<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/banyak-poin-yang-belum-jelas-ruu-sda-harus-diperinci-lagi_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Amnesty International Indonesia menilai pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) oleh DPR RI sebagai langkah mundur dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Pengesahan RKUHAP itu telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, menyebut perubahan yang seharusnya menjadi momentum pembaruan hukum justru berpotensi memperburuk situasi penegakan keadilan. Menurutnya, keputusan ini tidak mencerminkan komitmen negara terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Wirya menyoroti proses penyusunan revisi KUHAP yang dinilai minim transparansi dan manipulatif terhadap partisipasi publik. Padahal, berbagai kelompok masyarakat sipil telah berulang kali meminta agar pemerintah dan DPR tidak tergesa-gesa dalam menyusun regulasi yang menyangkut hak-hak fundamental warga negara. &ldquo;Bahkan, DPR baru mengunggah draf KUHAP yang disahkan kurang dari 24 jam sebelum waktu pengesahan. Hal ini tentu sangat menyulitkan terjadinya partisipasi bermakna dengan masyarakat sipil,&rdquo; kata Wirya kepada wartawan, Rabu (19/11). Selain persoalan proses penyusunan, Amnesty menilai substansi revisi KUHAP sarat dengan ketentuan bermasalah yang memperlebar ruang penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Wirya menjelaskan, warga negara dapat sewaktu-waktu diposisikan sebagai tersangka tanpa perlindungan memadai. Ketentuan baru bahkan mengaitkan pemenuhan hak atas bantuan hukum dengan ancaman pidana, padahal akses bantuan hukum adalah prinsip dasar hak atas peradilan yang adil. Ia juga menyoroti pemberian kewenangan penangkapan dan penahanan tanpa izin pengadilan, yang berpotensi memperbesar tindakan sewenang-wenang. Amnesty mengingatkan, praktik serupa pernah terjadi pada gelombang penangkapan massal pasca-demonstrasi Agustus 2025. Menurutnya, langkah ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas pembelaan dan fair trial. Kekhawatiran serupa muncul terkait diperluasnya kewenangan penyelidik dalam melakukan pembelian terselubung, penyamaran, dan controlled delivery tanpa pembatasan jenis tindak pidana serta tanpa pengawasan hakim. &ldquo;Metode penyelidikan ini membuka peluang praktik penjebakan (entrapment) kepada warga, sehingga merekayasa terjadinya tindak pidana beserta pelakunya,&rdquo; ujar Wirya. Ia menekankan, tindak pidana dapat tercipta dalam situasi yang sebenarnya mungkin tidak akan terjadi tanpa adanya praktik tersebut. Revisi KUHAP itu juga dinilai memungkinkan warga ditangkap dan ditahan di tahap penyelidikan, ketika belum ada kepastian tindak pidana atau pelakunya. Ia menegaskan, ketentuan ini memperburuk perlindungan hak-hak warga, mengingat tahap penyelidikan seharusnya berfungsi untuk memastikan apakah terdapat dugaan awal terjadinya tindak pidana. Menurut Wirya, keseluruhan perubahan dalam revisi KUHAP menempatkan aparat penegak hukum pada posisi yang sangat dominan tanpa diimbangi mekanisme akuntabilitas yang memadai. &ldquo;Alih-alih memperkuat keadilan, penghormatan pada rule of law, dan hak peradilan pidana yang adil, revisi KUHAP saat ini justru membuat warga semakin rentan terhadap kesewenang-wenangan negara,&rdquo; tegasnya. Ia khawatir penerapan revisi KUHAP yang akan mulai 2 Januari 2026 tanpa masa transisi dan kesiapan infrastruktur berpotensi menciptakan kekacauan hukum di lapangan. Wirya mengingatkan, perubahan fundamental pada sistem hukum acara pidana membutuhkan adaptasi menyeluruh oleh aparat, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Tanpa itu, implementasi aturan berisiko menimbulkan ketidakpastian dan pelanggaran hak warga. Karena itu, ia mendesak DPR dan pemerintah untuk membatalkan pengesahan revisi KUHAP dan membuka kembali pembahasan secara komprehensif bersama masyarakat sipil. &ldquo;DPR dan pemerintah harus membangun sistem hukum acara yang adil, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia,&rdquo; pungkasnya.

Amnesty International menilai revisi KUHAP berpotensi menimbulkan kekacauan hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Amnesty Nilai KUHAP Baru Berpotensi Timbulkan Kekacauan Hukum jika Dipaksakan Berlaku 2 Januari 2026

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r2q:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/IMG-20250129-WA0035-2843975838.jpg" alt="Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas (tengah baju putih) saat konferensi pers di di Gedung Kemenkum, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas (tengah baju putih) saat konferensi pers di di Gedung Kemenkum, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, menyatakan pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mementingkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia membantah, RKUHAP yang baru saja disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang menghadirkan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat. "Secara umum bahwa KUHAP kali ini, yang pertama adalah mementingkan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua soal restoratif justice, yang ketiga memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). "Nah, ketiga hal itu menghilangkan kesewenang-wenangan yang mungkin dulu pernah terjadi, dan itu sangat baik buat masyarakat," sambungnya. Supratman memastikan, KUHAP baru tetap mengatur aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa penyitaan hingga penyadapan harus melalui pengadilan. Ia membantah KUHAP baru memberikan kesewenang-wenangan terhadap aparat. "Semua yang namanya upaya paksa kan tetap harus lewat pengadilan, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu," tegasnya. Meski demikian, ia tak menampik terdapat usulan untuk membuat aturan secara khusus terkait Undang-Undang Penyadapan. Bahkan, hal itu juga telah diperintah dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Jadi bukan hanya Komisi III dan Pemerintah. MK memerintahkan khusus penyadapan dibuat Undang-Undang tersendiri," imbuhnya. Sebelumnya, DPR RI secara resmi mengesahkan RKUHAP menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2025&ndash;2026, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. Dalam forum tersebut, pimpinan DPR meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terkait pengesahan RKUHAP. &ldquo;Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?&rdquo; tanya Puan kepada para anggota dewan. &ldquo;Setuju,&rdquo; jawab para anggota dewan. </div> </div> </div> </div>

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, menyatakan pengesahan RKUHAP mementingkan perlindungan HAM

Menkum Supratman Klaim KUHAP Baru Mampu Berikan Perlindungan HAM, Bantah Beri Kesewenangan Aparat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/Screenshot_20251118_121416_YouTube-1-1269961392.jpg" alt="Sidang Paripurna DPR, Selasa (18/11) mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang. (YouTube DPR RI)" width="100%">
<figcaption>Sidang Paripurna DPR, Selasa (18/11) mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang. (YouTube DPR RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan sejumlah informasi yang beredar terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru adalah hoaks alias tidak benar. Politikus Partai Gerindra itu membantah bahwa polisi dapat melakukan penyadapan, pembekuan tabungan, pelacakan jejak digital, hingga penyitaan perangkat elektronik tanpa izin pengadilan. &ldquo;Informasi tersebut di atas adalah hoaks, alias tidak benar sama sekali,&rdquo; kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (18/11). Ia menjelaskan, ketentuan penyadapan dalam KUHAP baru diatur melalui Pasal 136 ayat (2), yang menegaskan bahwa penyadapan akan diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.&nbsp; UU Penyadapan tersebut, kata dia, baru akan disusun setelah KUHAP baru disahkan. Menurutnya, seluruh fraksi di DPR memiliki pandangan serupa, penyadapan harus dilakukan secara sangat hati-hati dan tetap memerlukan izin pengadilan. &ldquo;Ketentuan tersebut justru akan menjadi pondasi pengaturan penyadapan di UU Penyadapan nantinya,&rdquo; tegasnya. Habiburokhman juga meluruskan isu bahwa aparat penegak hukum dapat memblokir tabungan atau jejak digital seseorang tanpa proses hukum. Dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP baru, seluruh bentuk pemblokiran harus melalui izin hakim. Sementara itu, Pasal 44 KUHAP baru memastikan bahwa setiap tindakan penyitaan wajib memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri. Ia menambahkan, aturan terkait penangkapan, penahanan, dan penggeledahan juga diatur secara ketat. Dalam Pasal 94 dan Pasal 99 KUHAP baru, penangkapan hanya dapat dilakukan apabila terdapat minimal dua alat bukti.&nbsp; Penahanan pun hanya bisa dilakukan jika tersangka mangkir dari dua kali panggilan pemeriksaan tanpa alasan sah, memberikan keterangan tidak sesuai fakta, menghambat proses penyidikan, berupaya melarikan diri, mengulangi tindak pidana, merasa terancam, atau mencoba memengaruhi saksi. &ldquo;Sementara penggeledahan diatur Pasal 112 KUHAP baru bisa dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Habiburokhman menyatakan naskah RUU KUHAP dapat diakses melalui situs resmi DPR, dan rekaman pembahasannya tersedia di kanal YouTube TV Parlemen. Ia mengajak publik tidak mudah percaya pada informasi menyesatkan. &ldquo;Jangan percaya dengan hoaks. KUHAP baru harus segera disahkan untuk mengganti KUHAP lama yang tidak adil,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, DPR RI secara resmi mengesahkan RKUHAP menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2025&ndash;2026, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. Dalam forum tersebut, pimpinan DPR meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terkait pengesahan RKUHAP. &ldquo;Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?&rdquo; tanya Puan kepada para anggota dewan. &ldquo;Setuju,&rdquo; jawab para anggota dewan.

DPR RI resmi mengesahkan RKUHAP, menegaskan bahwa penyadapan, penyitaan, dan penangkapan tidak bisa dilakukan sembarangan.

RKUHAP Resmi jadi UU, DPR Janji Penyadapan, Penyitaan, dan Penangkapan Tak Sewenang-wenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/13JPG-3201555433-1012620741.jpg" alt="Ilustrasi Sidang paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. DPR Akan mengesahkan RUU KUHAP menjadi UU hari ini, selasa (18/11/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sidang paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. DPR Akan mengesahkan RUU KUHAP menjadi UU hari ini, selasa (18/11/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) segera disahkan menjadi undang-undang. Hal ini menyusul kesepakatan antara DPR dan pemerintah dalam pembicaraan tingkat I, pada Kamis (13/11). Setelah melewati pembahasan tersebut, RUU KUHAP kini dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan dalam pembicaraan tingkat II, yang rencananya bakal disahkan pada Selasa (18/11). &ldquo;Kan sudah tingkat satu. Udah jadi,&rdquo; kata Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Meski demikian, berbagai catatan kritis masih disuarakan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai, terdapat banyak masalah baik dalam proses pembahasan maupun substansi sejumlah pasal yang diputuskan. Mereka menilai sejumlah ketentuan berpotensi melemahkan perlindungan hak warga dan membuka ruang penyalahgunaan&nbsp; Wakil Ketua YLBHI, Arief Maulana, menyampaikan pihaknya menemukan indikasi bahwa suara publik digunakan secara manipulatif dalam proses legislasi tersebut. Ia menegaskan, praktik manipulasi partisipasi warga negara dalam penyusunan RKUHAP tidak dapat dibiarkan.&nbsp; &ldquo;Kami mengingatkan kepada DPR RI dan juga pemerintah untuk berhenti melakukan praktik manipulasi partisipasi warga negara, bahkan juga pencatutan-pencatutan nama masyarakat sipil, juga kebohongan yang dilakukan oleh DPR RI mengatasnamakan masukan warga, padahal tidak demikian adanya,&rdquo; ujar Arief Maulana di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (16/11). Menurutnya, hal ini semakin mengikis kepercayaan publik terhadap proses legislasi. Ia tidak mengetahui apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Namun, Arief memperingatkan pemerintah dan DPR untuk memastikan proses penyusunan RUU KUHAP benar-benar bertujuan melindungi hak rakyat.&nbsp; &ldquo;Yang itu kita tidak tahu disengaja atau tidak tapi kami mengingatkan sekali lagi kepada DPR RI dan juga Pemerintah Republik Indonesia agar proses penyusunan legislasi khususnya kita undang-undang hukum acara pidana memastikan disusun untuk melindungi kepentingan warga negara, bukan untuk melindungi kepentingan penguasa, atau bahkan kepentingan aparat, institusi penegak hukum tertentu,&rdquo; tegasnya. Arief menegaskan, persoalan formil dalam penyusunan RKUHAP sangat serius. Minimnya akses publik terhadap informasi dan tidak adanya ruang masukan yang memadai menjadi catatan kritis bagi Koalisi Masyarakat Sipil.&nbsp; &ldquo;Oleh karena itu, karena kami melihat KUHAP ini sangat bermasalah dari sisi formil, bagaimana pemerintah dan DPR mengakomodir hak masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi, memberikan masukan dan juga menjelaskan secara konkret, apa alasan DPR dan Presiden mengatur pasal-pasal tentang KUHAP,&rdquo; ujarnya. Berikut sembilan catatan kritis RKUHAP pada aspek tindak pidana korupsi: &nbsp; 1. Pertentangan Norma Peralihan Pasal 329 dan 330 RKUHAP mengedepankan asas lex posterior derogat legi priori, yang bertentangan dengan prinsip kekhususan dalam UU KPK dan UU Tipikor (lex specialis). Ini berpotensi menyingkirkan ketentuan acara pidana khusus dalam pemberantasan korupsi. 2. Pembatasan Penyelesaian Perkara oleh KPK Pasal 327 membatasi KPK hanya menggunakan KUHAP lama (UU No. 8/1981) dalam menyelesaikan perkara yang sedang berjalan, mengabaikan hukum acara khusus yang dimiliki KPK. 3. Penyempitan Definisi Penyelidikan Definisi penyelidikan dalam Pasal 1 angka 8 RKUHAP tidak mencerminkan standar KPK yang mewajibkan bukti permulaan cukup sejak tahap penyelidikan, sehingga berisiko&nbsp;menghambat efektivitas kerja awal KPK. 4. Pembatasan Upaya Paksa dan Koordinasi yang Birokratis Upaya paksa hanya bisa dilakukan terhadap tersangka/terdakwa, tidak menjangkau&nbsp;saksi atau pihak lain yang kerap krusial dalam kasus korupsi. Selain itu, kewajiban&nbsp;koordinasi dengan Polri dalam berbagai tahapan mengancam independensi kerja KPK. 5. Pelemahan Mekanisme Penyadapan RKUHAP mengatur penyadapan hanya di tingkat penyidikan dan menyerahkannya ke&nbsp;UU khusus, mengabaikan wewenang KPK untuk menyadap sejak penyelidikan. Ini&nbsp;berpotensi menghambat operasi tangkap tangan (OTT). 6. Potensi Penundaan Penanganan Perkara Melalui Praperadilan Pasal 154 menyebutkan bahwa sidang pokok perkara tidak bisa dimulai sebelum proses praperadilan selesai. Ini berpotensi dijadikan taktik penundaan oleh tersangka korupsi. 7. Ketidakjelasan Kewenangan Dalam Perkara Koneksitas RKUHAP belum mengakomodasi putusan MK yang menegaskan kewenangan KPK&nbsp;menangani korupsi oleh aparat militer, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam&nbsp;perkara yang melibatkan unsur militer dan sipil. 8. Tumpang Tindih Perlindungan Saksi dan Korban RKUHAP hanya mengakui LPSK sebagai pelaksana perlindungan saksi, mengabaikan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK, yang berpotensi menimbulkan hambatan birokrasi dan keterlambatan. 9. Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Terancam Pasal 8 ayat (3) mewajibkan penyerahan berkas perkara melalui penyidik Polri, tanpa&nbsp;pengecualian bagi KPK. Ini berpotensi mengganggu independensi, membuka celah intervensi, dan melemahkan kerja cepat KPK.

Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) segera disahkan menjadi undang-undang.

Daftar Pasal Kontroversial RKUHAP yang Segera Disahkan DPR RI Hari Ini

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan kritik keras terhadap proses penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Mereka menilai pembahasan yang dilakukan pemerintah dan DPR RI tidak hanya minim partisipasi publik, tetapi juga diduga mencatut nama masyarakat sipil untuk kepentingan politik legislasi.&nbsp; Wakil Ketua YLBHI, Arief Maulana, menyampaikan pihaknya menemukan indikasi bahwa suara publik digunakan secara manipulatif dalam proses legislasi tersebut. Ia menegaskan, praktik manipulasi partisipasi warga negara dalam penyusunan RKUHAP tidak dapat dibiarkan.&nbsp; &ldquo;Kami mengingatkan kepada DPR RI dan juga pemerintah untuk berhenti melakukan praktik manipulasi partisipasi warga negara, bahkan juga pencatutan-pencatutan nama masyarakat sipil, juga kebohongan yang dilakukan oleh DPR RI mengatasnamakan masukan warga, padahal tidak demikian adanya,&rdquo; kata Arief Maulana di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (16/11). Menurutnya, hal ini semakin mengikis kepercayaan publik terhadap proses legislasi. Ia tidak mengetahui apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Namun, Arief memperingatkan pemerintah dan DPR untuk memastikan proses penyusunan RUU KUHAP benar-benar bertujuan melindungi hak rakyat.&nbsp; &ldquo;Yang itu kita tidak tahu disengaja atau tidak tapi kami mengingatkan sekali lagi kepada DPR RI dan juga Pemerintah Republik Indonesia agar proses penyusunan legislasi khususnya kita undang-undang hukum acara pidana memastikan disusun untuk melindungi kepentingan warga negara, bukan untuk melindungi kepentingan penguasa, atau bahkan kepentingan aparat, institusi penegak hukum tertentu,&rdquo; tegasnya. Arief menegaskan, persoalan formil dalam penyusunan RKUHAP sangat serius. Minimnya akses publik terhadap informasi dan tidak adanya ruang masukan yang memadai menjadi catatan kritis bagi Koalisi Masyarakat Sipil.&nbsp; &ldquo;Oleh karena itu, karena kami melihat KUHAP ini sangat bermasalah dari sisi formil, bagaimana pemerintah dan DPR mengakomodir hak masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi, memberikan masukan dan juga menjelaskan secara konkret, apa alasan DPR dan Presiden mengatur pasal-pasal tentang KUHAP,&rdquo; ujarnya. Persoalan formil ini, lanjut Arief, berimbas pada substansi RKUHAP itu sendiri. Ia menilai sejumlah pasal dalam draf RKUHAP justru berpotensi melemahkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap warga negara. &ldquo;Kami melihat ini bermasalah, kemudian berakibat pada substansi atau materi KUHAP yang jauh dari semangat, penghormatan, perlindungan hak asasi manusia,&rdquo; urainya. Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan somasi terbuka kepada Presiden, DPR RI, hingga kementerian terkait. Arief menegaskan, bahwa somasi ini merupakan peringatan penting dalam sejarah legislasi Indonesia.&nbsp; &ldquo;Oleh karena itu, kami memberikan somasi terbuka kepada Presiden RI, DPR RI, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara,&rdquo; tutur Arief. Dalam somasinya, Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan beberapa tuntutan, salah satunya adalah penarikan draf RKUHAP dari pembahasan tingkat II di DPR. Mereka menilai langkah itu penting untuk memastikan reforma hukum acara pidana berjalan secara transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi keadilan yang inklusif.&nbsp; &ldquo;Menarik draf RUU KUHAP agar tidak dilanjutkan dalam pembahasan tingkat II sidang paripurna DPR RI, demi perbaikan sistem hukum acara penegakkan hukum yang transparan, akuntabel dan mengedepankan prinsip keadilan yang jujur, adil, dan inklusif,&rdquo; pungkasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016833730/rkuhap-segera-disahkan-dalam-paripurna-dpr-praktisi-hukum-yakin-hadirkan-due-process-of-law">RKUHAP Segera Disahkan dalam Paripurna DPR, Praktisi Hukum Yakin Hadirkan Due Process of Law</a> Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan tingkat II atau rapat paripurna DPR RI. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno tingkat I yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11). Tidak satu pun fraksi menyatakan penolakan saat menyampaikan pandangan terkait RKUHAP. Sehingga, delapan fraksi di DPR yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat seluruhnya mendukung agar RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna. </div>

Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan kritik keras terhadap proses penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Pembahasan RKUHAP Dinilai Banyak Catut Partisipasi Warga, Koalisi Masyarakat Sipil Beri Somasi Presiden hingga DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/e568bab4-7f07-4830-a464-06aed533ecfe-1620200786.jpg" alt="Ketua Umum DPN Peradi SAI, Harry Ponto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPN Peradi SAI, Harry Ponto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi III DPR RI bersama Pemerintah menuntaskan Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/11). Seluruh fraksi di Parlemen menyetujui rancangan tersebut untuk dibawa ke Rapat Paripurna pekan depan, guna pengambilan keputusan Tingkat II.&nbsp; Finalisasi ini menjadi momentum penting bagi pembaruan hukum acara pidana yang telah dinantikan lebih dari empat dekade. Peradi SAI menyambut positif berbagai ketentuan baru dalam RUU KUHAP yang dinilai memperkuat prinsip due process of law. Dua isu yang mendapat sorotan utama adalah pengaturan penggunaan kamera pengawas (CCTV) dalam pemeriksaan, serta pemberian perlindungan hukum yang lebih kuat bagi advokat.&nbsp; Melalui rumusan terbaru, rekaman CCTV tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh penyidik, tetapi juga menjadi alat penting bagi pembelaan tersangka maupun terdakwa. Ketentuan ini dipandang sebagai langkah maju dalam memastikan proses pemeriksaan yang transparan dan bebas dari pelanggaran prosedur. Ketua Umum DPN Peradi SAI, Harry Ponto, menilai terobosan tersebut patut diapresiasi, namun implementasinya tetap harus diawasi secara ketat.&nbsp; &ldquo;CCTV menghadirkan kejelasan dan transparansi yang selama ini sering hilang dalam proses pemeriksaan. Ini langkah maju, tetapi kemajuannya tidak boleh berhenti di atas teks undang-undang. Implementasi di lapangan harus konsisten, terukur, dan dapat diuji,&rdquo; kata Harry Ponto kepada wartawan, Jumat (14/11). Selain pengaturan CCTV, RUU KUHAP juga mempertegas perlindungan bagi advokat saat menjalankan tugas profesional dengan itikad baik. Advokat secara tegas ditempatkan sebagai bagian dari penegak hukum.&nbsp; Perlindungan ini dianggap penting untuk memastikan pembelaan dapat dilakukan tanpa intimidasi atau risiko kriminalisasi. RUU KUHAP turut memperluas hak pendampingan hukum, tidak hanya bagi tersangka, tetapi juga bagi saksi dan korban sejak tahap penyelidikan.&nbsp; Menurutnya, perluasan tersebut merupakan komponen vital untuk memperkuat akses keadilan dan memastikan perlakuan setara dalam seluruh tahapan proses pidana. Ia menegaskan, penguatan tersebut merupakan investasi bagi integritas sistem peradilan.&nbsp; &ldquo;Perlindungan advokat pada dasarnya adalah perlindungan bagi masyarakat. Ketika advokat dapat bekerja secara bebas dan independen, maka hak-hak tersangka, saksi, dan korban akan lebih terjaga,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Ia menekankan pentingnya komitmen seluruh pemangku kepentingan agar perlindungan tersebut benar-benar berjalan efektif dalam praktik. Karena itu, ia mengingatkan RKUHAP tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh kemauan politik, kapasitas institusi, dan integritas aparat penegak hukum dalam menjalankannya.&nbsp; &ldquo;Peradi SAI siap bekerja sama dengan DPR, Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk memastikan transisi menuju KUHAP baru berlangsung efektif, berimbang, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,&rdquo; pungkasnya.

DPR RI dan Pemerintah finalisasi RUU KUHAP, perkuat due process of law, perlindungan advokat, dan akses keadilan.

RKUHAP Segera Disahkan dalam Paripurna DPR, Praktisi Hukum Yakin Hadirkan Due Process of Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-29-at-10.30.50.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menegaskan komitmen DPR untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Namun, ia menekankan RUU Perampasan Aset harus selaras dengan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), agar prosedur hukum berjalan komprehensif dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Menurutnya, KUHAP merupakan fondasi utama hukum acara pidana di Indonesia yang mengatur batasan dan kewenangan aparat penegak hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi, termasuk eksekusi perampasan aset. "Tanpa payung hukum acara yang kuat dan menyeluruh, implementasi perampasan aset sangat berisiko menimbulkan kesewenang-wenangan, pelanggaran hak asasi warga negara, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat dipersoalkan secara hukum di kemudian hari," kata Sudding kepada wartawan, Rabu (17/9). Ia menambahkan, revisi KUHAP harus diselesaikan terlebih dahulu, sebelum melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.&nbsp; "Ini bukan hanya soal prosedural, tapi menyangkut kepastian hukum, perlindungan HAM, dan efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh," tegasnya. Sudding juga menekankan pentingnya prinsip due process of law sebagai dasar dalam setiap tindakan hukum. Menurutnya, KUHAP bukan sekadar dokumen hukum, melainkan jaminan perlindungan hak warga negara atas tindakan aparat penegak hukum. Lebih lanjut, ia menjelaskan aturan hukum terkait perampasan aset saat ini masih tersebar di berbagai undang-undang, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan UU Kejaksaan. Karena itu, Revisi KUHAP diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengharmonisasikan regulasi tersebut agar sistem hukum lebih sinkron dan tidak tumpang tindih. &ldquo;Dengan sistem hukum yang harmonis dan seragam, penegakan hukum akan berjalan lebih efektif serta menghindarkan kebingungan dalam implementasi,&rdquo; ujarnya. Ia menyadari publik mendambakan pemberantasan korupsi yang efektif sekaligus adil. Karena itu, penyelesaian revisi KUHAP menjadi langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.&nbsp; &ldquo;KUHAP yang kuat akan menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang legitimate, tidak tebang pilih, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral,&rdquo; urainya. Sebab, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan dalam 17+8 aspirasi rakyat pasca demonstrasi besar-besaran akhir Agustus lalu. Sudding memastikan DPR berkomitmen menjawab harapan masyarakat. &ldquo;Sebagai bagian dalam menjawab harapan masyarakat, DPR akan terus berupaya semaksimal mungkin memastikan legislasi yang lahir benar-benar berpihak pada rakyat, termasuk RUU Perampasan Aset,&rdquo; pungkasnya.

DPR RI menegaskan komitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset dengan memastikan keselarasan dengan RKUHAP demi perlindungan hukum.

Komitmen Selesaikan RUU Perampasan Aset, Komisi III DPR Akan Selaraskan dengan RKUHAP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Revisi Kitab Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) masih berlangsung. Banyak praktisi hukum memberikan sorotan agar RKUHAP ke depan lebih berkeadilan. Yanto, Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) mengatakan, reformulasi KUHAP merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan tantangan implementasi hukum acara pidana di era demokrasi dan perlindungan HAM.&nbsp; &ldquo;Reformulasi KUHAP adalah kebutuhan mendesak. Hakim sebagai pelaksana hukum di ujung proses harus didengar dalam perumusan ulang. Tujuan akhirnya adalah hukum pidana yang adil, humanis, dan berwawasan HAM,&rdquo; ujar Yanto dalam seminar nasional bertajuk Reformulasi RUU KUHAP Menuju Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Berwawasan HAM. Seminar itu merupakan rangkaian Munas Perhimpunan Advokat Indonesia - Suara Advokat Indonesia (PERADI-SAI) pada Jumat (25/7). Seminar tersebut selain mendaulat Yanto sebagai pembicara, menghadirkan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Hendra Kurnia dan dan Ketua Umum PERADI-SAI Juniver Girsang.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016337366/icw-berikan-9-catatan-kritis-terhadap-rkuhap-yang-berpotensi-lemahkan-kpk">ICW Berikan 9 Catatan Kritis Terhadap RKUHAP yang Berpotensi Lemahkan KPK</a> Hendra Kurnia memaparkan perkembangan terbaru dalam penyusunan RUU KUHAP, termasuk berbagai norma baru yang diusulkan untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan modern, antara lain plea bargaining, restorative justice, dan penguatan posisi korban dalam sistem peradilan pidana.&nbsp; Sementara itu, Juniver Girsang menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengawal pembaruan hukum pidana nasional yang lebih akuntabel, partisipatif, dan menjunjung tinggi hak konstitusional semua pihak dalam proses peradilan.&nbsp; Juniver Girsang mendorong penguatan peran advokat sejak tahap awal proses hukum, penyediaan bantuan hukum secara merata, serta pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum guna mencegah praktik yang melanggar HAM. &nbsp; PERADI-SAI terus mendorong reformasi sistem hukum Indonesia yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016332984/tii-sebut-rkuhap-selundupkan-pasal-yang-akan-ganggu-kerja-penindakan-kpk">TII Sebut RKUHAP Selundupkan Pasal yang Akan Ganggu Kerja Penindakan KPK</a> Sebagaimana diketahui, Peradi SAI menggelar Munas 2025 di Ballroom The Anvaya Beach Resort, Kuta, Bali, Jumat (25/7). Juniver Girsang mengatakan, Peradi SAI Bali harus menjadi garda terdepan dalam semangat pelayanan hukum kepada masyarakat. &nbsp; Saat ini sistem pelayanan hukum kepada masyarakat perlu transformasi digital. Dalam era digital, sistem peradilan pun mengalami banyak perubahan. Salah satu terobosan terbesar saat ini adalah penerapan sistem peradilan berbasis digital yakni e-Court. "Peradi SAI adalah anggota organisasi profesi advokat yang paling pertama menerapkan sistem peradilan e-Court," ungkapnya.&nbsp; Pengadilan Negeri yang pertama kali menerapkan e-court di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ke depannya, Juniver Girsang meminta agar semua anggota Peradi SAI dimana saja berada agar selalu mengedepankan penerapan e-Court untuk menjunjung tinggi efisiensi dan transparansi proses hukum. &nbsp; Peradi SAI harus tampil sebagai organisasi Advokat yang terdepan dalam mendukung dan mengimplementasikan sistem e-Court di seluruh Indonesia. Peradi SAI secara konsisten program modernisasi peradilan melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan bagi para anggotanya dalam menggunakan platform e-Court.

Reformulasi KUHAP adalah kebutuhan mendesak. Hakim sebagai pelaksana hukum di ujung proses harus didengar dalam perumusan ulang.

Reformulasi KUHAP Dinilai Kebutuhan Mendesak di Era Digital

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r7:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/GEDUNG-KPK-MERAH-PUTIH-FEDRIK-TARIGAN-3-2528917917.jpg" alt="Suasana Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/6/2023). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suasana Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/6/2023). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Indonesia Corruption Watch (ICW) melayangkan sembilan catatan kritis terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi, khususnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).&nbsp; Peneliti ICW, Erma Nuzulia, menyebut alih-alih memperkuat efektivitas hukum pidana, RKUHAP justru menimbulkan kekhawatiran besar terhadap independensi dan kewenangan lembaga antirasuah. &ldquo;RKUHAP seharusnya menjadi pembaruan hukum acara pidana yang progresif dan berpihak pada kepentingan publik. Namun draf yang dibahas Komisi III DPR pada 11 Juli lalu justru menghadirkan regresi, terutama dalam aspek penindakan korupsi,&rdquo; kata Erma Nuzulia di kantor Resonansi ICW, Jakarta, Rabu (23/7). Salah satu sorotan utama ICW, terkait adanya pertentangan norma peralihan dalam Pasal 329 dan 330 RKUHAP yang mengedepankan asas lex posterior derogat legi priori.&nbsp; &ldquo;Asas ini bertentangan dengan prinsip lex specialis dalam UU KPK dan UU Tipikor. Jika tidak dikoreksi, maka aturan khusus pemberantasan korupsi bisa disingkirkan begitu saja,&rdquo; ujar Erma. Kedua, ICW juga mengkritisi pembatasan penyelesaian perkara oleh KPK melalui Pasal 327. Dalam ketentuan itu, KPK hanya dibolehkan menggunakan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) untuk perkara berjalan. &ldquo;Padahal KPK memiliki mekanisme hukum acara tersendiri yang dijamin oleh undang-undang. Ketentuan ini mencederai prinsip keberlanjutan dan kepastian hukum,&rdquo; tambah Erma. Ketiga, definisi penyelidikan dalam RKUHAP turut menjadi sorotan. Pasal 1 angka 8 disebut ICW tidak mencerminkan standar minimal yang selama ini digunakan KPK, yaitu adanya bukti permulaan cukup sejak tahap penyelidikan.&nbsp; &ldquo;Ini bisa menghambat kerja awal KPK dalam membongkar kasus, karena menurunkan standar yang selama ini digunakan,&rdquo; jelas Erma. Catatan kritis lainnya, lanjut Erma, berkaitan dengan mekanisme upaya paksa dan koordinasi yang dinilai terlalu birokratis.&nbsp; &ldquo;Kewajiban KPK berkoordinasi dengan Polri dalam setiap tahapan, termasuk dalam penangkapan dan penggeledahan, membuka ruang intervensi dan memperlambat proses hukum. Ini jelas melemahkan independensi lembaga,&rdquo; ujar Erma. Kelima, kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan juga terancam dikebiri.&nbsp; &ldquo;RKUHAP hanya mengatur penyadapan di tingkat penyidikan, padahal KPK memiliki kewenangan menyadap sejak penyelidikan. Ini bisa membahayakan efektivitas OTT dan menurunkan daya gentar terhadap koruptor,&rdquo; tutur Erma. ICW turut mengkritisi potensi penyalahgunaan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 154. Ketentuan ini menyebutkan bahwa sidang pokok perkara tidak bisa dimulai sebelum praperadilan selesai.&nbsp; &ldquo;Hal ini bisa dimanfaatkan tersangka untuk mengulur waktu dan menghambat proses hukum,&rdquo; ucap Erma. Teakhir, Erma juga menyoroti masalah tumpang tindih perlindungan saksi serta ancaman terhadap kewenangan penyidikan dan penuntutan oleh KPK.&nbsp; &ldquo;RKUHAP menyerahkan seluruh perlindungan saksi pada LPSK dan mewajibkan penyerahan berkas perkara melalui penyidik Polri. Ini bertentangan dengan semangat independensi dan memperbesar risiko intervensi terhadap proses hukum,&rdquo; pungkasnya. Dengan sembilan catatan ini, ICW mendesak agar pembahasan RKUHAP dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan tidak mengorbankan lembaga penegak hukum yang telah terbukti efektif memberantas korupsi. </div> </div> </div> </div>

ICW melayangkan sembilan catatan kritis terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang berpotensi melemahkan KPK

ICW Berikan 9 Catatan Kritis Terhadap RKUHAP yang Berpotensi Lemahkan KPK

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/didakwa-terima-suap-4-dprd-kalteng-terancam-20-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Transparency International Indonesia (TII) menyoroti draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai berpotensi melemahkan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peneliti TII, Sahel Al Habsyi, menyebut ada pasal-pasal selundupan yang justru akan menjadi senjata balik bagi para pelaku korupsi. &ldquo;Yang paling tidak ini akan menjadi boomerang di masa mendatang ya, yang akan menggagalkan kerja-kerja KPK. Akan selalu alasan cacat formil, itu akan selalu muncul, cacat prosedur,&rdquo; kata Sahel dalam diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/7). Ia menyoroti kontradiksi antar pasal dalam RKUHAP, yang menimbulkan potensi praperadilan semakin sering dilakukan para tersangka korupsi untuk menggugurkan proses penyidikan KPK.&nbsp; &ldquo;Ada pasal tentang penyidikan yang dikecualikan dari KUHAP. Tapi ada dua pasal yang saling bertentangan, itu berlaku dalam satu undang-undang yang sama. Nah itu akan menjadi persoalan ya, dan KPK sudah mulai merasakan kegagalan di praperadilan,&rdquo; jelasnya. Sahel menambahkan, hal ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang seolah tengah menyiapkan peluru bagi pelaku korupsi untuk menyerang balik upaya penindakan.&nbsp; &ldquo;Sering kita dengar slogan corruption fightbacks, sekarang pembentuk undang-undang menyediakan pelurunya untuk fightbacks,&rdquo; tegasnya. Lebih jauh, Sahel juga menyoroti pasal yang melemahkan peran KPK dalam melindungi saksi dan pelapor. Dalam RKUHAP disebutkan bahwa lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan saksi dan korban adalah LPSK, bukan KPK.&nbsp; &ldquo;Saya kira sampai hari ini masih banyak saksi dan pelapor yang punya kepercayaan tinggi terhadap KPK, yang merasa lebih aman ketika identitas mereka dan keamanan fisik mereka dijaga oleh KPK, bukan oleh lembaga lain,&rdquo; urainya. Menurutnya, jika saksi dan pelapor tidak lagi bisa memilih siapa pelindungnya, maka ini akan menjadi ancaman besar bagi partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.&nbsp; &ldquo;Bahaya ini. Lapor ke KPK, KPK kerja, habis itu gue kemana? KPK nggak tahu. Bukan urusan KPK. LPSK? Ya nggak tahu ya, mungkin kalau disurvei, banyak juga orang yang nggak tahu LPSK. Tapi semua orang tahu KPK, sampai pelosok,&rdquo; ungkap Sahel. Sahel juga mengkritik ketentuan dalam RKUHAP yang mempersempit yurisdiksi nasional KPK. Menurutnya, konsep bahwa KPK harus memberitahu penyidik setempat sebelum melakukan tindakan hukum justru menghambat efisiensi dan mengaburkan posisi KPK sebagai lembaga nasional.&nbsp; &ldquo;KPK itu bukan polres kuningan, polres rasuna said. KPK itu yurisdiksinya nasional. Tapi ketentuan RKUHAP mengaburkan konsep itu,&rdquo; cetusnya. Lebih lanjut, Sahel menegaskan prinsip equality before the law tidak berarti menyamaratakan perlakuan hukum untuk kasus berbeda.&nbsp; &ldquo;Memperlakukan hukum yang sama untuk perkara yang berbeda, itu sama tidak adilnya dengan memperlakukan hukum yang berbeda untuk perkara yang sama. Pemberantasan korupsi itu sensitif, berisiko tinggi. Tidak bisa dibekali dengan hukum acara yang sama dengan penanganan perkara umum,&rdquo; pungkasnya. </div>

TII menyoroti draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai berpotensi melemahkan kerja KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rkuhap

Berita Terkini