JawaPos.com — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian memanas dalam beberapa pekan terakhir seiring konflik yang belum mereda. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat, di tengah perang berkepanjangan dengan aliansi Washington–Israel yang telah berlangsung lebih dari satu bulan.

Penolakan tersebut menandai kebuntuan terbaru dalam upaya deeskalasi konflik yang semakin kompleks, sekaligus memperlihatkan jarak posisi yang masih sangat lebar antara kedua pihak. Sumber resmi Iran menegaskan bahwa proposal tersebut tidak memenuhi tuntutan utama Teheran, baik dari sisi militer maupun politik.

Dilansir dari Middle East Eye, Sabtu (4/4/2026), kantor berita Fars melaporkan bahwa Iran menolak usulan Amerika Serikat yang disampaikan melalui pihak ketiga pada Rabu. Sumber anonim yang mengetahui pembahasan ini menyebutkan bahwa “Iran telah menolak proposal gencatan senjata 48 jam yang diajukan oleh Amerika Serikat,” tanpa menyebutkan negara perantara yang terlibat dalam komunikasi tersebut.

Baca Juga:Di Tengah Perang Iran, AS Copot Sejumlah Jenderal Senior, Kepala Staf Angkatan Darat Dipaksa Mundur

Namun demikian, belum ada kejelasan apakah Israel turut menjadi bagian dari skema kesepakatan tersebut. Ketidakjelasan ini semakin memperumit interpretasi atas proposal yang diajukan, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan pendekatan diplomatik yang ditempuh Washington.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Iran merupakan pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan gencatan senjata. Pernyataan tersebut segera dibantah oleh Teheran. Dalam sikap resminya, Iran menolak narasi tersebut dan menegaskan bahwa mereka tidak berada dalam posisi meminta penghentian konflik.

Di sisi lain, laporan The Wall Street Journal mengungkap bahwa upaya mediasi yang dilakukan Pakistan juga mengalami jalan buntu. Teheran disebut menolak untuk menghadiri pertemuan dengan pejabat Amerika Serikat di Islamabad. Sumber tersebut menyatakan bahwa penolakan itu didasari oleh tuntutan Washington yang dinilai “tidak dapat diterima.”

Sebagai prasyarat untuk membuka ruang negosiasi, Iran mengajukan tuntutan yang jauh lebih luas. Teheran menuntut penarikan penuh seluruh pasukan Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah serta kompensasi atas kerusakan yang terjadi, termasuk terhadap sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil lainnya yang terdampak konflik.

Sementara itu, sejumlah negara kawasan seperti Turki, Mesir, dan Qatar dilaporkan tengah berupaya membangun jalur mediasi alternatif. Ketiganya dinilai memiliki hubungan strategis dengan pemerintahan Trump, sehingga dianggap berpotensi menjembatani komunikasi yang saat ini terputus.

Meski demikian, laporan yang sama menyebut bahwa Qatar justru menolak tekanan untuk mengambil peran sebagai mediator utama. The Wall Street Journal mencatat bahwa negara tersebut “menolak tekanan untuk menjadi mediator dalam pembicaraan gencatan senjata,” meskipun Amerika Serikat dan sejumlah negara regional mendorong keterlibatannya.

Di tengah kebuntuan diplomatik, situasi militer di lapangan menunjukkan bahwa Iran masih memiliki kapasitas tempur yang signifikan. Penilaian intelijen Amerika Serikat, yang pertama kali dilaporkan CNN, menyebut bahwa Iran masih mempertahankan sekitar setengah dari peluncur rudal serta drone kamikaze yang dimilikinya.