<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/IMG-20251021-WA0002-3928616127.jpg" alt="Lokasi calon kampung haji Indonesia di Jabal Hindawiyah, Makkah. jaraknya hanya sekitar 2 km dari pelataran Masjidil Haram. (Google Maps)" width="100%">
<figcaption>Lokasi calon kampung haji Indonesia di Jabal Hindawiyah, Makkah. jaraknya hanya sekitar 2 km dari pelataran Masjidil Haram. (Google Maps)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah oleh Danantara mendapat dukungan luas, salah satunya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Sesuai namanya, di dalam kampung haji itu nantinya akan dibuka pusat layanan lengkap untuk jamaah haji dan umrah dari Indonesia. Mulai dari hotel, klinik, dapur konsumsi atau restoran khas Indonesia, dan beragam layanan lainnya. Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyebut bahwa pembangunan Kampung Haji itu adalah agenda nasional dan patut untuk didukung. &ldquo;BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global,&rdquo; terang Fadlul, Senin (16/2). Dia menjelaskan, dalam kerangka yang lebih luas, pengembangan Kampung Haji menjadi bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi haji. Kampung Haji hadir menjadi gagasan strategis pemerintah melalui Danantara sebagai leading sector-nya. Fadlul menilai Kampung Haji dirancang sebagai ekosistem terpadu yang memperkuat kehadiran Indonesia secara permanen di Tanah Suci. Baik dari sisi layanan, logistik, maupun aktivitas ekonomi yang relevan dengan kebutuhan jamaah. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan layanan kepada jamaah haji maupun umrah dari Indonesia. Menurut dia, Indonesia harus memegang kunci strategis dalam kedaulatan ekonomi haji. Sebab, Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Setiap tahun, lebih dari 200 ribu jamaah haji berangkat ke Tanah Suci. Selain itu ada jamaah umrah yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 1,5 juta jemaah per tahun.&nbsp; Di balik ibadah yang sakral itu, terdapat potensi ekosistem ekonomi global bernilai sangat besar. Meliputi layanan hotel, konsumsi, transportasi, logistik, hingga berbagai layanan pendukung lainnya. Sejak awal, BPKH melalui BPKH Limited dirancang sebagai instrumen investasi di ekosistem haji dan umrah. Orientasinya bukan menjadi perantara layanan, melainkan membangun pijakan strategis Indonesia dalam struktur ekonomi haji. &ldquo;Orientasi awal pembentukan BPKH Limited atas dukungan kementerian lainnya, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan yang berdiri tahun 2023 adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah,&rdquo; jelas Anggota BP BPKH Bidang Investasi Langsung M. Arief Mufraini. BPKH Limited dibentuk agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman saja. Tetapi juga memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi haji. "Jadi ini merupakan tahapan pertama untuk secara gradual pergeseran dari procurement ke investasi," tambah Arief.

BPKH mendukung pembangunan Kampung Haji di Makkah untuk meningkatkan layanan bagi jamaah haji dan umrah dari Indonesia.

Kampung Haji Indonesia di Makkah Jadi Agenda Nasional, BPKH Siap Kolaborasi dengan Danantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/terduga_teroris.jpg" alt="AMANKAN BARANG BUKTI: Tim Densus 88 dan Gegana Brimob Polda Sulsel melakukan penggeledahan di rumah orang tua pelaku bom bunuh diri Gereja Katedral di Jalan Tinumbu, Makassar, Senin (29/3). (TAWAKKAL/FAJAR)" width="100%">
<figcaption>AMANKAN BARANG BUKTI: Tim Densus 88 dan Gegana Brimob Polda Sulsel melakukan penggeledahan di rumah orang tua pelaku bom bunuh diri Gereja Katedral di Jalan Tinumbu, Makassar, Senin (29/3). (TAWAKKAL/FAJAR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah diminta untuk mewaspadai kemunculan kelompok ekstremis pada setiap agenda nasional. Pesatnya perkembangan media sosial (medsos) menjadi celah bagi mereka untuk melakukan doktrin dan mengembangkan paham. Ketua Prodi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Muhamad Syauqillah mengatakan, pemerintah harus menaruh perhatian adanya kelompok ekstremis. Contohnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas itu meski sudah dibubarkan tetapi kembali memperlihatkan diri di masa transisi kepemimpinan 2024. Menurut Muhamad Syauqillah, kelompok eksremis selalu mencari celah di tengah berbagai macam agenda nasional. Kemunculan HTI merupakan sinyal kuat bahwa organisasi transnasional ini masih eksis di Indonesia. "Meskipun HTI sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, tapi sejatinya sel-selnya masih tertancap kuat. Bayangkan, acara HTI beberapa waktu lalu dihadiri oleh ribuan orang. Pesannya gamblang: menegakkan khilafah," tegas Syauqillah kepada wartawan pada Kamis (22/2). Syauqillah berpendapat, gerakan khilafah harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah tidak boleh terlena dengan terjadinya tren penurunan angka kejahatan terorisme akhir-akhir ini. "Pemikiran radikalisme dan ekstremisme yang berbahaya bagi ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI masih mengemuka," imbuhnya. Dia menyebut, era media sosial yang begitu bebas akan sangat rawan sekali warganet terpapar dengan agitasi dan propaganda kelompok radikalis-ekstremis. Kelompok yang rawan terhasut itu seperti perempuan dan anak muda, baik milenial maupun gen-Z. "Mereka sangat mungkin akan jadi sasaran target kelompok radikal teror untuk direkrut dan digalang sebagai simpatisan baru," tegasnya. Terlebih saat ini, suasana politik nasional masih panas. Polarisasi konfliktual di tingkat elite politik belum juga ada tanda-tanda rekonsiliasi total. "Kalau ketegangan pasca pemilu 2024 dan tidak dimitigasi dengan cepat, kelompok teroris yang selama ini tertidur akan bangun kembali, lalu membonceng kerusuhan politik," terangnya. Oleh karena itu, Syauqillah mengingatkan pihak pemerintah mesti meningkatkan tingkat kewaspadaan dan ketegasan terhadap kampanye paham yang jelas bertentangan dengan Pancasila, jika perlu dibuat aturan yang tegas melarang penyebaran ideologi anti Pancasila. Lebih baik mencegah daripada mengobati luka akibat kelalaian kita memastikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Tren terorisme juga mengalami pergeseran, khususnya terorisme siber. "Semua unsur-unsur keamanan, mesti menghadirkan formula yang tepat untuk mengatasi ancaman terorisme siber secara komprehensif. Terutama juga membangun kontra narasi terhadap kampanye khilafah dari bekas pentolan HTI tadi," pungkasnya.

Pemerintah diminta untuk mewaspadai kemunculan kelompok ekstremis pada setiap agenda nasional. Medsos menjadi celah bagi mereka.

Kelompok Ekstremis Cari Celah Muncul Setiap Agenda Nasional, Pemerintah Diminta Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201222-WA0033.jpg" alt="Kapolrestabes Surabaya Kombespol Johnny Eddizon Isir. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Surabaya Kombespol Johnny Eddizon Isir. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polrestabes Surabaya mulai menyiapkan diri untuk vaksinasi Covid-19. Salah satunya dengan kegiatan focus group discussion yang mempertemukan tokoh agama, BEM, TNI, serta Polri.  Kapolrestabes Surabaya Kombespol Johnny Eddizon Isir berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi. ”Agenda nasional vaksinasi Covid-19, kami dari Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan satgas penanggulangan Covid-19 berusaha sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Tadi bicara soal rencana dan pengamanan,” tutur Johnny Eddizon Isir di Surabaya pada Selasa (22/12).  Isir menyayangkan warga yang menelan mentah-mentah kabar apapun terkait vaksin. Dia mengaku sudah membaca berbagai narasi yang menyebabkan keraguan.  ”Sehingga FGD ini untuk menjadi agen antihoaks. Presiden Jokowi sendiri yang bilang agar berita tidak diputarbalikkan. Proses distribusi harus benar dan maksimal. Jokowi mewanti-wanti,” ujar Johnny Eddizon Isir.  Dia menegaskan, Polrestabes Surabaya sebagai bagian dari pemerintah. Harus tunduk perintah dan bisa menjabarkan kabar apapun tentang vaksin.  ”Butuh kolaborasi teman-teman BEM, bonek, organisasi pengusaha, NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Ruang publik di Surabaya harus diberi bicara baik. Ini modal sosial kita untuk memerangi Covid-19. Kami terbantu untuk menyosialisasikan,” kata Johnny Eddizon Isir.  Ketika ditanya soal vaksin prioritas, Isir menyatakan bersedia dan siap menjadi orang pertama yang divaksin. Dia ingin tidak ada keraguan di hati masyarakat.  ”Biar masyarakat nggak takut. Sama kayak vaksin lain. Saya percaya dan puji Tuhan nggak ada komorbid. Jadi yang kena aja bisa sembuh. Kenapa takut vaksin?” ucap Johnny Eddizon Isir.  Dia menyebut, bila seseorang menjalani 10 hari isolasi mandiri tanpa gejala saja bisa sembuh, vaksin siap digunakan masyarakat.  ”Kami berharap tidak ada lagi berita yang diubah kebenarannya. Kami akan masuk ke berbagai elemen untuk minta feedback dan pendapat yang belum siap apa saja. Supaya pembagian dan pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan dengan benar,” tutur Johnny Eddizon Isir.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uGTfLRRkdI4

Kapolrestabes Surabaya Siap Jadi Penerima Vaksin Pertama

agenda nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#agenda nasional

Berita Terkini

Kampung Haji Indonesia di Makkah Jadi Agenda Nasional, BPKH Siap Kolaborasi dengan Danantara

Kelompok Ekstremis Cari Celah Muncul Setiap Agenda Nasional, Pemerintah Diminta Waspada

Kapolrestabes Surabaya Siap Jadi Penerima Vaksin Pertama

Download Aplikasi JawaPos.com