqxfS3uV84mlaTo4gRX1KohtkldoGXHX-1-717806383.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh GNB di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). Ia menyetujui usulan membentuk tim reformasi kepolisian. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh GNB di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). Ia menyetujui usulan membentuk tim reformasi kepolisian. (Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menyetujui pembentukan tim reformasi kepolisian. Persetujuan itu disampaikan dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh lintas agama, akademisi, dan masyarakat sipil. Di antaranya Sinta Nuriyah Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, Gomar Gultom, hingga Laode Syarif. Mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom menyampaikan bahwa usulan GNB mengenai evaluasi dan reformasi kepolisian mendapat sambutan positif dari Presiden Prabowo.&nbsp; &ldquo;Disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa, perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden, akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,&rdquo; kata Gomar Gultom usai pertemuan. Gomar menambahkan, pemikiran para tokoh yang tergabung di dalam GNB sejalan dengan gagasan yang sudah lebih dahulu ada dalam konsep kepemimpinan Prabowo.&nbsp; &ldquo;Harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden. Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut,&rdquo; ucapnya. Sementara, mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga menyetujui pembentukan tim investigasi independen pasca gelombang demonstrasi.&nbsp; Menurutnya, sejumlah isu strategis termasuk tuntutan rakyat yang berisi 17+8 poin turut menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut. Ia menegaskan, pesan-pesan kebangsaan dari mahasiswa, masyarakat sipil, hingga organisasi masyarakat turut menjadi bagian penting dalam pertemuan itu. &ldquo;Dan apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin apa yang kami sampaikan,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto setujui pembentukan tim reformasi kepolisian dalam pertemuan dengan tokoh GNB di Jakarta.

Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Tim Reformasi Kepolisian, saat Dialog dengan Tokoh Gerakan Nurani Bangsa

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/gerakan-nurani-bangsa-3149003562.jpg" alt="Allisa Wahid mewakili Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya pada Rabu (3/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Allisa Wahid mewakili Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya pada Rabu (3/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa mengirim pesan kebangsaan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya. Mereka mengingatkan kepada elite bahwa saat ini rakyat sudah murka.&nbsp; Gerakan Nurani Bangsa sebagai gerakan etis non partisan, kata Putri Gusdur Allisa Wahid, mengingatkan Presiden Prabowo bahwa kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi landasan pijak dan orientasi utama dalam membuat serta melaksanakan kebijakan negara. Khususnya dalam urusan pengelolaan kehidupan bangsa. Para tokoh itu meminta segala bentuk kekerasan dihentikan.&nbsp; &rdquo;Hentikan segala tindak kekerasan dan represifitas dalam menangani aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi,&rdquo; kata dia di hadapan awak media, saat menggelar konferensi pers di Griya Gus Dur, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Rabu (3/9).&nbsp; Para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyebut, saat ini rakyat sudah murka menyaksikan sebagian elit penguasa, baik eksekutif, legislatif, yudikatif serta aparat penegak hukum yang tidak sensitif dan berempati kepada beban rakyat yang terus membesar. Untuk itu, para tokoh itu meminta agar presiden dan jajaran segera bersikap. &rdquo;Kepala Negara harus secepatnya memimpin dan memerintahkan semua jajaran institusi negara untuk bersikap berdasar nilai etika, kebersahajaan, dan asas kepatutan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat luas yang hilang,&rdquo; ungkap Allisa.&nbsp; Beberapa tokoh yang diantaranya terdiri atas Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (istri Gusdur), Kardinal Ignatius Suharyo, Franz Magnis Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, dan Laode M. Syarif menyarankan agar presiden segera memerintahkan kepolisian secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya.&nbsp; &rdquo;Agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya,&rdquo; ucap Allisa.&nbsp; Presiden juga diminta menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan menegakkan keadilan ekonomi serta melaksanakan pengelolaan APBN secara transparan, akuntabel dan tidak ugal - ugalan. Kemudian presiden harus menghapus segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan. Sebab, telah memboroskan keuangan negara.&nbsp; &rdquo;Seluruh jajaran pemerintahan bekerja keras melakukan inovasi dan memperkuat program kesejahteraan sosial. Bukan sebaliknya, memperbanyak pajak dan mengurangi program-program pemenuhan hak dasar. Program yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak dasar kesejahteraan rakyat harus dikoreksi dan diatur ulang,&rdquo; terang dia.&nbsp; Alisa menambahkan, Gerakan Nurani Bangsa meminta presiden memastikan berjalannya prinsip supremasi sipil dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, serta menguatkan kembali TNI-Polri yang profesional dan fokus pada tugas pokok fungsinya. Para tokoh tersebut, juga ingin presiden membangun kesadaran publik secara persuasif.&nbsp; &rdquo;Menumbuhkan prinsip saling jaga antarsesama warga masyarakat, tanpa kekerasan dan tidak melakukan tindakan perusakan serta penjarahan. Mengajak semua pemuka agama, kaum budayawan, akademisi, pimpinan tempat ibadah, dan semua elemen masyarakat untuk terus menerus mendoakan dan ikut secara aktif&nbsp;menjaga keselamatan bangsa dan negara tercinta,&rdquo; jelasnya.&nbsp; &nbsp;

Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa mengirim pesan kebangsaan kepada Presiden Prabowo Subianto

Kirim Pesan untuk Presiden Prabowo dan Pemerintahannya, Beberapa Tokoh Bangsa: Rakyat Sudah Murka Menyaksikan Tingkah Elite

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/11/12_mulai-3850437.jpg" alt="GERAKAN NURANI BANGSA: Dari kiri, Komarudin Hidayat, Sinta Nuriyah, Lukman Hakim Saifuddin, Slamet Raharjo, dan sejumlah tokoh lintas bidang menyerukan sikap terkait Pemilu 2024, Sabtu (10/2)." width="100%">
<figcaption>GERAKAN NURANI BANGSA: Dari kiri, Komarudin Hidayat, Sinta Nuriyah, Lukman Hakim Saifuddin, Slamet Raharjo, dan sejumlah tokoh lintas bidang menyerukan sikap terkait Pemilu 2024, Sabtu (10/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah elemen masyarakat terus menyuarakan pemilu yang damai, beretika, jujur, dan adil. Salah satu elemen masyarakat itu adalah Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Pendiri GNB Sinta Nuriyah Wahid menyampaikan beberapa hal. Dia menjelaskan, GNB lahir dari sekumpulan tokoh dan sesepuh bangsa yang prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. &rsquo;&rsquo;Kami ini risau atas situasi dan kondisi bangsa saat ini. Terutama terkait dengan Pemilu 2024,&rsquo;&rsquo; katanya di Jakarta kemarin (10/2). Dia menuturkan, GNB mengajak para tokoh untuk bersama-sama merawat nurani bangsa dan meneguhkan komitmen menyelamatkan bangsa. Dia menekankan, pemilu harus bisa diselenggarakan secara jujur, adil, dan damai. &rsquo;&rsquo;Tidak ada intimidasi dan tekanan-tekanan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Semua masyarakat bebas memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Dengan begitu, hasil pemilu nanti mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Aspirasi lain disampaikan sejumlah tokoh nasional dalam Gerakan Penyelamat Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat. Bagi mereka, netralitas aparatur negara dapat menjamin pemilu berjalan jujur, adil, dan memiliki legitimasi. (wan/idr/c14/oni)

Sejumlah elemen masyarakat terus menyuarakan pemilu yang damai, beretika, jujur, dan adil. Salah satu elemen masyarakat itu Gerakan Nurani