JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak evaluasi cepat atas dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Termasuk di antaranya evaluasi terhadap kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI hingga panglima TNI.

Ketua Umum Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur mengatakan bahwa Andrie sebagai korban sudah aktif dalam advokasi revisi UU TNI sejak Februari 2025.

Menurut dia, serangan terhadap Andrie harus disikapi dengan cepat oleh otoritas sipil. Yakni dengan melakukan evaluasi.

Baca Juga:Diduga ada Target Serangan Air Keras Selain Andrie Yunus, Puspom TNI Janji Kembangkan Penyidikan

”Sudah sepatutnya otoritas sipil segera mengevaluasi posisi kabais dan juga panglima TNI karena dapat dianggap gagal mengendalikan anggotanya,” kata dia dalam keterangan resmi pada Rabu (18/3).

Menurut Isnur, fakta-fakta yang disampaikan oleh Polri melalui Polda Metro Jaya maupun TNI lewat Puspom TNI perlu dicek ulang lewat lembaga independen.

Dalam hal ini dia menilai bahwa Komnas HAM yang harus bertindak. Karena itu, pihaknya mendesak Komnas HAM bertindak aktif.

”Untuk mengungkap dan menyelidiki fakta-fakta yang ada. Untuk kepentingan itu pula, kami mendesak presiden membentuk tim gabungan pencari fakta. Pada saat bersamaan, sudah semestinya juga Komnas HAM segera membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kebenaran atas kasus ini,” ucap Isnur.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa berbagai bukti dan informasi awal dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus menunjukkan telah terjadi pelanggaran HAM berat.

Baca Juga:Puspom TNI Sebut 3 Perwira dan 1 Bintara Diduga Terlibat Penyiraman Air Keras pada Andrie Yunus

Koalisi Masyarakat Sipil meyakini hal itu. Mereka mendesak agar Komnas HAM bertindak cepat.