Muhammad Ridwan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/IMG-20250306-WA0059-1436511000.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyampaikan kekhawatiran kinerja lembaga yang dipimpinnya, terkait dengan penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai dapat mengurangi kewenangan dan fungsi lembaga antirasuah. Ia menekankan pentingnya proses penyusunan yang transparan dan melibatkan banyak pihak demi menjamin keadilan hukum yang menyeluruh. "Jadi prinsipnya, tentu KPK berharap bahwa proses RUU KUHAP ini disusun secara terbuka. Artinya terbuka itu ya transparan, semua bisa dilibatkan, ada partisipatif dari banyak pihak. Sehingga bisa melihat pembuatan daripada RUU KUHAP itu memiliki semangat untuk membangun proses hukum yang bermanfaat, berkeadilan bagi seluruh masyarakat," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/7) malam. Menurut Setyo, pihaknya turut menyoroti sejumlah potensi dalam draf RKUHAP yang dapat memengaruhi atau bahkan mengurangi kewenangan, tugas, dan fungsi KPK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. "Beberapa kami melihatnya ada potensi-potensi yang kemudian bisa berpengaruh terhadap kewenangan. Bisa juga mungkin mengurangi kewenangan tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Setyo. Oleh karena itu, KPK telah aktif menjalin komunikasi dengan Kementerian Hukum, serta menggelar diskusi dengan para pakar untuk membedah dampak dari draf RKUHAP tersebut. Pimpinan KPK berlatar belakang Polri itu juga menyoroti secara khusus mengenai ketentuan terkait upaya paksa yang dikhawatirkan akan dibatasi atau dikendalikan oleh pihak lain. Padahal, KPK dibentuk dengan mandat khusus yang mencakup pencegahan, pendidikan, hingga penindakan, yang secara langsung bergantung pada fleksibilitas kewenangan. &ldquo;Upaya paksa ini jangan sampai kemudian ini harus berkurang, atau mungkin harus dikoordinir oleh pihak-pihak lain,&rdquo; lanjut Setyo. Karena itu, Setyo mengingatkan agar sinkronisasi antara RKUHAP serta ketentuan peralihannya tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Sebab, RKUHAP yang disusun akan berdampak panjang pada penguatan hukum nasional. &ldquo;Jangan sampai nanti, kami berharap, khususnya kepada Panja, kemudian kepada pemerintah, antara batang tubuh dengan ketentuan peralihan, ini enggak sinkron. Batang tubuhnya mengatur, tapi kemudian ketentuan peralihannya menyebutkan disesuaikan. Kalau seperti ini tentu nanti akan menimbulkan sesuatu yang bias, tidak ada sebuah kepastian,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kekhawatirannya terhadap sejumlah ketentuan dalam RKUHAP yang tengah dibahas Komisi III DPR. Bahkan, terdapat 17 poin yang dinilai berpotensi melemahkan KPK, dalam kerja pemberantasan korupsi. Temuan itu setelah KPK nelakukan diskusi bersama para pakar terkait RKUHAP. KPK juga berencana menyampaikan hasil kajian ini secara resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan DPR RI. &ldquo;Dalam perkembangan diskusi di internal KPK setidaknya ada 17 poin yang menjadi catatan dan ini masih terus kami diskusikan dan tentu nanti hasilnya juga akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan DPR sebagai masukan terkait dengan rancangan undang-undang hukum acara pidana tersebut,&rdquo; ucap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/7). Menurutnya, beberapa ketentuan dalam RKUHAP yang sedang digodok Komisi III DPR dikhawatirkan akan mereduksi kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai extraordinary crime. &ldquo;Nanti akan kami sampaikan secara detail seperti apa ya termasuk soal lex specialist ya, karena korupsi ini sebagai extraordinary crime ya tentu juga butuh upaya-upaya hukum yang khusus ya, di mana korupsi di dalam KUHAP juga disebutkan sebagai lex specialist,&rdquo; pungkas Budi. Berikut 17 poin RKUHAP yang dikhawatirkan menghambat kinerja KPK: 1. Potensi konflik antara UU KPK dan RKUHAP terkait kewenangan penyelidik dan penyidik serta hukum acara khusus, terutama Pasal 329 dan 330. 2. Penanganan perkara KPK hanya dapat diselesaikan dengan KUHAP. 3. Penyelidik KPK tidak diakui dalam RKUHAP, hanya Polri yang diakomodir. 4. Definisi penyelidikan dibatasi, tidak sesuai dengan praktik KPK yang membutuhkan dua alat bukti sejak tahap ini. 5. Keterangan saksi sebagai alat bukti hanya diakui pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. 6. Penetapan tersangka dibatasi hanya setelah penyidik memperoleh dua alat bukti, tanpa fleksibilitas. 7. Penghentian penyidikan wajib melibatkan Penyidik Polri, berpotensi menimbulkan intervensi. 8. Penyerahan berkas perkara harus melalui Penyidik Polri, mengurangi independensi KPK. 9. Penggeledahan harus didampingi Penyidik Polri dari wilayah hukum setempat. 10. Penyitaan harus melalui izin Ketua PN, memperpanjang proses. 11. Penyadapan tidak diatur secara khusus. 12. Larangan bepergian hanya berlaku bagi tersangka, membatasi pencegahan pelarian sejak awal. 13. Pokok perkara TKP tidak dapat disidangkan selama praperadilan, berpotensi menghambat penuntutan. 14. Kewenangan koneksitas KPK tidak diakomodasi, padahal ini penting dalam kasus korupsi lintas sektor. 15. Perlindungan saksi/pelapor hanya oleh LPSK, mengurangi fleksibilitas perlindungan internal KPK. 16. Penuntutan di luar daerah hukum harus dengan penunjukan jaksa oleh Jaksa Agung, menambah birokrasi. 17. Penuntut umum dibatasi hanya dari Kejaksaan RI dan lembaga dengan UU khusus, berpotensi menyingkirkan kewenangan jaksa internal KPK. &nbsp;

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyoroti potensi RKUHAP yang dapat mengurangi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Bintang Pradewo

Ketua KPK: RKUHAP Berpotensi Kurangi Kewenangan, Tugas, dan Fungsi KPK

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Novia Herawati

 Jadwal imsakiyah dan waktu salat 5 Maret 2026 di Surabaya lengkap dengan dalil Al-Qur’an dan hadits keutamaan puasa Ramadhan 1447 H. 

Sabik Aji Taufan

 Jadwal Imsakiyah Ramadhan Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Surabaya dan Sekitarnya

Lania Monica

Jadwal ini dapat dijadikan panduan bagi umat Muslim di Indramayu untuk menjalankan ibadah shalat tepat waktu sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Candra Mega Sari

Jadwal Shalat untuk Wilayah Indramayu Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal ini dapat menjadi acuan bagi umat Muslim di Purwakarta agar tidak melewatkan waktu shalat yang telah ditetapkan.

Jadwal Shalat untuk Wilayah Purwakarta Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat Muslim di Bandung Barat untuk melaksanakan shalat lima waktu secara tepat waktu.

Jadwal Shalat untuk Wilayah Bandung Barat Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal ini dapat menjadi pedoman bagi umat Islam di Bandung untuk menunaikan shalat lima waktu secara tepat dan disiplin.

Jadwal Shalat untuk Wilayah Bandung Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Ketua KPK: RKUHAP Berpotensi Kurangi Kewenangan, Tugas, dan Fungsi KPK

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Jadwal Imsakiyah Ramadhan Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Surabaya dan Sekitarnya

Jadwal Shalat untuk Wilayah Indramayu Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal Shalat untuk Wilayah Purwakarta Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal Shalat untuk Wilayah Bandung Barat Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal Shalat untuk Wilayah Bandung Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Ketua KPK: RKUHAP Berpotensi Kurangi Kewenangan, Tugas, dan Fungsi KPK

Tags

Artikel Terkait

KPK: Fadia Arafiq Berdalih Latar Belakang Penyanyi Dangdut, Klaim Tak Paham Konflik Kepentingan

KPK: Bupati Pekalongan Terlibat Konflik Kepentingan, dapat Duit Rp 5,5 Miliar dari Gangsir Proyek di Pemda Selama 2023-2026

KPK Sempat Kehilangan Jejak saat akan Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Popular News

Jadwal Imsakiyah Ramadhan Hari Ini, 5 Maret 2026 untuk Surabaya dan Sekitarnya

Jadwal Shalat untuk Wilayah Indramayu Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal Shalat untuk Wilayah Purwakarta Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal Shalat untuk Wilayah Bandung Barat Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Jadwal Shalat untuk Wilayah Bandung Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

Download Aplikasi JawaPos.com