<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/IMG-20250306-WA0059-1436511000.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyampaikan kekhawatiran kinerja lembaga yang dipimpinnya, terkait dengan penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai dapat mengurangi kewenangan dan fungsi lembaga antirasuah. Ia menekankan pentingnya proses penyusunan yang transparan dan melibatkan banyak pihak demi menjamin keadilan hukum yang menyeluruh. "Jadi prinsipnya, tentu KPK berharap bahwa proses RUU KUHAP ini disusun secara terbuka. Artinya terbuka itu ya transparan, semua bisa dilibatkan, ada partisipatif dari banyak pihak. Sehingga bisa melihat pembuatan daripada RUU KUHAP itu memiliki semangat untuk membangun proses hukum yang bermanfaat, berkeadilan bagi seluruh masyarakat," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/7) malam. Menurut Setyo, pihaknya turut menyoroti sejumlah potensi dalam draf RKUHAP yang dapat memengaruhi atau bahkan mengurangi kewenangan, tugas, dan fungsi KPK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. "Beberapa kami melihatnya ada potensi-potensi yang kemudian bisa berpengaruh terhadap kewenangan. Bisa juga mungkin mengurangi kewenangan tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Setyo. Oleh karena itu, KPK telah aktif menjalin komunikasi dengan Kementerian Hukum, serta menggelar diskusi dengan para pakar untuk membedah dampak dari draf RKUHAP tersebut. Pimpinan KPK berlatar belakang Polri itu juga menyoroti secara khusus mengenai ketentuan terkait upaya paksa yang dikhawatirkan akan dibatasi atau dikendalikan oleh pihak lain. Padahal, KPK dibentuk dengan mandat khusus yang mencakup pencegahan, pendidikan, hingga penindakan, yang secara langsung bergantung pada fleksibilitas kewenangan. &ldquo;Upaya paksa ini jangan sampai kemudian ini harus berkurang, atau mungkin harus dikoordinir oleh pihak-pihak lain,&rdquo; lanjut Setyo. Karena itu, Setyo mengingatkan agar sinkronisasi antara RKUHAP serta ketentuan peralihannya tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Sebab, RKUHAP yang disusun akan berdampak panjang pada penguatan hukum nasional. &ldquo;Jangan sampai nanti, kami berharap, khususnya kepada Panja, kemudian kepada pemerintah, antara batang tubuh dengan ketentuan peralihan, ini enggak sinkron. Batang tubuhnya mengatur, tapi kemudian ketentuan peralihannya menyebutkan disesuaikan. Kalau seperti ini tentu nanti akan menimbulkan sesuatu yang bias, tidak ada sebuah kepastian,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kekhawatirannya terhadap sejumlah ketentuan dalam RKUHAP yang tengah dibahas Komisi III DPR. Bahkan, terdapat 17 poin yang dinilai berpotensi melemahkan KPK, dalam kerja pemberantasan korupsi. Temuan itu setelah KPK nelakukan diskusi bersama para pakar terkait RKUHAP. KPK juga berencana menyampaikan hasil kajian ini secara resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan DPR RI. &ldquo;Dalam perkembangan diskusi di internal KPK setidaknya ada 17 poin yang menjadi catatan dan ini masih terus kami diskusikan dan tentu nanti hasilnya juga akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan DPR sebagai masukan terkait dengan rancangan undang-undang hukum acara pidana tersebut,&rdquo; ucap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/7). Menurutnya, beberapa ketentuan dalam RKUHAP yang sedang digodok Komisi III DPR dikhawatirkan akan mereduksi kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai extraordinary crime. &ldquo;Nanti akan kami sampaikan secara detail seperti apa ya termasuk soal lex specialist ya, karena korupsi ini sebagai extraordinary crime ya tentu juga butuh upaya-upaya hukum yang khusus ya, di mana korupsi di dalam KUHAP juga disebutkan sebagai lex specialist,&rdquo; pungkas Budi. Berikut 17 poin RKUHAP yang dikhawatirkan menghambat kinerja KPK: 1. Potensi konflik antara UU KPK dan RKUHAP terkait kewenangan penyelidik dan penyidik serta hukum acara khusus, terutama Pasal 329 dan 330. 2. Penanganan perkara KPK hanya dapat diselesaikan dengan KUHAP. 3. Penyelidik KPK tidak diakui dalam RKUHAP, hanya Polri yang diakomodir. 4. Definisi penyelidikan dibatasi, tidak sesuai dengan praktik KPK yang membutuhkan dua alat bukti sejak tahap ini. 5. Keterangan saksi sebagai alat bukti hanya diakui pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. 6. Penetapan tersangka dibatasi hanya setelah penyidik memperoleh dua alat bukti, tanpa fleksibilitas. 7. Penghentian penyidikan wajib melibatkan Penyidik Polri, berpotensi menimbulkan intervensi. 8. Penyerahan berkas perkara harus melalui Penyidik Polri, mengurangi independensi KPK. 9. Penggeledahan harus didampingi Penyidik Polri dari wilayah hukum setempat. 10. Penyitaan harus melalui izin Ketua PN, memperpanjang proses. 11. Penyadapan tidak diatur secara khusus. 12. Larangan bepergian hanya berlaku bagi tersangka, membatasi pencegahan pelarian sejak awal. 13. Pokok perkara TKP tidak dapat disidangkan selama praperadilan, berpotensi menghambat penuntutan. 14. Kewenangan koneksitas KPK tidak diakomodasi, padahal ini penting dalam kasus korupsi lintas sektor. 15. Perlindungan saksi/pelapor hanya oleh LPSK, mengurangi fleksibilitas perlindungan internal KPK. 16. Penuntutan di luar daerah hukum harus dengan penunjukan jaksa oleh Jaksa Agung, menambah birokrasi. 17. Penuntut umum dibatasi hanya dari Kejaksaan RI dan lembaga dengan UU khusus, berpotensi menyingkirkan kewenangan jaksa internal KPK. &nbsp;

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyoroti potensi RKUHAP yang dapat mengurangi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Ketua KPK: RKUHAP Berpotensi Kurangi Kewenangan, Tugas, dan Fungsi KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Saut-Situmorang-Dan-Pegawai-KPK-Tolak-Revisi-UU-KPK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa, Jumat (6/9/2019). Mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa, Jumat (6/9/2019). Mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – DPR dan pemerintah benar-benar mengebut pembahasan revisi UU KPK. Hanya sehari setelah surat presiden (surpres) dikirim, tadi malam Badan Legislasi (Baleg) DPR langsung bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly.  Dalam rapat yang digelar sekitar pukul 20.18 itu, Yasonna menyampaikan kesiapan pemerintah membahas revisi UU KPK. Dia menjelaskan pandangan umum untuk menjawab surat dan draf perubahan yang disampaikan DPR.  ’’Dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah sependapat dengan DPR untuk membahas perubahan UU KPK,’’ terangnya.  Ada tiga poin yang disampaikan Yasonna. Pertama, soal pengangkatan dewan pengawas KPK.  Menurut dia, pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas merupakan kewenangan presiden. Namun, pengangkatan dewan pengawas harus tetap melalui panitia seleksi. Juga, membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan mengenai rekam jejak calon anggota dewan pengawas.  Kedua, Yasonna menyampaikan keberadaan penyelidik dan penyidik independen KPK. Menurut dia, untuk menjaga penegakan hukum, perlu membuka ruang serta mengakomodasi penyelidik dan penyidik berstatus aparatur sipil negara (ASN). Namun, pemerintah mengusulkan rentang waktu dua tahun sebagai masa peralihan.  Poin ketiga, pemerintah juga sepakat soal penyebutan KPK sebagai lembaga negara. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). ”Tanggapan pemerintah secara terperinci akan disampaikan dalam DIM (daftar inventarisasi masalah, Red),” ujarnya. Namun, menteri asal PDI Perjuangan itu belum mau membuka isi DIM.  Wakil Ketua Baleg DPR Sudiro Asno mengungkapkan, pihaknya akan membentuk panita kerja (panja) untuk membahas revisi UU KPK. Hari ini setiap fraksi diminta mengirimkan wakil untuk membahas perubahan UU tersebut.  Haryono Umar, mantan komisioner KPK, mengatakan bahwa masyarakat harus ikut mengawasi pembahasan revisi UU KPK. ”Pembahasan harus dilakukan secara terbuka dan transparan,” ungkap dia. Dengan keterbukaan, publik bisa ikut memantau pembahasan setiap pasal krusial yang diajukan DPR dan pemerintah.  Dia juga meminta pemerintah terbuka terkait DIM yang diserahkan ke DPR. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui apa saja materi revisi yang diajukan pemerintah. Saat ini publik baru mengetahui poin-poin revisi versi DPR. Haryono mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah berjanji tidak mengurangi independensi dan tidak melemahkan KPK. Karena itu, masyarakat perlu tahu DIM yang diajukan pemerintah.  Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas menilai keputusan presiden mengeluarkan surpres adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Apalagi, dia sudah terpilih untuk periode kedua dan pernah berjanji tidak akan melemahkan KPK. Padahal, seharusnya secara undang-undang, presiden punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkan surat revisi UU dari DPR. Waktu selama itu semestinya digunakan untuk menampung aspirasi dari berbagai kalangan. ”Apa lagi kesimpulannya kalau ini bukan kolaborasi antara parpol-parpol di Senayan dan istana?” tudingnya.  Uji kelayakan dan kepatutan yang telah berlangsung juga dinilai sebagai cara kasar legislatif dalam pelemahan KPK. Para calon pimpinan ditanyai soal dukungan terhadap revisi UU dan itu menjadi salah satu tolok ukur untuk meloloskan capim ke kursi tertinggi KPK. Busyro menyatakan, tidak akan ada harapan selama DPR diberi kewenangan melakukan fit and proper test.  Dia menyarankan masyarakat agar bersama-sama menuntut perubahan terhadap aturan DPR sendiri. Perlu dipertanyakan kapasitas DPR dalam menguji calon pejabat publik. ”Ayo, ramai-ramai masyarakat geruduk secara hukum demi penghormatan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat,” lanjutnya.  Sementara itu, pimpinan KPK bersama ribuan pegawai KPK menggelar aksi di lobi gedung lembaga mereka kemarin. Aksi itu merupakan sikap perlawanan terhadap pernyataan dan manuver kontroversial terkait tahapan seleksi calon pimpinan (capim) KPK serta revisi UU KPK yang tengah bergulir di DPR saat ini.  Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut serangan-serangan terhadap pemberantasan korupsi belakangan ini membuat gerakan antikorupsi dalam kondisi mengkhawatirkan. Karena itu, dia berharap suara-suara penolakan terhadap revisi UU KPK dan capim bermasalah didengar para pengambil keputusan. Baik di DPR maupun pemerintahan.  ”Kami sudah melihat rencana UU-nya, itu pun dilihat di berita-berita karena secara resmi kami di KPK tidak dilibatkan,” katanya. ”Berbeda dengan sebelumnya, kami dilibatkan melalui undangan dalam rapat-rapat di DPR, tetapi hari ini kita terkejut karena hal itu begitu cepat,” lanjut Agus. Menurut dia, pemerintah dan DPR semestinya menyelesaikan RUU KUHP, memperbaiki UU Tipikor, baru kemudian masuk ke UU KPK.  Di sisi lain, langkah Jokowi menyetujui RUU KPK dinilai bentuk pengingkaran janji terhadap pemberantasan korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, ada beberapa catatan penting dalam persetujuan revisi itu.  Di antaranya, presiden terlihat tergesa-gesa dalam mengirimkan surpres ke DPR tanpa ada pertimbangan matang. Padahal, pasal 49 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 secara tegas memberikan tenggat 60 hari kepada presiden sebelum menyepakati usulan UU dari DPR. ”Seharusnya waktu itu digunakan presiden untuk menimbang usulan DPR yang sebenarnya justru melemahkan KPK,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Kewenangan KPK Mulai Dipereteli, Publik Harus Ikut Awasi Revisi UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/keras-agung-laskono-tolak-pelemahan-kpk_m_155872.jpeg" alt="Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Agung Laksono" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Agung Laksono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Agung Laksono tak sepakat jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan. Justru, KPK harus diperkuat agar pemberantasan tindak rasywah semakin optimal. Pernyataan Agung ini sekaligus menanggapi wacana penghilangan kewenangan tuntutan sebagaimana usulan Pansus Angket DPR untuk KPK. "Saya tidak mendukung revisi yang melemahkan KPK," ujar Agung saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (7/9). &lrm;Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) ini mengaku, apabila ada UU atau rekomendasi yang memperkuat KPK akan dia dukung. Karena untuk menghilangkan korupsi dibutuhkan kekuatan, bukan melemahkan. "R&lrm;evisi yang memperkuat, mendudukkan KPK sesuai dengan keberadaanya saya dukung," katanya. Diketahui sikap &lrm;petinggi Partai Golkat ini berbandung terbalik dengan sikap fraksi. Di mana Fraksi Partai Golkar 'ngotot' kewenangan KPK soal penuntutan hilang. Sebelumnya, Anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun mengatakan Pansus Hak Angket merekomendasikan pencabutan kewenangan penyidikan dan penuntutan KPK. Menurut politikus Partai Golkar ini, penghilangan penyidikan itu adalah salah satu rekomendasi yang akan dibacakan dalam rapat paripurna pada 28 September mendatang. Misbakhun mengatakan, rekomendasi itu muncul setelah pansus tersebut mendengarkan sejumlah pendapat para saksi yang didatangkan ke DPR. Kata Misbakhun, kerja lembaga antirasywah itu kerap tidak sinkron dengan penegak hukum lain, yakni Polri dan Kejaksaan Agung. Oleh sebab itu Pansus ingin &lrm;masalah penuntutan mejadi kewenangan dari Korps Adhyaksa saja.

Keras! Agung Laskono Tolak Pelemahan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kewenangan-penuntutan-kpk-dihilangkan-orangnya-prabowo-bilang-gini_m_155558.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pansus Angket DPR mewacanakan adanya penghapusan kewenangan penuntutan yang selama ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, fokus penuntutan hanya bisa dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Desmond Junaidi Mahesa mengaku sangat tidak setuju adanya wacana tersebut. Karena, apabila KPK dihilangkan penuntutannya sama saja membuat lemah lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini. "Itu enggak boleh. Itu sama saja membuat KPK lumpuh&lrm;. Gerindra dalam hal ini tidak setuju," ujar Desmond saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9). Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengaku, Fraksi Partai Gerindra akan menolak keras adanya wacana itu. Dia menduga wacana itu akan sulit terwujud karena akan ada penolakan dari sejumlah fraksi di DPR. &ldquo;Menghapus (penyidikan KPK) dihilangkan itu harus ada peraturannya. Jadi (Pansus Angket) perlu berjuang keras menghapus itu," katanya. Lebih lanjut Desmond juga menegaskan Partai Gerindra akan menolak revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK, yang melemahkan lembaga antirasuah itu. Di mana salah satu fungsi kewenangan penuntutan hilang. &ldquo;Yang jelas dari UU KPK, Partai Gerindra tidak ingin adanya perubahan," pungkasnya. Sebelumnya, Anggota Pansus Hak Angket KPK, Misbakhun mengatakan Pansus Hak Angket merekomendasikan pencabutan kewenangan penyidikan dan penuntutan KPK. Politikus Partai Golkar itu menjelaskan,&nbsp;penghilangan penyidikan itu adalah salah satu rekomendasi yang akan dibacakan dalam rapat paripurna pada 28 September mendatang. Misbakhun mengatakan, rekomendasi itu muncul setelah pansus tersebut mendengarkan sejumlah pendapat para saksi yang didatangkan ke DPR. Menurut dia, kerja lembaga antirasuah itu kerap tidak sinkron dengan penegak hukum lain, yakni Polri dan Kejaksaan Agung. Oleh sebab itu Pansus ingin &lrm;masalah&nbsp;penuntutan mejadi kewenangan dari Korps Adhyaksa saja.

Kewenangan Penuntutan KPK Dihilangkan, Orangnya Prabowo Bilang Gini

kewenangan kpk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kewenangan kpk

Berita Terkini

Ketua KPK: RKUHAP Berpotensi Kurangi Kewenangan, Tugas, dan Fungsi KPK

Kewenangan KPK Mulai Dipereteli, Publik Harus Ikut Awasi Revisi UU

Keras! Agung Laskono Tolak Pelemahan KPK

Kewenangan Penuntutan KPK Dihilangkan, Orangnya Prabowo Bilang Gini

Download Aplikasi JawaPos.com