Kampung Haji Indonesia di Makkah Jadi Agenda Nasional, BPKH Siap Kolaborasi dengan Danantara

JawaPos.com - Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah oleh Danantara mendapat dukungan luas, salah satunya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Sesuai namanya, di dalam kampung haji itu nantinya akan dibuka pusat layanan lengkap untuk jamaah haji dan umrah dari Indonesia. Mulai dari hotel, klinik, dapur konsumsi atau restoran khas Indonesia, dan beragam layanan lainnya.

Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyebut bahwa pembangunan Kampung Haji itu adalah agenda nasional dan patut untuk didukung.

“BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global,” terang Fadlul, Senin (16/2).

Dia menjelaskan, dalam kerangka yang lebih luas, pengembangan Kampung Haji menjadi bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi haji. Kampung Haji hadir menjadi gagasan strategis pemerintah melalui Danantara sebagai leading sector-nya.

Fadlul menilai Kampung Haji dirancang sebagai ekosistem terpadu yang memperkuat kehadiran Indonesia secara permanen di Tanah Suci.

Baik dari sisi layanan, logistik, maupun aktivitas ekonomi yang relevan dengan kebutuhan jamaah. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan layanan kepada jamaah haji maupun umrah dari Indonesia.

Menurut dia, Indonesia harus memegang kunci strategis dalam kedaulatan ekonomi haji. Sebab, Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia.

Setiap tahun, lebih dari 200 ribu jamaah haji berangkat ke Tanah Suci. Selain itu ada jamaah umrah yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 1,5 juta jemaah per tahun. 

Di balik ibadah yang sakral itu, terdapat potensi ekosistem ekonomi global bernilai sangat besar. Meliputi layanan hotel, konsumsi, transportasi, logistik, hingga berbagai layanan pendukung lainnya.

Sejak awal, BPKH melalui BPKH Limited dirancang sebagai instrumen investasi di ekosistem haji dan umrah. Orientasinya bukan menjadi perantara layanan, melainkan membangun pijakan strategis Indonesia dalam struktur ekonomi haji.

“Orientasi awal pembentukan BPKH Limited atas dukungan kementerian lainnya, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan yang berdiri tahun 2023 adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah,” jelas Anggota BP BPKH Bidang Investasi Langsung M. Arief Mufraini.

BPKH Limited dibentuk agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman saja. Tetapi juga memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi haji.

"Jadi ini merupakan tahapan pertama untuk secara gradual pergeseran dari procurement ke investasi," tambah Arief.